Kementerian Perdagangan segera menerbitkan izin impor baru untuk 11 importir bawang putih demi mengamankan pasokan dan harga pangan saat Ramadhan dan Lebaran 2019. Total volume bawang putih yang akan diimpor dari para importir tersebut mencapai 125.000 ton. Apabila izin impor tersebut sudah terbit, diharapkan bawang putih yang akan diimpor oleh 11 importir bisa masuk ke Indonesia paling lambat pekan ketiga atau keempat sebelum lebaran 2019. Harga bawang putih diklaim terus mengalami penurunan setelah Kemendag menerbitkan izin impor kepada 8 importir pada bulan lalu dengan total volume 115.000 ton. Harga bawang putih saat ini di ritel modern sudah Rp35.000/kg, sedang di pasar tradisional Rp32.000-Rp38.000/kg. Setelah bulan lalu sempat ada laporan mencapai harga Rp60.000/kg. Salah satu kendala yang masih menghantui dalam proses stabilisasi harga bawang putih saat ini adalah distribusi dari importir hingga ke penjual eceran di berbagai pelosok. Di sisi lain, Kemendag juga diminta untuk memperketat pengawasan di lapangan sehingga tidak terjadi penimbunan yang dilakukan oleh importir dan harga tetap di level tinggi. 

Rencana pemindahan ibu kota turut berdampak langsung kepada perilaku masyarakat dalam mencari properti. Meski lokasi pemindahan ibukota belum ditetapkan, konsumen properti seketika tertuju pada lokasi potensial untuk mempelajari kondisi harga properti setempat. 

Platform jual beli daring, OLX dalam hasil riset terbarunya menyebutkan pencarian properti di kota Palangkaraya naik lima kali lipat. Kenaikan itu terjadi pada 30 April 2019 atau satu hari setelah rapat terbatas pemindahan ibu kota digelar dan presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke luar Jawa. 

Perhatian masyarakat terkait pemindahan ibu kota saat ini mulai mengerucut kepada tiga titik yakni Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur, Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah serta kawasan segitiga Palangkaraya, Gunung Mas dan Katingan di Kalimantan Tengah. 

Selain memilik data rekening keuangan sebanyak Rp1.300 triliun, selama 2018 Direktorat Jenderal Pajak juga telah menggenggam 274,4 juta data prioritas teridentifikasi yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Dikutip dari Laporan KInerja Ditjen Pajak 2018, capaian data prioritas yang teridentifikasi tersebut melesat dibandingkan dengan 2017 yang hanya 156,2 juta atau naik sebanyak 75,4%. Otoritas pajak mengklaim bahwa penginkatan persentase data eksternal teridentifikasi pada 2018 ini disebabkan oleh berbagai macam hal. Pertama, data WP yang disampaikan makin akurat karena sesuai dengan masterfile yang dimiliki DJP. Kedua, kemampuan analisa pegawai otoritas pajak yang juga makin meningkat. Ketiga, komitmen para pegawa untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas hasil matching data pihak ketiga. Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo mengatakan, dengan postur data tersebut, proses pemungutan pajak bisa lebih optimal. Apalagi bila data tersebut dikombinasikan dengan data pihak ketiga akan jauh lebih optimal. Namun, hambatannya balik lagi pada persoalan kualitas dan kemampuan pengolahan secara otomatis dan cepat. Pada sisi lain, baik peningkatan kualitas maupun kuantitas data Ditjen Pajak juga akan memperluas jangkauan pemeriksaan. Apalagi, Lakin DJP 2018 juga masih mengungkap rasio keterperiksaan WP atau audit coverage ratio (ACR) masih di bawah rata-rata. Meskipun dari sisi pencapaian, jumlah tersebut telah melampaui target DJP pada 2018.

Pemerintah memaksa maskapai menurunkan batas atas tarif tiket pesawat rerata 12%-16%. Rute padat seperti Pulau Jawa, harga tiket turun 12%, sedangkan rute-rute dengan keterisian atau loadfactor rendah, seperti Jakarta-Jayapura turun hinggga 16%. Pemerintah berdalih pemangkasan tarif ini demi kepentingan masyarakat. Kebijakan ini perlu diambil karena efek kenaikan harga tiket pesawat sudah memengaruhi sektor lain. Namun, ekonom UI, Fithra Faisal Hastiadi, menyebut bahwa penurunan rata-rata 15% tidak akan berdampak signifikan ke ekonomi.

Uber perusahaan teknologi berbasis berbagi tumpangan (ride hailing) sudah menawarkan saham perdana (IPO) di lantai bursa New York akhir pekan lalu. Hasilnya kurang menggembirakan karena harga sahamnya jatuh 7,6% ketika pasar ditutup. Valuasi uber yang semula diperkirakan diatas 100 miliar dollar AS sudah tentu tak tercapai. Pelajaran berharga bagi pelaku bisnis berbagi tumpangan di Indonesia.

Kecemasan terhadap nasib saham Uber juga tak terhindarkan karena mereka tak kan cari untung dalam waktu dekat. Mereka masih "membakar uang' dengan subsidi harga untuk menarik pengemudi dan penumpang. Diversifikasi usaha mereka juga berbiaya sangat mahal. Perusahaan seperti ini cenderung ekspansif tetapi mulai terlihat datar dalam mencari pengemudi dan penumpang baru. 

Masalah lain selama ini mereka dirundung berbagai skandal seperti : pelecehan seksual, pengintipan data dan penggunaan perangkat lunak untuk menghindar dari otoritas. Berbagai kasus ini membuat citra Uber tercoreng. Beberapa investor sempat meminta penjelasan mengenai penanganan kasus. Travis Kalanick terpaksa harus turun dari tampuk pimpinan Uber dan digantikan oleh Dara Khosrowshasi yang menjadi CEO saat ini. 

Bisnis transportasi daring ke depan juga dilihat salah satu analis sebagai bisnis yang tak mudah memproteksi konsumen dan pengemudi hanya bersandar pada satu aplikasi. Mereka tak memiliki kesetiaan tunggal. Mereka memiliki beberapa aplikasi dan selalu membandingkan keuntungan masing-masing aplikasi. Salah satu analis mengatakan, jika demikian sampai kapan mereka akan mendapatkan profit? Tak mengherankan jika Uber menawarkan saham ke pengemudi yang setia untuk menarik mereka menggunakan aplikasi Uber secara terus menerus. Perusahaan-perusahaan transportasi daring juga terus mencari cara agar menarik bagi konsumen.

Apa makna kasus Uber ini bagi perusahaan sejenis? Secara umum mereka yang terjun ke bisnis ini perlu memastikan tidak terjadi skandal, secara khusus terkait data yang memperburuk citra. Mereka juga perlu mencari langkah untuk memberi sinyal kepada investor bahwa mereka akan memberi keuntungan di masa depan. Sinyal ini memang tidak mudah karena menaikan harga bakal memukul balik mereka karena konsumen bisa lari dari aplikasi. Status GoJek dan Grab sebagai aplikasi super mungkin bisa mempermudah mereka memberi sinyal ke pasar. Dengan status aplikasi super, mereka bisa menunjukan ke investor beberapa kaki bisnis mereka yang mulai menampakkan harapan.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam RUPS memutuskan untuk membagikan dividen Rp 3,75 Triliun untuk tahun buku 2018. Jumlah tersebut merupakan 25% dari laba bersih BNI tahun 2018 yang sebesar Rp 15,02 Triliun.

"Selama ini masyarakat Wajib Pajak atau Konsultan Pajak mengetahui hanya Pengadilan Pajak yang berwenang mengadili pembatalan utang pajak. Tapi bisa juga mengajukan pembatalan utang pajak melalui PTUN", kata Pengacara Pajak Cuaca Teger dalam keteranganya, belum lama ini. Ia mencontohkan, PTUN Jakarta sudah menyatakan berwenang membatalkan ketetapan pajak senilai Rp 17 Miliar untuk PT PBJ. Begitu juga PTUN Medan yang menyatakan berwenang dan mulai menyidangkan tiga kasus pembatalan pajak senilai Rp 23 Miliar. Menurutnya, terdapat loope hole pada ketentuan Pasal 36 ayat (1) b UU KUP yang belum pernah digunakan sebagai upaya hukum mengurangi jumlah pajak terutang. Dengan menggunakan loope hole ini, dapat diajukan kembali pembatalan utang pajak melalui UU PTUN, sekalipun pernah diajukan keberatan menurut ketentuan Pasal 25 UU KUP. Ketentuan PMK Nomor 8/PMK.03/2013 menyatakan, apabila sudah pernah mengajukan keberatan, tidak dapat lagi mengajukan pembatalan. Namun, PMK tersebut tidak berlaku kepada pembatalan menurut UU PTUN. Melalui loope hole ini, banding atau gugatan melalu Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung (MA) dapat dibatalkan lagi melalui PTUN.

Kementerian Kelautan dan perikanan memperkirakan setidaknya 125.000 rumpon tersebar diperairan Indonesia. Mayoritas diantaranya dinilai ilegal karena tanpa izin. Pemerintah kini masih mendata status dan kepemilikan rumpon serta memprioritaskan target dan lokasi penertiban. Prioritas utamanya adalah di sekitar perairan perbatasan dan rumpon (milik) asing. 

Koordinator nasional destrictive fishing watch Indonesia Mohammad Abdi Suhufan menyatakan merebaknya rumpon di dalam negeri antara lain dipicu oleh pemerintah yang cenderung membiarkan maraknya rumpon tanpa pengawasan. Pemerintah dinilai perlu jemput bola meminta pemilik rumpon aktif melaporkan rumponya.

Pemerintah harus memutar otak untuk bisa menggenjot penerimaan negara, sebab penerimaan negara tumbuh melambat 4,9% kuartal I 2019. Penyebabnya antara lain penerimaan pajak yang seret. Direktur CITA memperkirakan target penerimaan pajak tahun ini sulit tercapai. Sebab harga komoditas relatif stagnan dan memengaruhi penerimaan PPh migas dan PPN. Di sisi lain, restitusi dipercepat menghambat laju penerimaan pajak.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah mengoptimalkan data pelaporan SPT hingga data amnesti pajak. Upaya lain, pemerintah perlu membuat nota kesepahaman dengan marketplace untuk bisa mengakses data e-commerce supaya bisa dilakukan penegakan hukum.

Bank-bank BUMN mempersiapkan suntikan setoran modal kepada PT Fintek Karya Nusantara selaku pengelola platform pembayaran berbasis QR code LinkAja. Selain bank-bank BUMN, PT Kerata Comuter Indonesia dan Jasa Marga Tbk tertarik untuk bergabung sebagai pemegang saham LinkAja. Sejauh ini porsi kepemilikan saham bank BUMN di LinkAja sekitar 20%, sementara 25% saham dimiliki Telkomsel, BTN dan Pertamina 7%, dan Jiwasraya 1%.