Beberapa investor asing tertarik untuk membangun pabrik pakan udang dan ikan di Indonesia dengan upaya pemerintah meningkatkan produksi perikanan. Beberapa calon investor itu berasal dari China, Taiwan, Inggris, dan Belanda. Bahkan, minat mereka untuk masuk ke Indonesia sudah diutarakan sejak akhir 2016. Pada 2016, ada tiga perusahaan asing yang berniat mendirikan pabrik pakan ikan di Indonesia, yakni Royale De Heuss dari Belanda, Tong Wei dan Haid Group dari China. Selain itu masih ada sejumlah perusahaan lainnya, yaiut Skretting dari Inggris, Thai Union dari Thailand, dan Evergreen dari Taiwan. Namun, hingga saat ini baru dua perusahaan yang telah merealisasikan yaitu Tong Wei yang sudah memulai produksi awal tahun ini, dan Evergreen akan segera merampungkan konstruksi pabrik dan diprediksi mulai beroperasi September atau Oktober 2019.

Tingginya minat investor asing untuk menanamkan dananya di sektor pakan perikanan budi daya dalam negeri, katanya, dipicu oleh produksi perikanandi dalam negeri yang sangat tinggi. KKP menyadur data dari Food and Agriculture Organization (FAO) mencatat bahwa produksi udang budi daya Indonesia pada 2018 mencapai 733.600 ton atau meningkat 6,07% dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya 691.603,98 ton.

Jefry Batara Salebu (Anggota International Fiscal Association Indonesia Branch)

Kinerja penerimaan pajak kuartal I/2019 telah mencapai Rp248,98 triliun atau sebesar 15,78% dari target atau tumbuh sebesar 1,82% dibandingkan dengan kuartal I/2018. Namun demikian, pencapaian kuartal I/2019 lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada 2018 sebesar 17,17%. Hal ini memperlihatkan bahwa kinerja penerimaan pajak kuartal I/2019 mengalami penurunan. Dapat dikatakan bahwa kinerja penerimaan pajak tidak sejalan dengan peningkatan perekonomian. Untuk itu, pemerintah perlu mengantisipasi permasalahan tersebut agar tidak berlanjut ke triwulan berikutnya.

Menurunnya kinerja penerimaan pajak di satu sisi disebabkan oleh restitusi PPN dan turunnya tarif pajak bagi UMKM. Hal ini berdampak jangka pendek terhadap penerimaan pajak tetapi dalam jangka panjang akan menstimulus pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah yang diindikasikan sebagai penyebab menurunnya penerimaan pajak, yaitu skema penggelapan pajak melalui aktivitas underground economy dan praktik penghindaran pajak global (Base Erosion and Profit Shifting/BEPS). Medina dan Schneider (2018) menemukan bahwa underground economy di Indonesia sepnjang rentang waktu 1991-2015 mencapai rata-rata 24,11% dari PDB. Sedangkan Praktik BEPS umumnya dilakukan perusahaan multinasional untuk menggerus basis penerimaan pajak dan memindahkan profit usaha melalui skema transfer pricing ke negara atau juridiksi yang menerapkan tarif pajak rendah. Dalam kaitan itu, PMA di Indonesia sebagai anak perusahaan dari perusahaan induk di luar negeri berpotensi melakukan penggelapan pajak melalui praktik BEPS dengan skema tarnsfer pricing. Hal ini perlu diantisipasi oleh otoritas pajak melalui penggalian potensi dengan dukungan regulasi yang memadai terhadap perusahaan PMA yang terindikasi mengalami kerugian tidak normal dan tidak membayar pajak lebih dari lima tahun, karena transaksi afiliasi yang erat kaitannya dengan modus transfer pricing. 

Sekertaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan, ketidakpastian ekonomi global menjadi tantangan pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Hal itu kemudian menuntut pemerintah untuk berhati-hati dalam merumuskan kebijakan dibidang ekonomi. 

Pemerintah akan memberikan insentif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. salah satu insentif yang terbaru adalah perluasan jenis ekspor  yang dikenakan PPN nol persen untuk sektor jasa. Insentif ini memungkinkan daya saing kita semakin terlihat di internasional. 

Selain itu pemerintah juga sedang menggarap insentif superdeduction tax atau pemotongan pajak super. Insentif ini mampu membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan kompetisi tenaga kerja di Indonesia. Namun dampaknya tidak dapat dirasakan secara instan, bersifat jangka menengah dan panjang.

DKI Jakarta mengalami defisit kebutuhan bawang putih sebanyak 2.930 ton untuk selama bulan puasa dan lebaran. Di tengah defisit pasokan itu, PT Food Station Tjipinang Jaya belum juga memperoleh rekomendasi impor produk holtikutura (RPIH) dari Kementerian Pertanian. Untuk mengatasi kelangkaan sembari menunggu RPIH, DKI membeli barang dari importir.

Pasokan bawang putih dari importir mulai masuk ke pasar Jakarta kemarin sebanyak 1 kontainer atau 29 ton. Harga bawang itu ditetapkan Rp 30.000 per kilogram . Harga bawang putih di pasaran Jakarta sekarang Rp 60.000 sd Rp 100.000 per kilogram Saat ini, ada setidaknya 5 kontainer atau 145 ton yang akan didatangkan secara bertahap. Direktur Utama PT Food station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi mengakui, jumlah pasokan tersebut masih belum memenuhi selama puasa dan lebaran tahun ini. Oleh sebab itu diperlukan izin impr bagi  PT Food station Tjipinang Jaya tetap dibutuhkan DKI untuk dapat memenuhi kebutuhan bawang putih.

Lonjakan harga tiket pesawat mulai berdampak negatif pada ekonomi Indonesia. Bukan hanya merugikan konsumen, industri terkait seperti perhotelan, pariwisata dan ekonomi daerah ikut terdampak. Puncaknya, pertumbuhan ekonomi triwulan I-2019 hanya 5,07% jauh di bawah prediksi 5,2%. BPS mencatat, penumpang domestik kuartal I-2019 hanya 18,32 juta penumpang atau turun 17,66% dibanding periode sama tahun lalu.

Pemerintah masih mencari solusi. Salah satu opsinya adalah menurunkan tarif batas atas. Untuk itu, pemerintah akan membahas dengan pelaku usaha. KPPU saat ini juga sudah menurunkan investigator untuk mengusut dugaan kartel dalam menetapkan harga tiket. Namun, menurut Komisioner KPPU Guntur Saragih, hingga kini belum ada kesimpulan KPPU.

Istilah tsunami digunakan untuk menggambarkan besarnya dampak implementasi serentak PSAK 71, 72, dan 73 mulai 1 Januari 2019. Jika tidak diantisipasi, penerapan ketiga standar itu akan menjadi bencana bagi korporasi. Dampak besar itu karena dua hal. Pertama, ketiganya menuntut perubahan pelaporan akuntansi yang mendasar. Berdasarkan PSAK 71 (tentang Instrumen Keuangan), sebuah bank atau multifinance harus menyediakan pencadangan kerugian semua jenis kredit, bahkan yang berstatus lancar sekalipun. PSAK 72 mensyaratkan korporasi mengenali semua kontrak sebelum mengakui pendapatan atas kontrak-kontrak itu. Sementara, PSAK 73 mendorong korporasi mencatat transaksi sewa sebagai financial lease bukan sekedar operating lease, sehingga akan memengaruhi aset dan liabilitas di neraca.

Kedua, ketiga PSAK akan memengaruhi banyak sektor. PSAK 72 misalnya, sudah pasti akan memengaruhi semua perusahaan, karena hampir semua perusahaan punya kontrak dengan pelanggannya. Masalahnya, mayoritas korporasi belum siap menerapkan ketiga standar baru itu. Oleh karena itu, OJK, DSAK, asosiasi-asosiasi industri, serta para stakeholder lain harus berteriak lebih keras agar korporasi segera mempersiapkan diri.

Pembentukan holding BUMN sektor keuangan hingga kini masih terkatung-katung. Kabar terakhir, Kemkeu sebagai salah satu anggota KSSK belum memberi lampu hijau pembentukan holding keuangan BUMN. Kendati pembentukan holding belum tuntas, Kementerian BUMN sudah menyiapkan tiga agenda yang bakal digulirkan, meliputi: permodalan, pendalaman pasar, dan big data di industri keuangan.

Boeing Co disebut menyembunyikan informasi soal tak bekerjanya salah satu alat peringatan di kokpit pesawat Boeing 737 max 8 selama setahun lebih. Persoalan mengenai hal tersebut baru dijelaskan kepada kalangan industri dan pejabat negara selepas kecelakaan penerbangan LionAir JT-610 yang menggunakan jenis pesawat itu di Indonesia pada Oktober 2018 lalu. 

Dilansir Associated Press pada Senin 6 Mei 2019 fitur keamanan yang bermasalah itu semacam lampu yang dimaksudkan untuk memepringatkan pilot saat dua sensor pembaca angle of attack (AOA) alias sudut serang pesawat menunjukan informasi yang tak sesuai. Para insinyur di Boeing sudah menyadari pada 2017 bahwa sistem peringatan tersebut hanya menyala jika maskapai membeli fitur opsional yang dijual terpisah. Fakta itu disembunyikan Boeing dari regulator penerbangan Amerika Serikat hingga kemudian terjadinya kecelakaan di Indonesia.

Pernyataan resmi Boeing menurut Associated Press justru memuncukan pertanyaan soal cara Boeing menangani permasalahan dengan pihak berwenang ataupun maskapai penerbangan.  Boeing menyatakan, pesawat 737 max laik terbang tanpa sistem peringatan tersebut dan menyatakan bahwa ketaksesuaian pembacaan sudut kemiringan pesawat bukan persoalan besar. Alat penunjuk lainnya masih bisa memberi tahu perihal kecepatan pesawat, ketinggian, performa mesin, dan faktor lainnya yang mendukung keselamatan penerbangan.

Sementara itu juru bicara administrasi penerbangan federal AS (FAA) menyatakan bahwa mereka pertama kalinya diberitahukan oleh Boeing soal lampu peringatan yang tak menyala itu selepas kecelakaan LionAir di Indonesia. Jika Boeing mengkomunikasikan persoalan itu lebih cepat dengan maskapai penerbangan bisa jadi mengurangi atau menghilangkan faktor kebingungan (pilot). Pihak Boeing juga menyatakan persoalan sistem peringatan yang memerlukan fitur tambahan agar dapat bekerja muncul saat perangkat lunak dipasang di pesawat. Kendati demikian pihak Boeing menolak memberitahukan nama vendor perangkat lunak tersebut.

Dalam pernyataan tersebut pihak Boeing menyatakan, karena lampu peringatan tersebut tak mempengaruhi keselamatan, perusahaan itu memutuskan untuk memutuskan koneksi dari indikator tambahan. Artinya pada seluruh produksi 737 max mendatang, lampu peringatan dijanjikan bisa menyala tanpa harus diimbuhi perangkat tambahan.

Pada saat pasar optimistis dengan gagasan bahwa perundingan dagang antara Amerika Serikat dan China sudah mendekati kesepakatan, muncul ancaman baru yang mengembalikan keadaan ke titik nol. Presiden AS Donald Trump secara dramatis meningkatkan tekanan kepada Beijing untuk segera mencapai kesepakatan dagang dengan mengancam akan menaikkan tarif atas barang asal China senilai US$200 miliar pada pekan ini dan akan menargetkan tarif pada produk tamabahan senilai miliaran dolar dalam waktu dekat. 

Cuitan Trump di Twitter "Kesepakatan perdagangan dengan Tiongkok berlanjut, tetapi terlalu lambat, karena mereka berusaha untuk melakukan negosiasai ulang kembali. Tidak!". Langkah ini menandai peningkatan besar dalam ketegangan antara ekonomi terbesar di dunia dan pergeseran sikap Trump, padahal belum lama ini dia menyampaikan proses perundingan dagang telah mengalami kemajuan. Alhasil, pasar saham merosot dan harga minyak jatuh karena negosiasi makin diliputi keraguan. 

Pasar keuangan global, yang sebagian besar telah memperkirakan ekspektasi kesepakatan perdagangan, mengalami kejatuhan. Trump mengatakan, tarif barang US$200 miliar akan meningkat menjadi 25% dari 10%, membalikkan keputusan yang dibuat pada Februari untuk mempertahankan tarif pada level 10% setelah melihat kemajuan antara kedua belah pihak. Trump juga mengatakan akan menargetkan tambahan produk China senilai US$325 miliar dengan tarif 25% dalam waktu dekat. Kebijakan ini pada dasarnya menargetkan semua produk yang diimpor ke Amerika Serikat dari China. 

Persaingan beras nasional terbilang berat dan ketat. Maklumlah, para pemain beras lumayan banyak dan tersebar dengan kapasitas produksi yang sangat besar. Akan tetapi hal tersebut tidak diimbangi dengan pasokan gabah yang memadai. Berdasarkan data Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi), total kapasitas penggilingan padi mencapai 200 juta ton gabah per tahun. Sedangkan produksi gabah secara nasional hanya 50 juta per tahun.

Kapasitas penggilingan di Jawa sudah melampaui pasokan bahan baku gabah. Dari sekitar 182.000 unit penggilingan di dalam negeri, 75% terkonsentrasi di Jawa. Oleh karena itu, Perpadi meminta agar penambahan penggilingan baru dihentikan dan dialihkan ke program revitalisasi penggilingan kecil. Revitalisasi  menjadi penting, karena 94% unit penggilingan di Indonesia dimiliki industri penggilingan kecil.