Pemerintah memaksa maskapai menurunkan batas atas tarif tiket pesawat rerata 12%-16%. Rute padat seperti Pulau Jawa, harga tiket turun 12%, sedangkan rute-rute dengan keterisian atau loadfactor rendah, seperti Jakarta-Jayapura turun hinggga 16%. Pemerintah berdalih pemangkasan tarif ini demi kepentingan masyarakat. Kebijakan ini perlu diambil karena efek kenaikan harga tiket pesawat sudah memengaruhi sektor lain. Namun, ekonom UI, Fithra Faisal Hastiadi, menyebut bahwa penurunan rata-rata 15% tidak akan berdampak signifikan ke ekonomi.

Uber perusahaan teknologi berbasis berbagi tumpangan (ride hailing) sudah menawarkan saham perdana (IPO) di lantai bursa New York akhir pekan lalu. Hasilnya kurang menggembirakan karena harga sahamnya jatuh 7,6% ketika pasar ditutup. Valuasi uber yang semula diperkirakan diatas 100 miliar dollar AS sudah tentu tak tercapai. Pelajaran berharga bagi pelaku bisnis berbagi tumpangan di Indonesia.

Kecemasan terhadap nasib saham Uber juga tak terhindarkan karena mereka tak kan cari untung dalam waktu dekat. Mereka masih "membakar uang' dengan subsidi harga untuk menarik pengemudi dan penumpang. Diversifikasi usaha mereka juga berbiaya sangat mahal. Perusahaan seperti ini cenderung ekspansif tetapi mulai terlihat datar dalam mencari pengemudi dan penumpang baru. 

Masalah lain selama ini mereka dirundung berbagai skandal seperti : pelecehan seksual, pengintipan data dan penggunaan perangkat lunak untuk menghindar dari otoritas. Berbagai kasus ini membuat citra Uber tercoreng. Beberapa investor sempat meminta penjelasan mengenai penanganan kasus. Travis Kalanick terpaksa harus turun dari tampuk pimpinan Uber dan digantikan oleh Dara Khosrowshasi yang menjadi CEO saat ini. 

Bisnis transportasi daring ke depan juga dilihat salah satu analis sebagai bisnis yang tak mudah memproteksi konsumen dan pengemudi hanya bersandar pada satu aplikasi. Mereka tak memiliki kesetiaan tunggal. Mereka memiliki beberapa aplikasi dan selalu membandingkan keuntungan masing-masing aplikasi. Salah satu analis mengatakan, jika demikian sampai kapan mereka akan mendapatkan profit? Tak mengherankan jika Uber menawarkan saham ke pengemudi yang setia untuk menarik mereka menggunakan aplikasi Uber secara terus menerus. Perusahaan-perusahaan transportasi daring juga terus mencari cara agar menarik bagi konsumen.

Apa makna kasus Uber ini bagi perusahaan sejenis? Secara umum mereka yang terjun ke bisnis ini perlu memastikan tidak terjadi skandal, secara khusus terkait data yang memperburuk citra. Mereka juga perlu mencari langkah untuk memberi sinyal kepada investor bahwa mereka akan memberi keuntungan di masa depan. Sinyal ini memang tidak mudah karena menaikan harga bakal memukul balik mereka karena konsumen bisa lari dari aplikasi. Status GoJek dan Grab sebagai aplikasi super mungkin bisa mempermudah mereka memberi sinyal ke pasar. Dengan status aplikasi super, mereka bisa menunjukan ke investor beberapa kaki bisnis mereka yang mulai menampakkan harapan.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam RUPS memutuskan untuk membagikan dividen Rp 3,75 Triliun untuk tahun buku 2018. Jumlah tersebut merupakan 25% dari laba bersih BNI tahun 2018 yang sebesar Rp 15,02 Triliun.

"Selama ini masyarakat Wajib Pajak atau Konsultan Pajak mengetahui hanya Pengadilan Pajak yang berwenang mengadili pembatalan utang pajak. Tapi bisa juga mengajukan pembatalan utang pajak melalui PTUN", kata Pengacara Pajak Cuaca Teger dalam keteranganya, belum lama ini. Ia mencontohkan, PTUN Jakarta sudah menyatakan berwenang membatalkan ketetapan pajak senilai Rp 17 Miliar untuk PT PBJ. Begitu juga PTUN Medan yang menyatakan berwenang dan mulai menyidangkan tiga kasus pembatalan pajak senilai Rp 23 Miliar. Menurutnya, terdapat loope hole pada ketentuan Pasal 36 ayat (1) b UU KUP yang belum pernah digunakan sebagai upaya hukum mengurangi jumlah pajak terutang. Dengan menggunakan loope hole ini, dapat diajukan kembali pembatalan utang pajak melalui UU PTUN, sekalipun pernah diajukan keberatan menurut ketentuan Pasal 25 UU KUP. Ketentuan PMK Nomor 8/PMK.03/2013 menyatakan, apabila sudah pernah mengajukan keberatan, tidak dapat lagi mengajukan pembatalan. Namun, PMK tersebut tidak berlaku kepada pembatalan menurut UU PTUN. Melalui loope hole ini, banding atau gugatan melalu Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung (MA) dapat dibatalkan lagi melalui PTUN.

Kementerian Kelautan dan perikanan memperkirakan setidaknya 125.000 rumpon tersebar diperairan Indonesia. Mayoritas diantaranya dinilai ilegal karena tanpa izin. Pemerintah kini masih mendata status dan kepemilikan rumpon serta memprioritaskan target dan lokasi penertiban. Prioritas utamanya adalah di sekitar perairan perbatasan dan rumpon (milik) asing. 

Koordinator nasional destrictive fishing watch Indonesia Mohammad Abdi Suhufan menyatakan merebaknya rumpon di dalam negeri antara lain dipicu oleh pemerintah yang cenderung membiarkan maraknya rumpon tanpa pengawasan. Pemerintah dinilai perlu jemput bola meminta pemilik rumpon aktif melaporkan rumponya.

Pemerintah harus memutar otak untuk bisa menggenjot penerimaan negara, sebab penerimaan negara tumbuh melambat 4,9% kuartal I 2019. Penyebabnya antara lain penerimaan pajak yang seret. Direktur CITA memperkirakan target penerimaan pajak tahun ini sulit tercapai. Sebab harga komoditas relatif stagnan dan memengaruhi penerimaan PPh migas dan PPN. Di sisi lain, restitusi dipercepat menghambat laju penerimaan pajak.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah mengoptimalkan data pelaporan SPT hingga data amnesti pajak. Upaya lain, pemerintah perlu membuat nota kesepahaman dengan marketplace untuk bisa mengakses data e-commerce supaya bisa dilakukan penegakan hukum.

Bank-bank BUMN mempersiapkan suntikan setoran modal kepada PT Fintek Karya Nusantara selaku pengelola platform pembayaran berbasis QR code LinkAja. Selain bank-bank BUMN, PT Kerata Comuter Indonesia dan Jasa Marga Tbk tertarik untuk bergabung sebagai pemegang saham LinkAja. Sejauh ini porsi kepemilikan saham bank BUMN di LinkAja sekitar 20%, sementara 25% saham dimiliki Telkomsel, BTN dan Pertamina 7%, dan Jiwasraya 1%.

Data pribadi dijual bebas untuk kepentingan pemasaran produk perbankan. Tenaga pemasaran kartu kredit dan pegawai bank diduga terlibat. Informasi data pribadi yang diperjualbelikan secara bebas tersebut tak hanya berupa nama, alamat, nomor telepon, dan nama ibu kandung tetapi juga kemampuan finansial. Jenis informasi ini seharusnya hanya dapat diakses dari lembaga resmi.

Di kalangan tenaga pemasaran kartu kredit data pribadi diperjualbelikan dengan harga bervariasi. Data pribadi yang memuat nama, alamat, nomor telepon, hingga nama orang tua tanpa dilengkapi data kemampuan finansial dijual Rp 300 per data. Namun data yang dilengkapi kemampuan finansial pemiliknya dihargai Rp 20.000 hingga Rp 50.000 per data.

Menurut Direktur Asosiasi Kartu Kredit Indonesia Steve Martha, maraknya jual beli data pribadi diduga untuk menjaring minat tenaga pemasaran termasuk tenaga telemarketing produk perbankan. Kepemilikan data pribadi seperti menjadi salah satu syarat penerimaan kerja bagi tenaga alih daya pemasaran produk perbankan. Sekretaris Perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rohan Hafas pun mengungkan, selama ini penjualan data pribadi nasabah kartu kredit telah menjadi isu dalam industri perbankan. Namun ditegaskan bahwa data nasabah yang beredar dan diperjualbelikan bukan disebabkan kebocoran sistem bank. Di bank keamanan data nasabah itu 99% terjaga.

Disisi lain, data pribadi diperjualbelikan dengan mudah secara daring. Bahkan di internet setiap data dijual sangat murah mulai dari Rp 0,1 hingga Rp 16 per data. Salah satu laman tempat jual beli data pribadi adalah www.temanmarketing.com 

Permintaan data disitus ini diajukan lewat percakapan whatsapp (wa). Lewat aplikasi WA pembeli bisa mendapatkan 21.441 data seharga Rp 350.000. Operator yang melayani lewat aplikasi percakapan mengklaim seluruh data itu adalah data nasabah kartu kredit.

Di tengah kesulitan akses pasar di dalam negeri, produk cokelat yang dihasilkan petani kakao di Kalimantan Tengah justru mulai merambah pasar di Eropa. Cokelat asal Kabupaten Gunung Mas dan Murung Raya di bawa ke Jerman dan hasilnya memuaskan.

Meskipun cokelatnya sudah sampai di Eropa, petani Kabupaten Gunung Mas dan Puruk Caru masih berharap kakao juga terus dikembangkan untuk kebutuhan pasar lokal di Kalteng dan Tanah Air. Sampai saat ini akses ke pasar lokal masih terbatas dan terkendala infrastruktur.

Ketimbang kesulitan menjual kakao ke kota, sebagian petani terpaksa menjual dengan harga murah ke tengkulak yang datang ke desa-desa. Di tengkulak harga cokelat Rp 15.000 per kg sedangkan di kota Puruk Cahu harga cokelat Rp 30.000 sd Rp 40.000 per kg tergantung musim panen.

Pemerintah Provinsi Kalteng tahun ini menyiapkan lahan seluas 200 hektar khusus untuk perkebunan kopi dan cokelat kakao. Pengembangan itu menggunakan skema perhutanan sosial melalui hutan kemasyarakatan. Luas lahan seluas 200 itu terbagi beberapa wilayah antara lain di Kabupaten Gunung Mas, Seruyan, Kapuas dan Barito Utara. Pembagianya melalui kelompok tani dan setiap kelompok mendapatkan 1 hektar.

Menteri KKP Susi Pudjiastuti menyebutkan bahwa penenggelaman kapal ikan yang dilakukan selama ini memberikan keuntungan besar bagi negara jika dihitung secara sumber daya maupun bisnis perikanan. Dari sisi sumber daya, tercatat bahwa biomassa laut Indonesia meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Biomassa laut tumbuh 300% dibandingkan sebelumnya, jadi lebih subur, lebih banyak ikan dan lebih besar ukurannya. Dari segi bisnis, terjadi peningkatan nilai ekspor dan nilai tukar nelayan (NTN) selama 4 tahun terakhir. Menurut Susi, tuna Indonesia menjadi nomor satu dunia. Produksi ekspor Indonesia ini nomor dua yang masuk ke Eropa. Jika dinilai dengan uang pun nilainya bisa mencapai miliaran dolar AS.