Pemerintah berupaya menggenjot konsumsi masyarakat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi tahun ini. Belanja sosial akan digenjot untuk mendongkrak konsumsi masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara masyarakat berpenghasilan menengah diharapkan meningkatkan konsumsi pada periode Ramadhan-hari raya Idul Fitri.

Langkah lain yang ditempuh pemerintah adalah memberikan tunjangan hari raya (THR) dan gaji 13 bagi ASN, TNI dan Polri serta pensiunan. THR dan gaji ke-13 ini diharapkan dapat meningkatkan belanja masyarakat dan berdampak positif terhadap pertumbuhan konsumsi. 

Upaya mendorong belanja masyarakat antara lain dengan menganggarkan Rp 40 triliun untuk THR dan gaji ke-13 bagi ASN, anggota TNI dan Polri serta Pensiunan. Alokasi anggaran untuk keperluan itu lebih tinggi dari 2018 yang sebesar Rp 35,76 triliun. 

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan tidak akan memberikan ruang bagi para pengusaha nakal yang mempermainkan harga, termasuk pengimpor bawang putih. "Jangan ada yang bermain-main karena ada Satgas Pangan. Hingga kini, sudah ada 782 pengusaha yang kami proses hukum, 56 diantaranya pengimpor bawang putih dan telah masuk dalam daftar hitam', ujar Amran. Selain mempermainkan harga, ke 56 pengimpor bawang putih yang masuk dalam daftar hitam juga tidak mematuhi aturan wajib tanam dan berproduksi 5% sesuai Permentan No.38 Tahun 2018.

Di tengah makin lesunya kinerja ekspor dari industri makanan dan minuman Indonesia, hambatan perdagangan baru muncul dari salah satu negara tujuan ekspor utama, yaitu India. India baru saja menetapkan kebijakan bea masuk antidumping (BMAD) terhadap produk sakarin atau pemanis buatan asal Indonesia. Hambatan dagang ini mulai diterapkan sejak 1 Mei 2019 dan berlaku selama 5 tahun ke depan. Sakarin asal Indonesia diganjar tarif senilai US$1.633 per ton, sebagai bentuk proteksi terhadap sakarin produksi India. India merupakan negara tujuan utama ekspor sakarin Indonesia, dengan volume ekspor sakarin yang terus naik dari tahun ke tahun. Pengenaan BMAD oleh India terhadap komoditas ini akan mempengaruhi kinerja ekspor produk mamin secara keseluruhan. Ekspor mamin juga masih tertekan oleh pengenaan bea masuk CPO dan produk turunannya yang relatif tinggi.

Perusahaan multinasional diduga melakukan praktik penghindaran pajak. Salah satunya perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) diduga melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel International Investama Tbk (RMBA). Praktik tersebut diduga merugikan negara US$ 13,7 juta per tahun. Namun, komisaris dan direksi RMBA membantah tuduhan ini.

Dugaan kecurangan ini merupakan hasil penelusuran Tax Justice Network (TJN), lembaga independen berjaringan internasional berpusat di London yang berfokus melakukan penelitian dan kajian terkait kebijakan dan pelaksanaan perpajakan. Menurut TJN, BAT mengalihkan sebagian pendapatannya agar terhindar dari kewajiban perpajakan di Indonesia melalui dua cara. Pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan tahun 2013 - 2015. Pada tahun itu, Bentoel banyak mengambil pinjaman dari perusahaan terafiliasi, Rothman Far East BV di Belanda. Biaya bunga atas pinjaman itu bisa dikurangkan untuk menghitung penghasilan kena pajak.

Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos, dan layanan. Bentoel membayar US $ 10,1 juta ke BAT Holding Ltd untuk penggunaan merek Dunhill dan Lucky Strike. Bentoel juga membayar US$ 5,3 juta ongkos teknis dan konsultasi kepada BAT Investment Ltd. Selain itu, ada juga biaya IT sebesar US$ 4,3 juta kepada British American Shared Services (GSD). Sehingga jika dihitung, pendapatan yang hilang dari Indonesia mencapai US$ 2,7 juta, dengan rincian pajak royalti US$ 1 juta, pajak perusahaan US$ 1,3 juta, dan pajak biaya IT US$ 0,4 juta.

Menanggapi laporan tersebut, Direktur P2Humas Ditjen Pajak mengatakan pihaknya masih akan mempelajari laporan tersebut. Namun ia enggan menjelaskan langkah apa yang akan diambil. Sementara itu, otoritas bursa sudah menaruh curiga atas kinerja perusahaan rokok itu. Perseroan melaporkan rugi padahal pendapatan dari penjualan terus meningkat. Untuk itu, BEI telah meminta penjelasan kepada manajemen.

Analisis daur hidup biodiesel menunjukan emisis bahan bakar nabati dari pengolahan minyak kelapa sawit lebih rendah jika bukan dari deforestasi. Emisi bisa ditekan lebih rendah jika produktivitas optimal dan limbah cair dari pabrik kelapa sawit tak melepas gas metana setara 20 kali emisi gas karbon dioksida.

Di Indonesia, petani kelapa sawit yang mengelola 40,28% dari total luas lahan sawit menjaga biodiesel Indonesia rendah emisi. Caranya pabrik kelapa sawit didekatkan dengan kebun warga, efisien memakai pupuk, dan meningkatkan produktivitasnya.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bersama BRI Syariah memfasilitasi UMKM binaan yang memproduksi produk halal untuk go online melalui halal mall di Tokopedia. Halal Mall menjadi offiial store berbasis halal pertama di Tokopedia. 

Selain produk makanan dan minuman yang telah bersertifasi halal, saat ini masyarakat juga dapat menemukan produk-produk busana muslim di halal mall. Untuk tahap awal akan ada 50 UMKM yang akan dimasukan ke dalam Halal Mall. UMKM ini akan dibantu pemasaran produk daring mulai dari menyiapkan foto produk, mengunggahnya ke Tokopedia hingga melayani pertanyaan dan pesanan dari calon pembeli. Semua diurus oleh BRI. 

BPS mencatat pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah mengalami minus. Misalnya pertumbuhan ekonomi di Pulau Papua minus 10,44% secara tahunan. Penyebabnya sektor tambang yang menjadi andalan sedang melemah. Kondisi ini disebabkan penurunan produksi emas Freeport Indonesia yang mencapai 72% yoy. Tak hanya itu, tembaga juga anjlok 53% secara tahunan. Selain Papua, masih ada wilayah yang kondisinya rentan karena bergantung pada tambang, seperti NTB dan Kalimantan Timur.

Apakah setan gundul di industri keuangan kita? Meski tidak kelihatan, namun adanya dugaan penipuan di industri finansial menandakan adanya setan gundul. Sebut saja, dugaan manipulasi PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP), perusahaan pembiayaan furnitur legendaris merek Columbia. Korbannya mayoritas kalangan perbankan dengan nilai mencapai Rp 2,4 triliun yang nyaris macet. Mirisnya, melebarnya efek dugaan penipuan SNP Finance itu justru akibat keterlambatan dan kendornya mekanisme pengawasan industri keuangan.

Persoalan SNP Finance hanya satu dari sekian contoh. Kita belum lupa dengan dugaan "pembobolan" keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk (AISA). Kini bola penyelesaiannya ada di tangan otoritas. Yang jadi pertanyaan, mengapa berbagai "kejahatan" di industri pasar keuangan dan pasar modal itu nyaris tidak pernah dituntaskan dengan aturan pasar modal? Mayoritas kasus itu diselesaikan melalui jalur pidana umum, bukan delik pidana pasar modal. Akibatnya, UU Nomor 8/1995 tentang Pasar Modal bak mandul tanpa gigi.

Moral ceritanya, inilah saat yang tepat untuk merevisi UU Pasar Modal. Selain tak relevan dengan laju zaman, UU Pasar Modal baru harus mempertajam taring otoritas bisa lebih tegas. Kita berharap, beleid baru nantinya bisa mencukur gundul para setan gundul di industri keuangan dalam negeri.

Kementerian Perhubungan hadapi dilema kepentingan konsumen dan kelangsungan industri. Pemerintah berencana menurunkan tarif batas atas tiket (TBA) pesawat seminggu ke depan. Namun, punurunan TBA tak sejalan dengan tren kinerja perusahaan penerbangan. Meskipun demikian, perusahaan penerbangan mau tak mau harus mengikuti kebijakan tersebut. Pemerintah perlu melibatkan maskapai dalam merumuskan struktur dan komponen biaya.

Dalam memenuhi aspirasi dan realisasi industri 4.0, pemerintah Indonesia diimbau untuk menggunakan big data analytics yang merupakan bagian dari artificial intelligence (kecerdasan buatan). Kedua teknologi ini dapat memberikan kemampuan untuk menghemat anggaran dan menyederhanakan beragam platform menjadi program yang bisa digunakan untuk berbagai kementerian dan lembaga pemerintahan. Terkait dengan sektor pajak, Machine Learning (ML) memiliki daya guna yang tinggi untuk industri keuangan, teknologi ini dapat diimplementasikan dan merupakan suatu pendekatan terbaik bagi sektor perpajakan dan bea cukai. Teknologi ini dapt digunakan menjadi alat prediksi yang dapat menemukan pola-pola terselubung dalam data dengan jumlah besar, melakukan analisa yang tidak tertangkap manusia. Alat lain dari Artificial Intelligence adalah Machine Vision (MV), yang dapat digunakan pemerintah untuk mendeteksi penyalahgunaan atau penyimpangan pajak melalui kemampuan analisa media sosial. MV dapat melakukan pemeriksaan dan pengumpulan data melalui gambar dan photo-photo dengan disertai detail merek dan harga dari pakaian, asesoris dan sebagainya. Alat ini dapat digunakan untuk emlakukan pemeriksaan, monitoring kesesuaian antara hal-hal yang dipublikasikan dalam media sosial dengan pajak-pajak terkait dari wajib pajak.-