Kementerian Pertanian mengkaji usulan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk produk perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kementan telah mengadakan rapat yang diikuti 70 peserta dari berbagai instansi seperti BKF, Biro Hukum Kementan, eselon II Ditjen Perkebunan Kementan, serta perwakilan dewan komoditas perkebunan dan asosiai terkait lainnya. Rapat tersebut bertujuan untuk membahas jenis dan batasan barang hasil perkebunan sebagai implikasi perpajakan. Hal ini terkait dengan putusan MA No.70P/HUM/2013 yang menganulir PP No. 31/2007 tentang impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Dewan Karet Indonesia Aziz Pane mengatakan kebijakan pembebasan PPN untuk produk perkebunan sudah ditunggu sejak dulu. Pasalnya, kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi pekebun. Perwakilan dari BKF menyatakan bahwa Kemenkeu mendukung usulan kebijakan yang propetani dan pekebun. Pembebasan PPN akan mengurangi beban pajak yang dialami, terutama oleh pekebun skala kecil. Dalam rapat tersebut, 23 komoditas perkebunan untuk diusulkan dibebaskan dari pengenaan PPN, di luar komoditas kelapa sawit.

Penerapan PSAK 71 membuat rasio kecukupan modal (CAR) perbankan bisa tergerus. Hal ini sebagai imbas penambahan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang dipersyaratkan standar baru itu. Akibatnya coverage ratio bisa naik. Beberapa bank sudah mengantisipasi dengan menyiapkan CKPN di atas rasio NPL.

Pelemahan ekspor membuat neraca dagang per April  2019 mengalami defisit US$ 2,5 miliar, terbesar dalam sejarah Indonesia. Berbagai kebijakan yang digagas pemerintah untuk memacu ekspor belum membuahkan hasil. Justru impor semakin besar, terutama komoditas migas. Direkur Eksekutif Departemen Komunikasi BI menyebut pelemahan ekspor sebagai akibat memanasnya perang dagang antara AS dan China.

Secara mengejutkan pertumbuhan penjualan ritel dan produk industri China merosot pada bulan April 2019.  Meskipun masih naik 7,2% dari tahun sebelumnya, namun ini merupakan pertumbuhan terendah sejak Mei 2003. Data menunjukkan, konsumen sekarang mulai mengurangi pengeluaran untuk produk sehari-hari seperti perawatan pribadi dan kosmetik, sambil terus menghindari barang-barang yang lebih mahal seperti mobil. Ekspor China juga menyusut pada bulan April 2019.

Perubahan penyaluran program Beras Sejahtera (Rastra) alias raskin menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara penuh tahun depan akan menghilangkan peran Bulog sebagai penyalur. Padahal stok beras di gudang Bulog masih menumpuk. Untuk menyiasatinya, Bulog akan menyuplai beras kepada mitra yang menjadi tempat penjualan barang kebutuhan pokok penerima BPNT. Hanya saja, rencana Bulog menjadi pemasok program BPNT belum diputuskan pemerintah.

Bulog sendiri dipastikan akan kesulitan menghabiskan stok beras di gudang mereka bila tahun depan tidak dilibatkan memasok beras untuk program BPNT. Padahal, Bulog memiliki penugasan untuk menyerap gabah/beras petani agar harganya stabil. Opsi yang bisa diambil antara lain, Bulog menyalurkan beras untuk TNI, Polri dan ASN. Selain itu, Bulog juga bisa didorong mengekspor beras yang menumpuk di gudang mereka. Namun rencana itu belum mendapat lampu hijau dari pemerintah.

WhatsApp, aplikasi perpesanan asal Amerika Serikat dan anak usaha Facebook Group yang telah mendunia, ditemukan memiliki celah keamanan yang mudah diretas dengan menggunakan aplikasi mata-mata (spyware) NSO produk dari Israel. Bahaya ancaman ini bekerja dengan menginfeksi ponsel melalui penggilan telepon, baik diangkat maupun tidak. Modus operandinya, setelah melakukan panggilan telepon, spyware akan mengaktifkan kamera dan mikrofon, memindai email dan pesan, serta mengambil lokasi data pengguna. Namun, WhatsApp sendiri telah melakukan perbaikan dan menghimbau para penggunanya untuk memperbarui aplikasi versi terbaru. Celah keamanan ini sebenarnya telah ditemukan sejak awal Mei. Seorang pengacara kasus hak asasi manusia di Inggris Raya telah diserang oleh program Pegasus dari NSO, menurut Citizen Lab. Menurut sumber yang dirahasiakan, NSO menyatakan bahwa program Pegasus sebenarnya dilakukan khusus kepada lembaga pemerintah dan penegak hukum dengan tujuan utama untuk memerangi tindakan kriminal dan terorisme. Hal ini juga dibenarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara bahwa Whatsapp saat ini mudah diretas. BSSN menyatakan melalui cuitannya di Twitter, celah keamanan Code Excecution (RCE) CVE-2019 3568 pada WhatsApp memungkinkan penyerang mengeksploitasi fungsi panggilan telepon dan menginstalasi malware secara jarak jauh.

Tekanan perang dagang Amerika Serikat-China yang kian memanas berdampak terhadap kondisi global. Bursa saham merosot akibat aksi saling balas dua negara dengan perekonomian terbesar di dunia itu. Nilai tukar sejumlah negara tertekan. Investor dan pelaku pasar khawatir perseteruan AS-China berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi global.

Nilai tukar rupiah berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank spot dollar rate kemarin Rp 14.444 per dollar AS. Nilai tukar ini terlemah sejak 4 Januari 2019. Pada 3 Januari 2019, nilai tukar Rp 14.474 per dollar AS.

AS menerapkan tambahan tarif dari 10% menjadi 25% atas barang-barang ekspor China ke AS senilai 200 miliar dolar AS. Langkah itu dibalas China yang mengumumkan akan meaikan tarif barang-barang AS senilai 60 miliar dolar AS pada 1 Juni. Menghadapi kondisi ini pemerintah perlu mempertahankan nilai investasi dan daya tarik investasi dalam negeri. Bauran kebijakan fiskal dan moneter perlu diramu agar tetap menarik bagi investor.

Mafia Pangan akan mati dengan sendirinya jika mereka tidak diberikan order oleh pemerintah, khususnya Kementerian Sosial yang selama ini harus menyediakan bantuan pangan non tunai (BPNT) dalam bentuk beras. Namun, ada oknum pejabat yang lebih senang berbisnis dengan mafia daripada dengan Bulog. Bila beras BPNT sebanyak 150.000 ton per bulan disediakan oleh Bulog, mafia tidak akan bisa hidup. Namun, faktanya Bulog tidak mendapatkan kepercayaan untuk menyediakan beras BPNT yang mencapai 1,8 juta ton per tahun itu.

Mafia beras di Indonesia dipastikan akan rontok dengan sendirinya jika pemerintah memberikan kewenangan penuh kepada Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan nontunai (BPNT). Selama ini, penyaluran beras dalam program BPNT juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di luar Bulog. Padahal, perusahaan-perusahaan swasta tersebut memperoleh pasokan beras dari Bulog. Budi Waseso menegaskan bahwa apabila penyaluran beras dalam program BPNT, Kartu Sembako, serta beras untuk PNS, TNI, dan Polri, sepenuhnya diserahkan kepada Bulog, mafia perberasan akan kehilangan pasar. Soal kualitas beras, Bulog juga sudah memproduksi beras kualitas premium plus, bahkan dengan tingkat broken 0%. Buwas juga menepis persepsi sejumlah pihak yang berdalih bahwa menyerahkan penyaluran beras BPNT kepada Bulog sama saja melanggengkan praktik monopoli di sektor perberasan. Buwas menengarai, pihak-pihak yang menolak rencana penyerahan penyaluran beras BPNT kepada Bulog semata-mata dilatarbelakangi motif rente. 

Kemenkominfo menyatakan, kasus-kasus pencurian dan penjualan data pribadi adalah tindakan yang melanggar hukum. Hal tersebut disampaikannya untuk menanggapi terjadinya kasus penawaran dan penjualan data pribadi yang dilakukan oleh temanmarketing.com. Laman tersebut secara terang-terangan menawarkan jasa penjualan database nomor handphone, nasabah, nasabah, jasa SMS massal, jasa SMS masking, jasa Whatsapp Blast, jasa iklan Google adwords, jasa SMS broadcast khusus situs judi online, jasa SEO premium khusus situs judi online, jasa database beeting pemain judi online serta jasa design website. Direktur Jenderal Aplikasi dan Informastika Kemenkominfo, Semuel A Pangerapan mengakui bahwa kasus jual beli data pribadi seperti yang dilakukan oleh Temanmarketing.com belum diatur secara detail dalam UU tentang Perlindungan Data Pribadi yang saat ini masuk dalam agenda DPR melalui program legislasi nasional 2019. Akan tetapi sebenarnya hal ini sudah diatur secara gamblang dalam UU ITE Pasal 32 junto pasal 48. Sementara itu menurut, Pendiri Indonesia Cyber Security Forum, kasus penjualan data pribadi bukanlah hal baru. Kasus in sudah sering terjadi sejak kartu kredit pertama kali beredar. Penjualan bukan hanya dilakukan temanmarketing.com tetapi yang sudah 'lumrah' terjadi adalah data pribadi diperjualbelikan antarbank melalui tenaga penjualnya.