Perubahan penyaluran program Beras Sejahtera (Rastra) alias raskin menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara penuh tahun depan akan menghilangkan peran Bulog sebagai penyalur. Padahal stok beras di gudang Bulog masih menumpuk. Untuk menyiasatinya, Bulog akan menyuplai beras kepada mitra yang menjadi tempat penjualan barang kebutuhan pokok penerima BPNT. Hanya saja, rencana Bulog menjadi pemasok program BPNT belum diputuskan pemerintah.

Bulog sendiri dipastikan akan kesulitan menghabiskan stok beras di gudang mereka bila tahun depan tidak dilibatkan memasok beras untuk program BPNT. Padahal, Bulog memiliki penugasan untuk menyerap gabah/beras petani agar harganya stabil. Opsi yang bisa diambil antara lain, Bulog menyalurkan beras untuk TNI, Polri dan ASN. Selain itu, Bulog juga bisa didorong mengekspor beras yang menumpuk di gudang mereka. Namun rencana itu belum mendapat lampu hijau dari pemerintah.

WhatsApp, aplikasi perpesanan asal Amerika Serikat dan anak usaha Facebook Group yang telah mendunia, ditemukan memiliki celah keamanan yang mudah diretas dengan menggunakan aplikasi mata-mata (spyware) NSO produk dari Israel. Bahaya ancaman ini bekerja dengan menginfeksi ponsel melalui penggilan telepon, baik diangkat maupun tidak. Modus operandinya, setelah melakukan panggilan telepon, spyware akan mengaktifkan kamera dan mikrofon, memindai email dan pesan, serta mengambil lokasi data pengguna. Namun, WhatsApp sendiri telah melakukan perbaikan dan menghimbau para penggunanya untuk memperbarui aplikasi versi terbaru. Celah keamanan ini sebenarnya telah ditemukan sejak awal Mei. Seorang pengacara kasus hak asasi manusia di Inggris Raya telah diserang oleh program Pegasus dari NSO, menurut Citizen Lab. Menurut sumber yang dirahasiakan, NSO menyatakan bahwa program Pegasus sebenarnya dilakukan khusus kepada lembaga pemerintah dan penegak hukum dengan tujuan utama untuk memerangi tindakan kriminal dan terorisme. Hal ini juga dibenarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara bahwa Whatsapp saat ini mudah diretas. BSSN menyatakan melalui cuitannya di Twitter, celah keamanan Code Excecution (RCE) CVE-2019 3568 pada WhatsApp memungkinkan penyerang mengeksploitasi fungsi panggilan telepon dan menginstalasi malware secara jarak jauh.

Tekanan perang dagang Amerika Serikat-China yang kian memanas berdampak terhadap kondisi global. Bursa saham merosot akibat aksi saling balas dua negara dengan perekonomian terbesar di dunia itu. Nilai tukar sejumlah negara tertekan. Investor dan pelaku pasar khawatir perseteruan AS-China berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi global.

Nilai tukar rupiah berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank spot dollar rate kemarin Rp 14.444 per dollar AS. Nilai tukar ini terlemah sejak 4 Januari 2019. Pada 3 Januari 2019, nilai tukar Rp 14.474 per dollar AS.

AS menerapkan tambahan tarif dari 10% menjadi 25% atas barang-barang ekspor China ke AS senilai 200 miliar dolar AS. Langkah itu dibalas China yang mengumumkan akan meaikan tarif barang-barang AS senilai 60 miliar dolar AS pada 1 Juni. Menghadapi kondisi ini pemerintah perlu mempertahankan nilai investasi dan daya tarik investasi dalam negeri. Bauran kebijakan fiskal dan moneter perlu diramu agar tetap menarik bagi investor.

Mafia Pangan akan mati dengan sendirinya jika mereka tidak diberikan order oleh pemerintah, khususnya Kementerian Sosial yang selama ini harus menyediakan bantuan pangan non tunai (BPNT) dalam bentuk beras. Namun, ada oknum pejabat yang lebih senang berbisnis dengan mafia daripada dengan Bulog. Bila beras BPNT sebanyak 150.000 ton per bulan disediakan oleh Bulog, mafia tidak akan bisa hidup. Namun, faktanya Bulog tidak mendapatkan kepercayaan untuk menyediakan beras BPNT yang mencapai 1,8 juta ton per tahun itu.

Mafia beras di Indonesia dipastikan akan rontok dengan sendirinya jika pemerintah memberikan kewenangan penuh kepada Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan nontunai (BPNT). Selama ini, penyaluran beras dalam program BPNT juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di luar Bulog. Padahal, perusahaan-perusahaan swasta tersebut memperoleh pasokan beras dari Bulog. Budi Waseso menegaskan bahwa apabila penyaluran beras dalam program BPNT, Kartu Sembako, serta beras untuk PNS, TNI, dan Polri, sepenuhnya diserahkan kepada Bulog, mafia perberasan akan kehilangan pasar. Soal kualitas beras, Bulog juga sudah memproduksi beras kualitas premium plus, bahkan dengan tingkat broken 0%. Buwas juga menepis persepsi sejumlah pihak yang berdalih bahwa menyerahkan penyaluran beras BPNT kepada Bulog sama saja melanggengkan praktik monopoli di sektor perberasan. Buwas menengarai, pihak-pihak yang menolak rencana penyerahan penyaluran beras BPNT kepada Bulog semata-mata dilatarbelakangi motif rente. 

Kemenkominfo menyatakan, kasus-kasus pencurian dan penjualan data pribadi adalah tindakan yang melanggar hukum. Hal tersebut disampaikannya untuk menanggapi terjadinya kasus penawaran dan penjualan data pribadi yang dilakukan oleh temanmarketing.com. Laman tersebut secara terang-terangan menawarkan jasa penjualan database nomor handphone, nasabah, nasabah, jasa SMS massal, jasa SMS masking, jasa Whatsapp Blast, jasa iklan Google adwords, jasa SMS broadcast khusus situs judi online, jasa SEO premium khusus situs judi online, jasa database beeting pemain judi online serta jasa design website. Direktur Jenderal Aplikasi dan Informastika Kemenkominfo, Semuel A Pangerapan mengakui bahwa kasus jual beli data pribadi seperti yang dilakukan oleh Temanmarketing.com belum diatur secara detail dalam UU tentang Perlindungan Data Pribadi yang saat ini masuk dalam agenda DPR melalui program legislasi nasional 2019. Akan tetapi sebenarnya hal ini sudah diatur secara gamblang dalam UU ITE Pasal 32 junto pasal 48. Sementara itu menurut, Pendiri Indonesia Cyber Security Forum, kasus penjualan data pribadi bukanlah hal baru. Kasus in sudah sering terjadi sejak kartu kredit pertama kali beredar. Penjualan bukan hanya dilakukan temanmarketing.com tetapi yang sudah 'lumrah' terjadi adalah data pribadi diperjualbelikan antarbank melalui tenaga penjualnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menerapkan sistem pencaiaran nontunai untuk dana bantuan keuangan dari provinsi maupun pusat. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jabar Dedi Supadi mengatakan, selama ini pencairan dana bantuan desa yang dilakukan secara manual rawan disalahgunakan oleh oknum desa. Saat ini, menurunnya, pemprov sudah menerapkan di sejumlah desa pencairan uang dalam bentuk giro yang disesuaikan dengan progres pekerjaan. Upaya ini guna mencegah praktik yang kerap terjadi juga yaitu saat pergantian kepala desa yang sudah mapan. Jika calon petahana kalah, rekening desa sering hilang yang otomatis aset desa pun ikut raib. Kalau memakai giro, cukup dengan mengganti spesimen tanda tangan.

Terpisah, Gubernur Jabar Ridwan Kamil memastikan bahwa pihaknya juga terus menggenjot ekonomi digital di leverl desa dengan menggandeng perusahaan e-commerce. Pemprov menggandeng BliBli guna memasarkan produk pertanian Jawa Barat, sekaligus memutus mata rantai tengkulak. Dengan upaya mendigitalisasi perdagangan di desa, pihaknya yakin suatu hari tengkulak akan berkurang. Petani yang tidak sejahtera bisa mengalami lompatan nasib.

Advotics, perusahaan rintisan Software as a Service (SaaS) asal Indonesia yang fokus membantu para pelaku bisnis rantai pasok barang dalam mengambil keputusan berdasarkan data, meraih pendanaan tahap awal senilai Rp39 miliar. Advotics didirikan dengan misi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi sebagian besar perusahaan rantai pasok yang masih mengandalkan metode luring dalam mengelola dan melacak operasional penjualan serta distribusi mereka. Klien Advotics dapat membeli solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, baik berupa solusidigitalisasi yang menyeluruh atau hanya modul-modul tertentu. Selain itu, Advotics juga menyediakan fitur yang sangat diminati oleh pelaku industri, seperti aplikasi produktivitas untuk memantau pekerja di dalam toko dengan sistem pelacakan geografis, sistem pengaturan rute dan pengiriman barang, sistem pemasaran offline-to-online, platform perdagangan business to business (B2B), serta dasbor analitik dan business intelligence untuk tim manajemen. 

Tim Advotics berhasil mengatasi inti masalah dalam pemantauan rantai pasok di Indonesia. Data point yang dikumpulkan bisa digunakan untuk memahami peta persebaran dari distribusi produk dan mengefisienkan rantai pasok. Advotics memperkenalkan platform berbasis komputasi awan mereka untuk mendigitalkan tenaga kerja, jaringan bisnis, serta aset dan produk fisik milik perusahaan. Bagi bisnis distribusi, Advotics berhasil meningkatkan produktivitas para karyawan sales, yang berakibat pada meningkatnya kunjungan ke toko ritel setiap harinya sebesar 49%. Hingga saat ini, Advotics telah memenagi lebih dari 50 kontrak dengan klien korporat, seperti ExxonMobil, HM Sampoerna, Danonde, Mulia Group, Saint Gobin, Nutrifood, dan Indosurya.

Pemerintah lebih percaya untuk mengalokasikan 90% impor bawang putih impor kepada pihak swasta daripada penugasan untuk perusahaan pelat merah. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih menegaskan bahwa pihaknya lebih mempercayai bila kuota impor dipegang penuh oleh pihak swasta. Dengan begitu, pemerintah bisa ikut mengendalikan manajemen stok. Seandainya terjadi gejolak harga seperti sekarang pemerintah akan mudah mewajibkan importir untuk melepas stok dengan harga murah. 

Indonesia dapat lebas dari jebakan impor bawang putih alias swasembada pada 2012. Hal ini mungkin saja terjadi sebab importir diwajibkan tanam untuk mendapatkan rekomendasi impor oleh Kementerian Pertanian.

Pemerintah Provinsi Bali tengah menggodok aturan baru terkait pajak turis atau pungutan kontribusi dari wisatawan. Kebijakan ini terus dikaji sebagai bentuk kontribusi pelancong yang berkunjung ke Pulau Dewata untuk turut menjaga alam dan budaya Bali.

Green tax menjadi contoh kebijakan serupa yang diterapkan Maldives dan Monaco. Saat ini pihak Kemenpar sudah menindaklanjuti rancangan kebijakan tersebut dan melakukan pertemuan dengan berbagai pamangku kepentingan dibidang pariwisata termasuk masyarakat. 

Urgensi penerapan dana kontribusi bagi wisatawan tersebut selain untuk memelihara alam dan budaya juga punya tujuan penting untuk membenahi berbagai sektor untuk menjamin kenyamanan wisatawan. Masalah besaran pungutan kontribusi, Staf ahli bidang pemasaran pariwisata kemenpar Gede Pitana mengusulkan agar bisa disosialisasikan dan dibebankan secara bertahap kepada masyarakat, mulai dari besaran kecil dan meningkat dalam jangka waktu tertentu. Paling masuk akal juga kontribusi ini dibebankan apada akomodasi untuk cakupan wisatawan yang lebih luas.