Kementerian ESDM mengancam akan mencabut izin usaha empat perusahaan tambang jika tidak segera mengajukan penawaran divestasi saham. Keempat perusahaan mineral itu adalah PT Natarang Mining, PT Ensbury Kalteng Mining, PT Kasongan Bumi Kencana serta PT Galuh Cempaka. Pemerintah memberikan tenggat hingga Juni kepada keempat perusahaan untuk menyampaikan penawaran divestasi. Selain keempat perusahaan itu, ada dua perusahaan lainnya yang dalam waktu dekat ini harus melaksanakan divestasi, yaitu PT Vale Indonesia Tbk (INCO) dan PT Nusa Halmahera Minerals (NHM). INCO wajib mendivestasi 20% saham pada Oktober 2019, sedangkan NHM wajib divestasi 26% saham pada Juni 2020.

Penerimaan pajak kuartal I tahun ini terpengaruh perlambatan ekonomi dan kebijakan restitusi PPN dipercepat. Hanya saja, pemerintah belum menyiapkan rencana cadangan untuk mengatasi lesunya penerimaan negara ini. Ditjen Pajak Kemkeu mengaku belum ada strategi baru untuk memacu penerimaan perpajakan tahun ini. Kantor pajak akan berupaya genjot penerimaan melalui peningkatan extra effort. Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah, mengingatkan upaya pemerintah mengejar target penerimaan pajak bisa berdampak negatif terhadap iklim usaha. Piter memperkirakan, realisasi penerimaan pajak hanya akan mencapai 90%-95% dari target, sedangkan defisit anggaran akan melebar ke kisaran 2%-2,5% terhadap PDB.

Pemerintah perlu memberikan insentif pajak yang lebih atraktif agar industri-industri Tiongkok merelokasi pabriknya ke Indonesia. Selain menyerap banyak tenaga kerja, mengurangi pengangguran, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan penerimaan negara, langkah itu akan lebih efektif menyeimbangkan kembali neraca perdagangan dengan Tiongkok yang selama ini menyumbang defisit terbesar bagi neraca perdagangan Indonesia. Insentif pajak perlu diberikan terutama kepada sektor yang bisa memacu ekspor dan menyerap banyak tenaga kerja, seperti industri tekstil dan produk tekstil serta industri alas kaki.

Bank Sentral Nepal mengeluarkan larangan penggunaan dompet digital asal Tiongkok, Alipay dan WeChat Pay. Negara ini khawatir devisa asing dari puluhan ribu turis Tiongkok akan tergerus. Nepal Rastra Bank mengeluarkan larangan itu pada Senin (20/5) dan dikutip media internasional. Larangan berlaku untuk penggunaan platform pembayaran digital tersebut di hotel, restoran dan toko-toko di lokasi-lokasi kunjungan wisata, terutam yang dikelola oleh orang-orang asal Tiongkok.

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, mewacanakan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Negara, dan merupakan lembaga yang bisa menggantikan Ditjen Pajak sebagai solusi memaksimalkan penerimaan negara. Menurutnya, pintu masuk pembentukan BPN, bisa melalui UU KUP yang saat ini tengah direvisi oleh DPR RI bersama Pemerintah. Menurut Bambang, dengan adanya lembaga Badan Penerimaan Negara yang bertanggungjawab langsung kepada presiden, maka diharapkan dapat memangkas kinerja birokrasi serta menggenjot penerimaan negara.

Pemerintah mulai menyimulasikan skema tarif yang akan dirumuskan dalam revisi tarif Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Salah satu skema yang tengah diutak-atik otoritas fiskal di antaranya terkait rencana penurunan tarif PPh Korporasi serta menyiapkan kompensasinya dengan menaikkan tarif PPN. Kompensasi tersebut diperlukan, apalagi PPh Badan merupakan salah satu komponen utama dalam penerimaan PPh nonmigas. Wacana penurunan  PPh korporasi sebenarnya bukan wacana baru. Dalam laporan berjudul Corporate Tax Statistics OECD menyebut bahwa tarif pajak korporasi di berbagai negara dalam 2 dekade terakhir mengalami penurunan. Sepanjang 2018 tarif PPh badan yang dikenakan kepada korporasi rata-rata sebesar 21,4%, jauh menurun dibandingkan dengan 2000 sebesar 28,6%. Hanya tersisa 20% yurisdiksi pajak di dunia yang mempertahankan tarif pajak korporasi sebesar atau lebih dari 30% sepanjang 2018. Artinya sebagian besar yurisdiksi perpajakan di dunia menerapkan rezim pajak yang lebih rendah bagi korporasi.

Di satu sisi untuk PPN, justru menunjukkan kebalikannya dari 2008-2018, setidaknya dari 25 negara OECD pernah sekali menaikkan tarif PPN-nya. Merujuk kajian Indonesia Taxation Quarterly Report Q1/2019 yang didasarkan pada KPMG tax rates database, tarif PPN global 2019 berada pada kisaran 15,4% atau cukup konsisten sejak 2015. Rata-rata global itu lebih tinggi dibandingkan tarif PPN 10% yang berlaku di Indonesia. Persoalan PPN tidak hanya soal tarif, ada beberapa isu lainnya, mulai dari perluasan bisnis, pembenahan administrasi untuk mencegah kebocoran, hingga masalah transaksi perdagangan internasional juga patut disoroti. Dan pemungutan PPN yang dilakukan Ditjen Pajak hanya bisa mencakup 65,08% dari total potensi penerimaan yang ada. Padahal rata-rata internasional bisa berada pada kisaran 70%.

Perlindungan terhadap merek dan produk-produk yang diperdagangkan dalam perdagangan elektronik (dagang-el) di Tanah Air dinilai belum maksimal. Hingga kini belum ada payung hukum positif yang lebih tinggi berupa undang-undang (UU) yang memberikan sanksi seperti hukum pidanan atau perdata serta sanksi denda bagi pelanggar merek yang mengedarkan produk palsu dengan beriklan melalui perdagangan online atau dagang-el, seperti di media sosial atau website. Pentingnya payung hukum ini sejalan dengan pola konsumsi masyarakat dalam berbelanja online yang makin meningkat. Dalam dagang-el, setiap pedagang bisa dengan mudah menutup identitasnya sehingga lebih leluasa untuk menjual produk-produk palsu. Tantangan ke depan menghadapi produk palsu sangat besar di Indonesia, mengingat pengguna internet saat ini mencapai 150 juta pengguna dengan 355,5 juta pelanggan seluler. 

Upaya pemerintah untuk mewujudkan target swasembada bawang putih tampaknya masih melalui jalan panjang. Kebijakan wajib tanam menjadi salah satu program unggulan pemerintah melalui Kementan guna mewujudkan swasembada pangan. Pemerintah hanya membutuhkan 60.000 ha lahan untuk bisa memenuhi kebutuhan bawang putih nasional, dan 13.000 ha perlu disiapkan untuk produksi benih, sedanan lahan yang bisa dimanfaatkan untuk program ini mencapai 600.000 ha. Menilik ke belakang, realisasi tanam bawang putih selalu lebih rendah dari luas wajib tanam yang diperkirakan. Sebagai contoh, periode Juli 2017-Desember 2018, total pengajuan impor mencapai sekitar 1 juta on lebih seharusnya bisa menghasilkan produksi bawang putih hingga 50.000 ton dengan luasan wajib tanam mencapai 8.335 ha. Namun, realisasi wajib tanamnya hanya mencapai 1.297 ha. 

Satu faktor penting yang luput dari perhatian pemerintah yakni masalah biaya produksi bawang putih dalam negeri yang berujung pada tingginya harga wawang pputih produksi lokal dibandingkan dengan bawang putih impor. Hal ini, membuat produksi dalam negerikalah saing dengan produk impor. Salah satu langkah berani yang harus diambil pemerintah adalah denganmeningkatkan tarif impor bawang putih dari luar negeri. Namun, tantangan yang berpotensi adanya perang tarif dengan negara pengimpor.

Diperkirakan ratusan juta pengguna telepon seluler pintar akan terpengaruh oleh keputusan Google memutuskan hubungan sistem operasi Androidnya dengan produsen ponsel China, Huawei. Selain tidak akan mendapatkan pembaruan dari sistem android yang dikembangkan oleh Google, pada saat yang sama pengguna Huawei juga tak akan dapat mengakses layanan yang dikembangkan oleh Google seperti : navigasi, gmail, youtube dan playstore.

Perkembangan baru perang terhadap Huawei oleh AS kali ini bisa berakibat fatal khususnya bagi Huawei. Produsen suku cadang telepon seluler dari AS, Lumentum Holdings Inc senin kemarin, mengumumkan bahwa mereka mulai menghentikan pengiriman suku cadang ke Huawei. Laman berita bloonberg melaporkan perusahaan pembuat cip, termasuk Intel corp, Qualcomm Inc, Xilink Inc dan Broadcom Inc juga memberitahu karyawan mereka perseroan tidak akan memasok perangkat lunak dan kompenen penting ke Huawei sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Manajemen Huawei menyatakan pihaknya akan terus memberikan pembaruan keamanan dan layanan untuk ponsel pintar dan tabletnya setelah pasokan sistem Android dihentikan Google. Namun, Huawei tidak mengatakan apa yang akan terjadi dengan gawai produk mereka di masa depan tanpa akses ke layanan populer Google termasuk Gmail, Youtube dan Chrome kecuali mendapatkan lisensi khusus. 

Laman pemasaran Bukalapak resmi membuka layanan BukaGlobal. Layanan ini memfasilitasi pelapak UMKM produsen atau reseller produk lokal untuk menjangkau pasar Asia. Ada 5 negara asia menjadi tujuan layanan BukaGlobal yakni Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Hongkong dan Taiwan.

Presiden Bukalapak Fajrin Rasyid menyatakan hanya mitra pelapak yang lolos kurasi yang boleh berjualan di BukaGlobal dan terbatas bagi mereka yang berdomisili di DKI Jakarta dan sekitarnya. Penilaian mempertimbangkan kualitas produk dan performa pelapak dalam melayani konsumen. Jenis barangnya antara lain makanan dan minuman, kerajinan dan mode.

Untuk bertransaksi di BukaGlobal, konsumen harus memiliki kartu kredit. Dia pun harus sepakat dengan ongkos kirim rata (flat) yang ditetapkan Bukalapak yaitu 9-11 dollar Singapura. Bukalapak mengusahakan kerjasama dengan bank dan penyedia layanan pembayaran di negara setempat sehingga opsi bayar tak hanya pakai kartu kredit. Bukalapak juga harus mencari mitra perusahaan logistik yang tepat.