;

Kunjungan Turis China, Perang Dagang Bawa Berkah Pariwisata

B. Wiyono 19 Jun 2019 Bisnis Indonesia

Pelaku usaha sektor pariwisata di Tanah Air meyakini kunjungan wisatawan mancanegara asal China akan meningkat 5% hingga 10% pada tahun ini sebagai dampak dari kebijakan Pemerintah Negeri Panda yang melarang warganya berpelesir ke Amerika Serikat. Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisman asal China ke Tanah Air sepanjang tahun lalu mencapai 2,13 juta orang, naik dari tahun sebelumnya yang mencapai 2,09 juta kunjungan. Kedatangan wisman China ke Indonesia sering dilakukan secara berkelompok sehingga pasar wisman China kerap diidentikkan sebagai mass tourism. Knedati demikian, apabila terjadi lonjakan kunjungan turis China ke Indonesia, semoga tidak terjadi lagi praktik zero dollar tour di Tanah Air. Pasar wisman china tak hanya digarap secara kuantitas, tetapi juga perlu dicari strategi agar spending mereka juga besar di Indonesia.

Hary Tano Beli Rumah Keluarga Trump

Leo Putra 19 Jun 2019 Investor Daily

Bos MNC Corporation dan salah satu orang terkaya di Indonesia, Hary Tanoesoedibjo, membeli rumah mewah miik keluarga Presiden AS, Donald Trump, seharga US$ 13,5 juta atau setara RP 193 miliar di Beverly Hills, Califonia. Hary melakukan transaksi melalui perusahaan pribadinya Hillcrest Asia Limited. Kabar ini pertama kali mencuat di Washington Post pada 13 Juni 2019, saat media tersebut melacak alamat pembeli rumah mewah seluas 1.646 meter persegi di Beverly Hills California. Sementara itu, tahun lalu, perusahaan konstruksi milik Tiongkok, Metallurgical Corporation of China (MCC) menandatangani perjanjian dengan MNC Land di Indonesia untuk membangun sebuah taman hiburan. Adapun proyek ambisius ini berlokasi di Lido City yang juga melibatkan Donald Trump. Taman ini diperkirakan didukung pendanaan hingga US$ 500 juta.

Tekfin Ilegal : Regulasi Lemah Jadi Celah Pelanggaran

Ayu Dewi 19 Jun 2019 Kompas

Lemahnya regulasi yang mengatur teknologi finansial membuka celah bagi pelaku usaha pinjaman daring ilegal terus beroperasi menjerat konsumen. Celah itu mulai dari penyalahgunaan data pribadi, penerapan bunga tinggi hingga intimidasi terhadap nasabah.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, banyaknya nasabah yang mengalami tekanan akibat perlakuan perusahaan tekfin ilegal menunjukan masih lemahnya regulasi dan pengawasan. Kebutuhan regulasi terkait tekfin terutama menyangkut tingginya bunga dan penyalahgunaan data pribadi. Regulasi yang mengatur mengenai tekfin hanya Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi. Namun, peraturan tersebut belum mengatur batas maksimal bunga pinjaman dan penyalahgunaan data pribadi.

ketua Umum Asosisasi Industri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Hermawati Setyorinny menuturkan banyak UMKM yang menjadi korban tekfin ilegal. UMKM menjadi korban karena mereka membutuhkan modal usaha dengan cepat dan mudah serta tanpa agunan.

Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Yenny Silvia Sari Sirait menilai POJK No.77/2016 memang belum menjangkau penanganan persoalan tekfin. Sebab dalam POJK tidak ada penjelasana mengenai mekanisme penyelesaian sengketa konsumen dan pengembalian utang.

Pakar digital forensik Ruby Alamsyah juga menilai, masuknya investor asing menjadi pemain tekfin ilegal di Indonesia memanfaatkan lemahnya regulasi dan rendahnya literasi masyarakat akan keuangan digital. CEO dan Co Founder Crowde Yohanes Sugihtononugroho serta CEO dan Co founder Uang Teman Aidil Zulkifli menilai keberadaan tekfin ilegal memberikan preseden buruk nagi semua tekfin resmi.

Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komumikasi dan Informatika Samuel Abrijani Pengarepan menyatakan pemerintah bakal mengembangkan rancangan UU Perlindungan Data Pribadi dengan lebih komprehensif. UU ini sangat mendesak di era digitalisasi agar data pribadi tak disalahgunakan.

Kenaikan Tarif Penerbangan Dinilai Tidak Biasa

Ayu Dewi 19 Jun 2019 Kompas

Kenaikan tarif penerbangan selama ini dinilai tidak biasa. Hal ini terefleksi dari lonjakan kontribusi tarif penerbangan terhadap inflasi hingga Mei 2019. Salah satu solusinya adalah mengefisiensikan industri penerbangan. 

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda mengatakan, rencana pemerintah membuka izin penerbangan untuk maskapai penerbangan asing tidak otomatis menurunkan tarif pesawat. Sebab masalah utama dalam industri penerbangan dmestik adalah inefisiensi belum diatasi. Menurutnya, inefisiensi juga dapat disebabkan pembukaan rute-rute baru yang tidak mengguntungkan. Harga avtur juga kerap dikambing hitamkan padahal harga avtur di Indonesia lebih murah dari di Singapura dan Malaysia. 

Program Minyak Sawit Didorong

Ayu Dewi 19 Jun 2019 Kompas

Kementerian Pertanian mendorong program penggunaan bahan bakar berbasis minyak sawit sebesar 100% atau mandatori B100. Dengan program itu, permintaan minyak sawit di dalam negeri meningkat dan mengubah struktur perdagangan minyak kelapa sawit di dunia. Pelaksanaan B100 juga dinilai dapat menghemat devisa dan menyukseskan program energi ramah lingkungan.

Sekertaris Jenderal serikat petani kelapa sawit (SPKS) Mansuetus Darto menilai program penggunaan solar dengan pencampuran minyak sawit 20% yang sudah berlangsung belum berdampak atau dirasakan para petani. Semestinya tandan buah segar milik petani (terutama petani swadaya) diserap industri produsen sawit dan biodiesel melalui koperasi. Dengan demikian mandatori B20 bisa dirasakan petani. Pemerintah berharap penerapan mandatori B20 akan mengurangu impor minyak.

UMKM Ingin PPh Final Diturunkan

Ayu Dewi 19 Jun 2019 Kompas

Pajak penghasilan yang diberlakukan terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM sebesar 0,5% dianggap masih memberatkan. Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk menurunkan atau bahkan menghapus PPh final UMKM tersebut.

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun meminta agar tahun 2020 sama dengan China yang pajak usaha mikro dan kecilnya 0%. Ikhsan memaparkan, sebelumnya UMKM dikenai pajak 1% dari omzet. Pajak itu berlaku bagi UMKM dengan omzet tak lebih dari Rp 4,6 miliar per tahun. Pada Juli 2018, pemerintah menurunkan menjadi 0,5%. Kendati demikian UMKM masih merasa keberatan. Sebab basis perhitunganya bukan berdasarkan penghasilan namun omzet.

Properti di Bawah Rp 30 M Bebas Pajak Barang Mewah

Budi Suyanto 19 Jun 2019 Kontan

Industri properti terus kebanjiran insentif. Terbaru, mulai Juni ini, pemerintah menelurkan PMK 86/2019 membebaskan PPnBM atas properti senilai kurang dari Rp 30 miliar. Ketua Umum REI menilai, pelonggaran PPnBM memberi ruang bagi market baru yang selama ini tak digarap pengembang properti. Selama ini, belum banyak pengembang yang berani masuk di ranah hunian dengan nilai Rp 30 miliar.

Aturan Promo Ojek Online Tetap Diperlukan

Budi Suyanto 19 Jun 2019 Kontan

Pengaturan promo layanan transportasi daring tetap perlu dilakukan sebagai upaya menghindari persaingan tidak sehat yang berpotensi menjatuhkan pemain bisnis ojek online lainnya. Pengamat Kebijakan Publik UI, Harryadin Mahardika, mengungkapkan dugaan adanya jual rugi (predatory pricing) dalam bisnis ojek online cukup kuat. Pasalnya, secara karakter, pemain di bisnis ini hanya menyisakan Go-Jek dan Grab.

Dengan menyisakan dua pemain, maka berlaku hukum rivalitas yang ketat dan saling memangsa. Persoalannya, jika kelak pasar hanya menyisakan pemain tunggal sebagai pemenang, maka terjadi monopoli. Harryadin menilai, Grab jauh lebih kuat ketimbang Go-Jek, karena mendapat suntikan dana segar hingga US$ 6 miliar dari Softbank.

Jaringan Kripto Facebook

Budi Suyanto 19 Jun 2019 Kontan

Facebook mematangkan rencana peluncuran mata uang digital (cryptocurrency) bernama Libra. Mata uang ini telah memperluas jaringan bisnis Facebook bukan hanya jejaring sosial, tetapi meluas hingga ke e-commerce serta pembayaran digital di tingkat global. Perusahaan ini telah terhubung dengan 28 mitra yang berbasis di Jenewa bernama Libra Association. Kehadiran asosiasi ini mengatur kerja koin digital yang baru akan meluncur pada separuh pertama tahun 2020.

Facebook membuat anak perusahaan bernama Calibra, yang akan menawarkan dompet digital untuk menyimpan, mengirim, serta menawarkan Libra. Nantinya Calibra akan terhubung dengan Facebook Messanger dan Whatsapp yang kini telah memiliki satu miliar pengguna. Namun, rencana peluncuran ini masih terganjal kebijakan perlindungan privasi dan data pribadi konsumen.

Perang Dagang Hanya Menghasilkan Kerugian

Budi Suyanto 19 Jun 2019 Kontan

Gajah bertarung lawan gajah, pelanduk mati di tengah-tengah. Peribahasa itu cocok menggambarkan perang dagang AS-China yang memakan korban perusahaan asal kedua negara. Sebut saja Huawei yang memproyeksikan bakal kehilangan pendapatan dari aksi Presiden AS, Donald Trump. Huawei masuk daftar hitam barang yang dilarang masuk Amerika.

Serupa, perusahaan AS juga semakin khawatir dampak perang dagang ini. Makanya, 600 perusahaan Amerika, diantaranya Wallmart Inc dan Target Corp, melayangkan surat untuk mendesak Presiden Trump segera menyelesaikan perseteruan dengan China. Alasannya, perusahaan AS yang justru akan menanggung peningkatan tarif ekspor barang-barang China ke Amerika. Hasilnya, perusahaan dan konsumen Amerika yang justru akan menanggung. Dalam surat tersebut, 600 perusahaan menyebut kenaikan 25% tarif untuk setiap ekspor China senilai US$ 300 juta berpotensi menghilangkan lebih dari 2 juta pekerjaan di AS.

Pilihan Editor