Kementerian PUPR akhirnya menaikkan harga rumah subsidi tahun 2019 dan tahun 2020. Batasan harga rumah subsidi ini naik antara Rp 7 juta - Rp 11,5 juta per unit atau berkisar antara 3% - 11% tergantung wilayahnya. Aturan ini tertuang dalam Keputusan Menteri PUPR No 535/KPTS/M/2019 tanggal 18 Juni 2019.

Pemerintah menyatakan, kenaikan ini merupakan penyesuaian atas naiknya harga tanah dan bahan bangunan. Pemerintah berharap, pengusaha properti, khususnya developer kelas menengah ke bawah, lebih semangat membangun proyek rumah murah setelah ada kenaikan harga rumah subsidi ini.

Real Estate Indonesia (REI) berharap pemerintah memberi kelonggaran syarat penerima manfaat rumah bersubsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Selain harga, Indonesia Property Watch (IPW) menyarankan pemerintah Indonesia melihat ketersediaan anggaran FLPP bila kebijakan ini diterapkan sebab realisasi FLPP sepanjang tahun ini sudah mencapai 53,3% dari anggaran tersedia. Sementara itu, YLKI menilai kenaikan harga rumah subsidi bisa mengancam target program 1 juta rumah yang dicanangkan pemerintah.

Kinerja emiten properti berpotensi semakin manis pada paruh kedua tahun ini seiring dengan berakhirnya pesta demokrasi dan dikeluarkannya relaksasi baru untuk sektor properti. Pada tahun lalu, industri properti memperoleh relaksasi dari otoritas moneter melalui pelonggaran loan to value (LTV) dan program sejuta rumah yang diprakirakan akan memudahkan masyarakat kelas menengah dan bawah untuk memperoleh hunian. Baru-baru ini, pemerintah juga memberikan kelonggaran melalu PPnBM yang membebaskan pengenaan PPnBM untuk hunian hingga dibawah Rp30 miliar. Akankah sejumlah relaksasi itu mengerek kinerja emiten properti. Pelonggaran yang diberikan pemerintah pada tahun ini pun, direspon positif oleh pelaku pasar. Hal tersebut tercermin dari menggeliatnya indeks properti. Sepanjang tahun berjalan, indeks properti dan real estate telah naik 10,02%. Theresia Rustandi, Sekretaris Perusahaan PT Intiland Development Tbk berharap pasar properti bisa tumbuh positif dan minat beli konsumen dan investor cepat kembali dengan adanya relaksasi PPnBM. Hal yang senada juga disampaikan oleh Direktur PT Ciputra Development Tbk, Harun Hajadi, insentif yang diberikan pemerintah, biasanya akan mengerek pasar properti. Namun, Harun menambahnkan, bahwa kunci bisnis properti masih sangat bergantung dengan pertumbuhan ekonomi. 

Guyuran insentif fiskal bagi sektor properti masih akan bertambah, antara lain sebagai berikut.

1. Pelonggaran batas harga rumah yang berhak mendapatkan insentif pembebasan PPN
2. Pembebasan PPN atas rumah atau bangunan milik korban bencana alam.
3. Relaksasi batasan nilai hunian mewah yang dikenakan PPnBM menjadi Rp 30 miliar.
4. Ditjen Pajak melakukan simplifikasi prosedur validasi PPh Penjualan Tanah atau Bangunan.

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) berharap pihak perbankan juga ikut bergabung menjadi anggota asset registry. Asset registry merupakan pusat data multifinance, yang berupa nomor rangka, nomor mesin, nomor sasis, dan nomor plat kendaraan bermotor yang menjadi agunan. Ketua APPI, Suwandi Wiratno mengatakan asset registry dapat menjadi alat bagi industri perbankan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan, seperti double financing. Data tersebut dipergunakan oleh perbankan dan pembiayaan guna mencegah terjadinya double atau multiple pledging yang disinyalir banyak dilakukan oleh sejumlah perusahaan multifinance. Selain itu, data tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh stakeholder lain seperti kepolisian, misalnya untuk kebutuhan razia pencurian motor dan lainnya. 

Perbankan masih bisa mencatatkan pertumbuhan bisnis wealth management meski kondisi ekonomi tak terlalu kondusif. Rupanya, ketidakpastian tahun politik di dalam negeri maupun perang dagang di luar negeri tak membuat nasabah tajir jeri menaruh dana di bank.

Direktur Bisnis dan Jaringan Bank Mandiri meyakini, potensi pertumbuhan bisnis wealth management masih besar mengingat masih banyak aset milik warga Indonesia yang berada di luar negeri. Menurut data Ditjen Pajak, nilainya mencapai Rp 1.300 triliun.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akhirnya mengeluarkan kebijakan soal batas harga rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri PUPR No.535/KPTS/M/2019, setelah Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan rumah yang bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PMK No.81/PMK.010/2019 beberapa waktu lalu. Keputusan yang dikeluarkan tersebut sejalan dengan PMK No.81/2019, yang menaikkan patokan harga rumah sederhana bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dibebaskan dari PPN rata-rata 7% dibandingkan dengan patokan harga sebelumnya (PMK No.113/2014). Dalam peraturan Kepmen PUPR ini, batasan harga jual tertinggi dibagi menjadi lima wilayah. Ada beberapa faktor yang mendorong agar disesuaikan dengan wilayah, diantaranya harga tanah, kenaikan harga bahan bangunan, termasuk juga upah pekerja.

Merujuk data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo), hingga Mei 2019 penjualan mobil turun 14,7%. Ini merupakan imbas dari tahun politik yang menyebabkan konsumen menunda pembelian. Pengusaha meminta "vitamin" agar pasar otomotif nasional kembali mendapat sentimen positif. Vitamin dimaksud antara lain penurunan suku bunga perbankan, mempertahankan uang muka 0%, ditambah harmonisasi pajak yang sedang digodok.

Pemerintah telah menurunkan tarif batas atas untuk pesawat full service. Pemerintah juga berencana menurunkan harga tiket pesawat domestik untuk penerbangan LCC. Pelaku usaha perhotelan menyebutkan, kebijakan penurunan batas atas tarif tiket full service belum berdampak pada kenaikan okupansi hotel. Yang jelas, pebisnis hotel berharap penurunan tarif tiket untuk LCC benar-benar berjalan, sehingga akan mendongkrak tingkat kunjungan hotel.

Harga daging ayam saat ini sangat mengkhawatirkan peternak karena jauh di bawah biaya produksi Rp 18.500 per kg. Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan) menduga anjloknya harga daging ayam disebabkan oleh pasokan DOC Final Stock yang berlebih tetapi tidak diikuti dengan kenaikan permintaan pasar. Saat ini, peternak tak bisa melakukan apa-apa untuk mengurangi defisit biaya produksi. Pengusaha berharap pemerintah segera menemukan solusi agar supply dan demand tidak merugikan peternak.

Di tengah kondisi ekspor udang yang tertekan di pasar perdagangan global, perluasan pasar udang mulai digarap. Negara yang dibidik sebagai pasar udang Indonesia antara lain : China, Korea dan wilayah Eropa Timur.  Sebagai eksportir udang, China juga mengimpor udang dalam jumlah besar yakni 400.000 ton per tahun. Sementara pasokan udang asal Indonesia ke China sekitar 10% dari impor udang.Peluang untuk menggarap pasar udang di dalam negeri juga terbuka. Akan tetapi pemasaran udang berkualitas tinggi di dalam negeri belum digarap, hanya 1% dari total ekspor yang sebanyak 200.000 ton. 

Saat ini ada 5 perusahaan di Surabaya, Banyuwangi, Sidoarjo dan Gresik (Jawa Timur) yang memasarkan udang beku kualitas ekspor ke pasar lokal. Udang yang dijual berukuran 50-60 ekor per kilogram. 

Ketua Shrimp Club Indonesia Iwan Sutanto mengatakan petambak udang berupaya mengefisiensikan biaya produksi. Dengan komposisi tambak udang yang didominasi usaha skala kecil, langkah efisiensi harus disesuaikan dengan skala usaha. Ditambak skala intensif, komponen terbesar biaya produksi berupa biaya pakan (50%) dan listrik (30%).