Pasar Nasabah Kaya Masih Menggoda
Perbankan masih bisa mencatatkan pertumbuhan bisnis wealth management meski kondisi ekonomi tak terlalu kondusif. Rupanya, ketidakpastian tahun politik di dalam negeri maupun perang dagang di luar negeri tak membuat nasabah tajir jeri menaruh dana di bank.
Direktur Bisnis dan Jaringan Bank Mandiri meyakini, potensi pertumbuhan bisnis wealth management masih besar mengingat masih banyak aset milik warga Indonesia yang berada di luar negeri. Menurut data Ditjen Pajak, nilainya mencapai Rp 1.300 triliun.
Hunian MBR, Batas Harga Rumah Subsidi Dinaikkan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akhirnya mengeluarkan kebijakan soal batas harga rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri PUPR No.535/KPTS/M/2019, setelah Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan rumah yang bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PMK No.81/PMK.010/2019 beberapa waktu lalu. Keputusan yang dikeluarkan tersebut sejalan dengan PMK No.81/2019, yang menaikkan patokan harga rumah sederhana bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dibebaskan dari PPN rata-rata 7% dibandingkan dengan patokan harga sebelumnya (PMK No.113/2014). Dalam peraturan Kepmen PUPR ini, batasan harga jual tertinggi dibagi menjadi lima wilayah. Ada beberapa faktor yang mendorong agar disesuaikan dengan wilayah, diantaranya harga tanah, kenaikan harga bahan bangunan, termasuk juga upah pekerja.
Penjualan Mobil Sulit Melaju Cepat
Merujuk data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo), hingga Mei 2019 penjualan mobil turun 14,7%. Ini merupakan imbas dari tahun politik yang menyebabkan konsumen menunda pembelian. Pengusaha meminta "vitamin" agar pasar otomotif nasional kembali mendapat sentimen positif. Vitamin dimaksud antara lain penurunan suku bunga perbankan, mempertahankan uang muka 0%, ditambah harmonisasi pajak yang sedang digodok.
Pebisnis Hotel Menanti Tarif Pesawat LCC Turun
Pemerintah telah menurunkan tarif batas atas untuk pesawat full service. Pemerintah juga berencana menurunkan harga tiket pesawat domestik untuk penerbangan LCC. Pelaku usaha perhotelan menyebutkan, kebijakan penurunan batas atas tarif tiket full service belum berdampak pada kenaikan okupansi hotel. Yang jelas, pebisnis hotel berharap penurunan tarif tiket untuk LCC benar-benar berjalan, sehingga akan mendongkrak tingkat kunjungan hotel.
Harga Daging Ayam Anjlok ke Level Terendah
Harga daging ayam saat ini sangat mengkhawatirkan peternak karena jauh di bawah biaya produksi Rp 18.500 per kg. Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan) menduga anjloknya harga daging ayam disebabkan oleh pasokan DOC Final Stock yang berlebih tetapi tidak diikuti dengan kenaikan permintaan pasar. Saat ini, peternak tak bisa melakukan apa-apa untuk mengurangi defisit biaya produksi. Pengusaha berharap pemerintah segera menemukan solusi agar supply dan demand tidak merugikan peternak.
RI Memperluas Pasar Udang
Di tengah kondisi ekspor udang yang tertekan di pasar perdagangan global, perluasan pasar udang mulai digarap. Negara yang dibidik sebagai pasar udang Indonesia antara lain : China, Korea dan wilayah Eropa Timur. Sebagai eksportir udang, China juga mengimpor udang dalam jumlah besar yakni 400.000 ton per tahun. Sementara pasokan udang asal Indonesia ke China sekitar 10% dari impor udang.Peluang untuk menggarap pasar udang di dalam negeri juga terbuka. Akan tetapi pemasaran udang berkualitas tinggi di dalam negeri belum digarap, hanya 1% dari total ekspor yang sebanyak 200.000 ton.
Saat ini ada 5 perusahaan di Surabaya, Banyuwangi, Sidoarjo dan Gresik (Jawa Timur) yang memasarkan udang beku kualitas ekspor ke pasar lokal. Udang yang dijual berukuran 50-60 ekor per kilogram.
Ketua Shrimp Club Indonesia Iwan Sutanto mengatakan petambak udang berupaya mengefisiensikan biaya produksi. Dengan komposisi tambak udang yang didominasi usaha skala kecil, langkah efisiensi harus disesuaikan dengan skala usaha. Ditambak skala intensif, komponen terbesar biaya produksi berupa biaya pakan (50%) dan listrik (30%).
Penerimaan Negara, Utak-Atik Diskon Pajak Badan
Pemerintah tengah mengkaji matang untung-rugi terkait dengan rencana penurunan pajak penghasilan (PPh) korporasi dari 25% menjadi 20%. BKF terus melakukan simulasi untuk memperoleh ramuan yang tepat guna mengetahui dampak-dampaknya ke depan. Simulasi itu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kondisi, termasuk performanya selama beberapa tahun ke depan. Kontribusi penerimaan PPh badan ke penerimaan pajak hampir melebihi 20%. Artinya, jika tarif PPh badan dipangkas menjadi 20%, besar kemungkinan setoran pajak dari korporasi dalam waktu dekat akan berkurang. Penurunan harus tetap dilakukan secara hati-hati. Tarif pajak yang kompetitif secara umum dapat menjadi perangsang bagi investor, tetapi belum terdapat bukti empirik yang kuat bahwa penurunan tarif PPh berkorelasi positif dengan kenaikan tax ratio.
Dompet Digital, Izin Alipay dan WeChat Masih Dianalisis
Lama tidak ada kabar terkait dengan masuknya dua dompet digital China Alipay dan WeChat Pay ke Tanah Air, Bank Indonesia masih memproses izin operasional kedua perusahaan tersebut. Proses sudah memasuki tahap analisis. Alipay dan WeChat Payharus bekerja sama dengan bank umum kelompo usaha IV. BI tidak bisa memastikan target waktu penyelesaian proses izin operasional Alipay dan WeChat Pay. Pihak Alipay dan WeChat Pay telah meminta waktu sekitar 4 bulan, sejak April 2019 untuk melakukan seluruh penyesuaian yang diberlakukan di Indonesia. Termasuk dengan pnyesuaian terhadap penerapan QR Code Indonesia Standard yang sduah resmi diterapkan di Indonesia. Alipay dan WeChat Pay dibawa oleh pihak ketiga masuk ke pasar Indonesia untuk melayani wisatawan China yang bertransaksi selama berwisata. Di sisi lain, penggunaan Alipay dan WeChat Pay di kawasan wisata mempermudah wisatawan dan telah memperkuat layanan industri pariwisata di Tanah Air. Bank pelat merah yang sebelumnya telah bekerja sama dengan Alipay dan WeChat Pay, tetapi kongsi itu dibatalkan karena dinilai menguntungkan satu pihak saja. Kini beberapa bank swasta yang menyiapkan kerja sama dengan dua dompet digital Alipay dan WeChat Pay.
Perpanjangan Izin Usaha Tanito Harum Dibatalkan
Menteri ESDM mencabut izin usaha operasi pertambangan Tanito Harum. Keputusan itu merespons surat Ketua KPK kepada Presiden Joko Widodo. Dalam suratnya, KPK menyatakan bahwa revisi PP 23/2010 wajib mengacu UU 4/2019 tentang minerba. Dengan mengikuti ketentuan UU Minerba, luas wilayah perpanjangan izin PKP2B menjadi IUPK hanya menjadi 15.000 hektare.
Pengamat hukum SDA Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi, menilai keputusan Menteri ESDM memperpanjang izin usaha PT Tanito Harum cacat secara hukum. Sebab, pemerintah memberikan luas wilayah melebihi 15.000 ha. Tanpa surat KPK sekalipun, Menteri ESDM wajib memperhatikan ketentuan UU Minerba. Menurut dia, prioritas IUPK adalah BUMN. Artinya, BUMN tidak bisa diposisikan menerima sisa dari wilayah eks PKP2B. Semestinya wilayah yang habis kontraknya ditawarkan ke BUMN terlebih dahulu.
Janji Tarif Penerbangan Murah Segera Mendarat
Pemerintah memutar otak menurunkan tarif penerbangan. Sebelumnya pemerintah telah menurunkan batas atas tarif pesawat pada Mei 2019 untuk penerbangan full service. Kini, Kementerian Perhubungan berupaya menurunkan harga tiket pesawat domestik untuk penerbangan low-cost carrier (LCC).
Penurunan tarif tiket pesawat tidak lepas dari kebijakan pemerintah memberikan berbagai insentif. Direktur Utama PT Angkasa Pura (AP) II mengatakan, saat ini adalah momentum tepat untuk kembali merestrukturisasi biaya secara keseluruhan. Banyak komponen biaya yang bisa dikolaborasi antara maskapai dan operator bandara.









