Perusahaan modal ventura semakin gencar menyalurkan pembiayaan di tahun ini. Salah satu yang mereka incar adalah pendanaan ke perusahaan startup. Salah satunya Mandiri Capital Indonesia yang sudah mengalokasikan sejumlah dana untuk investasi ke dua hingga tiga startup tekfin baru di tahun ini. Mandiri Capital Indonesia menyiapkan dana sekitar Rp 90 miliar tahun ini. Dari jumlah tersebut, Rp 40 miliar untuk investasi baru, dan Rp 50 miliar untuk pendanaan lanjutan kepada startup yang sudah tertera di portofolio anak usaha Bank Mandiri ini.

Syarat tekfin yang akan mendapat suntikan dana dari Mandiri Capital. Pertama, perusahaan sudah memiliki produk yang diluncurkan ke pasar. Kedua, sudah melalui pendanaan sebelumnya. Sementara itu, pemain lain, Bahana Artha Ventura sedang menyiapkan strategi mencapai penyaluran pembiayaan ultramikro tahun ini sebesar Rp 1,4 triliun. Perusahaan ventura ini akan wait and see untuk mencari startup terbaik yang akan didanai. Sedangkan modal BRI Ventures sudah mempunyai Rp 1 triliun sebagai modal pendanaan.

Perkembangan teknologi digital memengaruhi tatanan hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja. Pemerintah mesti menaruh perhatian terhadap kondisi ini dengan melahirkan kebijakan baru yang mengedepankan bisnis berkelanjutan dan kesejahteraan pekerja.

Pendiri dan CEO Sribulancer.com Ryan Gondokusumo berpendapat, pelaku usaha besar dan usaha kecil menengah (UKM) semakin sadar mengenai peran pemasaran digital untuk menciptakan peluang bisnis baru. Untuk menjalankan upaya ini, mereka kerap membutuhkan pekerja dengan keahlian khusus seperti : desain grafis, pengembangan web dan aplikasi, penulisan kreatif, fotografi dan memasukan data. Keahlian tersebut tidak menjadi kebutuhan rutin perusahaan sehingga sejumlah perusahaan merekrut pekerja lepas yang diyakini menekan pengeluaran.

Sribulancer.com platform penawaran tenaga kerja lepas berdiri pada tahun 2014. Hingga kini Sribulancer.com menjadi ruang bagi 50.000 pekerja lepas yang mayoritas berusia 20-30 tahun dan tidak berstatus karyawan tetap di suatu perusahaan. 

Kontribusi nelayan kecil untuk menghasilkan produksi tuna bernilai premium semakin meningkat. Pengelolaan perikanan skala kecildiperkuat untuk menembus pasar dunia, antara lain dnegan memperbaiki sistem data dan menggunakan perangkat elektronik modern.

Untuk pertama kalinya Yayasan Masyarakat dan Perikanan  Indonesia (MDPI), Anova, dan PT Harta Samudra bekerjasama dengan Bumble Bee Seafoods dan perusahaan asal Jerman SAP, mengimplementasikan sistem ketertelusuran rantai pasok ikan. Sistem ini menghubungkan kapal nelayan pancing ulur tuna sampai ke konsumen. Sistem ketertelusuran rantai pasok ikan itu menggunakan teknologi blockchain untuk menyimpan basis data dari setiap transaksi ikan. Adapun basis data diperoleh melalui aplikasi Trace Tales yang dikembangkan MDPI untuk pengolahan, penyimpanan, pemrosesan makanan laut dan penyimpanan data produk.

Trace Tales dan SAP blockchain dipasang di dua pabrik pengolahan PT Harta Samudra yaitu di Ambon dan Buru (Maluku). Sistem yang sama dipasang di PT Aneka Sumber Tata Bahari Tulehu dan PT Blue Ocean Grace International (BOGI) di Bitung.

Penutupan aplikasi dan situs teknologi finansial (tekfin) ilegal tanpa disertai penegakan hukum yang tegas tak membuat para rentenir digital jera. Sebagian pinjaman daring ditutup masih beroperasi. Mereka beralih rupa dengan berganti nama dan logo aplikasi. Aplikasi Cashstore yang sudah ditutup 27 Juli 2018 misalnya berganti nama menjadi Cashcash. Selain itu, ada aplikasi yang ditutup tetapi perusahaan pengelolamya berganti nama (sebagai contoh Angel cash). 

Berdasarkan data satuan tugas waspada investasi, sebanyak 178 perusahaan tekfin ilegal memiliki server di Indonesia, 122 perusahaan memiliki server di Amerika Serikat, 81 server di Singapura, 49 perusahaan memiliki server di China dan sisanya tersebar di lokasi lain. Adapun lokasi 323 server milik perusahaan tekfin ilegal yang sudah ditutup tidak diketahui.

Ketua satuan tugas waspada investasi Tongam L Tobing mengatakan bahwa pihaknya khawatir keberadaan tekfin ilegal ini hanya mencari keuntungan dari masyarakat. Menurut Tongam masyarakat Indonesia menjadi sasaran tekfin asal China. Padahal di China jumlah perusahaan tekfin terus berkurang. Penurunan ini terjadi setelah pemerintah China melakukan tindakan tegas terhadap mereka. Tindakan tersebut dilakukan karena ditemukan ada kasus skema ponzi yang berkedok pinjaman antar pihak.

Pemerintah dan Komisi XI DPR menyepakati asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global terbaru. Kesepakatan tersebut termasuk merevisi asumsi pertumbuhan ekonomi menjadi kisaran 5,2 hingga 5,5 persen dari sebelumnya sbesar 5,3 hingga 5,6 persen. Asumsi rentang nilai rupiah juga dipersempit dari Rp 14 Ribu hingga Rp 15 Ribu per dolar AS menjadi Rp 14.500 per dolar AS, sementara asumsi inflasi tetap berada pada kisaran dua sampai empat persen.

Kondisi global pada kuartal kedua menunjukkan bahwa ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina tidak hanya dari sisi perang dagang, tetapi juga ketegangan di bidang teknologi. Hal ini menimbulkan eskalasi resiko yang perlu disikapi dengan kewaspadaan bahwa dinamika pada 2020 belum tentu lebih baik dibandingkan dengan 2019 sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Keuangan RI, Ibu Sri Mulyani pada rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI hari Senin 17 Juni 2019. Di luar konflik AS dan Cina, ketegangan juga meningkat di negara lain seperti Timur Tengah dan Iran yang berdampak pada naiknya ketidakpastian. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, pemerintah tetap berfokus pada peningkatan investasi dimana diperlukan dorongan investasi sebesar Rp 5.802,6 triliun hingga Rp 5.823,2 triliun.

Utang luar negeri (ULN) Indonesia terus menanjak. BI mencatat posisi ULN pada akhir April 2019 naik 8,7% yoy, lebih tinggi daripada bulan sebelumnya yang naik 7,9%. Menurut laporan BI, tingginya ULN disebabkan oleh transaksi penarikan neto ULN, dan pengaruh penguatan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, sehingga utang dalam rupiah tercatat lebih tinggi dalam denominasi dollar AS.

Peneliti Indef menilai, tingginya ULN BUMN lantaran BUMN membutuhkan refinancing untuk membiayai pembayaran bunga dan cicilan pokok utang, terutama BUMN yang membutuhkan utang baru sebagai konsekuensi pembayaran kewajiban utang lama.

Industri barubara diramaikan wacana China membatasi impor batubara. Padahal, China adalah salah satu negara pengimpor batubara terbesar. Hingga Mei 2019, data impor barubara China masih naik 8,6% dari bulan sebelumnya. Analis Jasa Utama Capitas Sekuritas, Chris Apriliony, menilai pembatasan ini membuat perusahaan Indonesia harus mencari pasar lain. Untungnya, di negara berkembang lain, seperti Korea dan India, konsumsi batubara sedang meningkat. Untuk itu, Chris menyarankan wait and see pada emiten batubara. Sebab, kebijakan domestic market obligation (DMO) tak sebesar ekspor nasional. Kebutuhan PLTU belum bisa diandalkan.

bank Indonesia tengah menggodok platform pembayaran yang diberi nama BI Fast Payment. Platform ini dijanjikan akan menghadirkan layanan realtime dan nonstop serta berbiaya murah. Dengan efisiensi itu, bank sentral akan berupaya menurunkan biaya transfer interbank dari sebelumnya Rp 6.500 menjadi Rp 3.500 sekali transaksi. Targetnya, bulan Juli mendatang sistem ini akan mulai uji coba. Namun, perusahaan switching mengaku belum mengetahui konsep BI Fast Payment secara keseluruhan. Sosialisasinya dinilai kurang.

Penurunan biaya transfer interbank akan berdampak pada peningkatan komisi bagi perusahaan switching maupun perbankan. Namun, dampaknya bergantung pada elastisitas trafik transaksi.

Revisi PP 23/2010 tentang pertambangan mineral dan batubara terganjal paraf Menteri BUMN. Menteri BUMN meminta BUMN sebagai kepanjangan tangan negara mendapatkan peran yang lebih besar sebagai bentuk penguasaan negara atas kekayaan sumber daya alam.

Sejumlah lembaga negara terlibat dalam penerbitan paket regulasi ini. Pasalnya ada satu paket PP tentang perpanjangan izin dan perubahan status  PKP2B menjadi IUPK. Selain itu, ada pula aturan terkait perpajakan dan penerimaan negara dari bidang usaha batubara.

Kemkominfo segera merespons permintaan Kementerian Kesehatan untuk memblokir iklan rokok di internet. Meski demikian, para produsen rokok meyakini penjualan rokok tak terganggu pemblokiran iklan rokok di internet. Pemblokiran dilakukan terhadap iklan yang memunculkan wujud rokok. Hal serupa sudah diberlakukan pada iklan rokok di televisi. Aturan ini termaktub dalam UU 36/2009 tentang Kesehatan Pasal 46 ayat (3) butir c. Selain UU 36/2009, setidaknya ada 200 regulasi yang mengikat Industri Hasil Tembakau (IHT). Gabungan Perserikatan Pengusaha Rokok Indonesia (Gappri) mengaku pihaknya siap mematuhi aturan.