Bank Indonesia menegaskan telah mencapai kesepakatan dengan perusahaan switching kartu debit asal Amerika Serikat terkait dengan implementasi Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Otoritas BI mengatakan bahwa telah mencapai kesepakatan dengan pihak Mastercard termasuk dengan Visa, untuk menerapkan GPN dalam sistem layanan kartu debit mereka yang digunakan di Indonesia. Pihak Mastercard telah menyepakati sejumlah poin persyaratan seperti interoperabilitas & interkoneksi, audit IT dan transparansi kepada nasabah dan konsumen jika biaya tambahan dalam proses implementasi GPN. Saat ini yang masih menjadi permasalahan adalah kewajiban perusahaan switching asing untuk mendirikan pusat data. Hal ini dalam proses penyelesaian oleh Kemenkominfo.

Menteri koordinator kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa perang tarif membuat industri penerbangan sulit berkembang. Situasi itu diperburuk oleh akumulasi ketidakefisienan selama bertahun-tahun. Akibatnya sebagian maskapai kesulitan dan bangkrut.

Solusi untuk mengatasi keresahan masyarakat terkait tingginya harga tiket pesawat adalah efisiensi. Menurutnya, pemerintah berupaya membantu untuk mencapai tujuan itu. Pemerintah menjaga keberlangsungan industri penerbangan nasional dan mendorong industri penerbangan berkembang dalam iklim yang sehat. Jika ada maskapai baru yang akan masuk (baik asing maupun nasional) mesti melayani rute-rute secara proporsional atau tidak mengincar rute padat saja.

Luhut mencontohkan maskapai AirAsia tentang bagaimana maskapai asing beroperasi di Indonesia. PT Indonesia AirAsia berupaya meningkatkan efisiensi ongkos operasional agar kinerja keuangan membaik. Cara yang ditempuh antara lain dengan menambah tingkat utilitas pesawat terbang, inovasi teknologi digital dan mengoptimalkan pemakaian bandara penghubung.

Pemerintah tengah meyiapkan revisi Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain sudah banyak ketentuan yang kurang relevan dengan perkembangan zaman, revisi dinilai perlu untuk membentuk ekosistem ketenagakerjaan yang lebih baik. Revisi dimaksudkan untuk mendorong investasi.

Pembahasan revisi UU ketenagakerjaan ditempuh sebagai tindak lanjut usulan sejumlah asosiasi pengusaha saat bertemu presiden Jokowi. Tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah semakin redupnya industri padat karya. Wakil ketua komisi IX DPR Saleh P Daulay berpendapat, UU Ketenagakerjaan memang sudah layak direvisi. Ada sejumlah ketentuan yang harus diubah, diantaranya tentang tenaga kontak/alih daya, PHK, upah minimum, jaminan sosial yang masih perlu sinkronisasi dan ketentuan tentang tenaga kerja asing. Komisi IX menunggu usulan revisi UU ketenagakerjaan masuk dalam daftar program legislasi nasional. 

Kalangan pengembang menyambut baik kebijakan pemerintah untuk menurunkan tarif pajak penghasilan kelompok hunian mewah beserta batasan nilai hunian mewah. Namun peraturan tersebut masih perlu waktu agar berdampak pada sektor properti. 

Dalam setahun aliran dana dari luar negeri yang diduga digunakan untuk mendanai pengepul membeli benur tangkapan nelayan lokal mencapai Rp 300 miliar hingga Rp 900 miliar. Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Rina mengungkapkan, pengepul di desa memiliki kemampuan modal yang besar karena mereka memperoleh suplai dana dari bandarnya di luar negeri. Berdasarkan data dari PPATK, dana terlacak masuk dari rekening bank di Singapura lalu dikirim ke Batam dan Brunei Darussalam.

Dana itu kemudian dialirkan kepada pengepul melalui rekening salah satu bank swasta di dalam negeri. Dana tersebut tak langsung dialirkan kepada pengepul tetapi beberapa rekening toko dan perusahaan, diantaranya atas nama toko mainan, garmen dan perusahaan ekspor ikan. KKP sudah menelusuri sumber dana itu dan telah memegang identitas pemilik rekening tersebut. 

Investigasi Kompas di salah satu kawasan penangkapan dan penjualan benur sepanjang pantai selatan Sukabumi hingga lebak Banten mengkonfirmasi kemampuan pengepul menyerap berapa pun banyaknya benur dari nelayan. Pengepul membeli benur dari nelayan dengan harga Rp 7.000 per ekor untuk benur lobster pasir dan Rp 40.000 untuk benur lobster mutiara. Setelah ditampung pengepul, benur diselundupkan keluar negeri. Estimasi KKP, benur lobster pasir yang diselundupkan keluar negeri dijual seharga Rp 150.000 per ekor sedangkan benur lobster mutiara dijual Rp 200.000 per ekor.

Badan Pengusahaan (BP) Batam akhirnya menunda pemangkasan insentif fiskal terhadap barang penolong dan pelengkap industri. Penundaan dilakukan untuk menjaga iklim investasi. Pencegahan terhadap potensi penyelewengan impor barang konsumsi akan dilakukan setelah ada regulasi dari pemerintah pusat.

Kebijakan rasionalisai insentif fiskal terhadap barang konsumsi di FTZ Batam merupakan rekomendasi KPK. Hasil kajian KPK menunjukan, insentif fiskal yang diterapkan di Batam selama ini terlalu luas dan berpotensi merugikan negara jika merembes keluar FTZ. Menurut Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Batam Jadi Rajagukguk mengatakan bahwa yang pengawasanya perlu diperketat saat ini adalah arus barang keluar, bukan arus barang masuk ke Batam.

Nasib peternak ayam ras (broiler) rakyat semakin terjepit. Bukan hanya merugi, tak sedikit yang terpaksa harus gulung tikar akibat kondisi pasar tak mendukung. Faktor pemicunya beragam, mulai tingginya biaya sarana produksi akibat kenaikan harga bibit ayam atau day old chicken (DOC), harga pakan, serta kelebihan stok ayam broiler di pasaran lantaran banjir pasokan dari peternakan raksasa. Efeknya harga jual ayam di tingkat peternak merosot tajam, jauh di bawah harga pokok produksi yang ditetapkan pemerintah.

Tak pelak, peternak daerah mulai teriak. Di Yogyakarta, peternak bertekad akan membagikan 5.000 ayam ras secara gratis ke warga sebagai simbol terpuruknya sektor perunggasan nasional. Hal ini diperparah dengan tidak harmonisnya aturan Kemtan dan Kemdag yang justru memicu jurang harga di tingkat peternak dan konsumen.

Pemerintah semakin matang merealisasikan rencana penurunan tarif PPh badan usaha, demi menjaga daya saing di mata investor asing. Tarif pajak badan saat ini lebih tinggi ketimbang Vietnam, menjadi salah satu penyebab rendahnya minat investor asing masuk ke Indonesia.

Keputusan menurunkan tarif PPh badan sebesar 5% merupakan respon atas kekecewaan Presiden Joko Widodo terhadap lemahnya kinerja investasi dan ekspor. Jokowi memandang berbagai insentif dan terobosan yang diterapkan oleh pemerintah, ternyata belum "nendang" sehingga investasi tumbuh lambat dan ekspor dalam tren melemah.

Menkeu tak menampik bahwa Vietnam memberikan insentif fiskal lebih "wah" bagi investor asing. Bahkan, investor bisa mendapat tarif PPh badan yang lebih kecil dari ketentuan awal, yakni sebesar 17% jika mau berinvestasi di daerah tertinggal atau 10% untuk investasi di daerah sangat tertinggal.

Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perpajakan Kadin, Herman Juwono, menyatakan penurunan tarif PPh badan di Indonesia berisiko memukul penerimaan negara. Makanya, Kadin tak sepakat jika pemerintah menurunkan tarif pajak dari 25% ke 20% secara langsung. Apalagi tekanan perekonomian global saat ini berpengaruh negatif bagi ekonomi dan fiskal dalam negeri.

Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad, berpendapat jika penurunan tarif PPh badan tidak serta merta menjadi jawaban yang efektif untuk menarik minat investasi di Indonesia. Alasannya, pertama, tarif PPh badan 25% sejatinya cukup moderat. Kedua, kepatuhan wajib pajak masih rendah. Ketiga, penurunan tarif tak menjamin masuknya investasi asing dengan cepat.

Pemerintah mengguyur industri properti dengan beragam insentif. Terbaru, Kemkeu menurunkan tarif PPh Pasal 22 untuk hunian mewah dari 5% menjadi 1%. Ketentuan ini berlaku untuk rumah tapak beserta tanah dengan nilai lebih dari Rp 10 miliar, dan luas bangunan lebih dari 500 meter persegi. Aturan ini juga berlaku untuk apartemen, kondominium, maupun hunian vertikal dengan harga jual serupa dan luas bangunan lebih dari 400 meter persegi.

Beberapa bankir menilai kebijakan tersebut tak signifikan menggenjot bisnis properti perbankan. Sebab, pasar hunian mewah sejatinya punya porsi mini dalam portofolio kredit perumahan rakyat.

Pemerintah terus melakukan kajian untuk merevisi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Menaker menyatakan aturan itu banyak bolongnya karena banyak pasal yang dihapus karena hasil uji materi. Meski belum bisa menjabarkan isi revisi, Menaker menyampaikan ada beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya soal insentif kepada industri padat karya.

Pemerintah memandang perlu membuat regulasi yang lebih fleksibel, agar investor yang ingin menanamkan dana di industri padat karya tidak takut berinvestasi. Salah satu kekhawatiran pengusaha adalah kewajiban membayar pesangon PHK. Sebelumnya Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Haryadi Sukamdani mengatakan, UU Ketenagakerjaan saat ini tak ramah pada indsutri padat karya.