Penjualan mobil listrik secara global turun 14% pada tujuh bulan pertama 2019. Penurunan tersebut setelah China mengurangi insentif pembelian kendaraan ramah lingkungan sejak 26 Juni lalu. China merupakan produsen dan konsumen terbesar mobil listrik di dunia. Meski porsinya masih kecil, produsen mobil listrik yakin dengan prospek industri ini.

Social Bella Indonesia (Social Bella), yang lebih dikenal melalui lini bisnis commerce kecantikannya sebagai Sociolla, mengumumkan pendanaan seri D sebesar US$ 40 juta, atau sekitar Rp 569 miliar. Pendanaan tersebut dipimpin oleh pemodal utama EV Group dan Temasek, bersama para investor baru lainnya, yaitu EDBI, Pavilion Capital, dan Jungle Venture. Social Bella telah menjadi ekosistem kecantikan melalui kehadiran tiga unit bisnisnya, yaitu commerce (Sociolla), media (SO.CO dan Beauty Journal) serta pengembangan merek (brand development). Social Bella menjadi satu-satunya perusahaan kecantikan berbasis teknologi digital (beauty-tech) yang terintegrasi dan merupakan distributor merek kecantikan dari hulu ke hilir di Indonesia. Menurut Co-Founder dan Presiden Social Bella, Christopher Madiam mengatakan, secara kumulatif ada lebih dari 20,2 juta pengunjung yang telah bergabung dengan platform Social Bella sejak tahun 2018, baik melalui website Sociolla, Platform SOCO dan Beauty Journal.

PT Industri Kereta Api/Inka (Persero) saat ini sedang mengembangkan trem bertenaga baterai sehingga diharapkan lebih ramah lingkungan dan nyaman. "Trem bertenaga baterai ini laju keretanya lebih halus dibandingkan dengan kereta berlokomotif sehingga lebih nyaman," kata Direktur Utama PT Inka (Persero) Budi Noviantoro di Madiun, Jawa Timur. Dia mengungkapkan, prototipe trem bertenaga baterai tersebut telah selesai digarap dan saat ini mencapai tahap uji coba kekuatan baterai. Dia menambahkan, "Trem baterai tersebut cocok sebagai sarana transportasi perkotaan masa depan yang ramah lingkungan dan efisien".

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, perekonomian Indonesia perlu menyiapkan "payung" untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi global yang telah mengalami perlambatan dan kemungkinan terjadi resesi yang semakin besar. Jalan yang dinilai paling cepat dan menjadi kunci untuk menghadapi perlambatan ekonomi global adalah investasi. " Kalau hujannya besar, kita nggak kehujanan. Syukur ngga ada hujan ngga ada gerimis. Tapi, angka-angka menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi global sudah mengalami perlambatan dan kemungkinan resesi akan semakin besar," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas mebahas antisipasi perkembangan perekonomian dunia di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/9). Kepala Negara mencontohkan depresiasi mata uang yuan Tiongkok dan peso Filipina sudah terjadi akibat perlambatan ekonomi global. Presiden berharap, pertumbuhan ekonomi Indonesia terhindar dari resesi yang potensinya semakin besar ini. Jokowi meminta seluruh kementerian yang berkaitan dengan ekonomi, menginvetarisir regulasi-regulasi yang menghambat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Menurutnya berdasarkan informasi dari investor-investor yang ditemui dan catatan yang disampaikan oleh Bank Dunia ada masalah internal di Indonesia sendiri. Presiden mencontohkan pada dua bulan yang lalu ada 33 perusahaan di Tiongkok keluar dan 23 memilih di Vietnam dan 10 lainnya pergi ke Malaysia, Thailand, dan Kamboja.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memproyeksikan nilai pasar ekonomi digital Indonesia tahun 2025 mencapai US$ 100 miliar. Nilai tersebut karena perkembangan pesat ekonomi digital di Indonesia semakin masif, terlebih menjamurnya industri financial technology (fintech) ikut mendorong peningkatan ekonomi digital. Ekonomi digital tahun 2016 berkontribusi 22% terhadap ekonomi global. Di Asia Tenggara, kontribusi ekonomi digital terhadap PDB diproyeksikan meningkat dari 2,8% PDB tahun 2019 menjadi 8% di tahun 2025. Perkembangan pesar ekonomi digital tercermin dari pengguna smartphone dan pengguna internet. Pengguna smartphone di Indonesia sudah mencapai 133% dari populasi yang sebanyak 268,2 juta orang, sedangkan pengguna internet mencapai 56% dari populasi. Adapun transaksi online sepanjang tahun 2018 meningkat signifikan 281,49% menjadi Rp 47,19 triliun dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 12,37 triliun. Dan fintech lending, total pinjaman yang tersalurkan per Mei 2019 Rp 33,2 triliun. Dengan jumlah peminjam naik 59,7% dari periode Maret sampai Januari 2019. Sedangkan fintech pembayaran total transaksi mencapai Rp 47,1 triliun. Nilai transaksi e-money naik 22% dari Juni 2018 ke Mei 2019.

Beberapa hal menjadi pertimbangan konsumen untuk beralih ke kendaraan listrik, terutama soal harga, perawatan, dan daya tahan kendaraan serta kesiapan infrastruktur. Para pelaku industri berharap insentif. Setelah Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi Jalan, pemerintah dan pelaku industri otomotif mengintensifikasikan kesiapan. Menteri perindustrian Airlangga Hartanto membahas stasiun pengisian kendaraan listrik berikut teknologi dan standar komponennya.  

Menurut Airlangga, selain PT Perusahaan Listrik Negara (persero), pengusaha swasta dapat dilibatkan dalam penyediaan stasiun pengisia. Investasi fasilitas pengisian cepat (fast charger) bervariasi Rp 800 juta hingga Rp 1,5 miliar. Menteri koordinator kemaritiman Luhut Binsat Pandjaitan mengatakan Indonesia akan menutup ekspor nikel. Harapanya indutri yang memiliki teknologi di industri-industri tersebut mau merelokasi pabriknya ke Indonesia. Akibat kebijakan ini, investasi untuk baterai litium dan daur ulangnya akan masuk.

Pemerintah berencana menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan secara bertahap dari 25% menjadi 20%. Kebijakan yang ditargetkan efektif 2021 itu diharapkan mendorong perekonomian melalui pertumbuhan investasi dan perdagangan. Selain penurunan PPh badan, pemerintah juga berencana memberikan sejumlah relaksasi dan insentif perpajakan. 

Menurut Presiden Joko Widodo, reformasi perpajakan harus dilakukan secara menyeluruhh mencakup aspek regulasi, administrasi, sistem teknologi informasi perpajakan, penguatan basis data pajak, sistem informasi perpajakan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

Potensi pajak yang tidak masuk ke kas negara akibat penurunan tarif PPh Badan diperkirakan Rp 87 triliun. Jika sesuai rencana, potensi pajak yang tidak masuk ke kas negara pada tahun 2021 adalah Rp 54 triliun.

Peluncuran Gerbang Elektronik Sistem Informasi Keuangan Digital (Gesit) diharapkan dapat mengimbangi perkembangan inovasi industri jasa keuangan berbasis teknologi atau teknologi financial (tekfin). Kanal yang memfasilitasi perizinan berbasis tekfin ini diharapkan mamppu meredam tekfin illegal. Gesit akan mempermudah pencatatan atau inovasi keuangan digital dan meningkatkan efektifitas pengawasan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Tekfin akan masuk regulatory sandbox dalam aplikasi Gesit sesuai dengan jenis bisnis sebagai pintu masuk memperoleh izin operasi dari OJK. Inovasi tekfin tidak dapat dibendung keberadaannya. Oleh karena itu OJK akan mengeluarkan kebijakan yang bersifat adaptif, termasuk diantaranya penyesuaian klaster bisnis menjadi 48 kategori dari yang sebelumnya hanya 15 saja. Saat ini hanya tercatat 113 tekfin legal di Indonesia, sementara itu terdapat 1087 tekfin illegal setahun terakhir. Dengan adanya Gesit diharapkan hal ini dapat dikendalikan. Secara prinsip OJK merancang regulasi sebagai pengarah perilaku pasar (market conduct), dimana pengawasan dilakukan tanpa menghambat inovasi dan mengedepankan perlindungan konsumen.

Setelah menuai berbagai macam polemik, pemerintah akhirnya membuat sebuah rancangan undang-undang yang mengatur substansi tiga UU yang mencakup PPh, PPN, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selain persoalan tarif, dalam RUU terkait dengan ketentuan dan fasilitas perpajakan ini terdapat sejumlah substansi yang belum diatur dengan tegas oleh tiga regulasi sebelumnya. Salah satunya perubahan rezim perpajakan dari world wide menjadi teritorial. Adapun, poin-poin yang tertuang dalam RUU itu mencakup delapan aspek. Pertama, RUU ini akan mengatur tarif PPh, yakni penurunan tarif PPh badan dari sebesar 25% pada saat ini menjadi 20%. RUU ini juga akan menurunkan tarif PPh sebesar 3% bagi perusahaan yang akan menjual sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kedua, RUU ini akan menghapuskan PPh dividen dari perusahaan dalam dan luar negeri. Ketiga, RUU ini akan menerapkan perubahan rezim perpajakan dari world wide menjadi teritorial. Keempat, RUU ini akan mengurangi keringanan dari sanksi. Kelima, RUU ini akan merelaksasi hak untuk mengkreditkan pajak masukan. Keenam, RUU ini akan menempatkan seluruh fasilitas insentif perpajakan dalam satu bagian. Regulasi ini akan mengatur seluruh fasilitas insentif perpajakan. Ketujuh, RUU ini akan mengatur pajak bagi perusahaan digital seperti Google, Netflix, Facebook, dan sebagainya. Kedelapan, RUU ini akan mengubah definisi bentuk usaha tetap sehingga tidak lagi berdasarkan kehadiran fisik. RUU yang mirip omnibus law ini merupakan solusi karena adanya kebutuhan faktual akan perubahan. Namun yang perlu diperhatikan, adalah adanya kendala prosedural, sehingga pemerintah tidak bisa membuat langkah ideal dalam jangka pendek.

Pasar nikel, terutama China, mungkin tengah harap-harap cemas menyusul keputusan Indonesia untuk memajukan larangan ekspor bijih nikel yang diprediksi dapat menciptakan defisit besar pada pasar global. China sebagai negara importir nikel terbesar di dunia tentu akan mencari sumber pasokan alternatif yang mungkin saja tidak dapat terisi kesenjangannya oleh siapapun ketika Indonesia telah memberlakukan larangan ekspor tersebut. Menurut data Bea Cukai China, Negeri Tirai Bambu tersebut mengimpor sekitar 26 juta ton bijih nikel dalam tujuh bulan pertama tahun ini, yang terdiri atas 14,3 juta ton dari Filipina, sekitar 10,8 juta dari Indonesia, dan sekitar 709.000 ton dari Kaledonia Baru. China mengimpor bijih nikel untuk memproduksi nikel pig iron (NPI) yang kemudian digunakan untuk memproduksi baja nirkarat atau stainless steel. Oleh karena itu, larangan ekspor tersebut cenderung akan mengganggu output NPI China. Seperti yang diketahui, Indonesia sebagai produsen bijih nikel terbesar di dunia, menyumbang 26% dari pasokan bijih nikel global tahun lalu, menurut Kelompok Studi Nikel Internasional. Kontribusi terbesar untuk pasokan baru kemungkinan berasal dari Indonesia sendiri, karena produsen mempercepat proyek untuk meningkatkan produksi bijih lokal menjadi produk setengah jadi yang dikenal sebagai nickel pig iron.  Volume tambahan dari Filipina pun tidak mampu mengisi kekosongan pasokan dari Indonesia.