Grup maskapai Sriwijaya Air berupaya memulihkan layanan penerbangan setelah perseteruan kerja sama manajemen (KSM) dengan Garuda Indonesia. Menghadapi potensi lonjakan volume penumpang di masa libur akhir tahun, Senior Manager Operation Support dan Engineering Sriwijaya Air, Yusri Supii, mengatakan harus mengoptimalkan 10 pesawat yang ada.

Menurut Yusri, pengguna Sriwijaya Air hingga mencapai 10 persen dari total pasar dari total pasar penerbangan domestik. Angka itu, kata dia, belum termasuk 3 persen yang dikuasai NamAir. Konflik dengan Garuda memaksa Sriwijaya memangkas 60 persen dari total rute yang mereka operasikan. Pesawat yang tersisa pun mesti dirotasi ke rute yang permintaannya paling tinggi. Saat ini manajemen Sriwijaya berfokus pada pemulihan teknis layanan, termasuk kewajiban pembayaran kembali (refund) tiket penumpang yang sudah dibayar. Sriwijaya juga mencari rekanan baru setelah tak lagi dilayani tiga anak usaha Garuda, yakni PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMF), PT Gapura Angkasa, serta PT Aerowisata. Di lain pihak, Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Kementerian Perhubungan, Avirianto, memastikan pemerintah selalu mengawasi kelayakan pesawat yang diterbangkan Sriwijaya Air.

Presiden Joko Widodo memberikan perhatian yang besar pada pasar tradisional sehingga transaksi non tunai atau cashless di pasar rakyat/tradisional kini juga ditangani oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kementerian Kominfo selaku fasilitator berkolaborasi dengan beberapa penyedia teknologi, Kementerian Perdagangan dan dinas-dinas di daerah untuk melakukan pengenalan dan pemanfaatan ke pasar rakyat.

Head of Corporate Communication and Public Affair Division Sinarmas Land, Panji Himawan, menagtakan cashless akan menjadi suatu kebutuhan yang tidak terelakkan lagi. Dua pasar modern yang dikelola Sinarmas Land telah menerapkan cashless. Bahkan, salah satu pasar Sinarmas Land yang telah empat kali dikunjung Presiden Joko Widodo diklaim dapat menjadi contoh pasar yang akan dikembangkan pemerintah. Menurutnya, cashless tidak sulit disosialisasikan di pasar modern Sinarmas Land. Sebab, umumnya para pedagang telah mengenal sistem ini. Untuk mendukung digitalisasi cashless, Sinarmas Land berkomitmen membangun infrastruktur yang baik, mulai dari pemasangan fiber optic untuk jaringan telekomunikasi hingga keamanan melalui video security.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif akan mendorong perekonomian. Namun, peningkatan produktivitas SDM tidak mudah karena masalah yang dihadapi cukup kompleks. Indikator yang akan diperbaiki diantaranya angka kemiskinan, rasio gini yang menunjukan ketimpangan, dan angka/persentase tengkes. 

Riset McKinsey Global Institute pada Desember 2017, kemungkinan ada 800 juta pekerja yang pekerjaan mereka tergantikan otomasi pada 2030. Sementara itu, per Agustus 2019 ada 39,66%  dari 126,51 juta pekerja di Indonesia berpendidikan sekolah dasar ke bawah. Kegiatan administratif akan terancam karena kompleksitas masalah kian tinggi. 

Direktorat Jendral Pajak tengah menelisik pemilik saldo tabungan wajib pajak (WP) orang pribadi dengan nilai minimal Rp 1 miliar. Hal ini dilakukan untuk dicocokkan dngan data yang dimiliki otoritas pajak. Jika tidak sinkron Ditjen Pajak akan mengirim pemberitahuan kepada wajib pajak (WP) yang bersangkutan untuk melakukan pembetulan (SPT) dan membayar jika ada kekurangan pajak. Sinkronisasi data-data pajak dengan pemilik rekening baru merupakan piloting project, lewat UU nomor 9 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunjukkan, total rekening bank umum per September 2019 mencapai 295,02 juta. Total simpanan perbankan mencapai Rp 5.984,42 triliun. Sementra itu, jumlah rekening bank dengan total simpanan diatas Rp 1 miliar mencapai 565.360 rekening dengan total simpanan sebesar Rp 3807,61 triliun. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, jika ditemukan data yang belum patuh atau belum cocok dengan SPT, maka hal itu bisa menjadi upaya ekstensifikasi. Potensi ekstensifikasi WP baru masih cukup besar, sebab masih banyak orang yang belum mempunyai NPWP. Menurut CITA untuk bisa merangkul WP baru, kantor pajak perlu melakukan pendekatan persuasif. Sehingga menimbulkan rasa nyaman untuk tertib pajak.

PP 71/2019 secara resmi mencabut Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 82/2012).Salah satu poin penting dengan berlakunya PP 71/2019 tersebut adalah terkait dengan kewajiban menempatkan data center di Indonesia. Hadirnya PP 71/2019 menjawab ketidakpastian tersebut dengan cara menghapus kewajiban menempatkan data center di Indonesia bagi perusahaan swasta. Ini artinya sekarang perusahaan swasta dapat memilih untuk menempatkan data center di Indonesia atau di luar Indonesia. Aturan sebelumnya, tujuan diberlakukan kewajiban menempatkan data center di Indonesia adalah untuk memudahkan aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan masalah-masalah hukum. Namun, dalam perkembangannya, kewajiban menempatkan data center di Indonesia ini mendapatkan banyak kritik dari kalangan pelaku usaha. Kewajiban ini dinilai tidak efisien. Adanya kewajiban menempatkan data center di Indonesia dapat membuat terhambatnya pemanfaatan teknologi cloud computing di Indonesia. Dengan menghapus kewajiban ini bagi pelaku usaha, artinya pemerintah Indonesia sudah mempertimbangkan kemajuan di bidang teknologi dalam membuat aturan.

Pemerintah berjanji memangkas regulasi disektor properti melalui mekanisme omnibus law. Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menyatakan, perkembangan sektor properti dalam negeri sedang menurun. Ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi global, namun di dalam negeri juga ada masalah yang harus diminimalkan antara lain :

• ketersediaan infrastruktur yang banyak dikeluhkan pelaku usaha
• regulasi yang terlalu banyak

Saat ini tim antar kementerian dan lembaga sedang membahas omnibus law. Di sektor properti hal yang dikaji adalah esensi dari regulasi. Jika regulasi cukup diganti dengan standardisasi misalnya soal kualitas bangunan, tidak perlu peraturan soal perizinan.

Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 membuka kesempatan bagi industri kendaraan listrik untuk berkembang. Namun, kebijakan ini belum sepenuhnya memberi kepastian investasi. Sebab, peraturan turunya belum terbit. Investor kendaraan listrik menunggu peraturan turunan dan insentif dari pemerintah. 

Sebanyak 7.700 ton pelet senilai Rp 132 miliar diekspor Indonesia ke Filipina. Pelet berbahan baku gandum tersebut diproduksi oleh Divisi Bogasari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Ekspor pelet Wheat Bran Pellet mencapai 273.000 ton senilai Rp 726 miliar pada Januari sd November 2019.

Usia Bursa Efek Indonesia (BEI) hampir setengah abad. Namun hingga saat ini, jumlah emiten dengan nilai kapitalisasi pasar lebih dari Rp 100 triliun hanya sebanyak 12 emiten per November ini. Tadinya, BEI sempat memiliki 14 saham dengan nilai kapitalisasi pasar di atas Rp 100 triliun. Akan tetapi, dua emiten yang semula berada di jajaran emiten dengan kapitalisasi pasar super jumbo tersebut terdepak gara-gara harga sahamnya merosot.

Dua emiten yang keluar adalah PT Gudang Garam Tbk (GGRM) dan PT United Tractors Tbk (UNTR). Kapitalisasi pasar GGRM merosot lantaran harga sahamnya merosot ke Rp 49.225 pada perdagangan Selasa (26/11). Sekadar info, itu harga terendah GGRM dalam tiga tahun terakhir. Keluarnya GGRM dari jajaran emiten berkapitalisasi pasar lebih dari Rp 100 triliun lantaran penerapan cukai hasil tembakau. Sementara UNTR disebabkan tren harga batubara yang terus menurun. Meski begitu, analis MNC Sekuritas Jessica Sukimaja menilai prospek saham GGRM masih menarik. Sebab kinerja GGRM di kuartal III masih tumbuh sesuai ekspektasi dan mampu menutup potensi risiko dengan baik. Selain itu, jumlah emiten berkapitalisasi pasar super jumbo tidak mempengaruhi kualitas bursa. Saham dengan kapitalisasi pasar menengah pun layak untuk investasi, sepanjang memiliki fundamental baik.

Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Samsul Hidayat menilai kinerja perusahaan di Indonesia masih berpotensi terus tumbuh. Otomatis, kapitalisasi pasar juga akan membesar. Saat ini, bisnis emiten tertekan faktor global seperti perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Samsul berharap ada insentif dari pemerintah agar emiten nyaman berekspansi, sehingga dapat menggenjot kinerja.

 

Jumlah investor yang berminat untuk berinvestasi di Indonesia makin bertambah setelah pemerintah memberikan fasilitas insentif perpajakan tax holiday. Per 29 Oktober 2019, ada 45 investor yang mengajukan fasilitas tax holiday dengan nilai investasi sebesar Rp 524,5 triliun. Adapun 45 investor ini berasal dari 12 negara dan tertarik untuk berinvestasi di 16 provinsi di Indonesia dalam sektor petrokimia, besi dan baja, nikel , dan infrastruktur. Beberapa diantaranya adalah Korea Selatan dengan Lotte untuk sektor petrokimia dan perusahaan China di Morowali yang investasi di sektor nikel. Investasi yang mendapat fasilitas tax holiday ini menyerap 32.120 pekerja.

Deputi Bidang Koordinasi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir berpendapat bahwa ini membawa dampak multiplier yang bisa membantu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Iskandar pun yakin bahwa pertumbuhan ekonomi pada 2020 akan terus meningkat lebih baik dari tahun ini. Sebab selain kebijakan tax holiday, pemerintah juga membuat terobosan untuk mendorong investasi seperti penyerdahanaan aturan atau omnibus law cipta lapangan kerja dan omnibus law perpajakan.