Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 membuka kesempatan bagi industri kendaraan listrik untuk berkembang. Namun, kebijakan ini belum sepenuhnya memberi kepastian investasi. Sebab, peraturan turunya belum terbit. Investor kendaraan listrik menunggu peraturan turunan dan insentif dari pemerintah. 

Sebanyak 7.700 ton pelet senilai Rp 132 miliar diekspor Indonesia ke Filipina. Pelet berbahan baku gandum tersebut diproduksi oleh Divisi Bogasari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Ekspor pelet Wheat Bran Pellet mencapai 273.000 ton senilai Rp 726 miliar pada Januari sd November 2019.

Usia Bursa Efek Indonesia (BEI) hampir setengah abad. Namun hingga saat ini, jumlah emiten dengan nilai kapitalisasi pasar lebih dari Rp 100 triliun hanya sebanyak 12 emiten per November ini. Tadinya, BEI sempat memiliki 14 saham dengan nilai kapitalisasi pasar di atas Rp 100 triliun. Akan tetapi, dua emiten yang semula berada di jajaran emiten dengan kapitalisasi pasar super jumbo tersebut terdepak gara-gara harga sahamnya merosot.

Dua emiten yang keluar adalah PT Gudang Garam Tbk (GGRM) dan PT United Tractors Tbk (UNTR). Kapitalisasi pasar GGRM merosot lantaran harga sahamnya merosot ke Rp 49.225 pada perdagangan Selasa (26/11). Sekadar info, itu harga terendah GGRM dalam tiga tahun terakhir. Keluarnya GGRM dari jajaran emiten berkapitalisasi pasar lebih dari Rp 100 triliun lantaran penerapan cukai hasil tembakau. Sementara UNTR disebabkan tren harga batubara yang terus menurun. Meski begitu, analis MNC Sekuritas Jessica Sukimaja menilai prospek saham GGRM masih menarik. Sebab kinerja GGRM di kuartal III masih tumbuh sesuai ekspektasi dan mampu menutup potensi risiko dengan baik. Selain itu, jumlah emiten berkapitalisasi pasar super jumbo tidak mempengaruhi kualitas bursa. Saham dengan kapitalisasi pasar menengah pun layak untuk investasi, sepanjang memiliki fundamental baik.

Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Samsul Hidayat menilai kinerja perusahaan di Indonesia masih berpotensi terus tumbuh. Otomatis, kapitalisasi pasar juga akan membesar. Saat ini, bisnis emiten tertekan faktor global seperti perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Samsul berharap ada insentif dari pemerintah agar emiten nyaman berekspansi, sehingga dapat menggenjot kinerja.

Jumlah investor yang berminat untuk berinvestasi di Indonesia makin bertambah setelah pemerintah memberikan fasilitas insentif perpajakan tax holiday. Per 29 Oktober 2019, ada 45 investor yang mengajukan fasilitas tax holiday dengan nilai investasi sebesar Rp 524,5 triliun. Adapun 45 investor ini berasal dari 12 negara dan tertarik untuk berinvestasi di 16 provinsi di Indonesia dalam sektor petrokimia, besi dan baja, nikel , dan infrastruktur. Beberapa diantaranya adalah Korea Selatan dengan Lotte untuk sektor petrokimia dan perusahaan China di Morowali yang investasi di sektor nikel. Investasi yang mendapat fasilitas tax holiday ini menyerap 32.120 pekerja.

Deputi Bidang Koordinasi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir berpendapat bahwa ini membawa dampak multiplier yang bisa membantu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Iskandar pun yakin bahwa pertumbuhan ekonomi pada 2020 akan terus meningkat lebih baik dari tahun ini. Sebab selain kebijakan tax holiday, pemerintah juga membuat terobosan untuk mendorong investasi seperti penyerdahanaan aturan atau omnibus law cipta lapangan kerja dan omnibus law perpajakan.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan Bulog akan berfokus pada kegiatan usaha komersial dengan menyediakan beras premium. Pada Rabu lalu, Bulog baru saja membuka kanal dagang dalam jaringan (online) bernama Pangan.com. Platform e-commerce yang khusus disediakan oleh Shopee itu juga menggandeng PT Istoreisend Elogistic Indonesia dan PT JNE

Hingga 18 November lalu, Perum Bulog baru mengadakan 1,14 juta ton beras atau 63,6 persen dari target tahun ini yang sebesar 1,8 juta ton. Menurut Budi, Bulog mengalami kendala menyerap beras dalam negeri lantaran masalah utang. Dengan menyerap beras komersial yang juga leluasa diperdagangkan, menurut Budi, Bulog diharapkan tidak lagi terbebani utang hingga Rp 28 triliun seperti saat ini. Hingga akhir pekan lalu, Bulog mengklaim memiliki beras hingga 2,2 juta ton. Sedangkan stok beras komersial saat ini hanya di kisaran 100 ribu ton. Untuk jangka menengah, persentase beras komersial di Bulog ditargetkan menjadi 50 persen dari total stok beras bulog.

Demi mendongkrak harga ayam hidup tingkat peternak, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian mengurangi bibit ayam usia sehari untuk stok akhir sebanyak 8 juta butir selama bulan ini. Pengurangan itu dilakukan dengan menarik telur tertunas (hatching egg) umur 19 hari.

Berdasarkan rapat koordinasi pada 19 November lalu, Kementerian berencana mengurangi telur bertunas sebanya 7 juta butir per pekan mulai 1 Desember mendatang. Pengurangan itu ditargetkan mencapai 28 juta butir telur. Langkah itu, kata Sugiono, akan mengurangi penyediaan ayam hidup sebnayak 10.627 ton. Pengurangan populasi ini dilakukan menyusul anjloknya harga ayam hidup di tingkat peternak selama beberapa waktu terakhir. Saat ini harga ayam hidup berada di bawah harga acuan Rp 18 ribu per kilogram yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2018.

Komisi VII DPR bersama Kementerian ESDM sepakat membentuk panitia kerja nuntuk melanjutkan pembahasan RUU Minerba. Tim ini akan bekerja mulai Selasa pekan depan. Namun, Ketua Komisi VII DPR, Sugeng Suparwoto, tak dapat memastikan apakah parlemen akan melanjutkan hasil pembahasan RUU Minerba pada periode sebelumnya atau mengulang pembahasan dari awal sesuai dengan desakan masyarakat. Politikus Partai NasDem itu memastikan DPR akan memperhatikan masukan publik.

DPR memutuskan memutuskan menunda pengesahan RUU Minerba menjelang berakhirnya masa jabatan periode 2014-2019. Pembahasan selama ini terhambat koordinasi pemerintah, salah satunya akibat Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian tak kunjung sepakat mengenai penghiliran. Manajer Advokasi Publish What You Pay Indonesia, Aryanto, mengatakan parlemen seharusnya tidak langsung melanjutkan pembahasan naskah RUU Minerba dan daftar inventarisasi masalah dari periode sebelumnya. Aryanto mengingatkan bahwa tuntutan masyarakat bukan sekadar penundaan pengesahan, melainkan menunda pembahasan lantaran minimnya keterlibatan publik dalam pembahasan RUU Minerba.

Pemerintah memprediksi situasi perekonomian global masih mengalami kelesuan pada 2020. Karena itu pemerintah akan berupaya menjga stabilitas perekonomian domestic melalui APBN meskipun berpotensi menyebabkan defisit anggaran menjadi lebih besar dari target. Sebgai gambaran, target defisit di APBN 2020 sebesar 1,76% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nezara memperkirakan angka defisit bisa lebih lebar. Beliau menyebut gambaran situasi global yang masih penuh ketidakpastian pada 2020, terungkap dalam pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia pada Oktober 2019 yang lalu. Pada salah satu sesi pertemuan IMF, ada pembahasan soal suku bunga global yang saat ini sangat rendah. Sebagian besar negara peserta pertemuan menyimpulkan bahwa kemungkinan besar kondisi rendahnya suku bunga global akan berlanjut pada tahun depan untuk waktu yang lumayan panjang. Dengan gambaran situasi global yang masih lesu tahun depan, pemerintah akan mengoptimalkan fungsi APBN sebagai instrument stabilisasi pendorong pertumbuhan ekonomi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegakan tidak ada pemeriksaan saldo rekening yang jumlahnya di atas Rp 1 milar untuk kepentingan pajak. Itu disampaikan menyusul maraknya artis dan youtuber memamerkan saldo rekeningnya. "Kami tidak akan memajaki di atas Rp 1 Miliar. Bagaimana rekening dipajaki?," kata Sri Mulyani ditemui di FEB UI Depok, Jawa Barat, Rabu (27/11). Menkeu melanjutkan, apabila jumlah saldo di rekening merupakan penghasilan yang sudah dikurangi pajak, maka itu juga tidak menjadi masalah. "Jadi kalau memang Rp 1 miliar itu adalah hasil penerimaan yang sudah bersih dari pajak, ya tidak apa-apa," kata dia.

Beragamnya versi data yang dimiliki sejumlah lembaga negara membuat implementasi kebijakan pemerintah tak memberi hasil optimal. Karena itu, sensus penduduk  penduduk 2020 diharapkan menghasilkan data tunggal penduduk. Hal itu bisa menjadi dasar kebijakan agar tepat sasaran dan mengantisipasi soal kependudukan.