Pansus Jiwasraya Memantik Pro dan Kontra
Penyelesaian kasus dugaan korupsi di PT Asurnsi Jiwasraya masuk ranah politik. Hal ini terlihat dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rapat itu banya usulan pembentukan panitia khusus (Pansus) dugaan mega korupsi di Jiwasraya. Tujuh Fraksi DPR menyatakan dukungan pembentukan Pansus Jiwasraya. Hanya Fraksi PDI Perjungan dan Golkar yang ingin dibentuk Panitia Kerja (Panja) demi membuka tabir kisruh keuangan Jiwasraya. Usulan pembentukan Pansus belum ketok palu, meski dalam hitungan suara, posisi PDIP dan Golkar setara 213 kursi atau 46% suar di DPR. Adapun, tujuh fraksi lain mewakili 362 kursi di DPR atau 54% suara. Sejumlah pihak yang terlibat langsung di kasus ini meminta DPR membatalkan wacana Pansus. Pansus hanya akan menjdikan kasus Jiwasraya ini sebagai onjek dan komiditas politik, tidak memerikan jaminan pengembalian uang pemegang polis.
Pengurus YLKI menyebut, bila pansus DPR justru menyetujui bailout Jiwasraya berpotensi menjadikan seperti kasus bailout Bank Century. Adapun nasib pemegang polis bisa terombang-ambing. Sependapat dengan hal tersebut, Salah satu nasabah Jiwasraya Budi Setiyono khawatir pembentukan pansus justru membuat masalah berlarut-larut. Budi berharap, parlemen mendukung langkah pemerintah yang sedang merancang berbagai scenario untuk memulihkan kondisi Jiwasraya. Menteri BUMN berjanji , pemerintah tak akan lepas tangan dan berupaya melunasi kewajiban ke pemegang polis saving plan dengan cara bertahap, tergantung likuiditas Jiwasraya..
Tags :
#AsuransiPostingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023