Posisi para operator telekomukasi di era digital ini, memiliki peran strategis. Pembangunan BTS 4G tak hanya memperkuat jaringan tetapi menumbuhkan layanan-layanan baru. Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatikan (Dirjen SDPPI), menyampaikan bahwa saat ini tengah terjadi shifting dari layanan legacy (panggilan dan SMS) ke data yang belum tuntas. Artinya pendapatan dari data belum sepenuhnya dapat menggantikan apa yang dinikmati ketika pendapatan diperoleh di sisi legacy. Pada 2018 operator-operator komunikasi mengalami negative growth sebesar -7,3 persen. Namun tahun ini Industri telekomunikasi menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Perjalanan teknologi tidak akan berhenti menghadirkan berbagai hal baru yang dinikmati oleh konsumen. Apabila pada era 4G, live streaming, gaming dapat dikonsumsi sebagai konten secara leluasa, era 5G mendatang tentu akan memunculkan tren baru. Internet of Things (IoT) memang telah mulai diperkenalkan sejak teknologi 4G, namun pengaplikasiannya belum maksimal di Indonesia. Meski peluang besar di hadapan, tetapi tetap ada tantangan industri telekomunikasi. Dalam hal harga, Indonesia menjadi negara dengan harga layanan data terendah nomor tiga di dunia setelah India dan Bangladesh. Hal ini baik bagi konsumen tetapi tidak bagi Industri. Yield yang rendah juga bisa memiliki dampak bagi konsumen dan seharusnya dapat me-leverage sektor-sektor lain seperti pendidikan di Indonesia.

Badan Pusat Statistik menyatakan tingkat inflasi sepanjang November mengalami kenaikan 0,14 persen dari bulan sebelumnya. Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto mengatakan tren dua bulan terakhir menunjukkan kenaikan inflasi disebabkan oleh mulai naiknya harga barang yang memiliki andil besar terhadap indeks konsumsi masyarakat, yakni pangan.

Sepanjang November, kelompok bahan makanan menyumbang 0,07 persen terhadap inflasi November. Suhariyanto memprediksi angka inflasi akan semakin memburuk karena adanya perayaan hari Natal dan tahun baru. Melansir data BPS, komoditas yang memiliki andil besar terhadap inflasi, antara lain, adalah daging ayam yang harganya naik di tingkat eceran mencapai 7,9 persen. Adapun harga bawang merah melonjak hingga 16,5 persen dan telur ayam yang harganya naik 1,5 persen. Meski begitu, BPS optimis realisasi inflasi hingga akhir tahun memenuhi target pemerintah. Melansir APBN 2019, angka inflasi dipatok 2,5-4,5 persen dengan median 3,3 persen. Realisasi inflasi tahun berjalan hingga saat ini secara tahunan (yoy) mencapai 3 persen. Indeks inflasi tahun berjalan 2019 mencapai 2,37 persen.

Pemerintah kembali menyalurkan penyertaan modal negara (PMN) Rp 17,73 triliun pada 2020. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan pihaknya akan mengutamakan penyaluran PMN untuk kegiatan produktif agar efektif membantu kinerja keuangan perusahaan milik negara.

Erick memberi contoh PT Hutama Karya selaku penerima PMN pada 2020 yang akan menggunakan dana itu untuk membangun jalan tol Trans Sumatera. Dia pun tak menampik kabar bahwa ada PMN yang diberikan untuk menolong perusahaan yang merugi, seperti PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN). Perusahaan pembiayaan sektor maritim dan perkapalan laut itu sudah merugi sejak 1994 dan modalnya minus Rp 3,2 triliun. Meski ada yang merugi Sri Mulyani memastikan PMN juga bisa meningkatkan kinerja BUMN lain. Pada 2015-2018, aset total BUMN penerima PMN naik 10 persen menjadi Rp 2.336 triliun dan nilai total ekuitasnay meningkat 4,1 persen menjadi RP 1.198 triliun. Sementara itu, utang total naik 20 persen menjadi Rp 1.138 triliun selama periode tersebut.

Kinerja manufaktur Indonesia pada November 2019 masih lesu, tergambar dari Purchasing Manufacturing Index (PMI) Indonesia pada level 47,7 sesuai HIS Markit pada Senin (2/12). Seperti dilansir Trading Economics Secara rata-rata PMI Indonesia sepanjang 2012 hingga 2019 masih berada di level positif yakni 50,09, pada Agustus 2013 level tertinggi 58,5, sedangkan level terendah pada Maret 2015 dengan 46,4. Tingkat output pada November 2019 mengalami penyusutan untuk kelimakalinya dengan laju penurunan tercepat kedua selama hampir empat tahun. Kontraksi manufaktur Indonesia pada tahun ini sudah terjadi selama lima bulan terakhir. HIS Markit memprediksi PMI Indonesia berada pada level 48,0 sampai akhir kuartal IV 2019. Namun demikian, Indonesia merupakan satu dari enam negara G-20 yang mengalami perbaikan kinerja manufaktur pada november dibanding dengan Oktober, selain Prancis, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Untuk menggenjot kinerja manufaktur, salah satunya diperlukan dukungan arus investasi sebagaimana yang disebutkan Presiden Joko Widodo bahwa akselerasi investasi merupakan kunci utama bagi Indonesia untuk memperoleh pertumbuhan ekonomi 5,3 persen pada 2020.

Perusahaan asuransi jiwa kian gencar memasarkan produk melalui jejaring online untuk mendongkrak kinerja tahun depan. Direktur Utama Allianz Life Indonesia, Joos Louwerier, mengatakan strategi ini menjadi kunci utama untuk mengakuisisi nasabah, dengan mengedepankan proses yang mudah dan sederhana. Joos mengatakan Allianz telah bekerja sama dengan Bukalapak untuk meluncurkan produk asuransi kesehatan pertama yang ditawarkan secara digital. Asuransi yang diberi nama “BukaProteksiDiri” itu dapat dibeli lewat Bukalapak, dan nasabah dapat membayar, menerima polis, serta melakukan klaim secara online.

Hal serupa dilakukan Zurich Insurance Group, yang baru saja mengakui sisi saham mayoritas PT Asuransi Adira Dinamika. Country Manager Zurich Indonesia, Chris bendi, mengatakan dana US$ 30 juta telah disiapkan untuk mengembangkan kanal digital. Kepala Departemen Aktuaria Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Yanes Matulatuwa, mengatakan tahun depan pendapatan premi asuransi tumbuh 14 persen. Menurut dia, faktor pendongkraknya adalah potensi demografis masyarakat Indonesia yang masih besar, serta tingkat penetrasi asuransi penduduk Indonesia yang mencapai 6,6 persen di kuartal III 2019.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI)melalui Ketua Biro Hukum dan Pembinaan Anggota IDI,Nazar,  mengakui kecurangan administrasi berupa praktik re-admission pasien di rumah sakit yang menyebabkan klaim ganda ke BPJS Kesehatan. Menurut Nazar, contoh paling mudah terjadi pada penyakit asma. Saat seorang pasien datang ke rumah sakit, ia akan dilayani, lalu diminta pulang ke rumah. Setelah itu, pasien kembali sakit dan harus berobat lagi ke rumah sakit.

Ketua Bidang Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai praktik kecurangan administrasi menambah panjang daftar permasalahan di sistem jaminan kesehatan nasional. Untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah tidak hanya melakukan audit administrasi terhadap keuangan BPJS, tapi juga audit medis. Menurut Timboel, pernyataan Menteri Kesehatan soal operasi caesar yang menjadi salah satu faktor penyumbang defisit BPJS sebesar Rp 32 triliun hingga akhir 2019 berkorelasi dengan kecurangan administrasi oleh dokter. Dalam catatan BPJS Watch, ada 585 ribu perempuan di Indonesia yang melahirkan secara caesar sepanjang Januari hingga November 2018. Jumlah klaimnya mencapai Rp 3,2 triliun. Sedangkan jumlah klaim 273 ribu ibu yang melahirkan secara normal adalah Rp 481 miliar.

Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati, menyatakan meminta tambahan kuota biosolar sebesar 1,5 juta kiloliter kepada pemerintah. Menurut dia, konsumsi biosolar meningkat sejak September. Dengan kondisi tersebut, Pertamina memperkirakan kuota solar bersubsidi hanya akan cukup hingga November.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019 membatasi kuota solar bersubsidi hanya 14,5 juta kiloliter. Angkanya lebih rendah dari kuota tahun sebelumnya yang mencapai 15,5 juta. Pertamina juga memperkirakan penyaluran bahan bakar minyak penugasan, yaitu Premium, akan melebihi kuota. Alokasi Premium tahun ini dipatok 11 juta kiloliter. Kuota tersebut sebenarnya lebih rendah dari angka pada 2018 yang mencapai 11,8 juta kiloliter. Pemerintah memangkasnya lantaran serapan bahan bakar beroktan 88 tersebut hanya 9,23 juta kiloliter tahun lalu. Namun Nicke menyatakan Pertamina harus menambah pasokan Premium di 571 SPBU setelah mendapat penugasan tambahan untuk menyalurkan Premium di Jawa, Madura, dan Bali. Tanda penyaluran yang melebihi kuota ini sudah tampak sejak semester 1 2019. BPH Migas mencatat realisasi penyaluran solar bersubsidi mencapai 5,87 juta kiloliter dan 13,2 juta kiloliter.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memberikan izin kepada PT Pertamina (Persero) untuk melakukan restorasi di Tuban, Jawa Timur. Reklamasi mungkin dilakukan hingga 200 Hektar, untuk keperluan proyek Kilang Grass Root Refinery (GRR) Tuban yang terintegrasi dengan pelabuhan. Lahan reklamasi jika berkaitan dengan pelabuhan, izinnya dikeluarkan oleh Kemenhub. Pembangunan kilang minyak tersebut akan menyerap 20 ribu orang pekerja yang saat ini baru 2500 yang direkrut. Pembangunan Kilang Pertamina GRR Tuban ditargetkan selesai 2026. Proyek ini termasuk dalam salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo. Kilang tersebut diharapkan nantinya akan menghasilkan avtur sebanyak 4 juta liter perhari dari kapasitas kilang sebesar 300 ribu barel per hari. Selain itu diharapkan juga menghasilkan 30 juta liter BBM per hari untuk gasoline dan diesel, serta 4,25 juta ton petro kimia per tahun. Kilang tersebut juga memiliki standar produksi terbaik yakni Euro 5.

Untuk menarik investor, pemerintah berupaya memperbaiki iklim investasi. Upaya itu antara lain dengan membenahi perizinan dan birokrasi yang rumit dan tumpang tindih. Rantai birokrasi yang rumit akan dipangkas menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Pemerintah juga berupaya menyinkronkan beberapa regulasi yang tumpang tindih dan saling bertentangan. Pembahasannya menggunakan metode omnibus law. Tahun depan juga akan dilakukan penghapusan jabatan eselon III dan IV untuk memangkas birokrasi. Selain itu RUU Cipta Lapangan Kerja juga diyakini dapat mempercepat prosedur dan eksekusi birokrasi. 

Pajak

Omnimbus sisi RUU perpajakan bertujuan menyiapkan rezim perpajakan yang mampu mengantisipasi perubahan akibat transformasi ekonomi digital. Ada 6 isu utama dalam RUU Omnibus perpajakan yang akan memayungi aturan terkait perpajakan yaitu penurunan tarif pajak badan, penghapusan PPh atas dividen dari dalam negeri dan luar negeri, pengaturan sistem teritori untuk penghasilan yang diperoleh dari luar negeri serta relaksasi hak untuk mengkreditkan pajak masukan. Selanjutnya ada pengaturan ulang sanksi administrasi perpajakan dan menjadikan pelaku usaha perdagangan dalam jaringan sebagai subyek pajak kendati berada di luar negeri.

Nasib pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) masih belum menemui titik terang. Pemerintah menyatakan belum memiliki regulasi sepesifik terkait dengan sejumlah isu dalam perubahan PKP2B menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) operasi produksi.

Direktur jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bambang Gatot, menyatakan salah satu isu perpanjangan PKP2B berkaitan dengan luas wilayah. Bambang mengacu pada Pasal 83 ayat D Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara yang menyatakan luas wilayah IUPK operasi produksi hanya 15 ribu hektare. Namun merujuk kepada hasil amandemen kontrak, penetapan wilayah pertambangan PKP2B harus sesuai dengan Pasal 171 undang-undang tersebut, yaitu sesuai dengan rencana kegiatan pada seluruh wilayah (RKSW). Artinya, tak ada penciutan lahan ketika kontrak berubah menjadi izin. Pengaturan luas wilayah ini krusial lantaran akan berpengaruh pada penerimaan negara. Bambang menuturkan ada potensi kekurangan penerimaan negara jika lahan PKP2B diciutkan maksimal hanya 15 ribu hektare setelah diperpanjang menjadi IUPK operasi produksi. Padahal pemerintah memasang target penerimaan yang lebih tinggi setelah mengakhiri rezim kontrak. Menurut hitungan pemerintah, penerimaan negara mencapai 79,01 persen jika luas lahan PKP2B ditetapkan sesuai dengan RKSW dengan penerimaan untuk perusahaan sebesar 20,99 persen. Jumlahnya meningkat dari penerimaan negara yang didapat saat ini sebesar 67,84 persen. Total keuntungan negara menurun menjadi 57,57 persen jika wilayah PKP2B dipatok maksimal 15 ribu hektare.