Pemerintah menunjuk Orias Petrus Moedak sebagai Direktur Utama Mining Industry Indonesia (MIND ID), perusahaan induk (holding) pertambangan milik negara yang dulu bernama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum. Orias menggantikan Budi Gunadi Sadikin yang kini menjabat Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Budi telah meletakkan Budi telah meletakkan fondasi holding industri pertambangan dan bersinergi dengan anak usahanya. Erick menyebutkan tugas Orias ialah mempercepat penyelesaian penghiliran tambang dan membangun industri pertambangan kelas dunia. Orias menyatakan siap melanjutkan program- program kerja Inalum sebagai pemimpin anggota holding lainnya, yaitu PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia. Dia menyatakan segera menggelar rapat dengan jajaran direksi untuk mennetuka n program ke depan. Salah satu tugas yang menjadi perhatian utamanya adalah akuisisi saham PT Vale Indonesia. MIND ID akan membeli 20 persen saham Vale Indonesia. Direktur MIND ID, Ogi Prastomiyono, menyatakan telah menganggarkan dana US$ 500 juta. Dana tersebut berasal dari sindikasi Bank Mitsubishi UFJ Financial Group, Bank Mandiri, dan Bank CNB. Targetnya pada Juni 2020 akuisisi rampung.

Menjelang akhir tahun Kantor pajak akan melakukan strategi pengamanan penerimaan pajak. Kali ini, yang mereka lakukan dengan penagihan, baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2019 mencapai Rp 1.018,47 triliun atau baru mencapai 64,56% dari target sebesar Rp 1.577,56 triliun di APBN 2019. Angka tersebut tumbuh tipis sebesar 0,23% year on year (yoy). Sementar, hingga akhir Oktober 2019, Ditjen pajak berhasil mengumpulkan penerimaan dari penagihan piutang sebesar Rp 133 triliun. Jumlah itu terdiri dari penagihan lewat intensifikasi Rp 13 trilun dan penagihan ekstensifikasi Rp 120 triliun. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kemenkeu Irawan mengatakan, penagihan lewat intensifikasi , dilakukan dengan pendekatan terhadap wajib pajak dan meninjau pelaporan SPT.

Setidaknya terdapat empat tahap dalam uji kepatuhan dengan basis finansial dari pihak ketiga sebelum penagihan. Pertama persiapan dengan melakukan profiling wajib pajak. Kedua melakukan analisis dengan menyandingkan data yang diperoleh dengan melaporkan SPT. Kemudian ada verifikasi langsung ke lapangan. Ketiga membuat laporan hasil analisis. Keempat melkukan klarifikasi kepada wajib pajak terkait data hasil analisis secara persuasif dan bertahap. Direktur Potensi Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Kemenkeu Yon Arsal menambahkan, pihaknya akan terus melakukan penagihan dengan memaksimalkan kualitas data yang dimiliki. Otoritas pajak juga telah membuat Satuan Tugas (Satgas) Tata Kelola dan Pemanfaatan Informasi Keuangan Tahun 2019 pada Juli lalu. Satgas tersebut terdiri dari tiga direktorat, yaitu Direktoart Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, dan Direktorat Penegakan Hukum. Tim satgas dibentuk dari Kantor Pusat, Kanwil, hingga KPP. Satgas tersebut akan membuat dan menyusun prosedur tata cara kelola untuk menggenjot penerimaan pajak.

 

Grup Astra semakin serius mengembangkan bisnis properti. Selama ini, kontribusi sektor properti bagi Astra masih rendah dibandingkan lini bisnis lainnya. Melalui anak usaha Astra Property, Grup Astra akan mengembangkan kawasan mixed use bernama Avania di Jalan Gatot Subroto Jakarta dengan total project value mencapai Rp 3 triliun. Wakil Presiden Direktur Astra Property, Nilawati Irjani, menjelaskan Astra Property mengakuisisi PT Award Gobal Infinity (AGI) sebagai pemilik lahan di Gatot Subroto. Alhasil, Award Global menjadi bagian dari PT Astra Land Indonesia (ALI).

 

Pengembangan Avania meliputi tiga tower yakni dua apartemen dan satu perkantoran. Untuk proyek apartemen akan tersedia sebanyak 400 unit. Pengembangan kawasan tersebut bakal membutuhkan waktu lima hingga enam tahun mendatang. Adapun luas lahan di kawasan ini mencapai 3 hektare (ha). Namun lahan pengembangan properti hanya membutuhkan 1,8 ha dan sisanya untuk jalan maupun sarana publik lainnya. Jalan tersebut akan langsung menghubungkan SCBD melalui kawasan Widya Chandra. Astra Property cukup sukses dengan proyek sebelumnya. Astra sudah membangun sejumlah proyek properti seperti proyek residensial serta komersial. Ada empat proyek residensial, dua di antaranya sudah beroperasi. Misalnya Anadamaya residensial di Jalan Jenderal Sudirman yang meluncur pada Juli 2018. Anandamaya Residence merupakan proyek PT Brahmayasa Bahtera, perusahaan patungan antara Astra International dan Hongkong Land dengan komposisi saham 60% dan 40%. "Hasil penjualan sangat baik, kini hanya tersisa 3% dari 509 unit," kata Nilawati. Proyek residensial lainnya berlokasi di Cakung, Jakarta Timur, bernama Asya. Proyek yang berdiri di atas tanah seluas 70 ha ini merupakan tipe development apartment, landed house, shop house, dan lake villa. Klaster pertama Asya sudah terjual 90% dari 211 unit yang tersedia. Ada pula proyek Arumaya yang peluncurannya secara bertahap. Nilawati menceritakan saat pertama peluncuran, Astra Property sudah meraih penjualan 25% dari total 246 unit apartemen

Presiden World Potato Congress dan Sekretaris Jenderal Belgapom (federasi industri pengolahan kentang Belgia), Romain Cools, mengatakan pasar industri kentang olahan di Indonesia prospektif setelah volume konsumsinya bertumbuh signifikan. Salah satu indikatornya, kata dia, adalah impor kentang olahan Indonesia yang naik dari 9.000 ton menjadi 18 ribu ton pada 2018. Menurut Cools, konsumsi kentang olahan terus tumbuh di Indonesia karena populasi kaum muda dan kelas menengah yang juga bertumbuh.

Meski begitu, Cools mengatakan bahan baku produk kentang olahan belum bisa dipenuhi di Indonesia lantaran iklim yang tak cocok dan lahan yang belum memadai. Hal tersebut membuat perusahaan kentang olahan asal Belgia berpikir panjang untuk membangun pabrik di Indonesia. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Abdul Rochim, mengatakan produksi kentang Indonesia pada tahun lalu mencapai 1,5 juta ton. Varietas kentang yang diproduksi di dalam negeri adalah granola atau kentang sayur. Kebutuhan kentang untuk industri biasanya menggunakan varietas atlantik yang diimpor. Rochim mengatakan impor akan menurun karena kentang atlantik sudah mulai dibudidayakan di dalam negeri. Dia memberi contoh perusahaan makanan beskala besar yang mengolah dan mengimpor kentang atlantik kini bermitra dengan petani lokal untuk menanam bibit tanaman itu.

PT Pertamina (Persero) mulai memasarkan bahan bakar campuran solar dengan 30 persen biodiesel atau B30 untuk kebutuhan transportasi ataupun industri bulan ini. Pemasaran B30 lebih cepat dari target awal pada Januari 2020 mendatang. Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman, menyatakan perseroan telah memulai uji coba pencampuran solar dengan fatty acid methyl ester (FAME) sebesar 30 persen di beberapa terminal bahan bakar minyak pekan lalu. Pada tahap awal, pencampuran dilakukan di Terminal BBM Rewulu, Yogyakarta; dan Terminal BBM Boyolali, Jawa Tengah.

Fajriyah menyatakan Pertamina siap mempercepat implementasi B30. Program ini diharapkan membawa dampak berganda bagi sektor lai, salah satunya di industri kelapa sawit yang menjadi bahan baku FAME. Menurut perhitungan Pertamnina, penerapan B30 tahun depan akan meningkatkan penyerapan FAME menjadi 690 ribu kiloliter per bulan atau sekitar 8,3 juta kiloliter per tahun. Hingga Oktober 2019, Pertamina telah menyerap FAME sekitar 460 ribu kiloliter per bulan untuk menghasilkan B20. Juru bicara Kementerian Energi, Agung Pribadi, menuturkan bahwa uji coba distribusi B30 yang lebih awal ini akan menghemat devisa negara dari berkurangnya impor solar sekitar 10 persen. Keuntungan lainnya adalah adanya tambahan penyerapan sekitar 72 ribu liter biodiesel hingga akhir uji coba. Alokasi untuk program B20 tahun ini sendiri sekitar 6,6 juta kiloliter.

Uang elektronik berbasis server akan menggantikan peran uang elektronik berbasis kartu untuk transaksi di gerbang tol. Hal tersebut tengah dibahas dalam kelompok kerja Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Dengan teknologi customer presented mode (CPM) memungkinkan hal tersebut. Teknologi CPM yang dimaksud adalah bagian dari transaksi berbasis kode QR menggunakan ponsel pintar. 

Saat ini, transaksi berbasis kode QR memiliki dua model, yakni CPM dan merchant presented mode (MPM). Pada model MPM, penjual yang akan menampilkan kode QR pembayaran untuk dipindai oleh pembeli ketika melakukan transaksi pembayaran. Sebaliknya, CPM memungkinkan konsumen yang menunjukan kode QR. Dengan demikian penjual yang kemudian memindai kode QR untuk mendebit saldo yang dimiliki konsumen. 

Pada masa yang akan datang uang elektronik berbasis kartu bisa jadi akan punah. Pasalnya, tol merupakan kontributor terbesar transaksi nontunai dengan alat bayar tersebut. Adapun, Bank Indonesia juga terus mendorong penggunaan kode QR sebagai satu alat pembayaran. Hal ini sejalan dengan keinginan bank sentral untuk mengkampanyekan gerakan nontunai.

Semula pemanfaatna kandungan biodiesel 30% didalam solar mulai 1 Januari 2020. Akan tetapi, saat ini B-30 sudah tersedia pada SPBU di DI Yogyakarta dan Jawa Tengah. Harga jual B-30 sama dengan biosolar (B-20) sekarang yaitu Rp 5.150 per liter.

Dalam upaya menggenjot investasi baik dari investor lokal maupun asing, Badan Kooordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyiapkan pelayanan berupa penjemputan langsung di bandara Jakarta, yang direncanakan mulai 1 Januari 2020. Calon investor cukup memberi tahu BKPM tiga atau empat hari sebelum kedatangan. BKPM akan menugaskan pejabat yang kompeten untuk mendampingi investor. Selain pendampingan birokrasi perizinan yang masih tumpang tindih diharapkan dapat diperbaiki dengan undang-undang berskema omnibus law. Beleid tersebut akan memperbaiki sejumlah ketentuan yang menghambat investasi. Guna meninjau perkembangan omnibus law, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) membentuk tim kerja yang terdiri atas 11 klaster yaitu perizinan tanah, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, administrasi pemerintah, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah, dan kawasan ekonomi khusus. Omnibus law akan didaftarkan ke parlemen pada Desember mendatang.

Sejak era digital mulai bergulir semua industri mulai mendapatkan sentuhan termsuk Industri perbankan dengan hadirnya blockchain. Perbankan sangat mengutamakan ketelitian dan konsistensi data diyakini akan mengadopsi blockchain untuk meningkatkan bisnisnya. 

Dalam kompetisi Financial Hackaton (Finhacks) ke-4 tahun 2019 yang digelar oleh PT Bank Central Asia Tbk (BCA), tema teknologi blockchain dijadikan tajuk utama. Blockchain merupakan serangkaian catatan data abadi yang dikelola oleh sekelompok komputer yang tidak dimiliki oleh satu entitas. Masing-masing blok data ini diamankan dan diikat satu sama lain menggunakan prinsip kriptografi. BCA Finhacks 2019 #blockchaininnovation ini merupakan kompetisi bagi developer TI, blockchain enthusiasts, usaha rintisan, dan pelajar. Yang ingin dicapai adalah bagaimana blockchain dapat memberikan added value dalam memberikan kemudahan dan kenyamanan solusi perbankan dan finansial kepada masyarakat luas, khususnya dalam peningkatan efisiensi, penghematan biaya, dan pengurangan risiko. 

Dari semua peserta telah terpilih 15 finalis yang terbagi menjadi tiga kategori yaitu Interbank Settlements And Payments, Identity Management, dan Financial Inclusion. Beragam inovasi dihasilkan mulai dari chatbot yang terintegrasi dengan media sosial sampai dengan aplikasi untuk BPJS yang memudahkan rumah sakit, asuransi, dan pasien.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai melakukan gebrakan. Hambatan perizinan dibabat dan pajak harus makin bersahabat. Jokowi telah menyiapkan dua peluru sekaligus. Pertama, penyederhanaan puluhan regulasi dalam rancangan undang-undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja. Kedua, penyederhaan ketentuan perpajakan melalui RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian. Adapun, terkait RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, selain tujuh substansi yang mengatur kewajiban perpajakan di tingkat pusat, cakupan juga akan mengatur kembali kewenangan pemerintah pusat dalam menetapkan pajak daerah. Pemerintah juga perlu memastikan pelaksanaan kebijakan ini tak menimbulkan konflik baru antara pusat dan daerah. Apalagi bertentangan dengan konsep otonomi daerah (desentralisasi) sebagai salah satu cita-cita reformasi. Namun setelah hampir 15 tahun berjalan, pelaksanaan otonomi daerah mulai dipertanyakan. Ketidakpastian timbul. Tujuan-tujuan untuk mempercepat kesejahteraan di bawah rezim desentralisasi tak sepenuhnya tercapai. Praktik birokrasi yang korup kemudian berimbas pada iklim investasi tidak kondusif. Investasi enggan masuk, sehingga target-target untuk pemerataan pembangunan dengan menciptakan sumber ekonomi baru tak bisa tercapai.