Shortfall penerimaan pajak pada tahun ini diprediksi melebar dari outlook, sejalan dengan semakin besarnya tekanan terhadap ekonomi, terganggunya konsumsi dan impor, serta kinerja sektor yang berkontribusi secara dominan. Partner DDTC Fiscal Research Bawono Kristiaji mengatakan, dengan mengasumsikan tax buoyancy tetap bertahan sebesar 0,03 hingga akhir tahun, maka terdapat kemungkinan titik terendah realisasi penerimaan pajak berada pada angka Rp1.318 triliun atau 83,6% dari target. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo mengatakan, secara umum masalah utama dalam penerimaan pajak adalah ekstensifikasi. Perlu sebuah sistem yang mengintegrasikan semua data, sehingga proses pemanfaatan data bisa lebih optimal.

Sementara itu, otoritas pajak akan melakukan berbagai upaya untuk menggenjot penerimaan pajak pada tahun ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan extra effort yang mencakup semua aspek. Kemudian, pengawasan dari sisi ekonomi terkait dengan laporan SPT masa juga akan dimaksimalkan. Otoritas juga akan mengoptimalisasi potensi data yang telah dimiliki sebelumnya.

Pemerintah tengah menyiapkan program B100. Jika program ini sukses, biodiesel bisa menggantikan kebutuhan solar yang diperkirakan mencapai 47 juta kiloliter pada 2025. 

Presiden Joko Widodo mengamanatkan pengoptimalan biodiesel dan sumber energi terbarukan lain untuk mengurangi defisit perdagangan migas. Defisit terjadi lantaran kebutuhan bahan bakar minyak nasional mencapai 1,5 juta barel per hari, sedangkan kemampuan produksinya kurang dari 800.000 barel per hari.

Harga minyak mentah terpeleset lantaran negosiasi dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China masih mengambang. Padahal akhir pekan lalu, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) sempat ditutup di harga tertingginya sejak 23 September lalu. Kemarin, harga minyak WTI kontrak pengiriman Desember 2019 di New York Mercantile Exchange turun 0,93% ke US$ 57,18 per barel. Tapi, dalam sepekan, harga emas hitam ini masih naik 0,56%. Harga minyak kembali turun lantaran pelaku pasar pesimistis melihat perkembangan negosiasi dagang antara AS dan China. Eskalasi perang dagang kembali naik karena Presiden AS Donald Trump menyebut selama ini China melakukan kecurangan.

Di akhir pekan lalu, kedua negara mengklaim telah melakukan pembicaraan konstruktif guna mengakhiri perang dagang yang sudah terjadi setahun belakangan. Analis Monex Investindo Futures Andian Wijaya mengatakan, jika perang dagang terus berlanjut, pertumbuhan ekonomi global tertekan dan berdampak pada permintaan minyak. Padahal di saat yang sama, produksi minyak tetap deras. Analis Asia Trade Point Futures Deddy Yusuf Siregar menambahkan, rencana perusahaan minyak Arab Saudi, Saudi Aramco, menggelar penawaran saham perdana atawa initial public offering (IPO) juga membuat harga bergerak terbatas. Pelaku pasar menanti dampak IPO ini. Karena itu, harga minyak belum akan bergerak dalam kisaran lebar. "Pelaku pasar hendak melihat apakah pada saat IPO respons pasar terhadap Saudi Aramco cukup baik atau tidak, karena ini menentukan arah pasar minyak kedepan," jelas Deddy, kemarin. Dia memprediksi, harga minyak bergerak menguat antara US$ 58-US$ 60 per barel dalam jangka pendek.

Setelah mengetes penggunaan campuran 30% biodiesel pada minyak solar (B30) pada kendaraan bermesin diesel, secara bertahap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menguji coba pendistribusiannya. Pemerintah ingin mengetahui kualitas bahan baku dan kesiapan jalur pendistribusian. Pemerintah pun menyiapkan tambahan unsur minyak nabati atau fatty acid methyl ester (FAME) supaya badan usaha pencampur bisa segera mempersiapkan penyediaan B30. Acuan pemerintah adalah Keputusan Menteri ESDM 227 K/10/MEM/2019 Tentang Pelaksanaan Uji Coba Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel 30% (B30) ke Dalam Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Periode 2019. Menteri ESDM sudah menandatanganinya pada 15 November 2019.

Percobaan pendistribusian akan berlangsung di delapan wilayah distribusi . Kedelapan wilayah mencakup terminal bahan bakar minyak (TBBM) Rewulu, TBBM Medan, TBBM Balikpapan, TBBM Plumpang, TBBM Kasim, TBBM Plaju, TBBM Panjang dan TBBM Boyolali. Uji coba distribusi melalui pipa, truk dan kapal mulai November hingga Desember 2019. Selama pendistribusian, pemerintah juga ingin mengetahui kadar kenaikan air yang ideal dalam bahan bakar biodiesel.  Kadar air yang terlalu tinggi dapat berdampak negatif bagi mesin kendaraan. Perubahan standar kadar air juga bisa menyebabkan produsen merombak mesin kendaraan. Efeknya, biaya produksi mereka meningkat.

Uji coba distribusi adalah bagian dari persiapan menuju implementasi B30 mulai awal tahun 2020. Tak sekadar mengubah konsumsi, pemerintah ingin tambahan penghematan devisa negara dari pengurangan impor solar. Sebelumnya, berlaku penggunaan biodisel 20% (B20). Kementerian ESDM berharap bisa segera menghitung angka subsidi solar sejalan dengan penerapan B30 ke depan. "Dengan dilakukannya uji coba ini akan berkurang sekitar 10%," tutur Agung Pribadi, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Publik Kementerian ESDM.

Hingga akhir uji coba B30 Desember nanti, pemerintah memperkirakan bakal ada tambahan serapan 72.000 kiloliter (kl) biodiesel. Sementara untuk penerapan B20, pemerintah mengalokasikan sekitar 6,6 juta kl biodiesel tahun ini. Hingga September 2019, serapan dalam program B20 mencapai 4,49 juta kl. Sementara total alokasi biodiesel untuk tahun depan sebanyak 9,59 juta kl. Alokasi tersebut juga untuk menopang program B30.

Setelah memberi restu pendirian anak usaha bernama Jiwasraya Putra, OJK membuka peluang bagi manajemen Jiwasraya menjalankan aneka skenario penyelamatan. Peluang tersebut, termasuk mencari investor sebagai mitra strategis untuk memenuhi kebutuhan dana. Sumber Tempo di pemerintahan mengatakan salah satu calon mitra strategis yang vakan masuk ke Jiwasraya adalah perusahaan asuransi asal HongKong, FWD Life, FWD akan menyuntikkan modal ke Jiwasraya Putra, anak usaha yang dibentuk Jiwasraya bersama empat entitas penyuntik modal, yaitu PT Pegadaian, PT Kereta Api Indonesia, PT Bank Tabungan Negara, dan PT Telkomsel.

Selain FWD, ada calon investor lain. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan saat ini delapan pemodaL TENGAH MENJALANI TAHAP UJI TUNTAS (due diligence). Berdasarkan dokumen yang disampaikan manajemen Jiwasraya kepada DPR dalam rapat tertutup pada Kamis dua pekan lau, skema investor strategis diharapkan mampu menghasilkan dana hingga Rp 5 triliun untuk membantu likuiditas dan solvabilitas Jiwasraya. Meskipun begitu, dana tersebut tak bisa menutupi seluruh kebutuhan Jiwasraya yang mencapai Rp 32,89 triliun, termasuk untuk mencukupi ketentuan permodalan dari OJK.

Bukalapak menyatakan kesiapannya untuk menjadi mitra pemerintah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke UKM yang menjadi mitra marketplace tersebut. Kesiapan itu dilatarbelakangi oleh perusahan selama setahun terakhir yang terbilang sukses bekerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menyalurkan kredit ultra mikro (UMi). " Secara sistem, kami siap turut menyalurkan KUR, karena sebelumnya kami sudah menyalurkan UMi bagi usaha mikro," kata CEO Bukalapak Achmad Zaky usai bertemu dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Jakarta, Senin (18/11)

Sektor logistik nasional diakui memang banyak menyimpan masalah inefisiensi. Pemerintah pun tak kalah militan untuk memperbaikinya, termasuk rencana membangun platform digital terintegrasi. Sebelum menggagas platform digital untuk logistik, pemerintah pernah memiliki rencana besar dalam mengembangkan sektor logistik. Rencana besar itu dirangkum dalam sebuah cetak biru bernama Sistem Logistik Nasional (Sislognas) pada 2012. Dari Sislognas ini, pemerintah akan membangun sebuah ekosistem logistik nasional alias national logistics ecosystem. Namun, ekosistem ini tidak pernah terimplementasi dengan baik karena pemerintah kesulitan menyatukan berbagai pemangku kepentingan ke dalam satu kesatuan wadah baik antarinstansi maupun kalangan swasta. Kondisi ini membuat rantai birokrasi logistik nasional cenderung menjadi berlapis-lapis dan inefisien. Ekosistem yang masih terpisah-pisah tersebut kini sudah dimiliki oleh pemerintah maupun swasta. Pemerintah, katanya, sudah membentuk Indonesia National Single Window (INSW) yang dikelola Kemenko Perekonomian. Selain itu, ada Customs-Excise Information System and Automation (CEISA) yang dipegang oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Adapun, swasta sudah memiliki e-warehouse, e-shipping, e-tracking, dan berbagai layanan elektronik lainnya yang dikembangkan masing-masing.  Para pebisnis di sektor logistik menyambut baik rencana pembentukan ekosistem logistik nasional. Mereka memberi catatan agar ekosistem yang dibangun benar-benar mengakomodasi kebutuhan para pelaku logistik.

Ekspor industri mainan diproyeksi dapat menyentuh level US$500 juta pada akhir tahun ini, seiring dengan mulai berproduksinya pabrik baru dan penetrasi produk Indonesia di pasar Amerika Serikat. Sebagian investasi baru dari China sudah mulai berproduksi pada tahun ini. Selain itu, beberapa investor dari China dan Hong Kong sedang menjajaki kerja sama dengan pabrikan lokal. Indonesia merupakan salah satu dari tiga tujuan relokasi pabrikan mainan dari China setelah India dan Vietnam.

Perlambatan aliran investasi menuju sektor manufaktur perlu segera diselesaikan oleh pemerintah. Apalagi, Indonesia mulai mengalami fase deindustrialisasi dimana kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) terus turun dari tahun ke tahun. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di seluruh Indonesia ditantang untuk mampu meyakinkan investor menanamkan modalnya di daerah. Bila investor telah yakin berinvestasi, DPMPTSP setempat juga harus membantu pebisnis memperoleh kepastian hukum, misalnya dalam hal perizinan. Harus pula dipastikan bahwa investasi yang dilakukan menghasilkan nilai tambah yang bermanfaat bagi negara.

Secara nominal sesungguhnya realisasi investasi di Indonesia sudah cukup baik. Hal ini terutama terkait dengan investasi menuju sektor manufaktur yang langsung menghasilkan produk hilir. Namun investasi menuju sektor manufaktur yang mampu mengolah komoditas mentah menjadi produk setengah jadi masih kurang. Akibatnya, investasi yang masuk masih belum bisa menyelesaikan masalah defisit neraca dagang. Akhirnya, Indonesia tetap haus impor produk mentah untuk diolah menjadi barang jadi atau setengah jadi.  pemerintah perlu menyiapkan insentif yang spesifik dan tepat sasaran guna meyakinkan investor, seperti halnya Vietnam dan Thailand yang memberikan insentif khusus bagi investor yang mau masuk ke sektor-sektor atau lokasi-lokasi yang tidak populer.

Besarnya restitusi serta banyaknya sengketa pajak menjadi penyebab utama rendahnya realisasi penerimaan negara dari sektor ini per akhir bulan lalu. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, per akhir Oktober 2019 total restitusi pajak tercatat mencapai Rp133 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp22 triliun merupakan imbas dari upaya hukum (putusan pengadilan) yang dilakukan oleh wajib pajak (WP). Persentase kemenangan otoritas pajak dalam sengketa sangat kecil. Dalam konteks pengajuan PK misalnya, dari 2.350 upaya hukum luar biasa ke Mahkamah Agung (MA), jumlah permohonan yang dikabulkan hanya 83 kasus atau 3%. Tingginya porsi kekalahan Ditjen Pajak di tingkat PK perlu segera dievaluasi. Sehingga, pemerintah tidak terbebani dengan pembayaran kembali kepada wajib pajak yang pada akhirnya menggerus realisasi penerimaan. Ada dua kemungkinan yang membuat otoritas pajak selalu kalah, yakni kredibilitas hasil pemeriksaan dan putusan pengadilan pajak tersebut telah diajukan ke tingkat PK. Keberadaan compliance risk manajemen (CRM) bisa menjadi alat kontrol untuk memantau efektivitas pemeriksaan. Termasuk penyusunan pengujian mutu untuk menjamin kredibilitas pemeriksaan dan pedoman agar tidak multitafsir.