Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) memprediksi penerimaan pajak pada tahun ini akan kembali tak menembus target atau terjadi shortfall. Hal ini tidak dapat dihindarkan, namun DJP berupaya menjaga shortfall pajak tidak melebihi Rp 200 triliun sebagaimana disampaikan oleh Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan DJP Kemenkeu Yon Arsal. Upaya yang dimaksud adalah mencakup pengawasan dan penegakan hukum. Di antaranya dengan memanfaatkan data keuangan serta ekstensifikasi berbasis data yang kuat sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap dunia usaha. Extra effort yang dilakukan sudah berhasil menambah pundi-pundi pajak sebesar Rp 120 triliun sepanjang Januari sampai September 2019. Sejumlah hal dipandang sebagai penyebab kecilnya pertumbuhan penerimaan pajak, diantaranya adalah restitusi yang mengalami peningkatan signifikan setelah dipercepat. Perlambatan ekonomi global juga berdampak pada perekonomian domestik. Dampaknya bisa terlihat pada aktivitas ekspor dan impor. Penerimaan PPN dan PPh impor mengalami kontraksi pada Oktober 2019. Di balik semua pelemahan tersebut masih ada peluang positif atau perbaikan yaitu PPh 21 yang kembali stabil setelah sebelumnya mengalami kontraksi. Di sisi lain Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengatakan pihaknya tetap menjaga keseimbangan di tengah perlambatan ekonomi, mengumpulkan pajak dengan tidak mengganggu dinamika bisnis secara berlebihan.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo memastikan akan terus mengejar pajak perusahaan digital serta mengajak penyedia layanan over the top asal luar negeri untuk mendaftarkan diri sebagai bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Dia mengatakan, apabila perusahaan digital mendaftarkan dirinya sebagai BUT Indonesia berdasarkan prinsip kehadiran fisik kantor (phisical presence), maka otomatis akan menjadi subjek pajak dalam negeri, sehingga pemerintah dapat menarik PPN dan PPh. "Kalau berkaitan PPh, PPh rezim sekarang mengatakan sepanjang ada physical presence di Indonesia maka Anda adalah BUT, kalau sekarang dia mendapatkan penghasilan di Indonesia seharusnya dia bayar pajak penghasilan di Indonesia, ya akan kita sampaikan, menjustification physical presence but also significant economic presence," tutur Suryo, di Kawasan Senayan, Jakarta, Senin (25/11). Di sisi lain, dia mengatakan bahwa saat ini, DJP tengah menginventarisir daftar perusahaan digital yang mendapatkan keuntungan di Indonesia namun tidak memiliki perusahaan di Indonesia.

Bank Indonesia menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun ini dari sebelumnya 5,05% menjadi 5,10% seiring dengan banyaknya instrumen bauran kebijakan yang diterbitkan. Dalam laporan kuartalan yang dirilis kemarin, bank sentral mem­­proyeksikan pertumbuhan eko­nomi sebesar 5,10%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan hasil revisi pemerintah dalam outlook 2019 yang sebesar 5,08%. Realisasi target tersebut masih terbuka mengingat setiap peng­hujung tahun pola konsumsi masya­rakat terdampak faktor musiman, yak­ni perayaan Hari Natal dan Tahun Baru. Selain faktor musiman, peningkatan konsumsi masyarakat kelas menengah ke bawah juga bisa didorong oleh rendahnya harga minyak sehingga harga barang pada kuartal IV/2019 berpotensi tidak setinggi kuartal yang sama tahun lalu. Fokus uta­ma bank sentral saat ini adalah memastikan per­tum­buhan ekonomi 2020 tidak terpuruk. Pasalnya, banyak kalangan memprediksi tahun depan masih cukup berat karena kondisi global masih belum stabil. Indi­kator pada awal tahun depan akan menjadi tolok ukur untuk menunjukkan kondisi ekonomi berikutnya. Namun, Ekonom Center of Reform on Eco­­nomics (CORE) mem­proyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2019 hanya akan men­capai 4,90% (yoy). 

Kondisi perekonomian dosmestik menjadi penyebab utama target penerimaan pajak 2019 tidak tercapai. Realisasi penerimaan pajak 2018 meleset Rp 108,1 triliun dari target. Perluasan basis pajak mendesak dilakukan untuk mengantisipasi potensi penerimaan pajak yang hilang. Kehilangan penerimaan pajak antara lain akibat kebijakan relaksasi ataupun penurunan tarif.

Ide DJP untuk memperluasa basis pajak berdasarkan basis kewilayahan dinilai sebagai salah satu terobosan. Usulan IMF, kelompok yang disasar adalah wajib pajak kaya dengan profesi khusus dan wajib pajak sangat kaya. Selain memperluas basis pajak, DJP permu menambah jumlah wajib pajak melalui pengenaan jenis obyek pajak baru, misalnya pajak atas platform digital asing. Selain itu, DJP juga mesti mencegah penggerusan basis pajak melalui skema pajak alternatif minimum atau kewajiban pengungkapan skema perencanaan pajak.

Peneliti DDTC Bawono Kristiaji menyatakan, penambahan jumlah wajib pajak juga bisa dilakukan dengan mengurangi gap kebijakan melalui perubahan skema pajak final pada beberapa sektor. Upaya perluasan basis pajak dan penambahan jumlah wajib pajak diyakini dapat meningkatkan penerimaan pajak yang tertekan seiring perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melobi Kementerian BUMN dan PT Pertamina (Persero) untuk meredam harga avtur yang dianggap terlalu tinggi. Kenaikan harga avtur memicu lonjakan tarif penerbangan. Pembahasan itu dikejar waktu karena volume permintaan jasa udara bakal melonjak pada periode liburan akhir tahun nanti.

Menurut Budi, tarif avtur di Jakarta sudah lebih tinggi 25 persen dibanding di Singapura. Padahal, porsi pembiayaan bahan bakar masih 40 persen dari struktur biaya operasional maskapai. Demi efisiensi, maskapai akhirnya membagi beban tersebut ke dalam perhitungan tarif tiket. Adapun Direktur Pemasaran Korporat Pertamina, Basuki Trikora Putra, mengatakan harga produk perusahaannya selalu merujuk pada harga minyak Mean of Platts Singapore (MOPS). Perubahan harga, ujar dia, selalu dipublikasikan dua kali sebulan dan disepakati oleh para pembeli, termasuk maskapai. Pertamina menyetok bahan bakar pesawat di 65 bandara, baik di rute domestik maupun internasional. Sebanyak 81 persen avtur dipakai untuk kebutuhan rute domestik dan sisanya untuk rute asing.

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta berusaha menggenjot penerimaan pajak tahun ini yang baru mencapai 73 persen. Target penerimaan pajak tahun ini adalah Rp 44,5 triliun, tapi hingga awal November 2019, baru mencapai Rp 33,5 triliun. Kekurangan yang Rp 11 triliun inilah yang akan dikejar oleh BPRD.

Kepala BPRD Faisal Syafruddin menuturkan, dari semua jenis pendapatan, pajak kendaraan bermotor (PKB) mewah dinilai paling potensial untuk meningkatkan target penerimaan. Setidaknya ada 1.140 unit kendaraan mewah yang belum membayar pajaknya hingga 22 November 2019. Menurut Faisal, penagihan pajak kendaraan mewah ini cukup sulit karena pemilik kendaraan justru kerap berupaya menghindar untuk memenuhi kewajiban. Modus yang biasa digunakan adalah meregistrasi kendaraan dengan menggunakan identitas orang lain. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah sebelumnya menyatakan optimistis DKI bisa mengejar target pemasukan pajak untuk menutup defisit anggaran APBD 2019. Adapun APBD DKI Jakarta 2019 mengalami defisit karena ada kekurangan pendapatan dari sisa dana bagi hasil pemerintah pusat sebesar Rp 6,39 triliun yang belum disetorkan ke kas DKI Jakarta.

Pemerintah menunjuk Orias Petrus Moedak sebagai Direktur Utama Mining Industry Indonesia (MIND ID), perusahaan induk (holding) pertambangan milik negara yang dulu bernama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum. Orias menggantikan Budi Gunadi Sadikin yang kini menjabat Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Budi telah meletakkan Budi telah meletakkan fondasi holding industri pertambangan dan bersinergi dengan anak usahanya. Erick menyebutkan tugas Orias ialah mempercepat penyelesaian penghiliran tambang dan membangun industri pertambangan kelas dunia. Orias menyatakan siap melanjutkan program- program kerja Inalum sebagai pemimpin anggota holding lainnya, yaitu PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia. Dia menyatakan segera menggelar rapat dengan jajaran direksi untuk mennetuka n program ke depan. Salah satu tugas yang menjadi perhatian utamanya adalah akuisisi saham PT Vale Indonesia. MIND ID akan membeli 20 persen saham Vale Indonesia. Direktur MIND ID, Ogi Prastomiyono, menyatakan telah menganggarkan dana US$ 500 juta. Dana tersebut berasal dari sindikasi Bank Mitsubishi UFJ Financial Group, Bank Mandiri, dan Bank CNB. Targetnya pada Juni 2020 akuisisi rampung.

Menjelang akhir tahun Kantor pajak akan melakukan strategi pengamanan penerimaan pajak. Kali ini, yang mereka lakukan dengan penagihan, baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2019 mencapai Rp 1.018,47 triliun atau baru mencapai 64,56% dari target sebesar Rp 1.577,56 triliun di APBN 2019. Angka tersebut tumbuh tipis sebesar 0,23% year on year (yoy). Sementar, hingga akhir Oktober 2019, Ditjen pajak berhasil mengumpulkan penerimaan dari penagihan piutang sebesar Rp 133 triliun. Jumlah itu terdiri dari penagihan lewat intensifikasi Rp 13 trilun dan penagihan ekstensifikasi Rp 120 triliun. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kemenkeu Irawan mengatakan, penagihan lewat intensifikasi , dilakukan dengan pendekatan terhadap wajib pajak dan meninjau pelaporan SPT.

Setidaknya terdapat empat tahap dalam uji kepatuhan dengan basis finansial dari pihak ketiga sebelum penagihan. Pertama persiapan dengan melakukan profiling wajib pajak. Kedua melakukan analisis dengan menyandingkan data yang diperoleh dengan melaporkan SPT. Kemudian ada verifikasi langsung ke lapangan. Ketiga membuat laporan hasil analisis. Keempat melkukan klarifikasi kepada wajib pajak terkait data hasil analisis secara persuasif dan bertahap. Direktur Potensi Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Kemenkeu Yon Arsal menambahkan, pihaknya akan terus melakukan penagihan dengan memaksimalkan kualitas data yang dimiliki. Otoritas pajak juga telah membuat Satuan Tugas (Satgas) Tata Kelola dan Pemanfaatan Informasi Keuangan Tahun 2019 pada Juli lalu. Satgas tersebut terdiri dari tiga direktorat, yaitu Direktoart Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, dan Direktorat Penegakan Hukum. Tim satgas dibentuk dari Kantor Pusat, Kanwil, hingga KPP. Satgas tersebut akan membuat dan menyusun prosedur tata cara kelola untuk menggenjot penerimaan pajak.

 

Grup Astra semakin serius mengembangkan bisnis properti. Selama ini, kontribusi sektor properti bagi Astra masih rendah dibandingkan lini bisnis lainnya. Melalui anak usaha Astra Property, Grup Astra akan mengembangkan kawasan mixed use bernama Avania di Jalan Gatot Subroto Jakarta dengan total project value mencapai Rp 3 triliun. Wakil Presiden Direktur Astra Property, Nilawati Irjani, menjelaskan Astra Property mengakuisisi PT Award Gobal Infinity (AGI) sebagai pemilik lahan di Gatot Subroto. Alhasil, Award Global menjadi bagian dari PT Astra Land Indonesia (ALI).

 

Pengembangan Avania meliputi tiga tower yakni dua apartemen dan satu perkantoran. Untuk proyek apartemen akan tersedia sebanyak 400 unit. Pengembangan kawasan tersebut bakal membutuhkan waktu lima hingga enam tahun mendatang. Adapun luas lahan di kawasan ini mencapai 3 hektare (ha). Namun lahan pengembangan properti hanya membutuhkan 1,8 ha dan sisanya untuk jalan maupun sarana publik lainnya. Jalan tersebut akan langsung menghubungkan SCBD melalui kawasan Widya Chandra. Astra Property cukup sukses dengan proyek sebelumnya. Astra sudah membangun sejumlah proyek properti seperti proyek residensial serta komersial. Ada empat proyek residensial, dua di antaranya sudah beroperasi. Misalnya Anadamaya residensial di Jalan Jenderal Sudirman yang meluncur pada Juli 2018. Anandamaya Residence merupakan proyek PT Brahmayasa Bahtera, perusahaan patungan antara Astra International dan Hongkong Land dengan komposisi saham 60% dan 40%. "Hasil penjualan sangat baik, kini hanya tersisa 3% dari 509 unit," kata Nilawati. Proyek residensial lainnya berlokasi di Cakung, Jakarta Timur, bernama Asya. Proyek yang berdiri di atas tanah seluas 70 ha ini merupakan tipe development apartment, landed house, shop house, dan lake villa. Klaster pertama Asya sudah terjual 90% dari 211 unit yang tersedia. Ada pula proyek Arumaya yang peluncurannya secara bertahap. Nilawati menceritakan saat pertama peluncuran, Astra Property sudah meraih penjualan 25% dari total 246 unit apartemen

Presiden World Potato Congress dan Sekretaris Jenderal Belgapom (federasi industri pengolahan kentang Belgia), Romain Cools, mengatakan pasar industri kentang olahan di Indonesia prospektif setelah volume konsumsinya bertumbuh signifikan. Salah satu indikatornya, kata dia, adalah impor kentang olahan Indonesia yang naik dari 9.000 ton menjadi 18 ribu ton pada 2018. Menurut Cools, konsumsi kentang olahan terus tumbuh di Indonesia karena populasi kaum muda dan kelas menengah yang juga bertumbuh.

Meski begitu, Cools mengatakan bahan baku produk kentang olahan belum bisa dipenuhi di Indonesia lantaran iklim yang tak cocok dan lahan yang belum memadai. Hal tersebut membuat perusahaan kentang olahan asal Belgia berpikir panjang untuk membangun pabrik di Indonesia. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Abdul Rochim, mengatakan produksi kentang Indonesia pada tahun lalu mencapai 1,5 juta ton. Varietas kentang yang diproduksi di dalam negeri adalah granola atau kentang sayur. Kebutuhan kentang untuk industri biasanya menggunakan varietas atlantik yang diimpor. Rochim mengatakan impor akan menurun karena kentang atlantik sudah mulai dibudidayakan di dalam negeri. Dia memberi contoh perusahaan makanan beskala besar yang mengolah dan mengimpor kentang atlantik kini bermitra dengan petani lokal untuk menanam bibit tanaman itu.