Pemerintah berencana menghibahkan 45 kapal ikan ilegal hasil sitaan. Harapanya hibah tidak salah saasaran lagi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, reformasi perpajakan mulai menunjukkan hasil. Hal ini terlihat dari upaya menjalankan insentif pajak tax allowance dan tax holiday yang ditargetkan membawa dampak bagi komitmen investasi sebesar Rp 804,8 triliun,. "Kami bersama Menko Perekonomian mendesain ulang tax holiday dan tax allowance ini agar selaras dengan semangat penyederhanaan dan kepastian," ucap Menteri Keuangan ketika menjadi pembicara dalam The 7th US-Indonesia Investment Summit 2019 di Mandarin Oriental, Jakarta, Kamis (21/11). Adapun sampai November 2019, sudah ada 140 pembayar pajak yang telah disetujui untuk mendapatkan insentif tax allowance. Dengan 158 fasilitas dan realisasi investasi yang mencpai Rp 285 triliun. Sedangkan tax holiday hingga kini sudah tercatat sebanyak 44 wajib pajak yang memanfaatkannya, terdiri dari 35 investor asing dan sembilan investor domesitk di antaranya China, Hongkong, Singapura, Jepang, Belanda, Korea Selatan dan Singapura.

Pertumbuhan ekonomi diyakini berada dalam jalur positif dan mampu mencapai 5,1% pada tahun ini sejalan dengan meningkatnya jumlah masyarakat kelas menengah di Tanah Air. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, jumlah penduduk menengah yaitu yang memiliki penghasilan antara US$3—US$ 8,4 per hari atau US$2,97—US$8,44 per hari semakin besar. Secara keseluruhan, saat ini adalah sekitar 61,5%. Penduduk middle income ini yang terlihat konsumsinya cukup besar terefleksi dari berbagai penjualan ritel yang terus meningkat. Jjumlah masyarakat kelas ini akan terus bertambah seiring dengan upaya pemerintah menguatkan daya beli. Konsumsi rumah tangga juga akan menjadi penopang yang didukung oleh terjaganya konsumsi masyarakat berpendapatan rendah dengan penyaluran bantuan sosial. Pemerintah akan menerapkan tiga kebijakan untuk menjaga ekonomi di tengah ketidakpastian global. Yakni transformasi struktural untuk memperkuat permintaan domestik dan kinerja perdagangan internasional, menjaga harga dan nilai tukar, dan meningkatkan inklusivitas dan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemerintah sejak lima tahun terakhir mengejar ketertinggalan di bidang infrastruktur dengan memberikan perhatian lebih pada pembangunan infrastruktur di seluruh negeri. Bahkan di APBN 2020, anggaran infrastruktur naik empat persen lebih menjadi Rp 423,3 triliun. Infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, terminal, bandara, dan pelabuhan akan menciptakan konektivitas yang baik yang dapat menghubungkan sentra-sentra produksi dengan jalur distribusi mempermudah akes ke tempat-tempat destinasi wisata dan akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu pemerintah juga terus memperluas konektivitas digital berupa perluasan jaringan Internet.

Konektivitas fisik dan konektivitas digital ini hanyalah modal awal, perlu diikuti dengan kebijakan-kebijakan lanjutan lainnya agar tujuan menarik investasi dan meningkatkan daya saing dapat terwujud. Berkenaan dengan hal ini Bea Cukai memandang penting untuk segera mengeluarkan kebijakan yang dapat mengakselerasi penerimaan manfaat bagi dunia industri. Saat ini biaya logistik di Indonesia sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh belum adanya platform digital yang mempertemukan pelaku usaha sektor logistik di sisi permintaan (demand) dan sektor logistik di sisi persediaan (supply), sehingga timbul informasi asimetris. Pihak importir/eksportir kesulitan untuk mencari truk yang dapat disewa sementara harus mencari truk lewat pihak ketiga, pengusaha gudang kesulitan memasarkan ruang kosong gudangnya, sementara banyak produsen kesulitan mennyimpan barangnya karena gudangnya penuh.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan sedang mengembangkan National Logistic Ecosistem (NLE) sebuah platform yang dapat mempertemukan komunitas logistik di sektor permintaan yang saat ini sudah ada di CEISA, yaitu importir/eksportir dengan komunitas logistik di sektor penyedia jasa logistik. Dengan konsep Collaboration API (Application Programming interface) semua platform logistik seperti trucking, warehousing, shipping, forwarding, baik domestik maupun global dapat bergabung untuk dapat bertukar informasi. CEISA NLE memfasilitasi importir/eksportir dapat melihat dan memilih harga dan kualitas atas ketersediaan truk, vessel, dan warehouse dalam satu aplikasi.

Mantan Kepala BKPM periode 2016-2019 Thomas Trikasih Lembong mengatakan, reformasi birokrasi harus terus dilakukan khususnya untuk mendorong birokrasi dan regulasi di daerah. Selama ini investor masih sering menghadapai kesulitan karena adanya perbedaan pandangan tentang regulasi. "Buat saya menjadi sangat penting untuk reformasi birokrasi. Jadi pola kerja di regulasi harus lebih efisien, seperti yang dikatakan presiden yaitu berorientasi kepada hasil, bukan prosedur," ucap Thomas dalam acara Indonesia Economic Forum di JW Mariot Hotel, Jakarta, Rabu (20/11). Ia mengatakan negara lain yang kemampuan ekonominya sama dengan Indonesia terus mendorong peningkatan investasi dengan cara melakukan ekspansi dan bermitra dengan internasional, promosi ekspor dan investasi ke mancanegara. menurutnya Indonesia harus lebih membuka diri.

Kuota wajib pasok pasar dalam negeri (DMO) batu bara pada 2020 diperkirakan mencapai 145 juta ton seiring dengan meningkatnya jumlah pembangkit listrik tenaga uap yang beroperasi. Kuota DMO itu guna menjamin pasokan batu bara bagi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Pasalnya, dalam beberapa waktu ke depan proyek PLTU dalam kerangka program 35.000 MW segera beroperasi. Adapun kebutuhan batu bara PLTU bisa mencapai 200 juta ton per tahun. Sejumlah PLTU yang segera beroperasi secara komersial pada akhir tahun ini adalah PLTU Jawa 7 dan Jawa 8, massing-masing berkapasitas 1000 MW.

 Adapun berdasarkan data ESDM, realisasi produksi batu bara hingga 19 November telah mencapai 492,91 juta ton, atau telah mencapai 100,65% dari yang ditargetkan di awal. Sektor batu bara masih menarik dengan dibuktikan produksi baru bara yang selalu meningkat dari jatah yang diberikan oleh pemerintah. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia menuturkan permintaan batu bara memang masih cukup kuat. Hal itu ditandai dengan pada 9 november lalu, APBI menandatangi sejumlah dokumen dengan importir batu bara di China.

Hunian berkonsep resor atau vila masih menjadi andalan bagi pengembang untuk menjadi daya tarik proyeknya bagi konsumen, di antaranya Sinar Mas Land melalui proyek di BSD Serpong dan Taqwaland di Cipanas Jawa Barat. Pengembang properti Sinar Mas Land menawarkan Klaster Imajihaus sebanyak 155 uni di Greenwich BSD City. Hunian rumah 4 lantai yang mengusung konsep Truly Home Resort itu memiliki desain minimalis, stylish, cozy, modern, dan fungsional. majihaus, dibanderol mulai dari harga Rp1,4 miliar hingga Rp1,6 miliar per unit. Hunian tersebut memiliki beberapa tipe di antaranya luasan 77/65 m2 dan 77/55 m2.

Adapun PT Taqwaland Development tengah mengebut pemasaran dua proyek properti besutannya yang berlokasi di Cipanas, Jawa Barat yaitu yaitu Cipanas Green View dan Cipanas Hydroponic Hills. Harga yang ditawarkan untuk vila Cipanas Green View tersebut di bawah Rp200 juta per unitnya. Hingga menjelang akhir 2019, dia mengungkapkan total unit yang berhasil dipasarkan mencapai 200 unit dari total 500 unit yang dipasarkan. Untuk kavling hidroponik harga yang ditawarkan berkisar Rp50 juta—60 juta. Dari total 350 kavling yang dipasarkan dia menyatakan 200 kavling di antaranya telah terjual.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memerincikan rancangan baru berbentuk multi pola pemindahan ibu kota yang akan menyebarkan seluruh kantor direktorat ke seluruh Indonesia. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan untuk bisa membuka sentra ekonomi baru, kegiatan pemerintahan rencananya tidak akan fokus di wilayah Kalimantan Timur saja. Ada rencana untuk menyebarkan kantor setaraf direktorat jenderal ke seluruh Indonesia. Pembiayaan pemindahan IKN yang sekitar Rp466 triliun, hanya akan menggunakan APBN sekitar Rp84,9 triliun. Sumber pembiayaan lain yang akan dioptimalisasi adalah melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pemerintah bakal menggunakan skema omnibus law dalam merumuskan regulasi terkait rencana pemindahan ibu kota negara.

Di tengah tekanan yang dihadapi negara maju, otoritas moneter negara berkembang memiliki peluang pelonggaran yang lebih lanjut untuk menghadapi tantangan ekonomi global. Bahkan, negara berkembang atau emerging market berpeluang menjadi penopang ekonomi global yang kini menghadapi ancaman resesi akibat perang dagang Amerika Serikat (AS)—China dan lesunya manufaktur. International monetary Fund (IMF) juga memandang emerging market sebagai pendorong utama ekonomi global. Pelonggaran kebijakan moneter akan memberikan dorongan bagi ekonomi berkembang, dan juga berdampak positif bagi negara maju. Langkah ini akan membantu ekonomi dunia di tengah ekspansi terlemahnya dalam satu dekade terakhir. Prospek cerah pada ekonomi berkembang disampaikan oleh ekonom Morgan Stanley. Mereka memperkirakan pasar emerging market akan tumbuh 4,4% pada tahun depan. Pertumbuhan ekonomi berada pada laju paling lambat dalam hampir tiga dekade terakhir. Sementara itu, indeks harga produsen telah merosot sejak 2016. Meski demikian, investor dan ekonom kini sudah lebih nyaman dengan pasar negara berkembang, mengingat amunisi moneter mereka yang relatif lebih kuat untuk mencegah penurunan. Suku bunga riil, atau suku bunga acuan bank sentral dikurangi inflasi konsumen, juga relatif sehat di pasar negara berkembang, dibandingkan dengan hasil riil negatif di negara-negara maju.

Sebanyak 235 peraturan daerah (perda) terkait pungutan dalam bentuk pajak dan retribusi bermasalah. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menemukan, perda itu bermasalah dari sisi yuridis, substansi, hingga prinsip. Permasalahan ini tidak terlepas dari banyaknya peraturan di level pusat yang saling bertentangan. Selain perda soal pungutan, KPPOD juga menemukan sejumlah masalah di sektor lain. Di antaranya 63 perda terkait perizinan, 7 terkait dengan ketenagakerjaan, dan 42 perda urusan lain-lain. Total perda yang bermasalah mencapai 347. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan ini, menurutnya, perlu ada langkah perbaikan regulasi, baik di level pusat maupun daerah. Disharmoni antarkementerian dan lembaga menjadi penyebab timbulnya perda bermasalah. Pemerintah segera melakukan evaluasi perda yang dinilai menghambat investasi setelah norma-norma dari omnibus law UU Cipta Lapangan Kerja disepakati.