Setelah memberi restu pendirian anak usaha bernama Jiwasraya Putra, OJK membuka peluang bagi manajemen Jiwasraya menjalankan aneka skenario penyelamatan. Peluang tersebut, termasuk mencari investor sebagai mitra strategis untuk memenuhi kebutuhan dana. Sumber Tempo di pemerintahan mengatakan salah satu calon mitra strategis yang vakan masuk ke Jiwasraya adalah perusahaan asuransi asal HongKong, FWD Life, FWD akan menyuntikkan modal ke Jiwasraya Putra, anak usaha yang dibentuk Jiwasraya bersama empat entitas penyuntik modal, yaitu PT Pegadaian, PT Kereta Api Indonesia, PT Bank Tabungan Negara, dan PT Telkomsel.

Selain FWD, ada calon investor lain. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan saat ini delapan pemodaL TENGAH MENJALANI TAHAP UJI TUNTAS (due diligence). Berdasarkan dokumen yang disampaikan manajemen Jiwasraya kepada DPR dalam rapat tertutup pada Kamis dua pekan lau, skema investor strategis diharapkan mampu menghasilkan dana hingga Rp 5 triliun untuk membantu likuiditas dan solvabilitas Jiwasraya. Meskipun begitu, dana tersebut tak bisa menutupi seluruh kebutuhan Jiwasraya yang mencapai Rp 32,89 triliun, termasuk untuk mencukupi ketentuan permodalan dari OJK.

Bukalapak menyatakan kesiapannya untuk menjadi mitra pemerintah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke UKM yang menjadi mitra marketplace tersebut. Kesiapan itu dilatarbelakangi oleh perusahan selama setahun terakhir yang terbilang sukses bekerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menyalurkan kredit ultra mikro (UMi). " Secara sistem, kami siap turut menyalurkan KUR, karena sebelumnya kami sudah menyalurkan UMi bagi usaha mikro," kata CEO Bukalapak Achmad Zaky usai bertemu dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Jakarta, Senin (18/11)

Sektor logistik nasional diakui memang banyak menyimpan masalah inefisiensi. Pemerintah pun tak kalah militan untuk memperbaikinya, termasuk rencana membangun platform digital terintegrasi. Sebelum menggagas platform digital untuk logistik, pemerintah pernah memiliki rencana besar dalam mengembangkan sektor logistik. Rencana besar itu dirangkum dalam sebuah cetak biru bernama Sistem Logistik Nasional (Sislognas) pada 2012. Dari Sislognas ini, pemerintah akan membangun sebuah ekosistem logistik nasional alias national logistics ecosystem. Namun, ekosistem ini tidak pernah terimplementasi dengan baik karena pemerintah kesulitan menyatukan berbagai pemangku kepentingan ke dalam satu kesatuan wadah baik antarinstansi maupun kalangan swasta. Kondisi ini membuat rantai birokrasi logistik nasional cenderung menjadi berlapis-lapis dan inefisien. Ekosistem yang masih terpisah-pisah tersebut kini sudah dimiliki oleh pemerintah maupun swasta. Pemerintah, katanya, sudah membentuk Indonesia National Single Window (INSW) yang dikelola Kemenko Perekonomian. Selain itu, ada Customs-Excise Information System and Automation (CEISA) yang dipegang oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Adapun, swasta sudah memiliki e-warehouse, e-shipping, e-tracking, dan berbagai layanan elektronik lainnya yang dikembangkan masing-masing.  Para pebisnis di sektor logistik menyambut baik rencana pembentukan ekosistem logistik nasional. Mereka memberi catatan agar ekosistem yang dibangun benar-benar mengakomodasi kebutuhan para pelaku logistik.

Ekspor industri mainan diproyeksi dapat menyentuh level US$500 juta pada akhir tahun ini, seiring dengan mulai berproduksinya pabrik baru dan penetrasi produk Indonesia di pasar Amerika Serikat. Sebagian investasi baru dari China sudah mulai berproduksi pada tahun ini. Selain itu, beberapa investor dari China dan Hong Kong sedang menjajaki kerja sama dengan pabrikan lokal. Indonesia merupakan salah satu dari tiga tujuan relokasi pabrikan mainan dari China setelah India dan Vietnam.

Perlambatan aliran investasi menuju sektor manufaktur perlu segera diselesaikan oleh pemerintah. Apalagi, Indonesia mulai mengalami fase deindustrialisasi dimana kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) terus turun dari tahun ke tahun. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di seluruh Indonesia ditantang untuk mampu meyakinkan investor menanamkan modalnya di daerah. Bila investor telah yakin berinvestasi, DPMPTSP setempat juga harus membantu pebisnis memperoleh kepastian hukum, misalnya dalam hal perizinan. Harus pula dipastikan bahwa investasi yang dilakukan menghasilkan nilai tambah yang bermanfaat bagi negara.

Secara nominal sesungguhnya realisasi investasi di Indonesia sudah cukup baik. Hal ini terutama terkait dengan investasi menuju sektor manufaktur yang langsung menghasilkan produk hilir. Namun investasi menuju sektor manufaktur yang mampu mengolah komoditas mentah menjadi produk setengah jadi masih kurang. Akibatnya, investasi yang masuk masih belum bisa menyelesaikan masalah defisit neraca dagang. Akhirnya, Indonesia tetap haus impor produk mentah untuk diolah menjadi barang jadi atau setengah jadi.  pemerintah perlu menyiapkan insentif yang spesifik dan tepat sasaran guna meyakinkan investor, seperti halnya Vietnam dan Thailand yang memberikan insentif khusus bagi investor yang mau masuk ke sektor-sektor atau lokasi-lokasi yang tidak populer.

Besarnya restitusi serta banyaknya sengketa pajak menjadi penyebab utama rendahnya realisasi penerimaan negara dari sektor ini per akhir bulan lalu. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, per akhir Oktober 2019 total restitusi pajak tercatat mencapai Rp133 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp22 triliun merupakan imbas dari upaya hukum (putusan pengadilan) yang dilakukan oleh wajib pajak (WP). Persentase kemenangan otoritas pajak dalam sengketa sangat kecil. Dalam konteks pengajuan PK misalnya, dari 2.350 upaya hukum luar biasa ke Mahkamah Agung (MA), jumlah permohonan yang dikabulkan hanya 83 kasus atau 3%. Tingginya porsi kekalahan Ditjen Pajak di tingkat PK perlu segera dievaluasi. Sehingga, pemerintah tidak terbebani dengan pembayaran kembali kepada wajib pajak yang pada akhirnya menggerus realisasi penerimaan. Ada dua kemungkinan yang membuat otoritas pajak selalu kalah, yakni kredibilitas hasil pemeriksaan dan putusan pengadilan pajak tersebut telah diajukan ke tingkat PK. Keberadaan compliance risk manajemen (CRM) bisa menjadi alat kontrol untuk memantau efektivitas pemeriksaan. Termasuk penyusunan pengujian mutu untuk menjamin kredibilitas pemeriksaan dan pedoman agar tidak multitafsir.

Berdasarkan survey pajak 2019 yang dilakukan oleh CITA (Center for Indonesia Taxation Analysis) menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak kaum milenial (usia 20-34 tahun) cukup tinggi yaitu sekitar 90%. Namun, hanya 40% kaum milenial yang menilai pengelolan pajak transparan. Oleh karena itu, perbaikan ekosistem perpajakan menjadi keniscayaan. Transparansi penggunaan pajak menjadi faktor sosial yang paling signifikan mempengaruhi kesadaran wajib pajak milenial.

Pertumbuhan penerimaan pajak sepanjang Januari – Oktober 2019 cenderung melambat. Namun, pertumbuhan Oktober jauh lebih baik dari pertumbuhan peneriman Agustus dan September. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi (PKEM) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementrian Keuangan (Kemenkeu) Hidayat Amir menyatakan, sampai dengan akhir Oktober 2019, penerimaan pajak setidaknya tumbuh 1,6% dibandingkan realisasi periode sama tahun 2018. Hal itu karena restitusi tumbuh pajak tumbuh melambat. Tren pertumbuhan penerimaan pajak secara tahunan year on year (yoy) yang hanya 1,6% sangat jauh bila dibandingkan pertumbuhan Oktober 2017-Oktober 2018 yang mencapai 17,14%.

Dari sisi sektor penerimaan pajak, Hidayat menyampaikan bahwa sektor pertambangan masih mengalami perlambatan. Direktur Potensi Kepatuhan Penerimaan Pajak, Direktorat Jendral Pajak (DJP) Yon Arsal menambahkan, sejatinya sepanjang Januari – Oktober 2019, DJP mampu menembus pencapaian tahun lalu dengan rata-rata pertumbuhan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 14,97% . Menurut Yon, sumbangsih penerimaan PPN paling banyak berasal dari sektor industry pengolahan dan perdagangan, yakni industri konsumsi.  Kedua sektor itu memang paling banyak sumbangsihnya, termsuk juga pembayaran Pajak Penghasilan (PPh), ungkapnya.

Tahun 2019 ini, pemerintah menargetkan penerimaan pajak Rp 1.577,6 triliun. Dengan realisasi sampai dengan Oktober yang mencapai Rp 1.032,78 triliun, itu baru 65,46% dari target. Dalam sisa dua bulan pemerintah harus mengejar target penerimaan pajak sebesar Rp 544,82 triliun.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatatkan kinerja yang lumayan sepanjang Januari-Oktober 2019. Sektor minyak dan gas Bumi (migas) menjadi kunci penerimaan negara tersebut. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, sampai dengan akhir Oktober 2019, realisasi PNBP mencapai Rp 332,9 triliun. Angka tersebut setara dengan 88% dari target pemerintah yang senilai Rp 378,29 triliun. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, PNBP tumbuh 3,6%.

Direktur PNBP Kemenkeu Wawan Sunarjo menjelaskan, pencapaian dari sektor migas menjadi motor penggerak utama realisasi PNBP sepanjang tahun ini. Tercatat penerimaan dari migas telah mencapai 88% dari target sebesar Rp 159,77 triliun. Beliau menambahkan, pihaknya telah menyiapkan upaya ekstra guna mengejar target PNBP 2019, khususnya disektor migas dan batubara. Meneurut Wawan, optimalisasi penerimaan mineral dan batubara (minerba) bisa dilakukan melalui penguatan fungsi pengawasan yang dilakukan bersama dengan Direktorat Jendral Anggaran (DJA), Dierktorat Jendral Pajak (DJP), dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC).

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah mencatat ada 59 calon investor dari China yang tertarik merelokasi di Indonesia, khususnya Jawa Tengah. Menurut Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan dikonfirmasi oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Ratna Kawuri, nilai investasi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang furniture tersebut mencapai US$ 2 miliar. Bahkan, mereka ingin segera merealisasikan proses investasinya. Mereka tertarik dengan beberapa kota dan kabupaten, seperti Pemalang, Sukoharjo, Boyolali, Batang, Kendal, dan beberapa wilayah lain yang dipandang berpotensi," jelas Ratna kepada Kontan, Senin (18/11) di Jakarta. Ratna menambahkan, sebelum investor yang nantinya masuk ke Indonesia atau daerah harus investor yang berkualitas. Bukan hanya dari segi nominal, tetapi juga harus ramah lingkungan dan memberi nilai manfaat bagi masyarakat sekitar termasuk dengan memberi lapangan pekerjaan.

Sebelum masuk ke Indonesia akan dilakukan screening perusahaan-perusahaan tersebut untuk mengetahui apakah kredibel atau tidak, ungkapnya. Namun, sejauh ini, Ratna yakin investor tersebut akan memutuskan untuk bercokol di Jawa Tengah. Hanya saja, ia belum bisa memastikan kapan nantinya proses relokasi itu akan dilaksanakan. Apalagi dengan mengingat masih adanya proses mulai dari perizinan yang harus diurus oleh para calon investor. Itulah hal yang akhirnya dipandang Ratna sebagai tantangan yang harus dilakukan baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, yaitu tidak hanya sekadar menarik investasi masuk, tetapi juga mengawal dalam para investor merealisasikan investasinya.