Penggunaan alat pembayaran digital makin masif dan diminati masyarakat. Peluang terbuka agar pembayaran digital bisa menyentuh transaksi di sektor UMKM. Hasil survei Ipsos Indonesia terkait kebiasaan masyarakat Indonesia terhadap penggunaan alat pembayaran digital menemukan 95% responden menggunakan dompet digital untuk berbagai transaksi keuangan seperti : belanja daring, bayar tagihan listrik, restoran dan hiburan. 

Menurut Soeprapto Tan, Managing Director Ipsos Indonesia, Masyarakat makin terbiasamenggunakan pembayaran digital maupun uang elektronik. Ada 3 motif besar penggunaan pembayaran digital yakni rasa aman dan keuangan lebih terkontrol, memperkaya hidup, serta hal baru dalam menghidupi perkembangan zaman.

Kementerian Perhubungan memastikan penyesuaian tarif dasar angkutan roda dua berbasis aplikasi alias ojek online  hanya untuk kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan zona itu menjadi wilayah operasi terpadat dengan jumlah permintaan terbesar.

Sejak Agustus tahun lalu, pemerintah mengatur ketentuan keselamatan dan pedoman penghitungan harga dasar ojek online melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019. Aturan itu disusul dengan penerbitan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 Tahun 2019 yang membagi besaran tarif batas atas dan batas bawah di lebih dari 220 kota. Harga zona Jabodetabek, misalnya, dipatok Rp 2.000-2.500 per kilometer, belum termasuk harga perjalanan empat kilometer pertama sebesar minimal Rp 7.000. Evaluasi tarif diwajibkan setiap tiga bulan sesuai dengan Permenhub 12 Tahun 2019. Namun, kata Budi, perkumpulan pengemudi menuntut kenaikan karena melonjaknya iuran BPJS Kesehatan hingga dua kali lipat pada tahun ini. Ada juga pertimbangan penyesuaian harga karena kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di Indonesia. Sekretaris Yayasan lembaga Konsumen Indonesia Agus Suyatno menilai rencana itu hanya mewakili keinginan pengemudi dan tak diser tai perbaikan layanan untuk pengguna jasa. Apalagi, kata Agus, belum ada peningkatan aspek keselamatan sejak aturan ojek online diterapkan. YLKI pun menyarankan agar evaluasi harga setiap tiga bulan yang diatur Permenhub 12 Tahun 2019 diperpanjang menjadi enam bulan.

Kementerian Pertanian memperketat impor produk pertanian asal Cina. Upaya tersebut dilakukan melalui penerapan biosecurity terhadap komoditas impor untuk mencegah penyebaran virus corona.

Menurut Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Fadjar Sumping Tjatur Rasa, pengetatan pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan akan dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian. Pengawasan tersebut sebetulnya telah dilaksanakan sejak tahun lalu karena ada ancaman penyakit demam babi Afrika. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Abdul Rochim mengatakan ekspor industri makanan dan minuman saat ini juga belum terganggu akibat penyebaran virus corona di Cina. Menurut dia, bahan pangan yang seharusnya dihindari saat ini adalah impor makanan segar, baik produk hewani maupun nabati yang belum melalui proses industri. Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Ilham Masita mengatakan Cina belum menutup fasilitas logistik seperti pelabuhan dan bandar udara, sehingga belum berdampak pada industri. Menurut dia, apabila sudah ada penutupan akses, akan berdampak pada ekonomi Indonesia.

Industri pariwisata Indonesia bisa terkena dampak virus korona baru yang merebak di China. Ini karena wisatawan mancanegara asal China merupakan nomor dua terbanyak melancong ke Indonesia setelah Malaysia. 

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Hariyadi B Sukamdani mengatakan, dampaknya tidak hanya pada kunjungan wisman tetapi juga berpotensi menganggu perdagangan barang. Imbauan agar WNI hati-hati ke China sudah tepat. 

Virus korona jenis baru menambah faktor negatif yang mempengaruhi perekonomian global. Indonesia sebagai salah satu mitra dagang utama China, wajib mewaspadai dampaknya.

Sri Mulyani menyebutkan penyebaran virus korona berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi China yang berpotensi menekan permintaan China terhadap ekspor Indonesia. Hal tersebut juga mematik kekhawatiran investor pasar modal, Investor cemas apabila penyebaran virus itu bakal seperti virus SARS yang mewabah 17 tahun lalu.

PT Krakatau Steel Tbk menyatakan telah menuntaskan restrukturisasi utang untuk menyehatkan kinerja keuangan pada 12 Januari 2020 senilai 2 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 31 triliun. Restrukturi yang dimulai 20 Desember 2018 itu melibatkan 10 bank yang antara lain : PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank ICBC Indonesia, Indonesia Eximbank, PT Bank Central Indonesia Tbk, PT Bank DBS Indonesia Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, Standard Chartered Bank dan PT CIMB Niaga Tbk. 

Krakatau steel juga mendorong pemerintah memperbaiki regulasi impor. Tingginya volume impor baja antara lain dipicu banyaknya importir yang memanfaatkan celah untuk menghindari biaya masuk. Selain itu, negara pengekspor melakukan pemotongan pajak ekspor (tax rebate) sehingga harga baja dari luar bisa rendah.

Pembangunan mal di Jabodetabek kembali semarak. Sampai dengan 2023, sebanyak 23 pusat perbelanjaan baru siap dioperasikan. Pembangunanya dilakukan pengembang dalam dan luar negeri, menyatu dengan proyek superblok. 

Pembangunan mal diharapkan menjadi pemantik pasar apartemen karena memudahkan penghuninya berbelanja. Sebaliknya, apartemen yang terhubung dengan mal juga mampu menghasilkan kepastian pasar. Namun faktanya tingkat okupansi atau keterisian mal dalam beberapa tahun terakhir menurun. Pada 2019, untuk pertama kali rata-rata tingkat hunian mal di Jakarta dibawah 80% atau turun 4% dibandingkan tahun 2018, meskipun tingkat hunian mal-mal kelas atas cenderung stabil.

Presiden meminta para menteri mengalkulasi penurunan harga gas industri yang dinilai masih tinggi. Pemerintah menyiapkan 3 opsi yang akan diputuskan tiga bulan ke depan. 

• opsi pertama, penurunan atau penghapusan opsi pemerintah dari bagi hasil kegiatan kontraktor kontrak kerjasama yang senilai 2,2 dollar AS per MMBTU
• opsi kedua, kewajiban badan usaha pemegang kontrak kerja sama untuk menyerahkan sebagian gas kepada negara (DMO) diberlakukan sehingga bisa diberikan kepada industri
• opsi ketiga, pemberian keleluasaan impor gas industri

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menilai penurunan harga gas akan mengurangi penerimaan negara, namun disisi lain produktivitas meningkat sehingga berdampak ganda lebih besar terutama dari sisi perpajakan bagi negara. Pihaknya sudah melakukan simulasi dibantu LPEM UI dengan menggunakan cost-benefit. Dalam simulasi tersebut menggunakan 3 skenario harga gas. Dengan harga gas 4 dollar AS per MMBTU misalnya, penerimaan negara akan turun Rp 53,86 triliun tetapi ada manfaat Rp 85,84 triliun melalui penambahan pajak dari pelaku industri, perorangan ataupun bea masuk.

Pertumbuhan industri pengolahan non migas beberapa tahun terakhir (setidaknya sejak 2016) selalu dibawah pertumbuhan ekonomi nasional. Kementerian Perindustrian menengarai ada 7 isu utama :

• kekurangan bahan baku, seperti : kondensat, gas, nafta, dan biji besi serta bahan penolong seperti katalis, scrap atau baja bekas, kertas bekas dan nitrogen
• kekurangan infrsatruktur pelabuhan, jalan dan kawasan industri
• kekurangan utilitas listrik, air, gas dan pengolah limbah
• kekurangan tenaga ahli berketrampilan dan pengawas
• tekanan impor
• spesifikasi limbah industri untuk kertas bekas dan baja bekas terlalu ketat sehingga menyulitkan industri
• permasalahan yang dihadapi industri kecil dan menengah, mulai aspek pembiayaan, bahan bakudan bahan penolong, mesin atau peralatan hingga pemasaran

Asosiasi Industri Besi dan Baja Nasional menunggu pemerintah menerbitkan regulasi untuk melindungi industri dalam negeri. Serbuan barang impor membuat perusahaan sulit bersaing hingga harus mengurangi produksi baja.

Ketua Asosiasi Industri Besi dan Baja Nasional Silmy Karim menyatakan impor baja Indonesia mulai meningkat sejak 2014 hingga mencapai puncaknya pada 2019. Sebagian besar barang tersebut datang dari Cina, Jepang, Korea, Vietnam, dan Taiwan. Maraknya barang impor murah ini telah menghilangkan sekitar 25 persen pangsa pasar baja di dalam negeri. Dampaknya, perusahaan baja harus mengurangi produksi. Silmy menuturkan pemanfaatan pabrik baja nasional rata-rata hanya 43 persen dari total kapasitas 24,6 juta ton. Utilisasi pabrik yang rendah membuat setidaknya tujuh perusahaan mengurangi produksi mereka. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, misalnya, menghentikan lini produksi wire rod atau baja gulung pada akhir 2018. Perusahaan harus mengurangi 3.500 pegawai kontrak lantaran produksi section and bar mill dikurangi hingga 50 persen. Silmy mengungkapkan ada banyak cara membuat harga impor murah, salah satunya dengan pemberian subsidi. Pemerintah Cina, misalnya, menerapkan kebijakan pengembalian pajak atau tax rebate sebesar 15 persen untuk barang ekspor.