Industri perbankan mulai bersiap merencanakan strategi memperkuat kinerja bisnisnya pada tahun depan. Aksi merger dan akuisisi antar perbankan pun kian gencar dilakukan menjelang akhir tahun ini. Salah satunya adalah PT Bank Central Asia Tbk yang baru saja mengumumkan mengakuisisi PT Bank Rabobank International Indonesia, dengan total nilai pembelian saham Rp 397 miliar.

Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja, menuturkan akuisisi tersebut ditujukan untuk mendukung pengembangan usaha perseroan ke depan. Komitmen tinggi terhadap inovasi digital juga ditunjukkan BCA dengan alokasi belanja modal senilai Rp 5,2 triliun untuk kebutuhan teknologi dan informasi tahun depan. Selain itu, bank terbesar di Tanah Air ini juga menginjeksi modal sebesar Rp 200 miliar kepada anak usaha modal ventura, PT Central Capital Ventura. Aksi konsolidasi juga ditempuh oleh PT Bank Permata Tbk yang kemarin resmi diakuisisi oleh Bangkok Bank Public Limited. Akuisisi itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian pembelian saham bersyarat Bangkok Bank dengan Standard Chartered Bank dan PT Astra International Tbk, dengan total nilai akuisisi Rp 37,43 triliun untuk kepemilikan 89,12 persen. Adapun PT Bank Mandiri (Persero) Tbk di bawah kepemimpinan baru Reoyke Tumilaar sebagai Direktur Utama, menyiapkan diri untuk tiga fokus bisnis baru pada 2020. Pertama adalah transformasi digital. Kedua, kolaborasi antara segmen wholesale dan retail banking. Ketiga, pengembangan segmen komersial dan UKM.

Perusahaan jasa wisata berbasis online atau travel online mencetak kenaikan jumlah pelanggan dan omzet pada masa libur Natal dan tahun baru. Menurut Corporate Communications Manager Pegipegi, Busyra Oryza, performa bisnisnya kian moncer pada masa liburan akhir tahun. Berdasarkan catatan pemesanan Pegipegi, kata dia, kebutuhan berwisata masyarakat naik 30 persen.

Produk yang paling memikat konsumen, kata Busyra, adalah pemesanan tiket pesawat dan reservasi hotel. Menurut dia, hal ini disebabkan kebiasaan para pelancong atau traveler yang menyiapkan kebutuhan tiket perjalanan jauh sebelum liburan tiba. Untuk menjaring konsumen, travel online juga menerapkan inovasi. Traveloka, misalnya, meluncurkan pemesanan villa dan apartemen di wilayah perkotaan hingga pegunungan dan pantai. Besarnya potensi pasar travel online di Indonesia tercatat dalam kajian “2019 Year in Search Indonesia” yang disusun Google, Temasek, dan Bain and Company. Dalam hasil riset tersebut, nilai transaksi atau gross merchandise value (GMV) travel online meningkat dari US$ 5 miliar (Rp 70 triliun) pada 2015 menjadi US$ 10 miliar (Rp 140 triliun) tahun ini. Nilainya bisa melonjak hingga US$ 25 miliar (Rp 350 triliun) pada 2025.

Penyedia penginapan murah turut kebanjiran pesanan selama liburan akhir tahun ini. Vice president Marketing Airy, Ika Paramita, mengatakan tingkat hunian mitra hotelnya kini di atas hari biasa, yang mencapai 60-70 persen per bulan. Airy adalah perusahaan berbasis online yang menyediakan properti sewaan, dari hotel hingga penginapan.

Menurut Ika, sejak 2015 Airy bermitra dengan 2.000 pemilik properti dengan jumlah total kamar 30 ribu unit. Dia mengaku bisnisnya kian moncer seiring dengan pertumbuhan angka pelancong milenial yang cenderung mencari penginapan murah untuk durasi tinggal singkat. Rata-rata biaya yang dibbelanjakan konsumen di segmen ini sebesar Rp 100 ribu-300 ribu per malam. Country Marketing Director RedDoorz Indonesia, Sandy Maulana, juga mengatakan keterisian propertinya naik signifikan dibanding pada tahun sebelumnya. Tingginya minat terhadap penginapan murah diungkap dalam kajian Google, Temasek, serta Bain and Company yang bertajuk “2019 Year in Search Indonesia”. Google mencatat arus pencarian informasi mengenai lokasi staycation untuk akhir pekan naik 3,4 kali pada tahun ini. Aktivitas menginap tanpa ke luar kota atau wilayah yang dekat itu digemari lantaran hemat biaya dan waktu. Empat target pencarian utama staycation, menurut penelitian tersebut, dimulai dari hotel bintang 4, hotel berdesain khusus (boutiqe hotel), hotel kelas suites , serta penginapan murah alias budget hotel.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menilai penutupan laman menonton film IndoXXI merupakan salah satu perlindungan terhadap karya hak kekayaa intelektual. Karena itu, dia mengatakan pemerintah akan terus menyisir dan memblokir situs serupa jika kembali tayang dan bisa diakses oleh masyarakat.

Sejumlah situs dan aplikasi film serta musik resmi-seperti Netflix,HOOQ,Spotify,serta Apple Music- sesungguhnya telah masuk Indonesia. Mereka juga menarik biaya langganan konsumen di Indonesia. Meski begitu, pada praktiknya, pemerintah belum memungut pajak dari situs dan aplikasi resmi tersebut. Salah satu sebabny adalah belum ada aturan resmi yang dapat digunakan pemerintah untuk memungut pajak , meski perusahaan digital lainnya , seperti Facebook dan Twitter, memperoleh pemasukan iklan dari dalam negeri. Beberapa waktu lalu, Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, mengatakan semua kewajiban pajak para aplikator asing bakal dilandasi aturan baru omnibus law yang sedang disusun pemerintah saat ini. Dalam undang-undang baru yang membawahkan undang-undang yang ada sebelumnya, para aplikator akan dijadikan mitra pemerintah untuk memungut pajak penghasilan dari transaksi yang terjadi di dalam negeri.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong masyarakat untuk memanfaatkan skema baru untuk kredit perumahan rakyat tahun depan, setelah skema subsidi selisih bunga (SSB) dihapuskan. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko Heripoerwanto memberi contoh skema alternatifnya ialah bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT), yang berasal dari pinjaman luar negeri serta hibah lembaga donor.

Menurut Eko, SSB dihapus karena menjadi beban fiskal pemerintah. Dia mengatakan ketika SSB diluncurkan, pemerintah harus mengawal kredit tersebut hingga tenornya berakhir, yaitu 15-20 tahun untuk menyiapkan selisih bunganya. Tahun ini skema SSB dimanfaatkan oleh 99.907 unit rumah. SSB menjadi skema pembiayaan kepemilikan rumah dengan penyerapan terbesar sepanjang 2015-2018. Pada periode tersebut, SSB dimanfaatkan untuk membiayai kredit 558.848 unit rumah. Meski dihapuskan, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran Rp 3,8 miliar untuk pembayaran akad SSB tahun-tahun sebelumnya. Berbeda dengan SSB, Eko mengatakan, penyerapan skema BP2TB masih rendah. Pemerintah pun akan menyalurkan BP2BPT untuk 312 unit rumah dengan anggaran Rp 13,4 miliar pada 2020.

Manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) diduga tak hati-hati dalam mengembangkan bisnisnya di masa lalu. Kementerian BUMN mengungkapkan, Jiwasraya tercatat pernah menggelontorkan dana untuk menjadi salah satu sponsor klub sepak bola asal Inggris, Manchester City, di tengah kondisi keuangan yang memburuk. Adapun pemberian sponsor itu dilakukan selama empat tahun sejak Juni 2014 hingga 2018 dengan total biaya yang harus dikeluarkan perseroan mencapai Rp 13,5 miliar per tahun.

Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan pemberian sponsor Jiwasraya kepada Manchester City ini justru kian membebani perusahaan yang kinerjanya tengah limbung. Dia merinci, biaya sponsorship  Jiwasraya untuk Manchester City sebesar Rp 7,5 miliar per tahun setelah pajak. Kemudian, terdapat pula biaya kunjungan senilai Rp 4 miliar yang bersifat tentatif, biaya suvenir Jiwasraya dengan logo klub senilai Rp 1 miliar per tahun, dan biaya konsultan sebesar Rp 1 miliar per tahun. Kerja sama itu pun akhirnya diputus pada 2018 oleh Direktur Pemasaran Korporat Jiwasraya, Indra Widjaja. Langkah manajemen lama yang minim prinsip kehati-hatian dalam pengembangan bisnis sebelumnya juga ditemukan dalam penempatan produk investasi perseroan. Salah satunya adalah penempatan saham pada perusahaan- perusahaan yang memiliki kinerja fundamental yang kurang baik atau biasa disebut dengan istilah “saham gorengan”. Alih-alih menghasilkan, investasi Jiwasraya

PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk menyiapkan sejumlah program pengawasan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi pada 2020 agar tepat sasaran. Digitalisasi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menjadi salah satu andalannya.

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, menyatakan perusahaan menargetkan melakukan digitalisasi nozzle di 5.581 SPBU. Nicke menuturkan saat ini digitalisasi telah dilakukan di 2.740 SPBU. Sebanyak 2.552 SPBU telah dilengkapi dengan perangkat electronic data capture. Sedangkan 601 SPBU di antaranya melayani transaksi pembelu BBM bersubsidi dengan mencatat nomor polisi kendaraan. SPBU tersebut tersebar di wilayah marketing operational region I,II,III,IV,V,VI,VII,dan VIII dengan jumlah masing-masing 42,7,269,178,79,5,20,dan 1 SPBU. Presiden Direktur AKR Corporindo, Haryanto Adikoesomo, menyatakan perusahaannya juga telah melakukan digitalisasi di SPBU. AKR telah membuat sistem agar BBM tak dapat disalurkan jika nomor polisi tidak dicatat di SPBU. Pertamina dan AKR Corporindo mendapat penugasan untuk menyalurkan BBM bersubsidi sebanyak 15,87 juta kiloliter serta 11 juta kiloliter Premium. Sedangkan AKR Corporindo menyalurkan 234 ribu kiloliter Premium. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), Fanshurullah Asa, mendesak kedua perusahaan mempercepat digitalisasi lantaran penyaluran BBM bersubsidi selama 2019 jebol dan berpotensi terulang pada 2020. Dia mengatakan penyaluran bahan bakar solar bersubsidi hingga 29 Desember 2019 sudah melebihi kuota yang ditetapkan, yaitu 14,50 juta kiloliter.

Kenaikan tarif cukai hasil tembakau atau cukai rokok resmi diberlakukan kemarin. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, mengatakan, meski tarif naik hingga 23 persen, penerimaan cukai tak serta-merta melonjak signifikan seiring dengan kenaikan tersebut.

Yustinus mengatakan terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan kondisi tersebut. Terlebih dampaknya pada kenaikan harga jual rokok eceran diprediksi mencapai 35 persen. Konsumsi atau penjualan rokok secara alamiah akan turun karena kenaikan harga iini menyebabkan rokok ilegal akan meningkat serta ada peralihan ke merek yang lebih murah. Yustinus melanjutkan, saat penerimaan cukai rokok tak sesuai dengan harapan, yang terkena dampak adalah pendapatan tambahan yang dapat digunakan untuk menutup defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal itu mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan perihal adanya kewajiban kontribusi dari pajak rokok untuk disetorkan pada program JKN sebesar 75 persen dari 50 persen realisasi penerimaan pajak rokok pemerintah daerah. Pemerintah menargetkan penerimaan cukai rokok tahun depan mencapai Rp 177 triliun, atau naik 12 persen dari target tahun ini yang sebesar Rp 158 triliun. Koordinator BPJS Watch, Timboel Siregar, memproyeksikan, dari kenaikan tarif serta target penerimaan cukai dan pajak rokok tahun depan, potensi pendapatan tambahan yang dapat disetorkan untuk menambal defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp 6,63 triliun.

Pemerintah memperkirakan realisasi penerimaan sektor perpajakan tahun lalu tak sesuai dengan harapan. Berdasarkan APBN 2019, penerimaan pajak ditargetkan mencapai Rp 1.577,5 triliun. Namun, hingga akhir November lalu, setoran pajak masih kurang Rp 441,4 triliun. Hasil akhir penerimaan sepanjang tahun lalu masih dalam proses rekapitulasi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan penyebab pelemahan kinerja penerimaan negara itu bersumber dari kondisi perekonomian domestik dan global. Sri Mulyani mencontohkan , pos penerimaan dari sektor industri yang bergantung pada harga komoditas menunjukkan kondisi paling tertekan. Berdasarkan data kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak dari sektor industri pertamabangan , misalnya, tercatat minus 22 persen. Adapun realisasi penerimaan pajak dari pengolahan minus 3,5 persen. Adapun pertumbuhan penerimaan pajak periode Januari hingga Oktober 2019 tercatat hanya sebesar 0,23 persen. Kondisi itu jauh berbeda dengan periode Januari hingga Oktober 2018, yang mencatatkan pertumbuhan hingga 16,21 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka inflasi sepanjang Januari hingga Desember 2019 sebesar 2,72 persen. Angka itu terendah sejak 2009 sebesar 2,78 persen. Berdasarkan komponen, inflasi tertinggi terjadi pada komponen harga barang bergejolak (volatile prices) yang mengalami inflasi sebesar 4,3 persen. Angka ini lebih tinggi ketimbang 2018, yaitu sebesar 3,39 persen. Adapun untuk inflasi inti pada Desember 2019 sebesar 3,02 persen, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 3,07 persen.

Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pengendalian inflasi sudah dilakukan secara koordinatif dari pusat ke daerah, tidak hanya menjadi tugas Bank Indonesia. Pasalnya, kata dia, fenomena gejolak inflasi di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh sisi suplai, terutama komoditas pangan. Selain itu, Susiwijono mengatakan inflasi rendah juga dipengaruhi oleh kelompok administered price (AP) yang dikendalikan. Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) telah menghitung risiko kenaikan inflasi dan menyusun berbagai strategi. Strategi itu adalah tiket angkutan, kenaikan tarif listrik, hari besar keagamaan, dan laiinya. Ketika harga kelompok administered price masih dapat dikendalikan, inflasi kelompok volatile food diupayak turun.