;

Pasar Besar, Bisnis Video on Demand Kian Ajib

Benny 20 Jan 2020 Kontan, 17 Januari 2020

Bisnis layanan video on demand (VOD) terus membesar sejalan dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat. Berdasarkan riset Statista pada tahun lalu, nilai bisnis VOD di Indonesia ditaksir berada di angka US$ 290 juta. Adapun potensi penggunaannya akan melonjak 16,2% dengan rentang 25 tahun hingga 34 tahun . Sedangkan penetrasi pengguna layanan VOD akan mencapai 20% memasuki tahun 2024 mendatang. Sementara secara global, valuasi bisnis VOD diproyeksikan mencapai US$ 34,78 miliar dan penetrasi penggunanya tumbuh hingga 24,7% pada tahun ini. Kemudian ditahun 2024 nanti, angka penetrasi pengguna sebesar 27,6% diseluruh dunia.

Salah satu pemain di industry VOD yang terbilang agresif melakukan penetrasi pasar adalah Netflix. Melansir riset Statista (2019), pengguna Netflix di Indonesia bakal mencapai 906.810 pengguna di tahun 2020. Jumlah tersebut melonjak 88% dibandingkan realisasi 2019 sebanyak 481.450 pengguna.

Juru Bicara Netflix Indonesia, Adwina Hargini tidak menampik bahwa Indonesia memiliki pasar besar untuk segmen streaming VOD. Saat ini, Netflix hadir di 190 negara dan memiliki 158 juta pengguna di seluruh dunia. "Sedangkan di Indonesia, kami baru meluncurkan Paket Ponsel sebesar Rp 49.000 per bulan pada Desember 2019," kata dia, Kamis. Adwina bilang, secara global, masih mengutip data Statista (2019), hingga kuartal III 2019, laba bersih Netflix pusat tumbuh lebih dari 60% menjadi US$ 665 juta. Namun dia tidak memerinci angka pertumbuhan Netflix untuk wilayah Indonesia.

Pemain VOD lainnya asal Malaysia, Iflix, juga mengalami pertumbuhan pelanggan lebih dari 80% di sepanjang tahun lalu. Tiara Sugiyono, Head of Marketing Iflix Indonesia bilang, tahun ini pihaknya masih menaruh fokus untuk bekerjasama dengan para mitra dari perusahaan internet berbasis aplikasi. Layanan Iflix saat ini tersedia di 13 negara meliputi Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Sri Lanka, Pakistan, Maladewa, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Nepal dan Bangladesh.


E-commerce Asing Wajib Kantongi Izin Usaha Tahun Ini

Leo Putra 20 Jan 2020 Investor Daily, 10 Januari 2020

Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto mengatakan, aturan terkait izin usaha perusahaan perdagangan elektronik (e-commerce) akan diberlakukan mulai 2020. Aturan ini bertujuan untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri. "Jadi, e-commerce asing harus memiliki izin usaha. Sebab, asing nanti masuk tanpa izin, pemain lokal berantakan." kata dia di Jakarta, Kamis (9/1). Agus memastikan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) juga sudah diterapkan tahun ini. Disamping itu, omnibus law nantinya semakin mempermudah kegiatan perdagangan elektronik. PP e-commerce merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam aturan ini, perdagangan elktronik dapat dilakukan oleh pelaku usaha, konsumen pribadi, dan instansi penyelenggara negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut para pihak. Menurut PP ini, pelaku usaha luar negeri yang secara aktif melakukan penawaran dan/atau melakukan perdagangan e-commerce kepada konsumen di Indonesia, dianggap memenuhi kehadiran fisik di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha secara tetap di Indonesia.

OJK Proyeksikan Kepercayaan Investor Meningkat Tahun Depan

Leo Putra 19 Jan 2020 Tempo, 31 Desember 2019

Pasar saham menorehkan capaian positif di pengujung akhir tahun ini dengan penguatan tipis 2,18 persen, membaik dari tahun lalu yang minus 2,54 persen. Dalam perdagangan kemarin, indeks ditutup di level 6.299,54 atau minus 0,47 persen dibanding pada penutupan hari sebelumnya.

Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nurhaida, mengatakan kinerja pasar modal itu dicapai di tengah perkembangan geo-politik dan ekonomi global yang bergerak dinamis. Perbaikan kinerja ini pun diproyeksikan berlanjut 2020. Direktur PT Anugerah Mega Investama, Hans Kwee, mengatakan kinerja positif bursa selama Desember ini tak terlepas dari aksi window dressing yang mewarnai pasar. Adapun window dressing bisa dilakukan oleh emiten untuk menarik minat investor dengan mempercantik laporan atau kinerja keuangan perusahaan. Aksi window dressing  tampak dari kinerja saham anggota LQ45 yang mana hampir seluruhnya mencatatkan pertumbuhan harga. Kenaikan tertinggi dibukukan oleh PT Medco Energi Interna (MEDC), yaitu sebesar 27,34 persen ke level Rp 885 per saham. Berikutnya disusul oleh PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA) yang naik 24,22 persen dari PT Adaro Energy Tbk (ADRO) yang naik 22,01 persen. Analsisi OSO Sekuritas, Sukarno Alatas, menuturkan sentimen positif di awal tahun depan juga datang dari optimisme investor tentang kemajuan kesepakatan

Proyek Jalan Tol Butuh Investasi Rp 400 Triliun

Leo Putra 13 Jan 2020 Tempo

Pemerintah masih mencari sokongan pembiayaan untuk rencana pembangunan jalan tol baru sepanjang 2.500 kilometer hingga 2024. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Danang Parikesit, mengatakan kebutuhan investasi sektor jalan bebas hambatan mencapai lebih dari Rp 400 triliun.

Dari target tersebut, terdapat asumsi kebutuhan Rp 110-15- miliar untuk konstruksi per kilometer. Menurut Danang penawaran proyek cenderung disesuaikan dengan karakter investor. Sebagian besar pemodal hanya mengasup modal dan berfokus pada pengembalian investasi. Namun ada pula yang bersikap aktif dalam proses konstruksi, bahkan bergabung sebagai operator. Peluang investasi jumbo untuk sektor jalan tol sebelumnya diungkapkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan seusai bertemu United States International Development Finance Corporation (DFC), akhir pekan lalu. Meski masih dijajaki, lembaga pendanaan asal Amerika Serikat yang kerap bermitra dengan negara- negara berkembang itu berpotensi mengucurkan US$ 60 miliar atau berkisar Rp 820 triliun untuk proyek milik pemerintah Indonesia. Chief Executive Officer DFC Amerika Serikat, Adam Bochler, mengatakan peluang investasi US$ 60 miliar masih bisa meningkat hingga 4-5 kali lipat mengingat DFC baru berdiri selama dua pekan dan masih bisa menjaring pembiayaan lebih besar.

Jiwasraya Sulit Melepas Investasi Bermasalah

Leo Putra 13 Jan 2020 Tempo

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) berusaha menata kembali portofolio investasi sebagai salah satu upaya restrukturisasi dan pnyehatan perusahaan. Perubahan komposisi penempatan investasi akan dilakukan secara bertahap dalam lima tahun ke depan, dimulai dengan melepas saham bervaluasi rendah.

Setelah itu, menurut Hexana, pengelolaan investasi dirombak dengan menerapkan manajemen portofolio yang memperhatikan prinsip kehati-hatian. Komposisi yang sehat itu meliputi surat utang pemerintah paling sedikit 30 persen, surat utang perusahaan BUMN dengan rating investment grade, juga saham dan reksadana saham kelompok papan atas LQ45 maksimal 20 persen. BPK mencatat Jiwasraya melakukan investasi pada saham-saham perusahaan yang berkualitas rendah yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan, di antaranya saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR), PT Semen Baturaja Tbk (SMBR), dan PT Property Tbk (PPRO). Indikasi kerugian akibat transaksi itu diperkirakan sekitar Rp 4 triliun. Jiwasraya juga memiliki sekitar 28 produk reksa dana dan 20 produk reksa dana di atas 90 persen, yang sebagian besar memiliki underlyingsaham berkualitas rendah atau lapis kedua dan tidak likuid, di antaranya saham PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP), PT SMR Utama Tbk (SMRU), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR), PT Semen Baturaja Tbk (SMBR), PT Property Tbk (PPRO), saham PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM), serta PT Hanson International Tbk (MYRX). Indikasi kerugian sementara akibat penurunan nilai saham pada reksa dana ini diperkirakan sekitar Rp 6,4 triliun.

Angkasa Pura II Perkirakan Jumlah Penumpang Pesawat Anjlok

Leo Putra 31 Dec 2019 Tempo, 23 Desember 2019

Jumlah penumpang pesawat tahun ini diperkirakan anjlok dibanding pada tahun sebelumnya. Direktur Teknik PT Angkasa Pura II (Persero), Djoko Murjatmodjo, mengatakan penurunan penumpang pesawat di bandara yang dikelola perseroan turun 18,85 persen, dari 112,6 juta penumpang pada 2018 menjadi 90,4 juta pada 2019.

Djoko mengatakan ada beberapa penyebab penurunan tersebut. Salah satunya, kata dia, adalah tingginya harga tiket pesawat di kelas penerbangan murah atau low cost carrier sejak akhir 2018. Isu bagasi berbayar juga turut menyebabkan penurunan jumlah penumpang. Djoko mengatakan bisnis penerbangan dalam negeri mendapat persaingan. Salah satunya jalan tol Trans Jawa. Tekanan bagi maskapai dia perkirakan akan bertambah ketika kereta cepat Jakarta-Surabaya rampung. Turunnya jumlah penumpang juga secara langsung menyeret pundi-pundi pendapatan pengelola bandara. Tahun lalu, pendapatan PT Angkasa Pura II di bisnis penerbangan mencapai Rp 6 triliun atau 53,5 persen dari pendapatan total perusahaan. Tahun ini, pendapatan dari bisnis penerbangan mencapai Rp 5,6 triliun atau turun 59,4 persen dari pendapatan total.

Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Bidik Pasar Cina

Leo Putra 20 Dec 2019 Tempo

Pemerintah berusaha menggenjot ekspor produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lewat perdagangan elektronik di Cina. Pemerintah mengekspor produk UMKM melalui pusat logistik berikat e-commerce PT Uniair Indotama Cargo untuk pertama kalinya sebanyak 45.530 unit. Produk tersebut berasal dari 17 pelaku usaha di DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Timur.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki, menuturkan pemerintah berencana membentuk kantor bersama UMKM yang terpusat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kementerian Keuangan. Tujuannya agar proses perizinan, sertifikasi, hingga pembiayaan bisa terintegrasi. Kantor bersama ini bisa memanfaatkan jaringan kantor bea dan cukai supaya proses logistik lebih murah dan mudah. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyebutkan ekspor produk UMKM akan terus digenjot untuk meningkatkan kinerja ekspor non-migas. Jumlah pelaku UMKM saat ini sekitar 62 juta. Dari angka itu, hanya 14 persen yang memiliki kegiatan ekspor. Salah satu penyebab rendahnya ekspor UMKM karena selama ini pelaku terkendala informasi hingga sarana pengiriman.

Unicorn Indonesia Tahan Ekspansi Bisnis

Leo Putra 19 Dec 2019 Tempo

Perusahaan teknologi Tanah Air, khususnya yang bervaluasi lebih dari US$ 1 miliar atau sekitar Rp 14 triliun, tak lagi melakukan ekspansi bisnis secara sporadis. PT Aplikasi Karya Anak Bangsa alias Gojek, misalnya, mulai merampingkan produk jasa yang ditawarkan. Aplikasi Gojek yang khusus melayani berbagai jasa gaya hidup (Golife) bakal merampingkan produknya dari delapan layanan menjadi hanya dua layanan. Keenam layanan Golife yang akan disetop tersebut ialah Goglam, Gofix, Godaily, Goauto, Golaundry, dan Service Marketplace. Nantinya, aplikasi Golife hanya menyisakan dua layanan, yakni Goclean dan Gomassage.

Adapun platform e-commerce Tokopedia juga sedang menyasar pasar saham sejak tahun ini. Kepala Eksekutif Tokopedia William Tanuwijaya mengatakan, dengan jumlah mitra di angka 6 juta dan pengguna hingga ratusan juta, entitasnya sudah memiliki omzet transaksi (gross merchandise value) bulanan tak kurang dari US$ 1 miliar atau sekitar Rp 14 triliun. Pekan lalu, Presiden dan Co-Founder Bukalapak Fajrin Rasyid menuturkan, meski entitasnya tidak pernah absen dalam pesta belanja online yang bertaburan promo, alokasi anggaran “bakar uang” Bukalapak juga sudah dipotong sepertiga dibanding tahun lalu. Adapun pendiri Lippo Group, Mochtar Riady, mengatakan tidak mau lagi bakar uang jika perusahaan rintisan tak kunjung menunjukkan tanda keberlanjutan. Mochtar tak mau kejadian yang dialami Lippo saat membesarkan Mataharimall.com terulang.

Ambang Batas Pembebasan Bea Masuk Akan Diturunkan

Leo Putra 19 Dec 2019 Tempo

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyatakan akan menurunkan ambang batas pembebasan bea masuk atas barang impor (de minimis value). Nilai maksimal barang impor yang tak terkena bea masuk akan diubah menjadi lebih rendah dari US$ 75.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2018, barang impor dengan nilai di atas US$ 75 akan dikenai bea masuk 7,5 persen. Nantinya batas nilai tersebut bakal lebih rendah, sehingga peluang pemerintah untuk memungut bea masuk bisa lebih besar. Tapi, kata Agus, pemerintah belum menentukan ambang batas baru. Pada dasarnya, dia mengimbuhkan, penurunan ambang batas tarif bebas bea masuk dimaksudkan untuk melindungi produk dalam negeri. Dirjen BC Heru Pambudi mengatakan revisi ambang batas perlu dilakukan setelah transaksi e-commerce yang memperdagangkan barang impor terus melonjak. Dia memperkirakan transaksinya mencapai 45 juta transaksi per tahun.

Pilihan Editor