Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong masyarakat untuk memanfaatkan skema baru untuk kredit perumahan rakyat tahun depan, setelah skema subsidi selisih bunga (SSB) dihapuskan. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko Heripoerwanto memberi contoh skema alternatifnya ialah bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT), yang berasal dari pinjaman luar negeri serta hibah lembaga donor.

Menurut Eko, SSB dihapus karena menjadi beban fiskal pemerintah. Dia mengatakan ketika SSB diluncurkan, pemerintah harus mengawal kredit tersebut hingga tenornya berakhir, yaitu 15-20 tahun untuk menyiapkan selisih bunganya. Tahun ini skema SSB dimanfaatkan oleh 99.907 unit rumah. SSB menjadi skema pembiayaan kepemilikan rumah dengan penyerapan terbesar sepanjang 2015-2018. Pada periode tersebut, SSB dimanfaatkan untuk membiayai kredit 558.848 unit rumah. Meski dihapuskan, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran Rp 3,8 miliar untuk pembayaran akad SSB tahun-tahun sebelumnya. Berbeda dengan SSB, Eko mengatakan, penyerapan skema BP2TB masih rendah. Pemerintah pun akan menyalurkan BP2BPT untuk 312 unit rumah dengan anggaran Rp 13,4 miliar pada 2020.

Manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) diduga tak hati-hati dalam mengembangkan bisnisnya di masa lalu. Kementerian BUMN mengungkapkan, Jiwasraya tercatat pernah menggelontorkan dana untuk menjadi salah satu sponsor klub sepak bola asal Inggris, Manchester City, di tengah kondisi keuangan yang memburuk. Adapun pemberian sponsor itu dilakukan selama empat tahun sejak Juni 2014 hingga 2018 dengan total biaya yang harus dikeluarkan perseroan mencapai Rp 13,5 miliar per tahun.

Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan pemberian sponsor Jiwasraya kepada Manchester City ini justru kian membebani perusahaan yang kinerjanya tengah limbung. Dia merinci, biaya sponsorship  Jiwasraya untuk Manchester City sebesar Rp 7,5 miliar per tahun setelah pajak. Kemudian, terdapat pula biaya kunjungan senilai Rp 4 miliar yang bersifat tentatif, biaya suvenir Jiwasraya dengan logo klub senilai Rp 1 miliar per tahun, dan biaya konsultan sebesar Rp 1 miliar per tahun. Kerja sama itu pun akhirnya diputus pada 2018 oleh Direktur Pemasaran Korporat Jiwasraya, Indra Widjaja. Langkah manajemen lama yang minim prinsip kehati-hatian dalam pengembangan bisnis sebelumnya juga ditemukan dalam penempatan produk investasi perseroan. Salah satunya adalah penempatan saham pada perusahaan- perusahaan yang memiliki kinerja fundamental yang kurang baik atau biasa disebut dengan istilah “saham gorengan”. Alih-alih menghasilkan, investasi Jiwasraya

PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk menyiapkan sejumlah program pengawasan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi pada 2020 agar tepat sasaran. Digitalisasi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menjadi salah satu andalannya.

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, menyatakan perusahaan menargetkan melakukan digitalisasi nozzle di 5.581 SPBU. Nicke menuturkan saat ini digitalisasi telah dilakukan di 2.740 SPBU. Sebanyak 2.552 SPBU telah dilengkapi dengan perangkat electronic data capture. Sedangkan 601 SPBU di antaranya melayani transaksi pembelu BBM bersubsidi dengan mencatat nomor polisi kendaraan. SPBU tersebut tersebar di wilayah marketing operational region I,II,III,IV,V,VI,VII,dan VIII dengan jumlah masing-masing 42,7,269,178,79,5,20,dan 1 SPBU. Presiden Direktur AKR Corporindo, Haryanto Adikoesomo, menyatakan perusahaannya juga telah melakukan digitalisasi di SPBU. AKR telah membuat sistem agar BBM tak dapat disalurkan jika nomor polisi tidak dicatat di SPBU. Pertamina dan AKR Corporindo mendapat penugasan untuk menyalurkan BBM bersubsidi sebanyak 15,87 juta kiloliter serta 11 juta kiloliter Premium. Sedangkan AKR Corporindo menyalurkan 234 ribu kiloliter Premium. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), Fanshurullah Asa, mendesak kedua perusahaan mempercepat digitalisasi lantaran penyaluran BBM bersubsidi selama 2019 jebol dan berpotensi terulang pada 2020. Dia mengatakan penyaluran bahan bakar solar bersubsidi hingga 29 Desember 2019 sudah melebihi kuota yang ditetapkan, yaitu 14,50 juta kiloliter.

Kenaikan tarif cukai hasil tembakau atau cukai rokok resmi diberlakukan kemarin. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, mengatakan, meski tarif naik hingga 23 persen, penerimaan cukai tak serta-merta melonjak signifikan seiring dengan kenaikan tersebut.

Yustinus mengatakan terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan kondisi tersebut. Terlebih dampaknya pada kenaikan harga jual rokok eceran diprediksi mencapai 35 persen. Konsumsi atau penjualan rokok secara alamiah akan turun karena kenaikan harga iini menyebabkan rokok ilegal akan meningkat serta ada peralihan ke merek yang lebih murah. Yustinus melanjutkan, saat penerimaan cukai rokok tak sesuai dengan harapan, yang terkena dampak adalah pendapatan tambahan yang dapat digunakan untuk menutup defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal itu mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan perihal adanya kewajiban kontribusi dari pajak rokok untuk disetorkan pada program JKN sebesar 75 persen dari 50 persen realisasi penerimaan pajak rokok pemerintah daerah. Pemerintah menargetkan penerimaan cukai rokok tahun depan mencapai Rp 177 triliun, atau naik 12 persen dari target tahun ini yang sebesar Rp 158 triliun. Koordinator BPJS Watch, Timboel Siregar, memproyeksikan, dari kenaikan tarif serta target penerimaan cukai dan pajak rokok tahun depan, potensi pendapatan tambahan yang dapat disetorkan untuk menambal defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp 6,63 triliun.

Pemerintah memperkirakan realisasi penerimaan sektor perpajakan tahun lalu tak sesuai dengan harapan. Berdasarkan APBN 2019, penerimaan pajak ditargetkan mencapai Rp 1.577,5 triliun. Namun, hingga akhir November lalu, setoran pajak masih kurang Rp 441,4 triliun. Hasil akhir penerimaan sepanjang tahun lalu masih dalam proses rekapitulasi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan penyebab pelemahan kinerja penerimaan negara itu bersumber dari kondisi perekonomian domestik dan global. Sri Mulyani mencontohkan , pos penerimaan dari sektor industri yang bergantung pada harga komoditas menunjukkan kondisi paling tertekan. Berdasarkan data kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak dari sektor industri pertamabangan , misalnya, tercatat minus 22 persen. Adapun realisasi penerimaan pajak dari pengolahan minus 3,5 persen. Adapun pertumbuhan penerimaan pajak periode Januari hingga Oktober 2019 tercatat hanya sebesar 0,23 persen. Kondisi itu jauh berbeda dengan periode Januari hingga Oktober 2018, yang mencatatkan pertumbuhan hingga 16,21 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka inflasi sepanjang Januari hingga Desember 2019 sebesar 2,72 persen. Angka itu terendah sejak 2009 sebesar 2,78 persen. Berdasarkan komponen, inflasi tertinggi terjadi pada komponen harga barang bergejolak (volatile prices) yang mengalami inflasi sebesar 4,3 persen. Angka ini lebih tinggi ketimbang 2018, yaitu sebesar 3,39 persen. Adapun untuk inflasi inti pada Desember 2019 sebesar 3,02 persen, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 3,07 persen.

Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pengendalian inflasi sudah dilakukan secara koordinatif dari pusat ke daerah, tidak hanya menjadi tugas Bank Indonesia. Pasalnya, kata dia, fenomena gejolak inflasi di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh sisi suplai, terutama komoditas pangan. Selain itu, Susiwijono mengatakan inflasi rendah juga dipengaruhi oleh kelompok administered price (AP) yang dikendalikan. Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) telah menghitung risiko kenaikan inflasi dan menyusun berbagai strategi. Strategi itu adalah tiket angkutan, kenaikan tarif listrik, hari besar keagamaan, dan laiinya. Ketika harga kelompok administered price masih dapat dikendalikan, inflasi kelompok volatile food diupayak turun.

Gejolak di Timur Tengah diperkirakan akan mengerek harga minyak dunia. Ekonom dari Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, mengatakan tewasnya pemimpin militer Iran, Qassem Soleimani, akibat aksi Amerika Serikat menjadi sentimen buruk dalam perdagangan minyak.

Menurut Fithra, kenaikan harga minyak yang terlalu cepat bisa menggoyahkan sektor riil. Dampak turunnya ialah kenaikan harga barang. Fithra memprediksi harga minyak dunia bisa menyentuh US$ 80 per barel. Harga rata-rata minyak dunia naik dari US$ 66 pada 31 Desember 2019 menjadi US$ 68,6 per barel pada 3 Januari lalu. Direktur Utama Investa Saran Mandiri Hans Kwee mengatakan harga minyak bisa saja melonjak secara drastis jika Iran menggelar aksi balasan yang menyulut perang. Terganggunya 30 persen suplai minyak dunia, kata Haris, bisa memicu kenaikan harga minyak hingga kembali menembus US$ 100 per barel. Menurut Hans, jika harga minyak dunia sudah menyentuh US$ 80 per barel, kondisi pasar saham bakal berubah. Dia mengatakan investor bakal memilih instrumen investasi yang aman seperti emas, dolar Amerika Serikat, dan Yen Jepang. Meski begitu, Hans yakin Indonesia memiliki kondisi fundamental ekonomi yang baik untuk menahan gejala buruk tersebut. Dia menyebutkan penguatan nilai tukar rupiah yang kini mencapai 13 ribu per dolar AS, menjadi modal yang cukup jika suatu saat gejolak mata uang terjadi.

Pemerintah terus memandang perkembangan harga minyak dunia menyusul eskalasi ketegangan geopolitik Timur Tengah antara Amerika Serikat dan Iran. Terlebih, sejumlah perusahaan minyak dan gas nasional baru saja melakukan penurunan harga bahan bakar minyak.

Direktur Jenderal Migas, Djoko Siswanto, menuturkan bahwa harga BBM bersubsidi, yaitu solar dan premium dipastikan tak akan mengalami penyesuaian kembali walau harga minyak dunia masih diliputi ketidakpastian. Sejak Jumat pekan lalu, minyak mentah Brent tercatat mengalami kenaikan harga sekitar 6 persen atau di atas level US$ 70 per barel. Kemarin, harga minyak Brent untuk kontrak Maret melonjak 2,14 persen menjadi US$ 70,07 per barel. Sedangkan harga minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Februari meningkat 1,9 persen menjadi US$ 64,25 per barel. Adapun kebutuhan impor minyak dengan kenaikan harga drastis juga dikhawatirkan dapat mempengaruhi harga BBM yang baru saja mengalami penurunan. Seperti yang telah diketahui, penyesuaian penurunan harga BBM nonsubsidi dilakukan oleh PT Pertamina (Persero), PT Shell Indonesia, dan PT Total Oil Indonesia pada awal tahun ini. Shell melakukan penyesuaian harga sejak 1 Januari 2020 dan Total sejak 3 Januari 2020. Sementara itu, Pertamina mulai menurunkan harga per 5 Januari 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak sepanjang 2019 tak mencapai target. Menurut dia, terjadi shortfall atau selisih antara target dan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 245,5 triliun, jauh di atas shortfall 2018 yang sebesar Rp 108,1 triliun.

Dalam APBN 2019, pemerintah menetapkan target pnerimaan pajak Rp 1.557,6 triliun. Namun, di ujung tahun, realisasinya hanya Rp 1.332,1 triliun. Menurut Sri, hampir semua komponen penerimaan pajak menurun. Lesunya aktivitas ekonomi, kata dia, terlihat dari realisasi pajak penghasilan (PPh) badan usaha yang hanya tumbuh 1 persen tahun ini. Padahal pada 2018 PPh badan usaha melonjak 22 persen. Realisasi penerimaan pajak industri pengolahan juga minus 1,8 persen, yaitu sebesar Rp 365,39 triliun. Adapun pajak sektor perdagangan dan pertambangan anjlok 2,7 persen dan 70 persen. Secara keseluruhan, PPh badan usaha memiliki andil 19,3 persen dari seluruh komponen penerimaan pajak. Komponen yang lebih besar adalah pajak pertambahan nilai (PPN) dengan andil 26 persen. Namun pertumbuhannya menurun dari 6,2 persen pada 2018 menjadi 3,7 persen. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysisi (CITA), Yustinus Prastowo, menilai pemerintah perlu merevisi target penerimaan pajak pada 2020. Menurut dia, target Rp 1.680 triliun pada tahun depan mengharuskan adanya pertumbuhan penerimaan hingga 20 persen lebih.

Kementerian Keuangan bersiap menerapkan berbagai skema pembiayaan, termasuk menambah utang untuk menutupi  defisit anggaran. Dirjen PPR Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan opsi penambahan utang antara lain dengan menerbitkan enam produk surat utang negara SBN retail tahun ini.

Menurut Luky, meski terus bertambah, rasio utang negara masih di ambang batas aman. Dia mencatat, rasio utang negara hingga Desember 2019 mencapai 29,8 persen dari produk domestik bruto (PDB) senilai Rp 4.778 triliun. Rasio utang tersebut, kata dia, sudah membaik dari 2018 yang mencapai 29,98 persen. Menurut Undang-Undang Keuangan Negara, utang negara tak boleh melebihi 30 persen dari PDB. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sinyal menambah utang tahun ini kian kuat. Menurut dia, realsiasi keseimbangan primer yang menjadi acuan kebutuhan utang baru dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019 melonjak dari minus Rp 20,1 triliun menjadi Rp 77,5 triliun. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan belanja negara yang ditetapkan pada 2020 bisa diserap optimal sesuai dengan alokasinya. Menurut dia, meski ada faktor perlambatan ekonomi dunia yang berujung pada kekuranagn penerimaan pajak, pemerintah masih memiliki banyak instrumen untuk menambal kebutuhan belanja. Askolani mengatakan belanja mendadak seperti penanggulangan bencana banjir dipastikan terus cair. Dana untuk Badan Nasional Penanggulanagn Bencana yang sudah dialokasikan Rp 500 miliar tahun ini, menurut dia, masih bisa ditambah jika kondisi mendesak. Demikian pula dengan kebutuhan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membangun infrastruktur. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan seluruh menteri dan pimpinan lembaga agar segera merealisasi belanja modal di awal tahun. Ia mengatakan lambatnya belanja modal yang sudah menjadi kebiasaan harus diubah.