;

2030, Indonesia Tak Lagi Impor Bensin

R Hayuningtyas Putinda 25 Jan 2021 Investor Daily, 25 Januari 2021

Pemerintah memproyeksikan tidak akan ada lagi impor bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin (gasoline) pada 2030 dengan rampungnya proyek kilang dan diversifikasi bahan bakar kendaraan ke gas dan listrik. Sementara itu, PT Pertamina (Persero) mendesain proyek kilangnya agar lebih banyak menghasilkan bensin. Jika tidak ada upaya apapun, impor bensin untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri akan terus membesar ke depannya. Namun, pemerintah telah mendorong sejumlah upaya untuk menekan angka impor ini, seperti pengembangan empat kilang eksisting dan pembangunan satu kilang baru, program bahan bakar gas (BBG), bahan bakar nabati (BBN), dan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KLBB).

Impor bensin di tahun depan diperkirakan akan naik hingga menjadi 140 juta barel dari prognosa 2020 yang sebesar 91 juta barel. salah satu potensi pengurangan impor bensin bisa diperoleh dari proyek hilirisasi batu bara yang dapat menghasilkan metanol dan alkohol dengan bensin. Subtitusi bensin dengan pencampuran metanol dan etanol masih dalam pengkajian Lemigas. Sementara, terkait implementasinya, masih menunggu kapan produk metanol dan etanol ini dapat diproduksi di dalam negeri, mengingat salah satu tujuannya untuk mengurangi impor. 

(Oleh - IDS)

Komisaris BEI dan Dirut Emtek Bergabung ke SPAC

R Hayuningtyas Putinda 25 Jan 2021 Investor Daily, 25 Januari 2021

Komisaris PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Pandu Sjahrir dan Direktur Utama PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) atau Emtek Alvin Widarta Sariaatmadja dinominasikan menjadi direktur Crescent Cove Acquisition Corp, sebuah special purpose acquisition company (SPAC). SPAC atau blank check company tersebut tengah menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham dan akan tercatat di Nasdaq, Amerika Serikat (AS).

Berdasarkan prospektus yang diajukan ke United States Securities and Exchange Commission (SEC), Crescent Cove Acquisition membidik dana IPO sebesar US$ 200 juta dengan menawarkan 20 juta unit seharga US$ 10 per unit. Setiap 1 unit yang ditawarkan melekat satu saham biasa dan setengah waran, yang dapat dilaksanakan pada harga US$ 11,5. Dalam penawaran ini juga ada opsi penerbitan 3 juta unit tambahan, jika ada penjatahan berlebih atau overalloments. Sesuai rencana, unit-unit pada IPO Crescent Cove Acquisition akan tercatat di Nasdaq dengan kode COVAU. Sementara, saham kelas biasa dan waran kelas A perseroan juga akan tercatat masing-masing dengan kode COVA dan COVAW. Unit-unit tersebut ditargetkan mulai tercatat dan diperdagangkan pada hari ke 52 setelah penerbitan prospektus. Pihak yang menjadi sole bookrunner IPO ini adalah Cantor Fitzgerald & Co

Pandu memiliki rekam jejak panjang dalam dunia investasi dan modal ventura. Sejak November 2017, Pandu merupakan managing partner Indies Capital Partners dan sebelumnya pernah menjabat sebagai managing director di perusahaan private equity, Abraaj Group. Selain itu, Pandu tercatat sebagai komisaris Gojek, PT Shopee International Indonesia, PT Garena Indonesia, PT Airpay International Indonesia, PT Elang Mahkota Teknologi Tbk, PT Toba Bara Energi, and PT Batu Hitam Perkasa.

Kehadiran Crescent Cove Acquisition yang berencana mengakuisisi perusahaan di Asia Tenggara akan menambah daftar SPAC yang telah lebih dahulu IPO pada Januari ini. Provident Acquisition Corp, SPAC yang terafiliasi dengan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG), baru saja menyelesaikan IPO saham dan tercatat di Nasdaq, AS. SPAC ini meraih dana segar US$ 230 juta dari IPO. Direktur Investasi Saratoga Investama Sedaya Devin Wirawan mengatakan, pihaknya berpartisipasi dalam IPO Provident Acquisition karena yakin akan kemampuan manajemen sebagai SPAC dalam mengindentifikasi dan mengakuisisi perusahaan yang menjadi target. 

(Oleh - HR1)

Ratusan Tak Kantongi Izin

Mohamad Sajili 25 Jan 2021 Surya

Komisi A DPRD Surabaya mencatat 117 minimarket di Kota Surabaya melanggar izin. Mereka tetap nekat beroperasi meski belum dan tidak memiliki izin usaha. Informasi yang diterima Komisi A ratusan minimarket berjejaring itu sudah habis masa toleransi pengurusan izin sejak April 2020. Tapi, per Januari 2021 telah memperoleh perpanjangan izin lagi.

Sesuai dengan Perda No 8 Tahun 2014, syarat berdirinya minimarket dan menjalankan usaha minimarket, harus memenuhi sejumlah kualifikasi. Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya Wiwiek widayati pernah dikonfrmasi, semua minimarket di Surabaya sudah berizin. Pasalnya, izin diberikan sekali bersamaan saat mendirikan minimarket. “Sudah berizin,” katanya.

10 Hari Pasca Gempa Ekonomi Sulbar Menggeliat

Mohamad Sajili 25 Jan 2021 Tribun Timur

Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar mengajak pengungsi akibat gempa di Sulbar kembali pulang ke rumahnya.

“Kita berharap semua masyarakat sudah bisa kembali ke tempat masing-masing,” kata Ali Baal Pantauan Tribun Timur, aktivitas ekonomi mulai normal, Minggu (24/1).

Sejumlah toko dan warung di Kabupaten Mamuju perlahan buka kembali pascagempa bermagnitudo 6,2 yang mengguncang Sulawesi Barat. Begitu juga dengan toko-toko sembako dan aktifitas pasar, juga sudah perlahan beraktifitas normal.

Alasan Ali Baal Masdar meminta semua warga di tenda pengungsian agar kembali ke rumah masing-masing, untuk menghindari adanya potensi sengketa. Begitu juga aktivitas perkantoran atau toko-toko dan perusahaan, kata dia sudah seharusnya segera berbenah kembali.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa kerugian negara dari adanya barang milik negara (BMN) yang terdampak gempa bumi di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, mencapai Rp 494,28 miliar, berasal dari 279 obyek meliputi 118 bangunan rumah negara dan 161 gedung bangunan kantor.


Bisnis Rokok Elektrik Berkembang di RI Risikonya Lebih Rendah dari Rokok Biasa

Mohamad Sajili 25 Jan 2021 Sinar Indonesia Baru

Pengetahuan mengenai produk hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL), seperti rokok elektrik, produk tembakau yang dipanaskan, dan kantong nikotin, di Indonesia saat ini masih terbilang rendah.

Risiko kesehatan yang ditimbulkan produk HPTL, seperti rokok elektrik, 90 persen lebih rendah dibandingkan rokok karena terdapat perbedaan pada proses penggunaannya. Hal itu dikarenakan produk ini tidak melalui proses pembakaran.

Dengan demikian, produk HPTL dapat menjadi solusi yang paling realistis untuk mengurangi risiko kesehatan yang diakibatkan oleh rokok. Namun, 47 persen responden Indonesia masih menghubungkan penggunaan rokok elektrik dengan masalah pernafasan. “Untuk itu, edukasi produk HPTL kepada masyarakat menjadi penting,” sambungnya.

Kepala Bidang Pengawasan Produk Hasil Pertanian, Aneka Ragam Kewirausahaan, Kementerian Perdagangan, Amirudin Sagala. Berdasarkan riset Kementerian Perdagangan, pengguna HPTL, khususnya rokok elektrik, saat ini sudah mencapai 2,2 juta. Adapun jumlah outlet penjual mencapai 5 ribu.


Dipicu Vaksinasi Covid -19 Investasi Diprediksi Naik 50 Persen

Mohamad Sajili 25 Jan 2021 Sinar Indonesia Baru

Investasi global di sektor properti diperkirakan melonjak tajam hingga mencapai 50 persen sepanjang tahun ini. Perkantoran, industri logistik, perumahan, dan pusat data menjadi jenis properti yang disukai investor.

Kepala Pasar Modal Global Colliers International Tony Horrell mengatakan investor optimistis adanya pasar yang akan rebound pada 2021. Menurutnya, kepercayaan investor ini dipicu vaksinasi Covid-19 di berbagai negara.

Berdasarkan analisis Colliers, kami, investor masih banyak yang minat untuk berinvestasi di industri properti seiring dengan telah ditemukannya vaksin dan adanya stimulus yang diberikan pemerintah.

Colliers memperkirakan investor akan menjajaki semua jenis aset properti hingga proyek infrastruktur publik. Adapun sektor investasi yang bakal diminati untuk sektor properti yakni perkantoran, industri logistik, perumahan, dan pusat data.


Stok 32 Ton, Bisnis Daging Sapi Aman di Medan

Mohamad Sajili 25 Jan 2021 Sinar Indonesia Baru

Saat ini Bulog Divre Sumatera Utara masih berbisnis daging sapi dan daging kerbau beku masing-masing harga Rp90.000 dan Rp80.000 per Kg.

Disebutnya, bisnis daging sapi maupun daging kerbau beku di Medan aman dan wajar-wajar saja. Tidak seperti di Jakarta dimana harga jual daging sapi sempat bergejolak karena harganya mahal. Mengenai stok daging sapi yang dijual Bulog, sebut Karni hingga kini mencapai 10 ton dan stok daging kerbau beku 22 ton.

Sementara itu, pantauan SIB dalam sepekan ini harga daging sapi di sejumlah pasar di Medan Rp110.000 hingga Rp 115.000 per Kg.

 


Daging Sapi Impor, IA-CEPA Tak Tuntaskan Isu Harga

R Hayuningtyas Putinda 22 Jan 2021 Bisnis Indonesia

Insentif bea masuk dalam skema Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) tidak dapat mengompensasi biaya yang ditanggung usaha penggemukan sapi (feedlot) akibat kenaikan harga impor komoditas tersebut. Harga sapi bakalan jantan Australia naik signifikan dalam 7 bulan terakhir. Pada Juli 2020, harga berada di kisaran US$ 2,8 - US$ 3 /kg sapi hidup. Per Januari 2021, harga sudah berada di level US$ 3,9 /kg berat sapi hidup.

Kenaikan harga sapi bakalan terjadi lantaran para peternak di Negeri Kanguru tengah memulihkan populasi setelah sempat berkurang akibat banjir yang menerjang negara tersebut pada 2019. Akibatnya, jumlah sapi bakalan yang dapat diekspor berkurang dari sekitar 1,3 juta ekor pada 2019 menjadi 900.000 ekor pada 2020. Pemerintah berencana mengimpor sapi bakalan jantan sebanyak 502.000 ekor untuk 2021. Sebagai pemasok alternatif, stok bakal didatangkan dari Meksiko.

Dugaan Korupsi Dana Investasi, Kejagung Telusuri Peran MI

R Hayuningtyas Putinda 22 Jan 2021 Bisnis Indonesia

Kejaksaan Agung mendalami dugaan kasus tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan. Penyidik Kejagung kini tengah menggali peran manajer investasi (MI) yang digunakan BPJS Ketenagakerjaan. MI tersebut sama dengan MI yang digunakan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Diduga bahwa perkara korupsi di kedua perusahaan saling berkaitan. Kejagung hanya menyelidiki investasi BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk saham dan reksadana senilai Rp 43 triliun. Total investasi keseluruhan itu ada lebih dari Rp 400 triliun.

Ada tiga presiden direktur dan dua direktur utama dari lembaga sekuritas yang diperiksa oleh penyidik. Mereka diperiksa dalam kapassitas sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi BPJS Ketenagakerjaan. Saksi lain yang turut diperiksa tim yakni Deputi Direktur Pasar Modal BPJS Ketenagakerjaan berinisial KBW, Asisten Deputi Analisis Pasar Uang dan Reksadana pada BPJS Ketenagakerjaan berinisial SMT serta Deputi Direktur Kepatuhan dan Hukum pada BPJS Ketenagakerjaan Salkoni. 

Kebijakan Pajak, Banting Harga Demi Gaet Investasi

R Hayuningtyas Putinda 22 Jan 2021 Bisnis Indonesia

Di tengah upaya penyehatan fiskal yang masih penuh dengan rintangan, pemerintah kembali mengobral insentif kepada wajib pajak. Di satu sisi relaksasi ini menjadi karpet merah bagi investor. Namun di sisi lain, kebijakan 'banting harga' ini membawa konsekuensi yang cukup besar, yakni makin beratnya ikhtiar untuk mewujudkan konsolidasi fiskal. Terbaru, pemerintah mengobral insentif dalam bentuk pemangkasan tarif pajak penghasilan (PPh) atas bunga, dan sanksi denda terkait dengan pengungkapan ketidakbenaran dalam tindak pidana perpajakan.

Akan tetapi, kucuran insentif pajak yang deras tidak selalu linier dengan masuknya investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) di Tanah Air. Peringkat paying taxes Indonesia terus mengalami perbaikan semenjak 2016 silam. Bahkan peringkat paying taxes Indonesia saat ini menjadi yang terbaik kedua di Asean. Faktanya, di Indonesia belum menjadi tujuan utama relokasi investasi dari China. Sebaliknya, mayoritas investor global ebih memilih Vietnam sebagai ladang investasi baru. Dengan kata lain, pemotongan tarif pajak bukan menjadi isu yang penting untuk menarik minat investor menanamkan modalnya di Indonesia.

Pemerintah memerlukan kajian yang lebih mendalam terkait dengan penerbitan insentif untuk pelaku usaha dan investor, termasuk industri yang disasar sebagai penerima. Sementara itu, pemerintah berkeyakinan iklim investasi di Indonesia membaik sejalan dengan penerapan UU Cipta Kerja dan aturan turunannya. Pemerintah akan terus mengguyur insentif untuk membantu pelaku usaha agar mampu bertahan di tengah resesi. Pemerintah juga melakukan perbaikan regulasi di sektor perpajakan. Di antaranya mengenai PPh, pajak pertambahan nilai (PPN), serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) di dalam UU Cipta Kerja tersebut. Pemerintah akan tetap memaksimalkan pungutan perpajakan untuk menjaga keseimbangan fiskal di tengah besarnya dana yang dibutuhkan dalam menangani pandemi Covid-19. 

(Oleh - IDS)

Pilihan Editor