Pembatalan Lelang Frekuensi 5G Mengundang Tanda Tanya
Langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika membatalkan proses lelang frekuensi 2,3 GHz menuai pertanyaan. Frekuensi tersebut sejatinya akan digunakan untuk menggelar jaringan 5G di Indonesia.
Pada 18 Desember 2020, pemerintah sudah menetapkan tiga pemenang, yakni PT Smartfren Telecom Tbk (FREN), PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) dan PT Hutchison 3 Indonesia.
Namun Jumat lalu, Kemenkominfo membatalkan keputusan itu. Kepala Biro Humas Kemenkominfo, Ferdinandus Setu berdalih, pemerintah belum pernah menyatakan proses seleksi 5G selesai. “Jadi, proses yang pernah diumumkan sebelumnya kami batalkan, “ ungkap dia kepada KONTAN, Sabtu (24/1).
Kemenkominfo mengklaim ingin berhati-hati dan cermat menjalankan proses seleksi, antara lain agar dapat lebih selaras dengan ketentuan PP Nomor 80 Tahun 2015 yang mengatur penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Kominfo.
Kemenkominfo akan menyiapkan lelang ulang dan peserta yang kemenangannya dibatalkan bisa ikut kembali.
Dorong Konversi Hasil Ekspor Untuk Otot Rupiah
Bank Indonesia (BI) terus mendorong eksportir membawa pulang devisa hasil ekspor (DHE) agar masuk ke sistem perbankan dalam negeri.
Berdasarkan catatan Bank Indonesia (BI), nilai Devisa Hasil Ekspor (DHE) Indonesia pada November tahun 2020 lalu sebesar US$ 142,35 miliar. Nilai itu setara dengan 88,8% dari total ekspor Indonesia pada November 2020 sebesar US$ 180,73 miliar. BI berharap DHE yang masuk ke sistem perbankan dalam negeri terus meningkat hingga ke 90%-92% dari total ekspor.
Sekretaris Jenderal DPP Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Toto Dirgantoro mengatakan ada beberapa pertimbangan eksportir untuk belum sepenuhnya mengkonversikan devisa hasil ekspor yang diperoleh eksportir ke mata uang rupiah dengan pergerakan kurs jual dan kurs beli.
Ketua Umum GPEI Benny Soetrisno juga meminta adanya jaminan bagi para eksportir untuk mendapatkan nilai kurs yang sama untuk kegiatan ekspor tersebut agar eksportir mau menukarkan DHE ke mata uang Garuda.
Siapkan 1.000 Ha, Wujudkan Kampung Buah
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemkab OI H Hasnandar Setiawan SE MM menyebutkan bahwa Salah satunya program 1.000 hektare kampung buah, kerja sama Pemkab Ogan Ilir dan pemerintah pusat. Untuk bibit, pupuk dan lainnya semua difasilitasi pemerintah pusat. ’Pemkab OI hanya menyiapkan lahannya dari masyarakat.
Sapi Lokal Jadi Solusi Sementara
Indonesia bisa mengoptimalkan sapi lokal dan mencari alternatif impor guna mengatasi defisit daging sapi dalam jangka pendek. Sebab, kenaikan harga sapi ternak hidup di Australia, sumber utama impor sapi bakalan dan daging sapi Indonesia, diperkirakan berlanjut tahun ini.
Terkait dengan dinamika harga sapi ternak hidup di Australia, Direktur Eksekutif Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia Djoni Liano menilai, sapi lokal seharusnya bisa memenuhi permintaan dalam negeri. Syaratnya, distribusi dan logistik tidak terhambat, khususnya untuk wilayah DKI Jakarta.
Permintaan masyarakat terhadap daging sapi, kata Djoni, menurun 40 persen selama pandemi Covid-19. Produksi domestik rata-rata mampu memenuhi permintaan daging 60 persen. Artinya, daging sapi lokal berpeluang mengisi pasar, terutama untuk menghadapi kenaikan permintaan pada Ramadhan-Lebaran yang bertepatan pada April-Mei 2021.
Harga Kedelai Dunia Mulai Turun
Sempat mencapai titik tertinggi, harga kedelai berjangka di bursa di Chicago, Amerika Serikat, turun lebih dari 4 persen menjadi sekitar 13,5 dollar AS per gantang (27,2 kilogram) pada perdagangan Sabtu (23/1/2021).
Tradingeconomics.com menyebut, penurunan harga pada pekan ketiga Januari dipicu hujan di Argentina yang meningkatkan prospek hasil panen dan mengurangi kekhawatiran tentang pasokan kedelai global. Argentina bersama Brasil dan AS merupakan produsen utama kedelai dunia.
Fokus Bisnis MTDL, Cuan Di Lini Distribusi Gim
PT Metrodata Electronics Tbk (MTDL), emiten teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di bidang solusi digital dan distribusi perangkat lunak/keras, kian getol memfokuskan strategi pengembangan bisnisnya di segmen olahraga elektronik (e-sports) dan gim. Direktur Keuangan Metrodata Randy Kartadinata menjelaskan industri olahraga elektronik dan gim menjadi salah satu sektor yang paling bergairah pada masa pandemi Covid-19. Untuk itu, melalui anak usahanya PT Synnex Metrodata Indonesia (SMI), MTDL berencana memperlebar sayap bisnisnya dengan menjadi distributor resmi produk Razer Gaming Gear & Peripherals dari Razer.
Randy menyebutkan penjualan untuk lini gim perusahaan pada 2020 diperkirakan tumbuh lebih dari 20% dari 2019 yang mencapai lebih dari Rp1 Triliun. Dia memproyeksi pertumbuhan pendapatan dan laba bersih perseroan dari lini gim pada 2021 bisa menembus masing-masing 8% dan 10% secara year on year (yoy). Bahkan, lanjutnya, lini gim diyakini berkontribusi optimal terhadap pertumbuhan lini bisnis distribusi MTDL seiring dengan kian pesatnya geliat pasar gim daring.
Di sisi lain, langkah MTDL untuk melebarkan sayap di sektor olahraga elektronik dan gim dinilai tepat untuk saat ini. Pasalnya, menurut ekonom Indef Nailul Huda, gim daring merupakan salah satu industri digital yang ditaksir dapat berkembang pesat tahun ini. Menurut laporan terbaru Newzoo, pada 2020, pasar gim global tumbuh 19,6% menjadi US$174,9 miliar secara yoy. Nilai industri ini diprediksi tumbuh hingga US$2217,9 miliar pada 2023. Ketua Asosiasi Game Indonesia Cipto Adiguna menyatakan pandemi secara umum menaikkan performa bisnis gim pada 2020. Berdasarkan proyeksi App Annie, total belanja mobile gamer pada 2021 berpeluang naik 20% menjadi US$120 miliar. Sementara itu, total belanja di aplikasi mobile pada 2020 mencapai US$143 miliar.
(Oleh - HR1)
Pemajakan Ekonomi DIgital, AS Tuding Indonesia Diskriminatif
Pemerintah Amerika Serikat menuding rumusan skema pemajakan digital Indonesia yang tertuang di dalam UU No. 2/2020 diskriminatif dan merugikan perusahaan asal Negeri Paman Sam. Tudingan tersebut disampaikan dalam laporan investigasi yang dilakukan oleh kantor perwakilan dagang negara adidaya itu. Amerika Serikat (AS) melalui United States Trade Representative (USTR) melakukan investigasi terkait dengan skema pemajakan atas transaksi digital atau digital service tax (DST) yang disiapkan oleh Indonesia. Kendati belum sepenuhnya diterapkan, negara tersebut tetap menyorot rumusan pemajakan digital yang tertuang di dalam UU No. 2/2020 karena dianggap menimbulkan kekhawatiran.
Ada tiga poin yang dicantumkan dalam laporan investigasi bertajuk ‘Section 301 Investigations Status Update on Digital Service Tax Investigation of Brazil, the Czech Republic, the European Union, and Indonesia’ itu. Pertama, AS menuduh skema pemajakan digital Indonesia diskriminatif karena hanya berlaku untuk perdagangan elektronik yang dilakukan oleh subjek pajak nonresiden. Kedua, Negeri Paman Sam itu menuding DST Indonesia tidak konsisten dengan prinsip perpajakan internasional, terutama penerapan pajak penghasilan (PPh), pajak perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), maupun pajak transaksi elektronik (PTE). Prinsip perpajakan internasional yang dimaksud oleh USTR adalah pajak berbasis pendapatan, prinsip mengenai bentuk usaha tetap (BUT), hingga munculnya risiko pajak berganda. Ketiga, USTR khawatir DST Indonesia membatasi perdagangan AS melalui penciptaan beban pajak tambahan untuk memaksa korporasi AS mengeluarkan ongkos lebih besar untuk menaati aturan perpajakan di Indonesia, dan pengenaan pajak berganda pada korporasi AS.
Hingga saat ini, otoritas fiskal masih menunggu konsensus komunitas global yang difasilitasi oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Sementara itu, Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute Wahyu Nuryanto berpendapat, konsensus global OECD akan menghadapi tekanan berat karena melibatkan banyak negara. Menurutnya, tidak salah jika pemerintah berkomitmen untuk menunggu konsensus. Akan tetapi, otoritas ? skal tak lantas diam. Pemerintah perlu mengejawantahkan UU No. 2/2020 dalam bentuk aturan teknis. Dia menambahkan, penerapan PPh secara sepihak ini merupakan bentuk dari unilateral meassure yang diterapkan oleh banyak negara. Sebagai negara berdaulat, kata Wahyu, Indonesia juga wajib menghitung batas toleransi terwujudnya konsensus global.
(Oleh - HR1)
Vaksinasi Covid-19, BIo Farma Produksi 4 Juta Vaksin Sinovac
Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir mengatakan perusahaan telah memproduksi sekitar 4 juta vaksin Sinovac dari 15 juta bulk vaksin yang diterima pada 12 Januari lalu. Dia menjelaskan hasil dari proses produk si bahan baku tersebut akan melengkapi pasokan vaksin Covid-19, dalam kemasan Finish product sebanyak 3 juta dosis yang sudah dite rima sebelumnya pada Desember 2020.
Untuk pendistribusian vaksin, kata Honesti, Bio Farma bersama dengan anak perusahaan, yakni PT Kimia Farma Tbk. dan PT Indofarma Tbk. sudah memiliki 48 cabang atau warehouse yang ada di seluruh Indonesia. “Hal ini bisa kita optimalkan. Dalam sisi teknologi, Bio Farma sudah menyiapkan digital solution yang bersifat end-to-end mulai dari pabrik produksi, proses distribusi dan sampai di tujuan akhir [fasilitas kesehatan]. Proses pendistribusian ini dapat dimonitor real time di Command Center Holding BUMN Farmasi,” kata dia.
(Oleh - HR1)
Bakrieland Garap Rasuna Park Rp 7 Triliun
PT Bakrieland Development Tbk (Bakrieland) berencana menggarap proyek properti terpadu (mixed use) Rasuna Park bersama mitra strategis dari luar negeri. Biaya pengembangan (development cost) proyek berkonsep transit oriented development (TOD) itu ditaksir mencapai sekitar Rp 7 triliun. Direktur PT Bakrieland Development Tbk Agus Jayadi Alwie mengatakan, dalam membangun proyek hasil kerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta itu Bakrieland akan menggandeng investor asing. Corporate Secretary PT Bakrieland Development Tbk Yudy Rizard Hakim menambahkan, ada sejumlah investor asal Jepang, Korea, dan Tiongkok yang telah dijajaki Bakrieland.
Agus Jayadi menjelaskan, pembicaraan lanjutan dengan Pemprov DKI Jakarta telah dimulai lagi pada kuartal III dan IV 2020. Kini, kerja sama yang dilakukan disepakati menjadi berupa pemanfaatan lahan dengan jangka waktu 30 tahun, dan selanjutnya dapat diperpanjang. Rasuna Park yang terletak di Kuningan, Jakarta Selatan, itu diyakini akan menjadi landmark di kawasan tersebut. Pembangunan Rasuna Park akan dilaksanakan dalam dua atau tiga tahap. “Tahap pertama mencakup apartemen, fasilitas olahraga, universitas, dan lifestyle mall,” ujar Agus.
Agus Jayadi juga menjelas kan, di tengah pandemi Covid-19 yang menghantam bis nis properti di Tanah Air, subsektor properti komersial seperti hotel dan ritel paling terpukul. “Pandemi Covid-19 menurunkan daya beli masyarakat, sedangkan para investor menahan diri. Penurunan itu membuat pendapatan usaha pengembang turun. Pendapatan kami hingga 30 September 2020 turun 35%,” tuturnya. Hingga akhir September 2019, penjualan Bakrieland tercatat sebesar Rp 729 miliar. Sedangkan pada periode sama 2020 sekitar Rp 476 miliar. “Akibat pandemi, kami menutup operasional hotel dan theme park. Ini membuat pendapatan turun 35%, dan menyebabkan rugi usaha Rp 105 miliar hingga September 2020,” ujar direktur PT Bakrieland Development Tbk Buce Yeef.
Agus Jayadi menambahkan, untuk rumah tapak masih ada permintaan walau tidak sebesar saat kondisi normal. Oleh karena itu, Bakrieland terus membangun proyek rumah tapak pada 2021. Proyek itu ada di Sidoarjo, Jawa Timur, dan di Bogor, Jawa Barat. Sektor dua proyek tersebut, lanjut dia, adalah Kahuripan Park. Ini adalah proyek cluster rumah segmen menengah hingga menengah-atas yang dikembangkan di atas lahan seluas 3,8 ha. Masih di sektor dua, tambah dia, Bakrieland mengembangkan Kahuripan Terrace. Proyek ini merupakan cluster rumah pertama Kahuripan Nirwana, yang dibangun di atas lahan seluas 6 ha untuk segmen menengah hingga menengah atas.
Proyek lain yang tetap berjalan adalah Bumi Tirta Pakuan,
Bogor. Ini merupakan proyek
perumahan segmen menengah bawah dengan total area
pengembangan 12,5 ha, dengan
kapasitas total 680 unit.
Pengembangan yang dilakukan saat ini merupakan tahap
pertama, seluas 7,5 ha, dengan
kapasitas 412 unit. Perkembangan pembangunan infrastruktur
proyek telah mencapai 40%.
(Oleh - HR1)
BI: Kecepatan Implementasi Kebijakan Jadi Kunci
Gubernur Bank Indonesia (BI)
Perry Warjiyo mengatakan, tren pemulihan
ekonomi global turut menambah optimisme
bagi pertumbuhan dan pemulihan ekonomi
domestik tahun ini yang diperkirakan
di kisaran 4,8% hingga 5,8%. Kendati
demikian, kecepatan pemulihan ekonomi
itu sangat bergantung pada implementasi
kebijakan dalam rangka penanggulangan
dampak pandemi Covid-19.
“Tentu saja, di mana letak
(kunci)nya, bergantung pada
bagaimana kecepatan implementasi kebijakan-kebijakan.
Semakin efektif (kebijakan), pemulihan ekonomi akan semakin
lebih tinggi di atas 5% dan ada
beberapa risiko yang dihadapi,”
ujar Perry dalam diskusi bertajuk “Membangun Optimisme
Pascapandemi Covid-19”, di
Jakarta, Jumat (22/1).
Ia menyebut, ada beberapa
faktor pendukung bagi pemulihan ekonomi nasional yakni pertama ekspor. Ini tercermin dari
kinerja ekspor Desember tahun
lalu yang mencapai US$ 16,54
miliar atau melonjak 14,63%
dibanding Desember 2020. Nilai
ekspor yang tertinggi sejak
De sember 2013 itu terutama
di topang oleh permintaan dari
Tiongkok, negara-negara Asean,
dan Amerika Serikat.
Kemudian, dukungan juga
akan datang dari implementasi
stimulus fiskal yang diberikan
pemerintah di antaranya melalui
belanja modal.
Selain itu, dukungan stabilitas
makro ekonomi dan stabilitas
sistem keuangan, dengan rincian
inflasi tahun ini diperkirakan
terkendali yaitu 3% plus minus
1%, serta perkiraan defisit transaksi berjalan (current account
deficit/CAD) minus 1-2% dari
PDB, dan pertumbuhan dana
pihak ketiga 7-9%.
BI mencatat, dana-dana asing
kembali membanjiri pasar keuangan domestik selama sepekan
lalu. Berdasarkan data transaksi pada 18-21 Januari 2021,
dana asing nonresiden yang
ma suk (capital inflow) di pasar
keuangan domestik secara neto
mencapai Rp 6,49 triliun. Nilai
tersebut lebih tinggi dibandingkan periode 11-14 Januari 2021
yang hanya Rp 4,77 triliun.
Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyebutkan, aliran capital inf low
ke pasar keuangan domestik
tersebut ditopang oleh beli neto
di pasar SBN yang sebesar Rp
5,81 triliun serta beli neto di
pasar saham yang sebesar Rp
0,68 triliun.
Ia juga menyebutkan, premi
risiko atau credit default swap
(CDS) Indonesia lima tahun
turun di 71,33 bps per 21 Januari 2021 dari 73,14 bps per 15
Januari 2021. CDS merupakan
indikator untuk mengetahui
risiko berinvestasi di SBN. Jika
semakin besar skor CDS, risiko
berinvestasi di SBN semakin
tinggi. Sebaliknya, jika skor semakin kecil, risiko investasinya
juga semakin rendah.
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang segera beroperasi akan menjadi instrumen pelengkap dalam memulihkan ekonomi Indonesia dari dampak pandemi Covid-19. Lebih lanjut ia mengatakan, investasi menjadi salah satu pendukung kinerja ekonomi tahun ini, selain konsumsi dan ekspor yang telah mengalami tekanan pada 2020. Agar pemulihan berlangsung cepat, ia menegaskan, pemerintah akan menggunakan instrumen-instrumen kebijakan pendorong ekonomi secara te pat waktu, fleksibel, adaptif, transparan, dan akuntabel.
(Oleh - HR1)









