Pemerintah semakin gencar kampanyekan penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di dalam negeri.

Mendukung hal tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak ikut serta dalam uji coba mobil listrik milik PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) dan kesiapan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) PLN di PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Embong Wungu, Senin (25/1).

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur Nyoman S Astawa menyatakan siap untuk mendukung tantangan tersebut, mengingat Jawa Timur dikenal memiliki Sumber Daya Manusia yang mumpuni dan tingginya potensi electric vehicle untuk semakin dikembangkan dan dimanfaatkan secara massif.

Chief Operation Officer Kalla Beton, Syam'un Saebe mengatakan di Hut ke-25 ini, pihaknya mampu mengukir sejumlah prestasi. Anak perusahaan Kalla Group ini menuai pertumbuhan positif dengan pendapatan meningkat dua persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Beberapa peningkatan performa di berbagai sektor yang akan dilakukan diantaranya penambahan armada untuk pelayanan ready mix dan peningkatan kapasitas produksi bata ringan. Kemudian peningkatan produksi dan penjualan di sektor precast seperti paving blok dan variannya seperti cansteen, topiuskup yang merupakan produk unggulan Kalla Beton dalam beberapa tahun belakangan ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah masih menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) perpajakan terkait Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Menurut dia, RPP tentang perpajakan ini akan meningkatkan reputasi LPI di mata para calon investor.

Menkeu menambahkan, LPI nantinya bisa menyetor dividen maksimal 30% kepada negara. Pemberian dividen ini pun sudah sesuai ketentuan yang ada. Besaran maksimal dividen ini tetap memberikan kekuatan kas kepada LPI.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2020 tentang modal awal LPI, pemerintah memberikan modal awal sebesar Rp 15 triliun kepada SFW yang bernama Indonesia Investment Authority (INA). Modal LPI akan bertambah hingga 75 trillun, sumber modal ini berasal dari APBN.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) serta Brand Ekonomi Syariah Tahun 2021.

“Potensi wakaf sangat sangat besar di negara kita potensi wakaf per tahun mencapai Rp 2.000 triliun dan potensi wakaf uang bisa menembus angka Rp 188 triliun,” kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara yang disiarkan secara virtual, Senin (25/1).

Pada kesempatan yang sama Ma'ruf Amin mengatakan GNWU merupakan salah satu program pengembangan ekonomi syariah untuk mendukung percepatan pembangunan nasional. Dia juga menekankan pentingnya memanfaatkan perkembangan teknologi dalam menyukseskan program wakaf tunai nasional.

Sri Mulyani menuturkan total wakaf tunai yang terkumpul dan dititipkan di bank sebesar Rp 328 miliar hingga 20 Desember 2020. Sedangkan project base wakaf sebesar Rp 597 miliar.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Utara mengatakan,realisasi penyaluran pupuk bersubsidi Sumatera Utara kepada para petani sejak Januari hingga Nopember 2020 sebanyak 336.459,49 ton. Hal itu diungkapkan Kadis melalui Kasi Pupuk Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut Heru Suwondo,Senin petang (25/1).

Dikatakan, total kebutuhan pupuk tahun 2020 sebanyak 356.663 ton dengan rincian jenis pupuk urea sebanyak 148.426, ton dengan realisasi 144.093,15 ton atau 97,08 %.

Kemudian jenis SP-36 sebesar 36.932 ton dengan realisasi 34.344,25 ton atau 92,99 %, jenis ZA sebanyak 37.555 ton, realisasi 35.830,01 ton atau 95, 41 %, jenis NPK 114.112 ton,realisasinya 105.900,98 ton atau 92,80 % dan pupuk organik 19.638 ton,realisasinya 16.292,10 ton atau 82,96 % Dari semua jenis pupuk tersebut terbanyak jenis urea sebanyak 144.093,15 ton.

Adapun daftar harga masing-masing jenis pupuk bersubsidi, yakni pupuk urea Rp 1.800 per Kg , pupuk SP-36 Rp 2.000 per Kg, pupuk ZA Rp 1.400 per Kg, pupuk NPK Rp 2.300 per Kg dan pupuk organik Rp 500 per Kg.

Pemerintah terus menabur insentif pajak demi mengundang investasi. Kali ini, insentif untuk investor yang menjadi mitra Lembaga Pengelola Investasi (LPI) alias Indonesia Investment Authority (INA) alias sovereign wealth fund milik Indonesia.

Penerima insentif pajak ini adalah pihak ketiga, yakni mitra investasi, manajer investasi, badan usaha milik negara (BUMN), badan atau lembaga pemerintah, dan atau entitas lainnya, dari dalam negeri maupun luar negeri.

Bentuk insentif berupa: Pertama, pajak penghasilan (PPh) final 0% atas dividen yang diperoleh subjek pajak luar negeri (SPLN).  Kedua, PPh dari keuntungan karena penjualan, pengalihan saham, atau penyertaan modal saat berakhirnya atau mengakhiri kerja sama dengan LPI dikenakan PPh final 0,1%. Aturan PPh atas capital gain dari perusahaan tertutup saat ini mengikuti aturan PPh Badan yakni tarif 25%.

Wakil Ketua Kadin Bidang Perpajakan Herman Juwono yakin insentif ini menjadi daya tarik dunia usaha, terutama korporasi yang bergerak di bidang infrastruktur.

Langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika membatalkan proses lelang frekuensi 2,3 GHz menuai pertanyaan. Frekuensi tersebut sejatinya akan digunakan untuk menggelar jaringan 5G di Indonesia.

Pada 18 Desember 2020, pemerintah sudah menetapkan tiga pemenang, yakni PT Smartfren Telecom Tbk (FREN), PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) dan PT Hutchison 3 Indonesia.

Namun Jumat lalu, Kemenkominfo membatalkan keputusan itu. Kepala Biro Humas Kemenkominfo, Ferdinandus Setu berdalih, pemerintah belum pernah menyatakan proses seleksi 5G selesai. “Jadi, proses yang pernah diumumkan sebelumnya kami batalkan, “ ungkap dia kepada KONTAN, Sabtu (24/1).

Kemenkominfo mengklaim ingin berhati-hati dan cermat menjalankan proses seleksi, antara lain agar dapat lebih selaras dengan ketentuan PP Nomor 80 Tahun 2015 yang mengatur penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Kominfo.

Kemenkominfo akan menyiapkan lelang ulang dan peserta yang kemenangannya dibatalkan bisa ikut kembali.

Bank Indonesia (BI) terus mendorong eksportir membawa pulang devisa hasil ekspor (DHE) agar masuk ke sistem perbankan dalam negeri.

Berdasarkan catatan Bank Indonesia (BI), nilai Devisa Hasil Ekspor (DHE) Indonesia pada November tahun 2020 lalu sebesar US$ 142,35 miliar. Nilai itu setara dengan 88,8% dari total ekspor Indonesia pada November 2020 sebesar US$ 180,73 miliar. BI berharap DHE yang masuk ke sistem perbankan dalam negeri terus meningkat hingga ke 90%-92% dari total ekspor.

Sekretaris Jenderal DPP Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Toto Dirgantoro mengatakan ada beberapa pertimbangan eksportir untuk belum sepenuhnya mengkonversikan devisa hasil ekspor yang diperoleh eksportir ke mata uang rupiah dengan pergerakan kurs jual dan kurs beli.

Ketua Umum GPEI Benny Soetrisno juga meminta adanya jaminan bagi para eksportir untuk mendapatkan nilai kurs yang sama untuk kegiatan ekspor tersebut agar eksportir mau menukarkan DHE ke mata uang Garuda.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemkab OI H Hasnandar Setiawan SE MM  menyebutkan bahwa Salah satunya program 1.000 hektare kampung buah, kerja sama Pemkab Ogan Ilir dan pemerintah pusat. Untuk bibit, pupuk dan lainnya semua difasilitasi pemerintah pusat. ’Pemkab OI hanya menyiapkan lahannya dari masyarakat.

Indonesia bisa mengoptimalkan sapi lokal dan mencari alternatif impor guna mengatasi defisit daging sapi dalam jangka pendek. Sebab, kenaikan harga sapi ternak hidup di Australia, sumber utama impor sapi bakalan dan daging sapi Indonesia, diperkirakan berlanjut tahun ini.

Terkait dengan dinamika harga sapi ternak hidup di Australia, Direktur Eksekutif Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia Djoni Liano menilai, sapi lokal seharusnya bisa memenuhi permintaan dalam negeri. Syaratnya, distribusi dan logistik tidak terhambat, khususnya untuk wilayah DKI Jakarta.

Permintaan masyarakat terhadap daging sapi, kata Djoni, menurun 40 persen selama pandemi Covid-19. Produksi domestik rata-rata mampu memenuhi permintaan daging 60 persen. Artinya, daging sapi lokal berpeluang mengisi pasar, terutama untuk menghadapi kenaikan permintaan pada Ramadhan-Lebaran yang bertepatan pada April-Mei 2021.