Pengetahuan mengenai produk hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL), seperti rokok elektrik, produk tembakau yang dipanaskan, dan kantong nikotin, di Indonesia saat ini masih terbilang rendah.

Risiko kesehatan yang ditimbulkan produk HPTL, seperti rokok elektrik, 90 persen lebih rendah dibandingkan rokok karena terdapat perbedaan pada proses penggunaannya. Hal itu dikarenakan produk ini tidak melalui proses pembakaran.

Dengan demikian, produk HPTL dapat menjadi solusi yang paling realistis untuk mengurangi risiko kesehatan yang diakibatkan oleh rokok. Namun, 47 persen responden Indonesia masih menghubungkan penggunaan rokok elektrik dengan masalah pernafasan. “Untuk itu, edukasi produk HPTL kepada masyarakat menjadi penting,” sambungnya.

Kepala Bidang Pengawasan Produk Hasil Pertanian, Aneka Ragam Kewirausahaan, Kementerian Perdagangan, Amirudin Sagala. Berdasarkan riset Kementerian Perdagangan, pengguna HPTL, khususnya rokok elektrik, saat ini sudah mencapai 2,2 juta. Adapun jumlah outlet penjual mencapai 5 ribu.

Investasi global di sektor properti diperkirakan melonjak tajam hingga mencapai 50 persen sepanjang tahun ini. Perkantoran, industri logistik, perumahan, dan pusat data menjadi jenis properti yang disukai investor.

Kepala Pasar Modal Global Colliers International Tony Horrell mengatakan investor optimistis adanya pasar yang akan rebound pada 2021. Menurutnya, kepercayaan investor ini dipicu vaksinasi Covid-19 di berbagai negara.

Berdasarkan analisis Colliers, kami, investor masih banyak yang minat untuk berinvestasi di industri properti seiring dengan telah ditemukannya vaksin dan adanya stimulus yang diberikan pemerintah.

Colliers memperkirakan investor akan menjajaki semua jenis aset properti hingga proyek infrastruktur publik. Adapun sektor investasi yang bakal diminati untuk sektor properti yakni perkantoran, industri logistik, perumahan, dan pusat data.

Saat ini Bulog Divre Sumatera Utara masih berbisnis daging sapi dan daging kerbau beku masing-masing harga Rp90.000 dan Rp80.000 per Kg.

Disebutnya, bisnis daging sapi maupun daging kerbau beku di Medan aman dan wajar-wajar saja. Tidak seperti di Jakarta dimana harga jual daging sapi sempat bergejolak karena harganya mahal. Mengenai stok daging sapi yang dijual Bulog, sebut Karni hingga kini mencapai 10 ton dan stok daging kerbau beku 22 ton.

Sementara itu, pantauan SIB dalam sepekan ini harga daging sapi di sejumlah pasar di Medan Rp110.000 hingga Rp 115.000 per Kg.

Insentif bea masuk dalam skema Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) tidak dapat mengompensasi biaya yang ditanggung usaha penggemukan sapi (feedlot) akibat kenaikan harga impor komoditas tersebut. Harga sapi bakalan jantan Australia naik signifikan dalam 7 bulan terakhir. Pada Juli 2020, harga berada di kisaran US$ 2,8 - US$ 3 /kg sapi hidup. Per Januari 2021, harga sudah berada di level US$ 3,9 /kg berat sapi hidup.

Kenaikan harga sapi bakalan terjadi lantaran para peternak di Negeri Kanguru tengah memulihkan populasi setelah sempat berkurang akibat banjir yang menerjang negara tersebut pada 2019. Akibatnya, jumlah sapi bakalan yang dapat diekspor berkurang dari sekitar 1,3 juta ekor pada 2019 menjadi 900.000 ekor pada 2020. Pemerintah berencana mengimpor sapi bakalan jantan sebanyak 502.000 ekor untuk 2021. Sebagai pemasok alternatif, stok bakal didatangkan dari Meksiko.

Kejaksaan Agung mendalami dugaan kasus tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan. Penyidik Kejagung kini tengah menggali peran manajer investasi (MI) yang digunakan BPJS Ketenagakerjaan. MI tersebut sama dengan MI yang digunakan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Diduga bahwa perkara korupsi di kedua perusahaan saling berkaitan. Kejagung hanya menyelidiki investasi BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk saham dan reksadana senilai Rp 43 triliun. Total investasi keseluruhan itu ada lebih dari Rp 400 triliun.

Ada tiga presiden direktur dan dua direktur utama dari lembaga sekuritas yang diperiksa oleh penyidik. Mereka diperiksa dalam kapassitas sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi BPJS Ketenagakerjaan. Saksi lain yang turut diperiksa tim yakni Deputi Direktur Pasar Modal BPJS Ketenagakerjaan berinisial KBW, Asisten Deputi Analisis Pasar Uang dan Reksadana pada BPJS Ketenagakerjaan berinisial SMT serta Deputi Direktur Kepatuhan dan Hukum pada BPJS Ketenagakerjaan Salkoni. 

Di tengah upaya penyehatan fiskal yang masih penuh dengan rintangan, pemerintah kembali mengobral insentif kepada wajib pajak. Di satu sisi relaksasi ini menjadi karpet merah bagi investor. Namun di sisi lain, kebijakan 'banting harga' ini membawa konsekuensi yang cukup besar, yakni makin beratnya ikhtiar untuk mewujudkan konsolidasi fiskal. Terbaru, pemerintah mengobral insentif dalam bentuk pemangkasan tarif pajak penghasilan (PPh) atas bunga, dan sanksi denda terkait dengan pengungkapan ketidakbenaran dalam tindak pidana perpajakan.

Akan tetapi, kucuran insentif pajak yang deras tidak selalu linier dengan masuknya investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) di Tanah Air. Peringkat paying taxes Indonesia terus mengalami perbaikan semenjak 2016 silam. Bahkan peringkat paying taxes Indonesia saat ini menjadi yang terbaik kedua di Asean. Faktanya, di Indonesia belum menjadi tujuan utama relokasi investasi dari China. Sebaliknya, mayoritas investor global ebih memilih Vietnam sebagai ladang investasi baru. Dengan kata lain, pemotongan tarif pajak bukan menjadi isu yang penting untuk menarik minat investor menanamkan modalnya di Indonesia.

Pemerintah memerlukan kajian yang lebih mendalam terkait dengan penerbitan insentif untuk pelaku usaha dan investor, termasuk industri yang disasar sebagai penerima. Sementara itu, pemerintah berkeyakinan iklim investasi di Indonesia membaik sejalan dengan penerapan UU Cipta Kerja dan aturan turunannya. Pemerintah akan terus mengguyur insentif untuk membantu pelaku usaha agar mampu bertahan di tengah resesi. Pemerintah juga melakukan perbaikan regulasi di sektor perpajakan. Di antaranya mengenai PPh, pajak pertambahan nilai (PPN), serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) di dalam UU Cipta Kerja tersebut. Pemerintah akan tetap memaksimalkan pungutan perpajakan untuk menjaga keseimbangan fiskal di tengah besarnya dana yang dibutuhkan dalam menangani pandemi Covid-19. 

(Oleh - IDS)

Pemerintah memastikan formulasi harga khusus untuk bahan baku program penghiliran batu bara hampir serupa dengan yang diterapkan bagi pembangkit listrik mulut tambang. Secara keseluruhan regulasi tersebut disusun oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai salah satu insentif untuk mendorong program peningkatan nilai tambah batu bara atau penghiliran. 

Formulasi harga tersebut nantinya dapat diterapkan untuk semua program penghiliran, mulai dari gasifikasi batu bara hingga coal liquifaction. Hanya saja, pemerintah akan menetapkan syarat-syarat teknis tertentu untuk setiap program penghiliran. Biaya terdiri atas biaya produksi langsung ditambah biaya tidak langsung ditambah umum ditambah administrasi, sedangkan besaran margin ditentukan sekitar 15% dari biaya. Selai harga khusus, pemerintah juga masih mengkaji skema penerapan insentif pengurangan royalti hingga 0% terhadap komoditas batu bara untuk kegiatan penghiliran.

Pelaku usaha tengah menantikan paket insentif, karena pengembangan gasifikasi membutuhkan biaya cukup besar dan bersifat jangka panjang. Insentif yang diharapkan antara lain royalti batu bara untuk gasifikasi hingga 0% tax holiday, pembebasan PPN jasa pengolahan batu bara menjadi syngas sebesar 0%, dan formula harga khusus batu bara untuk program hilirisasi perlu ditinjau kembali. Selain itu, rencana dua proyek gasifikasi batu bara menjadi metanol oleh PT Arutin Indonesia dan PT Kaltim Prima Coal yang ditargetkan beroperasi pada 2025.

Untuk penghiliran berupa undergeound coal gasification juga sudah ada tiga perusahaan yang menjajaki pengembangannya, yakni PT Kideco Jaya Agung di Kalimantan Timur, PT Indominco di Kalimantan Tiimur, dan PT Medco Energi Mining Internasional (MEMI) di kalimantan Utara. Ada pula rencana pengembangan coal upgrading oleh PT ZJG Resources Technology di Bukungan, Kalimantan Utara.

Pembangunan Wisma Atlet di Jalan Pahlawan Sidoarjo akan dilanjutkan tahun 2021. Menurut Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo Bangun Winarso, tahun ini proyek pembangunan Wisma Atlet dialokasikan sebesar Rp 28 miliar.

Tahun 2019, dana yang dikucurkan untuk pembangunan wisma atlet mencapai Rp 13,43 miliar sedangkan untuk tahun 2020, anggarannya Rp 28,4 millar. Tapi yang dana 2020 ini direalokasi untuk penanganan Covid-19.

Dengan alokasi dana Rp 28 millar, diharapkan bangunan itu dapat tuntas pada akhir 2021, dan kemudian secepatnya dimanfaatkan untuk kebutuhan atlet di Kota Delta.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Partwisata Sidoarjo Djoko Supriyadi menyebutkan, wisma atlet memang sangat dibutuhkan di Sidoarjo. Selama ini, setiap ada kegiatan olahraga, Sidoarjo selalu kebingungan mencari tempat tinggal sementara bagi para tamu yang akan berlaga.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DPD Sulsel, Anggiat Sinaga mempertanyakan dana hibah bagi hotel dan restoran di Kota Makassar.

Padahal sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Promosi Wisata Dinas Pariwisata Makassar, M Roem mengatakan, dana hibah yang diberikan ke industri pariwisata jasa hotel dan restaurant sebanyak Rp48 miliar.

Bantuan ini rencananya diberikan sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada industri pariwisata. Pembagiannya, pemerintah hanya memprioritaskan kepada hotel dan restauran yang patuh pajak pada 2019 lalu.

Kemudian, di pertengahan Desember, pihak Dinas Pariwisata Makassar menyebutkan bahwa dalam juknis untuk nomor KLBI TDUP harus lima digit. Setelah 25 hotel telah siap dengan lima digit tersebut, dana tersebut tetap tidak dicairkan hingga kini.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menargetkan, realisasi investasi yang berasal dari relokasi untuk tahun 2020 dan 2021 sebesar US$ 67,33 miliar.

Tahun lalu ada 16 perusahaan asal China yang merelokasi investasinya ke Indonesia. Perusahaan tersebut telah merealisasikan investasi sebesar US 7,15 miliar. Investasi itu, bisa menyerap 68.600 tenaga kerja.

Tak hanya itu, masih ada 136 perusahaan yang akan kembali merelokasi investasinya di Indonesia. Rinciannya, 14 perusahaan masuk dalam daftar perusahaan yang memiliki intensi relokasi atau diversifikasi ke Indonesia. Total rencana investasinya mencapai US$ 19,68 miliar dengan target penyerapan tenaga kerja mencapai 59.750 orang.

Sementara itu, sebanyak 122 perusahaan potensial sisanya, memiliki rencana investasi hingga US$ 40,5 miliar. Investasi tersebut mampu menyerap hingga 156.430 tenaga kerja.

Sebagai catatan, BKPM menargetkan realisasi investasi pada 2021 sebesar Rp 858,5 triliun, tumbuh 4,8% dari target tahun lalu. Komposisinya, 49,7% berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan 50,3% dari penanaman modal asing (PMA).