Pemotongan daging di Rumah Potong Hewan – Meat Business Center (RPH-MBC) berkurang sebagai dampak kenaikan harga daging sapi di pasaran saat ini yang menembus Rp134.000 per kg. Misalnya RPH Kecamatan Baleendah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, dalam kondisi normal rata-rata dilakukan pemot ongan sebanyak 22 hingga 25 ekor sapi per harinya. Namun sejak awal tahun ini, berkurang menjadi rata-rata 19 ekor per hari. “Kalau di RPH kegiatan motong masih berjalan seperti biasa. Memang ada pengurangan, sejak tanggal 1 Januari hingga sekarang itu hanya 19 ekor sapi per harinya. Hal ini karena dampak kondisi harga sapi meningkat tajam di ting kat global,” ungkap Kepala UPTD RPH Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Cecep Hendrayadi, Senin (25/1).

Harga jenis sapi Bx atau Australia saat ini, urai Cecep, berat hidup berkisar antara Rp48.000 hingga Rp51.000 per kg. Naik dari harga dari semula berkisar antara Rp43,500 hingga Rp44.500 per kg. “Sementara harga karkas [tulang daging] saat ini berkisar antara Rp93.000 hingga Rp95.000 per kilonya. Adanya kenaikan ini, membuat sebagian bandar beralih ke sapi lokal atau Jawa,” terang Cecep. Untuk harga sapi lokal saat ini, lanjut Cecep, berat hidup sekitar Rp45.500, harga karkas Rp91.000, dan harga daging has di pasaran berkisar antara Rp115.000 hingga Rp125.000 per kg.

Sementara itu, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Bandung Gin Gin Ginanjar mengatakan pihaknya terus berko ordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait kelangkaan daging sapi akibat harganya yang naik. Menurutnya, berkurangnya pemotongan daging sapi bukan dise babkan karena kelangkaan hewan, tetapi dengan kondisi harga yang tinggi. Para pengusaha khawatir akan berkurangnya pembeli sehingga daging segar yang sudah dipotong akan menumpuk dan tidak terjual. 

Kenaikan harga daging sapi di Jawa Barat ternyata sudah terjadi sejak Juli 2020 lalu karena seretnya pasokan sapi dari Australia. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jabar Jafar Ismail mengatakan kenaikan harga daging sapi sudah menjadi konsen Kementerian Perdagangan. Saat ini upaya mengembalikan pasokan tengah dilakukan walau harga masih tinggi. Jabar menurutnya terdampak karena 90% kebutuhan daging sapi masih dipenuhi oleh pasokan luar daerah bahkan luar negeri terutama Austalia. Sapi dari Australia sendiri pada tahun lalu sudah mengalami kenaikan hingga US$3,6 per kg. Sementara bakalan sapi pada Januari-Februari juga terkerek sebesar US$3,9 per kg. Kenaikan harga daging sapi di Jabar sendiri menurutnya tidak akan terlalu berpengaruh besar mengingat saat ini ini permintaan tidak banyak akibat tutupnya sejumlah hotel, restoran dan kafe karena pembatasan kegiatan. “Jumlah pemotongan juga berkurang,” ujarnya.

(Oleh - HR1)

Pelaku industri keramik mengharapkan langkah konkret dari pemerintah agar target substitusi impor 35% dapat tercapai. Produk impor keramik dari China, India, dan Vietnam terus meningkat sehingga defisit perdagangan ekspor dan impor keramik dari tahun ke tahun kian lebar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka defisit telah mencapai US$1,1 miliar sejak 2015 hingga 2020. Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menilai penerapan instrumen safeguard sejak 2018 belum cukup efektif menahan impor. Selain itu, ada pula penipisan ketebalan keramik yang secara tidak langsung menjadi penurun kualitas produk untuk mengejar efisiensi biaya pengiriman. Untuk itu, Asaki saat ini sedang mengajukan perpanjangan safeguard yang akan berakhir pada Oktober mendatang dengan besaran bea masuk harus lebih besar minimal 35%—40% dibandingkan dengan sebelumnya, yakni 19%—23%. 

Sementara itu, dalam keterangan tertulisnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan siap membangkitkan kembali kejayaan industri keramik nasional seperti pada 2014 sebagai produsen nomor empat di dunia. Kemenperin mencatat, hingga saat ini kekuatan industri ubin keramik di Indonesia ditopang sebanyak 37 perusahaan yang tersebar di Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatra Utara, dan Sumatra Selatan. Total kapasitas produksi terpasang sebesar 537 juta m2 atau 8,14 juta ton per tahun yang menyerap tenaga kerja hingga 150.000 orang. 

(Oleh - HR1)

Pemerintah berencana memperketat syarat dan ketentuan bagi investor yang telah menikmati fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan atau tax holiday. Pasalnya, sejauh ini realisasi dari rencana penanaman modal oleh wajib pajak yang menerima fasilitas tersebut masih kecil. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan saat ini pemerintah tengah merancang pengetatan batas waktu tersebut. Bahlil menambahkan, pengetatan ini dilakukan karena investasi memiliki efek berganda yang cukup besar. Artinya, yang dibutuhkan oleh pemerintah tidak hanya komitmen tapi juga realisasi sehingga bisa meningkatkan penyerapan tenaga kerja. 

Sebanyak 82 wajib pajak itu mencatatkan investasi Rp1.261,2 triliun. Adapun nilai dari 3 wajib pajak yang merealisasikan penanaman modal bernilai Rp27,15 triliun. Peneliti Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan efek tivitas vaksinasi menjadi kunci bagi investor untuk merealisasikan investasinya. (Oleh - HR1)

Polemik mengenai pajak digital kembali menyeruak pasca dirilisnya laporan United States Trade Representative (USTR). Hal ini menandai bahwa negosiasi yang dilakukan Indonesia belum membuahkan hasil. Sumber Bisnis di Kementerian Keuangan mengatakan otoritas fiskal telah melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) terkait dengan pajak digital. Negosiasi ini dilakukan menyusul dikirimkannya surat balasan dari pemerintah kepada USTR pada Juli tahun lalu.

“Mereka [USTR] protes dengan skema pemajakan Indonesia, baik [pajak transaksi] digital maupun pemajakan impor software,” kata sumber Bisnis, Senin (25/1). Dia menjelaskan, sebenarnya negosiasi telah dilakukan sejak bulan-bulan sebelumnya. Bahkan, sebelum pandemi Covid-19 melanda Indonesia atau tepatnya pada awal tahun lalu. Namun, ultimatum AS melalui USTR menguat pascapemerintah mengesahkan UU No. 2/2020 yang di dalamnya memuat substansi me nge nai pemajakan atas transaksi digi tal, termasuk pungutan pajak peng hasilan (PPh). 

Dalam laporan itu, AS menuding skema pemajakan yang disiapkan oleh Indonesia diskriminatif, karena hanya menyasar subjek pajak nonresiden. (Bisnis, 25/1). Dengan kata lain, AS mendesak Indonesia untuk melakukan perbaikan skema pemajakan digital. Persoalannya, skema itu telah dituangkan di dalam UU No. 2/2020. Alhasil, perubahan hanya bisa dilakukan melalui amendemen. Sementara itu, Dirjen Pajak Suryo Utomo tidak merespons pertanyaan yang disampaikan Bisnis terkait dengan strategi pemerintah ke depan. Demikian pula dengan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama. Namun sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan bahwa UU No. 2/2020 memberikan equal treatment bagi setiap subjek pajak. 

Di satu sisi, ini adalah sikap tegas dari Indonesia karena menolak intervensi AS. Akan tetapi di sisi lain, aksi pemerintah masih terkesan lamban. Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani menilai aturan pajak digital sudah cukup jelas. Menurutnya, pada prinsipnya aturan ini berlaku untuk seluruh negara. Selama perusahaan itu mendapatkan penghasilan di negeri ini, maka waj ib membayar pajak. (Oleh - HR1)

Pemerintah semakin gencar kampanyekan penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di dalam negeri.

Mendukung hal tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak ikut serta dalam uji coba mobil listrik milik PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) dan kesiapan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) PLN di PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Embong Wungu, Senin (25/1).

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur Nyoman S Astawa menyatakan siap untuk mendukung tantangan tersebut, mengingat Jawa Timur dikenal memiliki Sumber Daya Manusia yang mumpuni dan tingginya potensi electric vehicle untuk semakin dikembangkan dan dimanfaatkan secara massif.

Chief Operation Officer Kalla Beton, Syam'un Saebe mengatakan di Hut ke-25 ini, pihaknya mampu mengukir sejumlah prestasi. Anak perusahaan Kalla Group ini menuai pertumbuhan positif dengan pendapatan meningkat dua persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Beberapa peningkatan performa di berbagai sektor yang akan dilakukan diantaranya penambahan armada untuk pelayanan ready mix dan peningkatan kapasitas produksi bata ringan. Kemudian peningkatan produksi dan penjualan di sektor precast seperti paving blok dan variannya seperti cansteen, topiuskup yang merupakan produk unggulan Kalla Beton dalam beberapa tahun belakangan ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah masih menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) perpajakan terkait Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Menurut dia, RPP tentang perpajakan ini akan meningkatkan reputasi LPI di mata para calon investor.

Menkeu menambahkan, LPI nantinya bisa menyetor dividen maksimal 30% kepada negara. Pemberian dividen ini pun sudah sesuai ketentuan yang ada. Besaran maksimal dividen ini tetap memberikan kekuatan kas kepada LPI.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2020 tentang modal awal LPI, pemerintah memberikan modal awal sebesar Rp 15 triliun kepada SFW yang bernama Indonesia Investment Authority (INA). Modal LPI akan bertambah hingga 75 trillun, sumber modal ini berasal dari APBN.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) serta Brand Ekonomi Syariah Tahun 2021.

“Potensi wakaf sangat sangat besar di negara kita potensi wakaf per tahun mencapai Rp 2.000 triliun dan potensi wakaf uang bisa menembus angka Rp 188 triliun,” kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara yang disiarkan secara virtual, Senin (25/1).

Pada kesempatan yang sama Ma'ruf Amin mengatakan GNWU merupakan salah satu program pengembangan ekonomi syariah untuk mendukung percepatan pembangunan nasional. Dia juga menekankan pentingnya memanfaatkan perkembangan teknologi dalam menyukseskan program wakaf tunai nasional.

Sri Mulyani menuturkan total wakaf tunai yang terkumpul dan dititipkan di bank sebesar Rp 328 miliar hingga 20 Desember 2020. Sedangkan project base wakaf sebesar Rp 597 miliar.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Utara mengatakan,realisasi penyaluran pupuk bersubsidi Sumatera Utara kepada para petani sejak Januari hingga Nopember 2020 sebanyak 336.459,49 ton. Hal itu diungkapkan Kadis melalui Kasi Pupuk Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut Heru Suwondo,Senin petang (25/1).

Dikatakan, total kebutuhan pupuk tahun 2020 sebanyak 356.663 ton dengan rincian jenis pupuk urea sebanyak 148.426, ton dengan realisasi 144.093,15 ton atau 97,08 %.

Kemudian jenis SP-36 sebesar 36.932 ton dengan realisasi 34.344,25 ton atau 92,99 %, jenis ZA sebanyak 37.555 ton, realisasi 35.830,01 ton atau 95, 41 %, jenis NPK 114.112 ton,realisasinya 105.900,98 ton atau 92,80 % dan pupuk organik 19.638 ton,realisasinya 16.292,10 ton atau 82,96 % Dari semua jenis pupuk tersebut terbanyak jenis urea sebanyak 144.093,15 ton.

Adapun daftar harga masing-masing jenis pupuk bersubsidi, yakni pupuk urea Rp 1.800 per Kg , pupuk SP-36 Rp 2.000 per Kg, pupuk ZA Rp 1.400 per Kg, pupuk NPK Rp 2.300 per Kg dan pupuk organik Rp 500 per Kg.

Pemerintah terus menabur insentif pajak demi mengundang investasi. Kali ini, insentif untuk investor yang menjadi mitra Lembaga Pengelola Investasi (LPI) alias Indonesia Investment Authority (INA) alias sovereign wealth fund milik Indonesia.

Penerima insentif pajak ini adalah pihak ketiga, yakni mitra investasi, manajer investasi, badan usaha milik negara (BUMN), badan atau lembaga pemerintah, dan atau entitas lainnya, dari dalam negeri maupun luar negeri.

Bentuk insentif berupa: Pertama, pajak penghasilan (PPh) final 0% atas dividen yang diperoleh subjek pajak luar negeri (SPLN).  Kedua, PPh dari keuntungan karena penjualan, pengalihan saham, atau penyertaan modal saat berakhirnya atau mengakhiri kerja sama dengan LPI dikenakan PPh final 0,1%. Aturan PPh atas capital gain dari perusahaan tertutup saat ini mengikuti aturan PPh Badan yakni tarif 25%.

Wakil Ketua Kadin Bidang Perpajakan Herman Juwono yakin insentif ini menjadi daya tarik dunia usaha, terutama korporasi yang bergerak di bidang infrastruktur.