Dana Moneter Internasional atau IMF pada Selasa (26/1) menaikkan proyeksinya tentang pertumbuhan ekonomi global 2021 menjadi 5,5%. Pertimbangannya adalah optimisme bahwa vaksin baru akan mampu mengendalikan pandemi Covid-19. Sehingga kegiatan ekonomi akan kembali menggeliat dan akan terdorong oleh adanya stimulus di negara-negara ekonomi besar. 

Tapi, kata kreditor internasional berbasis di Washington, Amerika Serikat (AS) tersebut, prospeknya dibayangi oleh ketidakpastian tinggi. Pemerintah diminta terus bertindak untuk menghindarkan dampak langgeng dari pandemi tersebut. Yang telah menimbulkan krisis ekonomi terparah sejak Depresi Besar 1930-an. 

Penaikan proyeksi pertumbuhan, sebesar 0,3 poin persentase dibandingkan proyeksi pada Oktober 2020 dan setelah ekonomi dunia mengalami kontraksi 3,5% pada 2020, mencerminkan ekspektasi bahwa kegiatan ekonomi akan terus menguat di tahun ini karena adanya vaksinasi Covid. Serta adanya tambahan kebijakan stimulus di beberapa negara ekonomi besar. Termasuk di AS dan Jepang.

Lembaga ini juga menyinggung lonjakan infeksi di beberapa negara. Termasuk oleh varian-varian baru Covid-19. Sehingga memicu karantinakarantina baru. Selain itu, distribusi vaksin pada tahap awal menghadapi kendala. Walaupun ekonomi global diprediksi mencatat pertumbuhan sebesar itu, IMF mengingatkan bahwa banyak negara di tahun ini belum akan pulih ke level sebelum adanya pandemi.

IMF mendesak negara-negara untuk terus memberikan stimulus sampai pemulihan ekonomi menguat. Untuk Amerika Serikat (AS), IMF memperkirakan pertumbuhan ekonominya tahun ini dua poin lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya 5,5%. Jepang juga akan diuntungkan oleh paket bantuan baru yang disetujui pada Desember 2020. Sehingga IMF menaikkan proyeksi pertumbuhan 2021-nya menjadi 3,1%. 

IMF memperkirakan ekonomi Tiongkok tumbuh 8,8% tahun ini. Sedikit lebih rendah dibandingkan proyeksi Oktober 2020. Sementara ekonomi India diprediksi meroket 11,5% atau 2,7 poin lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya. Zona euro diprediksi ekonominya tumbuh 4,2%, ditandai pemangkasan signifikan untuk Jerman, Prancis, Spanyol, dan Italia. 

(Oleh - HR1)

Presiden Joko Widodo baru-baru ini mengumumkan bahwa pemerintah segera mendirikan sovereign wealth fund (SWF), yang diberi nama Indonesia Investment Authority dalam waktu yang tidak lama lagi. SWF ini merupakan langkah tepat yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kebuntuan kondisi ekonomi yang memerlukan suatu terobosan besar guna mendukung pemulihan ekonomi, maupun untuk kegiatan investasi jangka panjang. 

Dengan adanya SWF ini, kegiatan investasi besar yang bersifat jangka panjang tidak lagi bergan tung pada inisiatif pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja, melainkan juga bisa bersumber dari SWF tersebut. Kehadiran SWF ini juga membawa angin segar bagi para investor be sar dari luar negeri yang ingin membawa masuk uangnya ke Indonesia guna berinvestasi di tengah pandemi ini. 

Pemerintah sudah berkomitmen untuk menyetorkan modal awal sebesar Rp 15 triliun. Beberapa investor dari luar negeri juga telah memberikan komitmen untuk mendanai SWF tersebut dengan penyertaan modal mencapai US$ 20 miliar (sekitar Rp 280 triliun dengan kurs Rp 14.000). Mereka sangat antusias sekali memberikan pendanaan dalam pembentukan SWF tersebut karena beberapa alasan. 

Pertama, SWF dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah, se hingga kelanggengan dan kelangsungan kegiatan usaha dalam jangka panjang lebih terjamin. Kedua, karena SWF merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah tentunya memiliki kemudahan dan jangkauan kegiatan usaha maupun berinvestasi yang lebih luas dibandingkan dengan sebuah korporasi biasa. Ketiga, dengan modal, sumber dana dan jangkauan bisnis yang besar tentunya dapat menghasilkan rate of return yang tinggi, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi investor besar. Keempat, sebuah studi dari Al sweilem, et.al (2015) menyebutkan bahwa SWF dibentuk dengan tujuan yang lebih strategis, yaitu mendukung stabililitas ekonomi makro dan melakukan investasi atas surplus tabungan milik pemerintah dan masyarakat.

Ide pembentukan SWF bukan sesuatu yang baru, sudah banyak negara yang memiliki SWF dengan berbagai model dan tujuan yang berbeda satu sama lain. Pemerintah Singapura mendirikan Temasek pada tahun 1974, merupakan salah satu contoh sukses SWF yang bergerak di bidang investasi dengan mengakumulasikan danadana surplus pemerintah, dana pensiun, maupun tabungan masyarakat.

Malaysia mendirikan Khazanah Nasional Berhad pada tahun 1994, yang menginvestasikan uangnya ke berbagai sektor yang memberikan keuntungan besar, antara lain energi, kesehatan, telekomunikasi dan jasa keuangan. Bahkan CIMB Group yang menguasai Bank CIMB Niaga di Indonesia adalah salah satu kegiatan usaha di bawah naungan Khazanah.

Adapun Vietnam juga sukses dengan memiliki SWF yang dinamakan State Capital Investment Corporation atau SCIC yang didirikan pada tahun 2005. Bahkan negara kecil tetangga kita, Timor Leste, juga telah memiliki SWF yang disebut dengan Ti mor Leste Petroleum Fund pada ta hun 2005, yang tugasnya adalah untuk memutar uang dari hasil ke untungan eksplorasi tambang mi nyak dan gas yang mereka miliki ke berbagai jenis investasi yang memberikan keuntungan besar.

Keinginan Presiden Joko Widodo untuk segera mendirikan SWF bukanlah sesuatu yang sulit untuk diwujudkan, mengingat saat ini sudah ada “Santiago Principles”, yang menjadi pedoman bagaimana bentuk dan mekanisme kerja dari sebuah SWF. Dalam “Santiago Principles” yang jumlahnya ada 24 prinsip tersebut telah diatur, an tara lain mengenai aspek hukum, tujuan, struktur organisasi, tata kelola, code of conduct, dan as pek transparansi dari suatu SWF.

Prospek SWF Indonesia Ada sebuah anggapan bahwa rencana pemerintah untuk membentuk SWF mungkin dianggap sudah terlambat dibandingkan dengan beberapa negara tetangga. Namun, lebih baik terlambat mendirikan SWF daripada tidak ada sama sekali. Idealnya pendirian SWF tersebut dilakukan di era “oil boom” pada pe riode 1974-1982 yang kita alami di zaman Orde Baru.

Saat itulah momen yang paling tepat untuk membentuk SWF, karena amunisi yang dimiliki oleh peme rintah sangat besar sebagai modal pendiriannya. Namun demikian, pendirian SWF saat ini juga tidak ada masa lah, tetap memiliki prospek yang bagus dan masa depan yang menjanjikan karena beberapa alasan. Pertama, SWF memang didisain khusus dengan tujuan utama untuk melakukan investasi jangka panjang dengan modal yang besar. Inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi investor, baik itu in vestor pemerintah maupun in ves tor swasta dari luar negeri. Kedua, pembangunan infrastruktur harus terus berjalan guna mem perkuat fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Namun sayangnya APBN kita untuk saat ini dan beberapa tahun ke depan mungkin lebih diprioritaskan untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Beban APBN yang sudah berat, utang pemerintah yang semakin bertambah dan keterbatasan dana milik BUMN, menjadikan sumber pembiayaan infrastruktur perlu dicarikan alternatif lain. Ketiga, SWF diharapkan mampu melindungi dan mempertahankan industri-industri strategis yang didirikan dan berada di Indonesia, agar tetap menjadi bagian dari aset nasional sebagai kebanggaan bangsa Indonesia.

Keempat, SWF yang dimiliki Indonesia diharapkan mampu melakukan akuisisi atau membeli berbagai perusahaan yang bergerak di bidang industri-industri strategis di luar negeri. Dengan mengakuisisi industri strategis milik asing tersebut, kita bisa menempatkan tenaga kerja kita di perusahaan tersebut untuk belajar dan mengambil ilmunya. Misalnya saja mengakuisisi perusahaan-perusahaan di in dustri dirgantara, persenjataan, kimia dan teknologi digital, yang belum ada di Indonesia. Kelima, tujuan SWF untuk mencetak keuntungan yang sebesarbesarnya bisa menjadi sumber penerimaan negara yang relatif besar, selain dari penerimaan pajak maupun dividen BUMN. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita semuanya harus mendukung inisiatif pemerintah dalam pendirian SWF tersebut.

(Oleh - HR1)

Penerapan ekonomi sirkular pada lima sektor industri berpotensi menghasilkan tambahan produk domestik bruto (PDB) secara keseluruhan di kisaran Rp 593 triliun hingga Rp 642 triliun. Oleh karena itu, penerapan ekonomi sirkular ini dinilai penting bagi pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Kelima sektor tersebut yaitu industri makanan dan minuman, tekstil, perdagangan gro sir dan eceran (fokus pada kemasan plastik), konstruksi, serta elektronik. Selain itu, im plementasi konsep ekonomi sirkular di kelima sektor juga dapat menciptakan sekitar 4,4 juta lapangan kerja baru hingga tahun 2030.

"Implementasi ekonomi sirkular diharapkan dapat menjadi salah satu kebijakan strategis dan terobosan untuk membangun kembali Indonesia yang lebih tangguh pasca-Covid19," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional(PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (26/1).

Adapun potensi pendapatan itu berdasarkan hasil studi yang termuat dalam laporan The Economic, Social and Environmental Benefits of A Circular Economy in Indonesia. Studi itu dilakukan atas kolaborasi Kementerian PPN/Bappenas bersama Badan PBB untuk Program Pembangunan (UNDP) Indonesia serta didukung Pemerintah Kerajaan Denmark. 

Kementerian PPN/Bappenas memproyeksi, penerapan model ekonomi sirkular juga dapat menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia yang cukup signifikan. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto menambahkan selain dampak ekonomi, ekonomi sirkular juga memberi dampak signifikan pada lingkungan.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Denmark Lea Wermelin mengatakan model ekonomi sirkular membuka peluang bagi para pelaku ekonomi untuk mengurangi konsumsi bahan, produksi limbah, dan emisi sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Senada dengan itu, Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Norimasa Shimomura menekankan, Indonesia dapat memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang sangat besar dari penerapan ekonomi sirkular. 

(Oleh - HR1)

Sekitar 6.000 pengusaha rumah makan warung tegal (warteg) di Jabodetabek terancam bangkrut. Mereka mengaku tak kuat lagi menahan gempuran pandemi Covid-19 yang berimbas terhadap roda perekonomian di kalangan masyarakat menengah ke bawah, yang merupakan para pelanggan warteg. 

“Iya, teman-teman terancam gulung tikar,” ujar Ketua Komunitas Warteg Nusantara (Kowantara), Mukroni, di Jakarta, Selasa (26/1). Dia menjelaskan, beberapa faktor penyebab pemilik warteg terpaksa menutup usahanya, antara lain karena daya beli masyarakat menurun. “Sejak pemberlakuan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) di Jabodetabek, daya beli masyarakat menurun. Sementara, kami harus memperpanjang kontrak sewa tem pat, kami sudah tidak sanggup lagi,” bebernya.

Jumlah warteg yang ada di Jakarta menyebutkan mereka kehilangan omzet hingga di atas 50% selama masa pandemi virus corona (Covid-19) karena jumlah pelanggan yang kian menurun. Berbagai cara tetap dilakukan para pedagang warteg agar pelanggan tetap bertahan dan tidak kabur ke tempat lain, mulai dari mengurangi harga, tidak menaikkan harga meski harga bahan pokok cenderung naik, dan berbagai trik lainnya.

Hal serupa diungkapkan Hari (45) pedagang Warteg Jaya Sari di Jalan Kedondong Raya Kelurahan Sunter Jaya. Ia menyebutkan jumlah pelanggan yang datang ke tempatnya amat berkurang di masa pandemi. "Biasanya di jam makan siang (11.00- 14.00) itu bisa ada 20-30 pelanggan datang makan, sekarang hanya 10 dan dalam sehari jarang bisa sampai 20 pelanggan saja sudah lumayan," kata Hari. 

(Oleh - HR1)

Gubernur Bl Perry Warjiyo sebelumnya memperkirakan total nilai transaksi e-commerce dari para marketplace di 2020 sebesar Rp 253 triliun, atau meningkat 20% dibandingkan dengan pencapaian pada 2019 yang mencapai Rp 210,78 triliun.

Dari total nilai transaksi tersebut diantaranya berasal dari empat marketplace terbesar di Indonesia yang mencapai Rp 276,87 triliun. Sementara, total nilai transaksi 14 markteplace terbesar di Indonesia sepanjang tahun 2020 tercatat Rp 327,49 triliun.

Dengan kondisi tersebut, Perry memperkirakan di 2021 ini transaksi e-commerce bisa mencapai sekitar Rp 337,0 triliun atau naik 33,2% dari perkiraan tahun 2020.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, ada lebih dari Rp 1.000 triliun investasi yang belum terealisasi. Nilai penanaman modal tersebut, berasal dari calon investor yang sudah mendapatkan insentif tax holiday, tapi tak kunjung mendirikan usahanya di Indonesia.

Berdasarkan data tax holiday versi Kemkeu yang diterima KONTAN, menunjukkan dari 2018 hingga akhir 2020 lalu rencana investasi dari investor penerima tax holiday sebesar Rp 1.261,2 triliun.

Hasilnya, investasi yang telah terealisasi hingga 11 Oktober 2020 hanya sebesar Rp 27,15 triliun atau setara 2,15% dari total rencana investasi tax holiday. Realisasi investasi itu berasal dari 3 penanaman modal dan 3 wajib pajak. Tenaga kerja yang terserap dari investasi ini yakni hanya 345 orang.

Maka dari itu, Banhlil akan memperketat regulasi tax holiday. Kebijakan tersebut ada dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 1 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Pemerintah sedang menyusun skema baru penarikan royalti dari batubara dan emas. Kelak, tarif royalty komoditas itu akan mengikuti harga pasar.

Di aturan lama (Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian ESDM), tarif royalti batubara ditetapkan berdasarkan kandungan kalori.

Saat ini, tarif royalti untuk pemegang IUP bervariasi, yakni 3%, 5% dan 7% tergantung kualitas kalori batubara. Sedangkan tarif royalti untuk pemegang PKP2B generasi 1, 2 dan 3 sebesar 13,5%.

Kini, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan serta Kementerian Hukum dan HAM sedang menggodok skema tarif royalti dengan merevisi PP No 81/2019. Namun Johnson belum bersedia menjelaskan skema perubahan tarif royalty batubara.

Berdasarkan informasi yang diterima KONTAN, para pengusaha batubara pemegang PKP2B sudah mengusulkan skema tarif royalti ke pemerintah. Usulannya antara lain, jika harga batubara acuan di atas US$ 90 per ton, tarifnya 14% untuk batubara yang dijual di pasar domestik dan tarif 20% untuk batubara ekspor.

Selain batubara, pemerintah ingin mengerek tarifroyalti emas ketika harganya di atas US$ 1.700 per ons troi. Namun Pelaksana Harian Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Djoko Widajatno meminta pemerintah meninjau lagi rencana itu. Pasalnya, kenaikan royalti bisa memberatkan pelaku usaha.

Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto menyebut alokasi dana untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 sebesar Rp 553,09 triliun. Angka ini naik Rp 150,09 triliun atau 37,2% dari alokasi awal anggaran 2021 yang sebesar Rp 403,9 triliun.

Adapun program PEN pada 2021 relatif sama dengan tahun lalu. Misalnya di sektor kesehatan, alokasi anggarannya Rp 104,7 triliun. Ini lebih besar dari 2020 yang sebesar Rp 63,51 triliun.

Dana ini akan dipakai untuk beli vaksin dan vaksinasi Covid-19, sarana prasarana dan alat kesehatan, biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan dan santunan kematian, serta bantuan iuran peserta BPJS Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (PB).

Selain itu program prioritas dengan anggaran Rp 141,36 triliun 2021. Salah satunya untuk membantu pariwisata. Selain itu juga untuk ketahanan pangan atau food estate, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah dan subsidi pinjaman daerah, program padat karya K/L, kawasan industri, dan program prioritas lain.

Potensi kerugian negara akibat dugaan skandal korupsi pengelolaan uang dan dana investasi PT Asabri (Persero) mencapai Rp22 triliun atau lebih besar dibandingkan dengan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Kejaksaan Agung telah mengantongi tujuh calon tersangka. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan bahwa skandal korupsi Asabri lebih besar di bandingkan dengan korupsi Jiwasraya. Jika menilik penghitungan potensi kerugian negara menurut audit dari BPK, nilai kerugian negara akibat korupsi Asabri bisa mencapai Rp22 triliun. Sementara itu, menurut penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) nilainya hanya Rp17 triliun.

Dalam catatan Bisnis, laporan BPK menunjukkan bahwa potensi kerugian Asabri lantaran mengalihkan investasinya dari deposito, baik ke penempatan saham secara langsung maupun ke reksa dana sejak 2013 mencapai Rp16 triliun. Pada 2017, penempatan dana Asabri di portofolio saham mencapai Rp5,34 triliun dan reksa dana Rp3,35 triliun. Sementara itu, investasi deposito tersisa Rp2,02 triliun. Asabri juga diduga membeli saham gorengan dengan nilai Rp802 miliar. Akibatnya, pada 2018 dan 2019, Asabri mencatatkan potensi kerugian yang cukup dalam. Sebelum hal itu terjadi, pada 31 Oktober 2017, Heru Hidayat, salah satu terdakwa kasus Jiwasraya, menemui Direktur Utama Asabari saat itu, Letnan Jenderal (Purnawirawan) Sonny Widjaja. Dia menawarkan solusi atas investasi bermasalah. 

Adapun, dugaan keterlibatan Benny Tjokrosaputro adalah dia yang membujuk Direksi Asabari agar menempatkan dana asuransi yang dihimpun para prajurit di saham-saham perusahaannya hingga Rp3,5 triliun sejak 2012. Anggota Komisi III DPR, Benny K Harman, meminta ekspose kasus korupsi PT Asabri (Persero) dilakukan secara transparan. Sementara itu, jaksa penyidik Kejagung memeriksa sekretaris Benny Tjokrosaputro yang berinisial JI sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asabri, pada Senin (25/1).

Sementara itu, Kejaksaan Agunggung menyatakan telah menyelamatkan uang negara senilai kurang lebih Rp19,32 triliun, dari persidangan kasus korupsi selama 2020. Hal tersebut disampaikan Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat kerja di Komisi III DPR RI pada Selasa (26/1). Sementara itu, penyelamatan keuangan negara yang dilakukan Kejaksaan Agung dari tindak pidana umum sejumlah Rp204,5 miliar. Dia mengatakan, kinerja tindak pidana khusus Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada 2020, mencapai ribuan perkara. 

(Oleh - HR1)

Kementerian Perindustrian berupaya untuk mengembalikan kejayaan industri keramik nasional seperti era 2014 sebagai produsen nomor empat di dunia. Target ini ditopang dengan kebijakan strategis. Salah satunya dengan program substitusi impor sebesar 35% yang ditargetkan tercapai pada 2022. Implementasi didukung dengan kebijakan pengendalian tata niaga impor keramik dan pembatasan pelabuhan masuk di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Selain itu, ada kebijakan minimum import price untuk ubin keramik serta pemberlakuan SNI wajib yang diperketat. 

“Kami telah melakukan pertemuan dengan Asosiasi Aneka Keramik Indonesia [Asaki] guna mencari solusi agar industri keramik nasional bisa lebih berdaya saing di kancah global,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita melalui siaran pers, Senin (25/1). Agus menyatakan industri keramik saat ini optimistis dapat kembali berjaya apabila mendapatkan dukungan dan atensi dari pemerintah. Asaki sepakat mendukung misi besar Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk substitusi impor.

Seperti diketahui, wabah pandemi Covid-19 memang telah menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi dan industri, termasuk sektor keramik. Utilisasi industri keramik sempat turun menjadi 30% pada kuartal II/2020 kemudian mulai beranjak naik hingga 60% periode kuartal III/2020. Peningkatan itu tidak terlepas peran dari implementasi kebijakan harga gas industri sebesar US$6 per Million British Thermal Unit (MMBTU). 

Berdasarkan data Kemenperin, kekuatan industri ubin keramik di Indonesia ditopang sebanyak 37 perusahaan yang tersebar di Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Total kapasitas produksi terpasang sebesar 537 juta m2 atau 8,14 juta ton per tahun yang menyerap tenaga kerja hingga 150.000 orang. Adapun, jumlah anggota Asaki mencapai 71 perusahaan yang terdiri atas industri ubin keramik, keramik tableware, saniter, genteng atau roof tile, dan industri pendukung lainnya.

Produsen keramik memproyeksikan rerata utilisasi industri 2021 akan meningkat di level 72,5% setelah sempat anjlok hingga 30% pada kuartal II/2020 dihantam pandemi Covid-19. Secara detail, utilisasi industri 2020 sebesar 56%, sedangkan pada semester II/2020 utilisasi sudah mendekati tahun lalu yakni 64%. Adapun, volume produksi pada 2020 diproyeksi mencapai 301 juta m2.  “Utilisasi ubin keramik paling rendah pada kuartal II/2020 di angka 30% dan kuartal IV/2020 sudah di kisaran 70%. Perkiraan utilisasi meningkat pada 2020 di kisaran 72,5% dengan volume produksi 389 juta m2,” kata Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto kepada Bisnis, Selasa (29/12/2020). 

Pada semester I/2021, level utilisasi diproyeksi stabil di level 70% yang kemudian dilanjutkan pada paruh kedua 2021 di level 75%. Volume produksi diproyeksi mendekati 400 juta m2 pada 2021. Jika angka itu tercapai, Indonesia berpotensi memperbaiki peringkat produksi terbesar di dunia menjadi ranking enam atau tujuh. Pada 2019, volume produksi keramik 349 juta per m2 yang menempatkan Indonesia berada diperingkat delapan produsen terbesar di dunia. 

Lebih lanjut, proyeksi perbaikan industri keramik di atas sejalan dengan Kemenperin yang memiliki perkiraan pertumbuhan industri galian non-logam akan naik di level 7,36% setelah tahun ini minus 8,19%. Edy menyebut untuk mempertahankan momentum pemulihan dan kebangkitan industri keramik pasca penurunan harga gas US$6 per MMBTU, Asaki mendesak sejumlah langkah konkret perlindungan dan penguatan industri keramik, seperti pembatasan pelabuhan impor tertentu dan penetapan minimum import price. Dia menyebut industri keramik nasional harus mendapatkan atensi khusus terlebih sebagai industri strategis yang menyerap jumlah tenaga kerja cukup besar lebih dari 150.000 orang dan dengan TKDN yang tinggi rerata di atas 75%. 

(Oleh - HR1)