Pemerintah bersiap meningkatkan pemanfaatan aspal alam dari Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur di dalam negeri. Kepala Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi (PSDMP) Kementerian ESDM Iman Sinulingga mengatakan instruksi untuk meningkatkan pemanfaatan aspal alam tersebut telah di berikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Saat ini, pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan investasi telah membentuk percepatan pemanfaatan aspal alam Buton. 

Adapun, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Mi neral dan Batubara, total sumber daya aspal mencapai 792,50 juta ton dengan cadangan sebanyak 182,65 juta ton. Pakar hukum sumber daya alam dari Universitas Tarumanagara Ahmad Redi mengatakan pemerintah dapat mendorong peran korporasi dalam negeri, termasuk BUMN, untuk memaksimalkan potensi aspal tersebut.

(Oleh - HR1)

Bupati Purwa karta Anne Ratna Mustika mengklaim sektor pertanian dan perkebunan di wilayahnya cukup menjanjikan dari sisi nilai ekonomi. Apalagi, Purwakarta berada di titik stategis yang menjadi penyangga dua ibu kota. “Kami targetkan, ke depan wilayah kami bisa jadi penyuplai hasil pertanian maupun perkebunan untuk daerah lain,” ujarnya, pekan lalu. Anne menuturkan, pihaknya cukup berbangga hati karena karena selama ini hasil produksi pertanian di wilayahnya bisa menjadi salah satu penyumbang beras bagi wilayah Jabodetabek. Bahkan, dalam setiap tahunnya, hasil produksi di wilayahnya kerap mengalami surplus. 

Anne menjelaskan, luas lahan baku sawah di Purwakarta mencapai 18.000 hektare (ha) yang mampu menghasilkan 248.000 ton gabah kering pungut (GKP). Dengan asumsi, rata-rata produksinya mencapai 6,2 ton GKP per ha. Jadi, dalam setahun lahan yang bisa panen itu mencapai 40.000 ha. 

Jika padi hasil panen itu dikonversikan ke padi giling (GKG), jumlahnya menjadi 248.000 ton. Hasilnya, menjadi 210.800 ton gabah giling yang lalu menghasilkan 137.020 ton beras. Sedangkan, jumlah penduduk Purwakarta mencapai 950.066 jiwa. Adapun dari jumlah penduduk itu, kebutuhan beras selama setahunnya mencapai 109.257 ton.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan akan menyalurkan bantuan bibit ikan dan pakan kepada 11 kelompok tani di Kecamatan Silima Punggapungga, yang sudah terdaftar pada sistem informasi penyuluh pertanian (Simluhtan), serta memiliki badan hukum.

Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan, Ermawaty Berutu, Jumat (29/1) di ruangannya mengatakan, kelompok tani akan menerima bibit ikan mas dan nila serta pakan dari pemerintah. Dana bantuan bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) tahun 2021 Rp 605 juta.

Menurut Ermawaty Bentu, peningkatan produksi ikan tawar Kabupaten Dairi sudah lumayan baik. Di tahun 2019 jumlah produksi ikan 2.578,5 ton, kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi 2.833,7 ton.

Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Medan mengapresiasi rencana pemerintah yang akan memperpanjang bantuan langsung tunai (BLT) bagi pelaku UMKM Rp 2,4 juta.

Bantuan tahap kedua itu nantinya akan diberikan kepada pelaku UMKM yang belum pernah mendapat bantuan sebelumnya. Karena tahap pertama di tahun 2020, pemerintah sudah menyalurkan kepada 12 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Kabid Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumut Drs Unggul Sitanggang MSi kepada SIB, Minggu (31/1) mengatakan, pemerintah terus memberikan bantuan kepada pelaku UMKM dengan tujuan untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN).

“Memang untuk permodalan saat ini bisa meminjam ke bank dengan bunga yang sangat rendah. Jadi saat ini pemerintah melalui perbankan memberikan kredit bunga yang sangat ringan untuk membantu pelaku usaha,” imbuhnya.

Kalangan konsultan sektor pertambangan dan energi di daerah ini menawarkan atau menggiring para investor untuk mengelola aneka sumber daya air (SDA) untuk pembangunan proyek-proyek pembangkit listrik, khususnya berupa PLTA atau PLTMH.

Konsultan Jasa Investasi, Ir Raya Timbul Manurung MSc, selaku mitra konsultan proyek geodipark energi dan konsultan pertambangan, Ir Jonathan Ikuten Tarigan dari Dewan Pakar Geologi Indonesia (DPGI), secara terpisah menyebutkan konsentrasi pembangunan pembangkit listrik berupa PLTA atau PLTMH setidaknya untuk menghindari resiko timbulnya gas beracun seperti yang terjadi dalam proyek PLTP di Madina baru-baru ini, karena PLTP membutuhkan kajian khusus untuk menelusuri potensi gas-gas beracun dari unsur panas bumi atau semacamnya.

Kasus gas beracun di proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Madina yang merenggut lima korban jiwa-tewas (SIB 26/1), merupakan tragedi serius dalam sektor energi di Sumut terlebih terjadinya di masa pandemi, sehingga diharapkan peristiwa ini tak terulang lagi di kemudian hari.

Harga referensi produk minyak sawit mentah (CPO) untuk penetapan bea keluar (BK) periode Februari 2021 sebesar 1.026,78 dollar AS per ton. Harga referensi ini meningkat 74,92 dollar AS per ton atau 7,87 persen dari Januari 2021 yang sebesar 951,86 dollar AS per ton.

“Saat ini, harga referensi CPO jauh melampaui ambang batas (threshold) 750 dollar AS per ton. Untuk itu, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar 93 dollar AS per ton untuk periode Februari 2021,” ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Didi Sumedi dalam siaran pers, Sabtu (30/1/2021).

Komisi VII DPR RI menargetkan penyusunan rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan dapat diselesaikan pada Oktober tahun ini. Salah satu energi baru yang diatur yakni nuklir, melalui pembangkit listrik tenaga nuklir dan pembangkit panas nuklir. Ketua Komisi DPR RI Sugeng Suparwoto menuturkan, pada 25 Januari lalu, pihaknya telah merampungkan rancangan terbaru dari Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan ini. Penyelesaian undang-undang merupakan bentuk konsistensi anggota dewan dalam merealisasikan porsi energi terbarukan sebesar 23% pada 2025.

Dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan yang diperoleh Investor Daily, diatur mengenai pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Salah satu energi baru yang diatur yakni nuklir, melalui pembangkit listrik tenaga nuklir dan pembangkit panas nuklir. Rancangan beleid ini juga mengatur soal harga listrik dan insentif bagi pemanfataan energi baru terbarukan. Pada Pasal 50 dan 51 rancangan undang-undang itu disebutkan bahwa harga EBT ditetapkan pemerintah pusat berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan dengan mempertimbangkan tingkat pegembangan yang wajar bagi badan usaha.

Rancangan undang-undang ini juga menyebutkan soal kewajiban pemerintah pusat dan daerah mengusahakan dana EBT untuk mencapai target kebijakan energi nasional di Pasal 53. Sumber dana ini bisa dari APBN, APBD, pungutan ekspor energi tak terbarukan, dana perdagangan karbon, dana sertifikat energi terbarukan, dan sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

Dana EBT ini dapat digunakan untuk pembiayaan infrastruktur dan insentif energi baru dan terbarukan, kompensasi badan usaha, penelitian dan pengembangan energi baru dan terbarukan, peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di sektor energi ini, dan subsidi harga energi terbarukan yang harganya belum dapat bersaing dengan energi tak terbarukan.

Ketua Masyararakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Surya Darma menyebutkan, pengembangan energi baru terbarukan memang membutuhkan biaya besar. Hingga 2025 saja, diperkirakannya dibutuhkan dana hingga Rp 1.500 triliun untuk mengejar kenaikan porsi energi terbarukan sebesar 13%. Karenanya, peran sektor swasta harus diprioritaskan. 

Senada, Direktur Utama Medco Energi Hilmi Panigoro menilai peraturan mengenai energi baru terbarukan yang berlaku saat ini masih bisa diperbaiki. Untuk mengundang investasi masuk ke Indonesia, pemerintah harus dapat memberikan tingkat pengembalian modal yang menarik bagi pengusaha. Dengan demikian, pengusaha akan berlomba-lomba berinvestasi

(Oleh - HR1)

Crown Group, pengembang properti berbasis di Sydney, Australia meraup Rp 65 miliar dari penjualan hunian vertikal ARTIS di pasar Indonesia. ARTIS yang merupakan apartemen berkapasitas 153 unit itu dipasarkan di Indonesia pada 12 Desember 2020. “Sebagian transaksi penjualan yang terjadi, tercipta secara online melalui konferensi zoom. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan di kantor pusat kami di Sydney,” kata Head of Sales & Marketing Crown Indonesia, Tyas Sudar yomo, baru-baru ini. Dia menjelaskan, antusiasme para calon investor di luar dugaan Crown Group. Walau jumlah unit yang ditawarkan terbatas dan tetap menerapkan protokol kesehatan di tengah Covid-19, calon konsumen rela menunggu giliran untuk bisa berkomunikasi langsung dengan per wakilan penjualan Crown Group Indonesia. 

Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) Crown Group, Iwan Sunito, mengungkapkan, pihaknya mencatat peningkatan laba dan penjualan off-theplan pada tahun buku 2020, meskipun adanya gangguan yang ditimbulkan oleh pandemi. Laporan keuangan satu tahun terakhir (2019-2020) menunjukkan terjadinya kenaikan jumlah akad jual beli dan serah terima unit hingga 25% yang apabila digabungkan bernilai Rp 4,6 triliun. Untuk proyek hunian di Brisbane, Crown Group telah menunjuk arsitek asal Jepang, Kengo Kuma dan perusahaan lokal Plus Architecture untuk mendesain pembangunan hunian. Nilai yang berlokasi di 117 Victoria Street di West End, Australia itu mencapai Rp 5 triliun 

(Oleh - HR1)

Bupati Deliserdang H Ashari Tambunan melepas ekspor perdana keripik singkong ke negara Korea Selatan (Korsel) dari Pusat Pengembangan Produk Unggulan Daerah (P3UD), Tanjungmorawa, Kamis (28/1/2021).

“Bapak Mahmudi ini sudah lama melakukan ekspor keripik namun masih menggunakan perusahaan orang lain. Tapi kali ini bapak itu sudah memiliki PT Kreasi Lutvi Sejahtera untuk ekspor ke luar negeri dan luar Sumatera Utara berkat bantuan Disperindag Deliserdang dan Sumut serta bantuan bea cukai dan lain-lain,” kata Ashari.

Dijelaskan, Mahmudi diundang ke istana oleh Presiden RI Joko Widodo karena produk unggulan Deliserdang yaitu keripik singkong. Untuk itu ia berharap agar ada lagi Mahmudi yang lain agar dapat diundang ke istana dalam memajukan pelaku UMKM dan IKM serta industri rumah tangga.

Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan berencana membentuk enam holding BUMN. Adapun keenam holding BUMN terdiri dari Jasa Survei, Industri Pangan, Industri Pertahanan, Industri Media, Layanan Kepelabuhan, dan Layanan Transportasi (Aviasi-Pariwisata).

Sejauh ini, baru terbentuk 6 holding BUMN terdiri dari holding perkebunan PT Perkebunan Nusantara III (PTPN Group), holding kehutanan Perum Kehutanan Negara (Inhutani Group), holding industri tambang PT Inalum (Bukit Asam, Timah, Aneka Tambang, Freeport Indonesia), Holding Minyak dan Gas PT Pertamina (PT PGN), holding farmasi PT Bio Farma (Kimia Farma, Indofarma), dan holding Asuransi PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Askrindo, Jamkrindo, Jasindo, Jasa Raharja).