Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi (Apnatel) sangat mendukung rencana pemerintah mewajibkan penyedia konten melalui internet (over-thetop/OTT), terutama global, untuk bekerja sama dengan penyelenggara jasa telekomunikasi (telko) di Tanah Air. Harapannya, hal ini akan mempercepat pemerataan infrastruktur telko dan menciptakan lapangan kerja. 

Kewajiban baru OTT tersebut diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (RPP Postelsiar) yang merupakan peraturan turunan dari UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Klaster Postelsiar. Ketua Umum Apnatel Triana Mulyatsa memberikan apresiasi dan dukungan kepada pemerintah yang bersikap tegas untuk menerapkan kewajiban kerja sama OTT, terutama global, dengan operator telko yang dituangkan dalam perubahan RPP Postelsiar.

Dia menjelaskan, salah satu penyebab pendapatan operator telko mengalami penurunan karena kehadiran layanan OTT global. Pendapatan operator pun tergerus OTT, sehingga mengakibatkan rendahnya investasi infrastruktur telko di Indonesia. Hal tersebut berdampak lebih lanjut kepada rendahnya penyerapan tenaga kerja di sektor telko yang selama ini sangat didukung oleh keberadaan vendor dan aktivitas bisnis kontraktor operator.

Menurut dia, selama ini, OTT global sudah menikmati keuntungan yang besar dan tidak berkontribusi terhadap pembangunan jaringan telko di Indonesia. Mereka selama ini hanya PPN atas penjualan barang dan jasa. Sedangkan PPN yang membayar pun sejatinya masyarakat Indonesia dan bukan OTT global. Dengan penerapan kewajiban bekerja sama dengan operator telko, Triana berharap, sebagian pendapatan OTT global bisa digunakan untuk percepatan penyediaan jaringan telko di Tanah Air. Hal ini pun dapat mempercepat realisasi program mewujudkan ekonomi digital yang dicita-citakan Presiden Jokowi. 

(Oleh - HR1)

Industri mobil kekurangan stok pada awal 2021, seiring lebih besarnya penjualan ritel ketimbang wholesales (pengiriman mobil ke dealer) pada 2020. Alhasil, sejumlah pabrikan bakal memacu produksi untuk mengisi stok di dealer. Berdasarkan data Gabugan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yang diolah UOB Kay Hian, penjualan ritel mobil tahun lalu mencapai 578.327 unit, sedangkan wholesales 532.052 unit. Artinya, ada selisih sebanyak 46.275 unit. Selisih ini bisa disumbangkan oleh penjualan mobil rakitan 2019 di 2020. 

Tahun lalu, penjualan mobil secara wholesales turun 48%, seiring pelemahan daya beli dan pembatasan sosial yang dilakukan untuk membendung penyebaran Covid-19. Pasar mobil tertekan hebat kuartal I-2020, namun membaik semester I. Bahkan, pada November dan Desember 2020, penjualan mobil secara ritel melampaui IHSG, menandakan penyerapan di pasar sangat kuat.

Ketua I Gaikindo Jongkie D. Sugiarto mengatakan, agen pemegang merek (APM) segera menggenjot produksi mobil, mengingat penjualan ritel pada Desember 2020 lebih tinggi dibandingkan wholesales. Data Gaikindo menunjukkan, Desember 2020, penjualan ritel mobil mencapai 68.698 unit atau naik 22,44% dibandingkan November sebanyak 56.105 unit. Sementara itu, pada Desember 2020, wholesales mobil hanya 57.129 unit. 

UOB menilai, lebih tingginya penjualan ritel mobil ketimbang wholesales mengindikasikan permintaan akan lebih kuat ke depannya. Sebab, penjualan ritel menggambarkan permintaan mobil sesungguhnya. “Hal ini juga bakal menurunkan level stok di dealer, sehingga mereka harus mengorder mobil lagi ke APM atau pabrikan. Alhasil, penjualan mobil bakal tinggi tahun ini,” tulis UOB.

Dalam tradisi Bali ada tiga petuah bijak yang biasa jadi pegangan ketika menghadapi kesulitan, yakni seken (serius), seleg (tekun) dan beneh (lurus). Petuah itu boleh jadi ampuh jika ditambah satu “ramuan” agar bisa menyelamatkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dari dampak pandemi yakni teknologi. 

Bali merupakan rumah bagi 4,32 juta penduduk dan juga mesin pariwisata Indonesia. Secara akumulatif selama periode Januari-Desember 2020, kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali mencapai 1,05 juta, merosot tajam 83,26% dari periode yang sama tahun 2019 sebanyak 6,27 juta kunjungan.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali Trisno Nugroho menyadari betul multiplier effect dari pandemi. Pihaknya selalu menekankan akselerasi pemasaran via digital bagi UMKM yang menjadi binaan BI. Saat ini, BI provinsi Bali telah membina sebanyak 34 pengusaha UMKM.

Meski begitu, Trisno menyadari tak bisa menyentuh semua sektor UMKM lantaran keterbatasan sumber daya manusia. Namun, minimal UMKM hasil binaan BI bisa memberikan contoh bagi UMKM lain untuk bisa bertahan dan berkembang selama masa pandemi. Salah satu contoh yang bisa diteladani ialah pengusaha UMKM perempuan yang menonjol dari sisi kreativitas dan manajemen keuangan. Hal ini tercermin dari wawancara Investor Daily sebelumnya dengan pemilik Bali Tangi, Meiga Collection dan Bali Collection. Ketiga perempuan pengusaha UMKM ini menerapkan manajemen utang yang sangat hati-hati, serta mempraktikan penjualan via digital. 

Temuan UNDP juga menguak perbedaan cara mengelola keuangan berdasarkan gender. Bagi UMKM perempuan, mayoritas kesulitan utama yang dihadapi selama pandemi ialah membayar utang. Sementara pengusaha UMKM laki-laki cenderung kesulitan membayar biaya sewa. Selain itu, lebih dari 37% UMKM milik perempuan mengalami penurunan pendapatan antara 40-60% akibat pandemi. Survei UNDP ini dilakukan kepada 1.100 responden UMKM di 15 provinsi di Indonesia pada Agustus 2020. Sebanyak 60% di antaranya berasal dari Jawa, dan 40% berada di luar Jawa.

Hasil riset WEConnect International beserta anggota Bank Dunia, International Finance Corporation (IFC) selama 2020, ditemukan sebanyak 34% pengusaha perempuan mengalami peningkatan kegelisahan yang menurunkan produktivitas selama pandemi. Dalam hal pembagian waktu, 27% pengusaha perempuan mengalami tambahan tanggung jawab atas anak ataupun orang tua yang membuat waktu untuk urusan bisnis berkurang. 

Presiden Direktur Bank OCBC NISP, Parwati Surjaudaja, mengatakan laporan McKinsey per September 2020 lalu memperkirakan PDB global akan berpotensi meningkat 26% pada 2025, jika terwujud kesetaraan gender sepenuhnya. Untuk di Indonesia, menurut data McKinsey, PDB Indonesia berpeluang bertambah US$135 miliar pada 2025 jika bisa mewujudkan kesetaraan gender. Dengan fakta-fakta tersebut, Bank OCBC NISP yakin perempuan memiliki peran yang sangat besar untuk mendorong perekonomian, termasuk di Indonesia. “Kesetaraan gender ini bukan bicara isu sosial atau moral saja, tapi juga untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan bangsa,” kata dia.

Sementara itu, pemerintah telah memastikan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada UMKM akan kembali digelontorkan pada 2021. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Airlangga Hartato, mengemukakan pemerintah pusat akan berkerja sama dengan pemerintah daerah untuk gerakan UMKM go digital dan bantuan modal untuk ekspansi UMKM juga diupayakan merata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno turut menjanjikan pinjaman lunak sebesar Rp 9,9 triliun bagi pelaku pariwisata di Bali. Pinjaman ini berupa penempatan uang negara di perbankan yang disalurkan ke pelaku usaha lewat program PEN.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekrai) Sandiaga Uno mengumumkan rencana paket jumbo stimulus sektor pariwisata, Selasa (2/2/2021).

Pertengahan November 2020 lalu, Kadis Pariwisata Makassar Rusmayani Madjid mengumumkan, dana hibah yang akan diberikan sebesar Rp 48,8 miliar, 70% untuk hotel dan restoran. Besar dan kecilnya dana hibah yang akan diterima tiap hotel dan restoran tergantung pajak 2019 .

Di Bali, Sandiaga mengaku tengah mendorong usulan program pinjaman lunak (soft loan) sebesar Rp 9,9 triliun untuk membangkitkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif, seperti hotel dan restoran.

Selain rencana menggiurkan pinjaman lunak, Sandiaga juga akan mendorong penambahan pinjaman lunak (soft loan) yang difokuskan untuk parekraf skala mikro di Bali. Ia menyebut angka usulan untuk soft loan berupa paket mikro ini berada di kisaran Rp 3,5 triliun.

Sehingga jika dihitung secara total, ia meminta pemerintah mengucurkan stimulus sebesar Rp 13 triliun lebih, khusus untuk sektor parekraf.

Bahan baku atau bulk vaksin corona dari perusahaan asal Cina, Sinovac tiba di Indonesia pada Selasa (2/2) kemarin. Ada 11 juta dosis bulk (curah) vaksin corona Sinovac yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. 11 juta dosis bulk itu terdiri dari 10 juta dosis ditambah overfill.

Juru bicara vaksinasi dari Bio Farma, Bambang Heriyanto menuturkan, jutaan bulk Sinovac ini akan segera diproduksi oleh Bio Farma menjadi vaksin jadi dalam waktu secepatnya. Dia juga menjelaskan, nantinya vaksin corona buatan Bio Farma akan memiliki kemasan yang berbeda dengan CoronaVac produksi Sinovac.

Meski terdapat perbedaan kemasan antara CoronaVac dengan Covid-19 Vaccine produksi Bio Farma, Bambang memastikan tidak akan ada perbedaan kualitas dari vaksin itu sendiri. “Namun, tidak membedakan kualitas vaksin Covid-19 tersebut, “ tutup dia.

Pengusaha tahu dan tempe di Kecamatan Bandar mengeluhkan tingginya harga kedelai saat ini. Karena dengan tingginya harga kedelai omset penjualan jadi menurun. Hal ini seperti diucapkan oleh Rudi pengusaha pabrik tahu dan Dede pengusaha tempe di Kecamatan Bandar.

Saat ini, katanya harga kedelai import satu goni 50 kilogram mencapai Rp 430 ribu. Sebelumnya hanya sekitar Rp 310 ribu. Sementara kedelai lokal tidak pernah didapat lagi di pasaran, sehingga dirinya terpaksa membeli kedelai impor walaupun mahal.

Pemerintah ingin Indonesia Battery Holding (IBH) menguasai rantai pasok kebutuhan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) alias electric vehicle (EV) dari hulu sampai hilir.

Investasi pengembangan industri EV dari hulu hingga hilir dengan kapasitas cell hingga 140 Gigawatt hour (GWh) membutuhkan dana antara USS 13,4 miliar hingga USS 17,4 miliar.

Indonesia Battery Holding terdiri dari PT Pertamina, PT PLN, Mind Id dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM). Dari sisi hulu, sebagai anggota holding, Mind Id dengan anak usahanya ANTM akan memasok bijih nikel sebagai bahan baku hingga bahan antara baterai EV.

Di sisi hilir, PT Pertamina akan mendukung manufaktur produk hilir, yang meliputi pembuatan battery cell, battery pack dan sejenisnya. Kemudian PT PLN akan berperan dalam penyediaan infrastruktur pengisian EV seperti SPKLU dan SPBKLU serta Energy Management System (EMS).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) di sepanjang tahun 2020 hanya 4,02 juta kunjungan. Jumlah itu merosot 75,03% year on year (yoy). Adapun jumlah kunjungan wisman pada bulan Desember 2020 sebesar 164,1 ribu kunjungan. Angka ini juga turun sebesar 88,08% yoy.

Kepala BPS Suhariyanto menyebut, jumlah turis asing yang berkurang drastis tak lepas dari kebijakan pembatasan untuk meredam pandemi Covid-19 yang berdampak ke sektor pariwisata. “Ke depan, masih ada tantangan berat bagi sektor pariwisata bila pandemi ini masih ada. Makanya pemerintah akan fokus ke wisatawan domestik, “ kata Suhariyanto.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyusun paket kebijakan terpadu untuk mendorong dunia usaha menjadi motor penggerak utama bagi percepatan pemulihan ekonomi. Melalui focus group discussion (FGD) dengan 25 asosiasi yang mewakili 20 sektor usaha, KSSK telah melakukan pemetaan serta identifikasi isu dan persoalan riil yang dihadapi oleh sektor usaha. 

“Selanjutnya ini menjadi rujukan dan pertimbangan utama dalam merumuskan paket kebijakan terpadu untuk peningkatan pembiayaan dunia usaha dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati selaku Ketua KSSK dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (1/2). Sri Mulyani menyebutkan kebijakan insentif fiskal akan diberikan karena adanya penurunan kinerja usaha yang berdampak pada pendapatan serta kondisi arus kas sektor usaha.

Secara umum, kata dia, implementasi kebijakan untuk 2021 merupakan keberlanjutan dari insentif perpajakan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yakni PPh 21 DTP, pembebasan pemungutan PPh 22 impor, dan keringanan angsuran pajak PPh 25. Selanjutnya, kata Menkeu, pemerintah juga menyediakan beberapa fasilitas kepabeanan untuk membantu beban biaya produksi dunia usaha seperti fasilitas kawasan berikat (KB) dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE). Kawasan berikat (KB) memberikan insentif berupa penangguhan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor. Kemudian KITE menyediakan insentif berupa pembebasan atau pengembalian bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang dan bahan yang diimpor untuk tujuan diolah, dirakit atau pasang dan hasil produksinya untuk tujuan ekspor. 

Sri Mulyani juga mengatakan, ada lima langkah kebijakan untuk mendukung prospek pemulihan ekonomi Indonesia tahun ini. Kelimanya adalah pertama, pembukaan sektor-sektor produktif dan aman secara nasional maupun di masing-masing daerah. Kedua, mempercepat realisasi kebijakan fiskal terutama dari sisi belanja negara. Ketiga, mendorong pertumbuhan kredit perbankan dari sisi permintaan maupun penawaran. Keempat, melanjutkan stimulus moneter dan makroprudensial. Kelima, mempercepat digitalisasi ekonomi dan keuangan khususnya terkait pengembangan UMKM. 

Menkeu memastikan stabilitas sistem keuangan Indonesia pada kuartal IV-2020 dalam kondisi normal, di tengah kondisi perekonomian dalam negeri yang berangsur membaik. Hal ini didukung oleh kebijakan dan sinergi yang erat antara otoritas terkait melalui langkah-langkah luar biasa. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan, sejumlah kebijakan moneter, makroprudensial, termasuk sistem pembayaran, ditempuh bank sentral untuk mendukung pemulihan dan mendorong pembiayaan dunia usaha. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari paket kebijakan terpadu KSSK dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional. Dari sisi moneter, BI akan melanjutkan stimulus kebijakan untuk mendorong pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar. 

Pemerintah menetapkan tarif pajak penghasilan (PPh) Pasal 26 atas dividen yang diterima mitra asing Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) sebesar 7,5%. Ketentuan ini berlaku untuk investasi subjek pajak luar negeri (SPLN) pada masa kepemilikan maupun exit yaitu saat mitra investasi menarik modal dari instrumen LPI. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tarif 7,5% relatif kecil dibandingkan negara lain dan ketentuan yang berlaku saat ini. "Aturan selama ini PPh 26 dengan tarif 20% atau entitas SPLN membayar sesuai dengan P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda)," ujar Menkeu dalam rapat kerja secara virtual bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (1/2).

Secara rinci Menkeu menyebut akan membuat dua skema perlakuan perpajakan. Pertama, jika dana dividen itu diinvestasikan kembali di Indonesia dalam jangka waktu tertentu, maka akan diklasifikasikan sebagai bukan objek pajak. Sementara jika tidak diinvestasikan kembali di Indonesia maka hanya dipotong PPh 7,5%. Saat ini, setiap penghasilan mitra investasi dari luar negeri atas selisih lebih nilai likuidasi dengan nilai investasi akan dipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20%. Sedangkan jika menggunakan tarif dalam P3B dari 71 perjanjian yang dimiliki Indonesia dengan yurisdiksi lain untuk mengatur dividen, rata-rata besaran tarifnya adalah 10%. Dengan demikian, Menkeu berharap, perlakuan pajak saat pembayaran kembali kepada mitra investasi luar negeri atau periode exit ini dapat menarik investor untuk tetap mengalihkan dananya ke dalam negeri dan terus menjalin kerja sama dengan LPI. 

(Oleh - HR1)