Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-30/MK/02/ 2021 yang meminta seluruh K/L melakukan realokasi dan refocusing anggaran dan hasilnya harus disampaikan 19 Januari 2021.

Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR pekan lalu, Sri Mulyani juga menghitung adanya indikasi tambahan kebutuhan mendesak untuk penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi 2021 sebesar Rp 76,7 triliun. Dana ini, bakal dipenuhi dari realokasi anggaran belanja K/L.

Saat ini, Kementerian Keuangan telah mendapatkan kepastian realokasi anggaran dari Kementerian Perhubungan sebesar Rp 12,44 triliun. Juga dari Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp 342 miliar.

Tiga bank syariah milik negara akan resmi merger dengan bendera PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Adapun kode saham bank hasil merger yakni PT Bank Syariah Indonesia Tbk di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah BRIS.

Pascamerger ini, PT Bank Mandiri Tbk (EMRI) menjadi pemegang saham mayoritas dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) dengan kepemilikan sebesar 51%. PT Bank Negara Indonesia (TBK) 25,0%, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) 17.4%, DPLK BRI - Saham Syariah 2% dan publik 4.4%. Ketua Project Management Office Integrasi [PMO] dan Peningkatan Nilai Bank Syariah BUMN Hery Gunardi sebelumnja mengatakan total aset bank hasil penggabungan ini nantinya akan mencapai Rp 239,56 triliun.

Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan memandang prospek bisnis syariah masih cerah ke depannya mengingat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim. Apalagi di beberapa daerah, masyarakat juga memiliki kecenderungan untuk memilih bank syariah sebagai bank pilihan untuk menempatkan dana dan meminjam fasilitas.

Retribusi sampah yang mendadak naik di Kecamatan Manggala menjadi keluhan warga. Pasalnya, kenaikan ini tanpa melalui pemberitahuan sebelumnya, dan pihak kecamatan langsung melakukan penagihan, tanpa memberi alasan kenaikan retribusi.

Dari laporan yang diterima wartawan, masyarakat di Kecamatan Manggala sebelumnya membayar iuran sampah sebesar Rp16.000. Namun, tiba- tiba mengalami kenaikan di Januari 2021, sebesar 50 persen atau Rp24.000. Menanggapi hal ini, Pengamat Pemerintahan Universitas Hasanuddin, Dr Lukman Irwan menjelaskan, retribusi sampah merupakan tanggung jawab pemerintah dalam memberi pelayanan kepada masyarakat.

“Harus dipahami, bahwa konteks pengelolaan keuangan pemerintah kota, itukan terbatas, sumber-sumber pendapatan itu harus mampu dikaji, untuk diliat mana sektor-sektor yang sifatnya bisa memberikan pemasukan bagi pendapatan daerah, “ ujarnya, Minggu (31/1). Menurutnya, harus ada klasterisasi tertentu, yang membedakan penarikan retribusi, tergantung dari kemampuan ekonomi masyarakat.

PT Ada Asia Indonesia (ADA), anak perusahaan Axiata yang bergerak dalam pemasaran digital terintegrasi, mencatat adanya kenaikan jumlah belanja iklan digital yang signifikan selama pandemi Covid-19. Country Director, Marketing Services ADA in Indonesia Faradi Bachri mengatakan Covid-19 telah membuat sejumlah perusahaan menyadari pentingnya pemasaran digital untuk menjangkau konsumen. Perusahaan tersebut mulai mengalihkan kegiatan pemasarannya dari luring ke daring. ADA mencatat terjadi pertumbuhan jumlah mitra hingga 50% dan peningkatan belanja iklan digital hingga 25% pada 2020 dibandingkan dengan 2019. 

Faradi menjelaskan naiknya belanja iklan digital secara signifikan, memperlihatkan bahwa perusahaan mulai beradaptasi dengan cepat terhadap pandemi Covid-19. Mereka juga menyesuaikan pengelolaan pesan dan pendekatan kreatif agar relevan dengan situasi yang dihadapi konsumen, serta platform komunikasi yang digunakan, yaitu secara digital. Faradi menyatakan data dapat membantu perusahaan untuk memahami konsumennya dengan lebih baik, menciptakan pesan yang tepat dan menyebarkan pesan di kanal yang paling efektif. “Di sisi konsumen, mereka akan terbantu karena pesan yang diterima sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak terasa mengganggu,” kata Faradi

(Oleh - HR1)

Pemerintah bersiap meningkatkan pemanfaatan aspal alam dari Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur di dalam negeri. Kepala Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi (PSDMP) Kementerian ESDM Iman Sinulingga mengatakan instruksi untuk meningkatkan pemanfaatan aspal alam tersebut telah di berikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Saat ini, pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan investasi telah membentuk percepatan pemanfaatan aspal alam Buton. 

Adapun, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Mi neral dan Batubara, total sumber daya aspal mencapai 792,50 juta ton dengan cadangan sebanyak 182,65 juta ton. Pakar hukum sumber daya alam dari Universitas Tarumanagara Ahmad Redi mengatakan pemerintah dapat mendorong peran korporasi dalam negeri, termasuk BUMN, untuk memaksimalkan potensi aspal tersebut.

(Oleh - HR1)

Bupati Purwa karta Anne Ratna Mustika mengklaim sektor pertanian dan perkebunan di wilayahnya cukup menjanjikan dari sisi nilai ekonomi. Apalagi, Purwakarta berada di titik stategis yang menjadi penyangga dua ibu kota. “Kami targetkan, ke depan wilayah kami bisa jadi penyuplai hasil pertanian maupun perkebunan untuk daerah lain,” ujarnya, pekan lalu. Anne menuturkan, pihaknya cukup berbangga hati karena karena selama ini hasil produksi pertanian di wilayahnya bisa menjadi salah satu penyumbang beras bagi wilayah Jabodetabek. Bahkan, dalam setiap tahunnya, hasil produksi di wilayahnya kerap mengalami surplus. 

Anne menjelaskan, luas lahan baku sawah di Purwakarta mencapai 18.000 hektare (ha) yang mampu menghasilkan 248.000 ton gabah kering pungut (GKP). Dengan asumsi, rata-rata produksinya mencapai 6,2 ton GKP per ha. Jadi, dalam setahun lahan yang bisa panen itu mencapai 40.000 ha. 

Jika padi hasil panen itu dikonversikan ke padi giling (GKG), jumlahnya menjadi 248.000 ton. Hasilnya, menjadi 210.800 ton gabah giling yang lalu menghasilkan 137.020 ton beras. Sedangkan, jumlah penduduk Purwakarta mencapai 950.066 jiwa. Adapun dari jumlah penduduk itu, kebutuhan beras selama setahunnya mencapai 109.257 ton.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan akan menyalurkan bantuan bibit ikan dan pakan kepada 11 kelompok tani di Kecamatan Silima Punggapungga, yang sudah terdaftar pada sistem informasi penyuluh pertanian (Simluhtan), serta memiliki badan hukum.

Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan, Ermawaty Berutu, Jumat (29/1) di ruangannya mengatakan, kelompok tani akan menerima bibit ikan mas dan nila serta pakan dari pemerintah. Dana bantuan bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) tahun 2021 Rp 605 juta.

Menurut Ermawaty Bentu, peningkatan produksi ikan tawar Kabupaten Dairi sudah lumayan baik. Di tahun 2019 jumlah produksi ikan 2.578,5 ton, kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi 2.833,7 ton.

Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Medan mengapresiasi rencana pemerintah yang akan memperpanjang bantuan langsung tunai (BLT) bagi pelaku UMKM Rp 2,4 juta.

Bantuan tahap kedua itu nantinya akan diberikan kepada pelaku UMKM yang belum pernah mendapat bantuan sebelumnya. Karena tahap pertama di tahun 2020, pemerintah sudah menyalurkan kepada 12 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Kabid Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumut Drs Unggul Sitanggang MSi kepada SIB, Minggu (31/1) mengatakan, pemerintah terus memberikan bantuan kepada pelaku UMKM dengan tujuan untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN).

“Memang untuk permodalan saat ini bisa meminjam ke bank dengan bunga yang sangat rendah. Jadi saat ini pemerintah melalui perbankan memberikan kredit bunga yang sangat ringan untuk membantu pelaku usaha,” imbuhnya.

Kalangan konsultan sektor pertambangan dan energi di daerah ini menawarkan atau menggiring para investor untuk mengelola aneka sumber daya air (SDA) untuk pembangunan proyek-proyek pembangkit listrik, khususnya berupa PLTA atau PLTMH.

Konsultan Jasa Investasi, Ir Raya Timbul Manurung MSc, selaku mitra konsultan proyek geodipark energi dan konsultan pertambangan, Ir Jonathan Ikuten Tarigan dari Dewan Pakar Geologi Indonesia (DPGI), secara terpisah menyebutkan konsentrasi pembangunan pembangkit listrik berupa PLTA atau PLTMH setidaknya untuk menghindari resiko timbulnya gas beracun seperti yang terjadi dalam proyek PLTP di Madina baru-baru ini, karena PLTP membutuhkan kajian khusus untuk menelusuri potensi gas-gas beracun dari unsur panas bumi atau semacamnya.

Kasus gas beracun di proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Madina yang merenggut lima korban jiwa-tewas (SIB 26/1), merupakan tragedi serius dalam sektor energi di Sumut terlebih terjadinya di masa pandemi, sehingga diharapkan peristiwa ini tak terulang lagi di kemudian hari.

Harga referensi produk minyak sawit mentah (CPO) untuk penetapan bea keluar (BK) periode Februari 2021 sebesar 1.026,78 dollar AS per ton. Harga referensi ini meningkat 74,92 dollar AS per ton atau 7,87 persen dari Januari 2021 yang sebesar 951,86 dollar AS per ton.

“Saat ini, harga referensi CPO jauh melampaui ambang batas (threshold) 750 dollar AS per ton. Untuk itu, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar 93 dollar AS per ton untuk periode Februari 2021,” ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Didi Sumedi dalam siaran pers, Sabtu (30/1/2021).