Pemerintah ingin Indonesia Battery Holding (IBH) menguasai rantai pasok kebutuhan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) alias electric vehicle (EV) dari hulu sampai hilir.

Investasi pengembangan industri EV dari hulu hingga hilir dengan kapasitas cell hingga 140 Gigawatt hour (GWh) membutuhkan dana antara USS 13,4 miliar hingga USS 17,4 miliar.

Indonesia Battery Holding terdiri dari PT Pertamina, PT PLN, Mind Id dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM). Dari sisi hulu, sebagai anggota holding, Mind Id dengan anak usahanya ANTM akan memasok bijih nikel sebagai bahan baku hingga bahan antara baterai EV.

Di sisi hilir, PT Pertamina akan mendukung manufaktur produk hilir, yang meliputi pembuatan battery cell, battery pack dan sejenisnya. Kemudian PT PLN akan berperan dalam penyediaan infrastruktur pengisian EV seperti SPKLU dan SPBKLU serta Energy Management System (EMS).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) di sepanjang tahun 2020 hanya 4,02 juta kunjungan. Jumlah itu merosot 75,03% year on year (yoy). Adapun jumlah kunjungan wisman pada bulan Desember 2020 sebesar 164,1 ribu kunjungan. Angka ini juga turun sebesar 88,08% yoy.

Kepala BPS Suhariyanto menyebut, jumlah turis asing yang berkurang drastis tak lepas dari kebijakan pembatasan untuk meredam pandemi Covid-19 yang berdampak ke sektor pariwisata. “Ke depan, masih ada tantangan berat bagi sektor pariwisata bila pandemi ini masih ada. Makanya pemerintah akan fokus ke wisatawan domestik, “ kata Suhariyanto.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyusun paket kebijakan terpadu untuk mendorong dunia usaha menjadi motor penggerak utama bagi percepatan pemulihan ekonomi. Melalui focus group discussion (FGD) dengan 25 asosiasi yang mewakili 20 sektor usaha, KSSK telah melakukan pemetaan serta identifikasi isu dan persoalan riil yang dihadapi oleh sektor usaha. 

“Selanjutnya ini menjadi rujukan dan pertimbangan utama dalam merumuskan paket kebijakan terpadu untuk peningkatan pembiayaan dunia usaha dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati selaku Ketua KSSK dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (1/2). Sri Mulyani menyebutkan kebijakan insentif fiskal akan diberikan karena adanya penurunan kinerja usaha yang berdampak pada pendapatan serta kondisi arus kas sektor usaha.

Secara umum, kata dia, implementasi kebijakan untuk 2021 merupakan keberlanjutan dari insentif perpajakan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yakni PPh 21 DTP, pembebasan pemungutan PPh 22 impor, dan keringanan angsuran pajak PPh 25. Selanjutnya, kata Menkeu, pemerintah juga menyediakan beberapa fasilitas kepabeanan untuk membantu beban biaya produksi dunia usaha seperti fasilitas kawasan berikat (KB) dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE). Kawasan berikat (KB) memberikan insentif berupa penangguhan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor. Kemudian KITE menyediakan insentif berupa pembebasan atau pengembalian bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang dan bahan yang diimpor untuk tujuan diolah, dirakit atau pasang dan hasil produksinya untuk tujuan ekspor. 

Sri Mulyani juga mengatakan, ada lima langkah kebijakan untuk mendukung prospek pemulihan ekonomi Indonesia tahun ini. Kelimanya adalah pertama, pembukaan sektor-sektor produktif dan aman secara nasional maupun di masing-masing daerah. Kedua, mempercepat realisasi kebijakan fiskal terutama dari sisi belanja negara. Ketiga, mendorong pertumbuhan kredit perbankan dari sisi permintaan maupun penawaran. Keempat, melanjutkan stimulus moneter dan makroprudensial. Kelima, mempercepat digitalisasi ekonomi dan keuangan khususnya terkait pengembangan UMKM. 

Menkeu memastikan stabilitas sistem keuangan Indonesia pada kuartal IV-2020 dalam kondisi normal, di tengah kondisi perekonomian dalam negeri yang berangsur membaik. Hal ini didukung oleh kebijakan dan sinergi yang erat antara otoritas terkait melalui langkah-langkah luar biasa. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan, sejumlah kebijakan moneter, makroprudensial, termasuk sistem pembayaran, ditempuh bank sentral untuk mendukung pemulihan dan mendorong pembiayaan dunia usaha. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari paket kebijakan terpadu KSSK dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional. Dari sisi moneter, BI akan melanjutkan stimulus kebijakan untuk mendorong pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar. 

Pemerintah menetapkan tarif pajak penghasilan (PPh) Pasal 26 atas dividen yang diterima mitra asing Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) sebesar 7,5%. Ketentuan ini berlaku untuk investasi subjek pajak luar negeri (SPLN) pada masa kepemilikan maupun exit yaitu saat mitra investasi menarik modal dari instrumen LPI. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tarif 7,5% relatif kecil dibandingkan negara lain dan ketentuan yang berlaku saat ini. "Aturan selama ini PPh 26 dengan tarif 20% atau entitas SPLN membayar sesuai dengan P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda)," ujar Menkeu dalam rapat kerja secara virtual bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (1/2).

Secara rinci Menkeu menyebut akan membuat dua skema perlakuan perpajakan. Pertama, jika dana dividen itu diinvestasikan kembali di Indonesia dalam jangka waktu tertentu, maka akan diklasifikasikan sebagai bukan objek pajak. Sementara jika tidak diinvestasikan kembali di Indonesia maka hanya dipotong PPh 7,5%. Saat ini, setiap penghasilan mitra investasi dari luar negeri atas selisih lebih nilai likuidasi dengan nilai investasi akan dipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20%. Sedangkan jika menggunakan tarif dalam P3B dari 71 perjanjian yang dimiliki Indonesia dengan yurisdiksi lain untuk mengatur dividen, rata-rata besaran tarifnya adalah 10%. Dengan demikian, Menkeu berharap, perlakuan pajak saat pembayaran kembali kepada mitra investasi luar negeri atau periode exit ini dapat menarik investor untuk tetap mengalihkan dananya ke dalam negeri dan terus menjalin kerja sama dengan LPI. 

(Oleh - HR1)

Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyampaikan bahwa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang PPN dan PPh terkait penjualan pulsa, kartu perdana, dan voucer, lebih ke pengaturan dan bukan hal baru. Namun, ATSI juga belum bisa memastikan, apakah PMK tersebut akan berdampak terhadap kenaikan harga pulsa di pasaran. 

Seperti diberitakan, Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah menerbitkan peraturan tentang penghitungan dan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) terkait penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucer. Beleid ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.03/2021 yang mulai berlaku 1 Februari 2021. 

Wakil Ketua Umum ATSI Merza Fachys mengaku belum bisa memastikan, apakah PMK tersebut kemugkinan akan berdampak terhadap kenaikan harga pulsa di pasaran. Sebab, hal tersebut juga sangat tergantung pada permintaan (demand) pulsa di pasar. Menurut Merza, aturan dikeluarkan oleh Kemkeu tersebut pun sebenarnya bukan tentang pajak pulsa. Karena, selama ini, pemerintah sebenarnya telah memberlakukan pajak untuk pulsa sejak lama. 

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menyatakan, PMK 06/2021 terkait pemungutan pajak atas penjualan pulsa/kartu perdana, voucer, dan token listrik, akan menguntungkan publik dan negara. Karena, PMK memberikan kepastian hukum dan pemungutannya disederhanakan. Dia menjelaskan, PPN atas jasa telekomunikasi sudah terutang sebagai PPN sejak berlakunya UU Nomor 8 Tahun 1983, atau diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1988 yang spesifik mengatur PPN jasa telekomunikasi. 

(Oleh - HR1)

Pengembangan industri baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dari hulu hingga hilir di Indonesia diperkirakan mencapai US$ 13,4-17,4 miliar. Rencana investasi akan dilaksanakan oleh Indonesia Baterry Holding (IBH) dengan menggandeng mitra strategis. Ketua Tim Percepatan Proyek Baterai Kendaraan Listrik Agus Tjahajana Wirakusumah menuturkan, pengembangan industri baterei EV ini bertujuan memanfaatan peluang bisnis yang besar di masa mendatang dan potensi sumber daya alam Indonesia. Jika industri ini berhasil dibangun kemudian ditambah besarnya pasar otomotif dalam negeri, Indonesia memiliki peluang terbesar di Asia Tenggara untuk membangun ekosistem industri kendaraan listrik.

Namun, kebutuhan investasi untuk pengambangan industri baterei EV ini memang cukup besar. “Nilai investasi baterei EV dari hulu sampai hilir, terendah sampai tertinggi kapasitas sel hingga 140 gigawatt hour (GWh) adalah sekitar US$ 13,4-17,4 miliar,” kata dia dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI, Senin (1/2). Saat ini, lanjut dia, pemerintah tengah membentuk Indonesia Baterry Holding yang terdiri dari PT MIND ID, PT Antam Tbk, PT Pertamina (Persero), dan PT PLN (Persero). Rencananya, keseluruhan investasi value chain industri baterei EV ini akan dilaksanakan oleh masing-masing BUMN anggota holding atau melalui perusahaan patungan (joint venture/JV) dengan mitra internasional.

Direktur Utama MIND ID Orias Petrus Moedak menjelaskan, modal awal ketika IBH berdiri nantinya sekitar US$ 50 juta. Sementara investasi hingga US$ 17 miliar akan dilaksanakan secara bertahap, di mana tahap awal masih di kisaran US$ 5-10 miliar utamanya di sektor hulu industri baterai. “Pendanaannya, perhitungan sementara ekuitas 30% dan pinjaman 70%. Pendanaan sudah dihitung supaya secara bertahap kami bisa lanjut sesuai dengan tingkat demand. Tahun lalu kan kendaraan listrik masih sedikit, pertumbuhan belum ada,” jelasnya

“Tujuh perusahaan yang telah memenuhi kriteria yakni CATL, LG Chem, Samsung, Tesla, dan lainnya,” ungkap Agus. Ditambahkannya, Indonesia menargetkan dapat menjadi pemain global material hulu dan katoda baterai, serta pemain hilir regional dan domestik di baterai dan kendaraan listrik. Hal ini dengan menggenjot produksi nikel sulfat hingga 50-100 ribu ton per tahun dan prekursor dan katoda 120-140 ribu per tahun.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ramson Siagian menegaskan bahwa DPR mendukung pemerintah mengembangan industri baterai kendaraan listrik ini mengingat perannya dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Namun, pihaknya mendorong rencana tersebut harus terealisasi, jangan hanya sekadar menjadi jargon pemerintah untuk kepentingan politik semata. Apalagi, target peta jalan yang dirancang sangat optimistis.“Tolong disampaikan ke Menteri BUMN, ini [pengembangan industri baterai EV] jangan hanya konsumsi retorika politik, tetapi ini untuk generasi mendatang. Jadi segala sumber daya harus digerakkan, baik teknologi, kapasitas manajemen, sumber daya lain termasuk dana. Ini harus betul-betul konkrit,” tegas dia. 

Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita Sari juga mengingatkan terkait keekonomian proyek baterai kendaraan listrik tersebut. Hal ini mengingat proyeksi kebutuhan investasinya mencapai US$ 17,4 miliar. “Di 2022, manufacturer kendaraan listrik diharapkan mulai produksi di Indonesia. Dan industri [baterai] dari hulu hingga hilir direncanakan mulai beroperasi pada 2024,” tuturnya. Dimulainya industri baterai ini ditandai dengan beroperasinya Pabrik High Pressure Acid Leaching Process (HPAL) Antam serta Pabrik Prekursor dan Katoda Pertamina-MIND ID. Berikutnya di 2025, Pabrik Cell to Pack Pertamina-PLN ditargetkan mulai beroperasi. 

(Oleh - HR1)

Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan ekspor perdana Amplang Kaubun ke Taiwan. Sebelumnya daerah tersebut juga berhasil mengekspor jelantah dan lidi nipah ke sejumlah negara Eropa dan India. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim HM Yadi Robyan Noor menyatakan Pemprov Kaltim akan terus melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha agar bisa meningkatkan ekspor.

Gubernur Kaltim Isran Noor sebelumnya melakukan kunjungan ke UMKM Center Kaubun sepulang dari kunjungan kerjanya ke sejumlah kampung di Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau menggunakan jalur darat. Isran menyatakan pujian terhadap sinergi yang terjalin sangat baik antara pemerintah setempat, perusahaan dan masyarakat dalam pengembangan UMKM. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Disperindagkop UKM Kaltim, saat ini terdapat 307.343 UKM dengan 1,5 juta jiwa yang terlibat. Di mana, sebanyak 15 UKM berhasil melakukan ekspor selama 2020 dengan total senilai US$420 miliar

Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan delapan orang tersangka kasus tindak pidana korupsi PT Asabri (Persero). Para tersangka langsung ditahan di rumah tahanan yang berbeda. Kepala Pusat Penerangan Hukum pada Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan delapan tersangka ditahan oleh tim penyidik selama 20 hari ke depan sejak Senin 1 Februari 2021 hingga Sabtu 20 Februari 2021. 

Delapan tersangka kasus korupsi Asabri adalah Dirut PT Hanson International Tbk. Benny Tjokrosaputro, Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk. Heru Hidayat, mantan Direktur Utama PT Asabri Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri, mantan Direktur Utama PT Asabri Letjen TNI (Purn) Sonny Widjaja. 

Sementara itu, Handika Honggowongso, pengacara Hari Setiono dan Bachtiar Effendi mengaku kliennya kaget langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan tim penyidik Kejagung.Kendati demikian, Handika mengatakan pihaknya tetap akan menghormati proses hukum yang tengah berjalan di Kejagung. Namun, dia menilai penetapan tersangka dan penahanan itu dilakukan secara spontan oleh tim penyidik Kejagung tanpa ada informasi terlebih dulu.

Kejagung menyebut kerugian negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi PT Asabri tembus hingga Rp23,7 triliun. Kendati demikian, angka tersebut masih hitungan sementara dari tim penyidik Kejagung, belum dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Leonard, hitungan resmi kerugian negara terkait perkara tindak pidana korupsi PT Asabri akan disampaikan oleh BPK.

(Oleh - HR1)

Produk keramik khas Plered Kabupaten Purwakarta terus memperkuat eksistensinya di pasar lokal di tengah lesunya pasar ekspor ke sejumlah negara akibat pandemi Covid-19. Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menuturkan sebelum ada pandemi, komposisi pasar produk keramik Plered 70% merupakan ekspor dan 30% untuk kebutuhan pasar lokal. Anne menjelaskan, pasar luar negeri saat ini sedang mengalami kelesuan akibat pandemi Covid-19. Tapi ada berkah tersendiri, karena pasar dalam negeri justru bergeliat. Menurut Anne, keramik Plered saat ini banyak diburu warga lokal. Terutama, warga dari luar daerah seperti Jakarta dan sekitarnya. Mereka, yang mencari keramik ini kebanyakan adalah kaum ibu-ibu. Kebanyakan, mereka itu mencari pot bunga.

Dengan fenomena tersebut, Anne menambahkan, ada berkah tersendiri dari Covid-19 ini bagi para perajin keramik. Karena, di saat yang lain terpuruk, kerajinan keramik justru mengalami kondisi sebaliknya. “Kami berharap, seluruh UMKM [usaha mikro kecil dan menengah] bisa kembali berjaya. Meskipun pandemi masih berlangsung,” katanya. Sementara itu, Kepala Bidang UKM pada Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan perdagangan (DKUPP) Kabupaten Purwakarta Ahmad Nizar menambahkan keramik Plered merupakan salah satu produk UMKM andalan untuk diekspor. Keramik Plered, lanjutnya, sudah lama ekspor ke berbagai negara di antaranya pasar Eropa dan Amerika. Bahkan, pasar peminat keramik Plered bertambah ke Asia Timur Raya, salah satunya Korea Selatan. 

Nizar bercerita, merujuk pada data yang ada, ekspor keramik ini sudah ada sejak dekade 80an. Sejak dulu, produk kerajinan kriya ini banyak digemari warga asing. Adapun jenis yang paling banyak diburu, yakni vas bunga dan keramik hias. Menurut Nizar, sejauh ini potensi ekspor keramik asal Plered cukup menjanjikan. Pertahunnya, ekspor keramik ini bisa mencapai 400 sampai 1.000 kontainer. Omzetnya pun lumayan, yakni mencapai Rp1-3 miliar per kontainernya. Saat ini jumlah pelaku usaha keramik Plered mencapai 264 perajin dengan jumlah pekerja mencapai 3.000 orang. Sedangkan, untuk kategori industri, meliputi produk bata dan genting. Untuk sentra produksi, meliputi wilayah Citeko, Citalang, dan Tegalwaru dengan jumlah pekerjanya mencapai 40.000 orang. 

Ambisi Indonesia untuk memiliki industri baterai kendaraan listrik yang terintegrasi dari hulu hingga hilir membutuhkan nilai investasi mencapai US$13,4 miliar—US$17,4 miliar. Ketua Tim Percepatan Proyek Baterai Kendaraan Listrik Agus Tjahajana mengatakan bahwa kebutuhan investasi itu untuk membangun industri baterai kendaraan listrik (baterai EV) dari hulu ke hilir dengan kapasitas cells 140 GWh. “Nilai investasi besar mencapai US$13—US$17 miliar dengan risiko teknologi yang tinggi dan pasar yang bergantung pada OEM [original equipment manufacturer],” ujarnya, Senin (1/2)

MIND ID dan PT Antam Tbk. yang memiliki cadangan nikel nomor dua di Indonesia akan berperan menyediakan bijih nikel sebagai bahan baku hingga bahan antara baterai EV, mulai dari pengolahan bijih nikel sulfat hingga diolah menjadi prekusor dan katoda. Selanjutnya, PT Pertamina (Persero) akan berperan di bidang manufaktur produk hilir meliputi battery cell, battery pack, dan ESS.
Lalu, PT PLN (Persero) akan berperan dalam pembuatan battery cell, penyediaan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik dan integrated management systems (IMS).

Ketujuh perusahaan tersebut adalah Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL), BYD Auto Co.Ltd, dan Farasis Energy, Inc., dari China; LG Chem Ltd. dan Samsung SDI dari Korea Selatan; Tesla Inc. asal Amerika Serikat; dan Panasonic dari Jepang. “Para mitra harus punya kemampuan untuk menjual [produksi baterai] di dalam negeri maupun ke luar negeri,” imbuhnya. Sementara itu,Group CEO MIND ID Orias Petrus Moedak mengungkapkan bahwa modal awal untuk pembentukan IBH diperkirakan mencapai US$50 juta. Adapun, IBH merupakan konsorsium BUMN yang akan dibentuk untuk mengembangkan ekosistem industri baterai kendaraan listrik secara terintegrasi dari hulu ke hilir. Holding tersebut akan beranggotakan MIND ID, Pertamina, PLN, dan Antam dengan masing-masing kepemilikan saham sebesar 25%. 

Masing-masing BUMN tersebut memiliki keleluasaan untuk dapat berpartisipasi langsung dalam joint venture (JV) yang dibentuk bersama calon mitra. Heru Setiawan, CEO Subholding Power and New and Renewable Energy Pertamina, menyebutkan bahwa pihaknya menyadari tren bahan bakar fosil pada masa yang akan datang lambat laun akan ditinggalkan. Namun, pihaknya akan tetap memanfaatkan asetnya untuk mengolah energi konvensional yang ada saat ini untuk nantinya dikembangkan guna menangkap peluang pada masa transisi energi

Heru menuturkan Pertamina tengah menyiapkan panel surya yang akan dipasangkan di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Nantinya, alat tersebut akan menjadi pasokan tambahan yang bisa digunakan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). “Nantinya power yang berasal dari SPBU itu kombinasi dari EBT dan fosil,” jelasnya. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ramson Siagian berharap semua pihak yang terkait dengan pengembangan industri baterai EV dapat bersinergi dengan baik

Dia juga meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk melibatkan PT Len Industri dalam konsorsium BUMN dalam proyek baterai kendaraan listrik. Adapun, Direktur Utama Len Industri Bobby Rasyidin mengatakan pihaknya telah mampu memproduksi komponen battery management system (BMS). Dia menjelaskan perseroan telah memulai produksi dengan skala industri yang dimulai sejak 2018. Dia mengklaim tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dalam produk itu sudah mencapai 40%.

(Oleh - HR1)