Badan Pusat Statistik akan mengumumkan pertumbuhan ekonomi 2020 pada Jumat ini. Sejumlah ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada 2020 berkisar antara minus 2 persen dan minus 2,15 persen. Adapun proyeksi pemerintah minus 1,7 sampai 2,2 persen.

Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), Teuku Riefky, berpendapat, kontraksi ekonomi sepanjang 2020 secara umum disebabkan langkah penanganan krisis kesehatan yang kurang efektif dan efisien.

Badan Koordinasi Penanaman Modal menargetkan realisasi investasi pada 2021 bisa mencapai Rp 858,5 triliun dengan porsi sektor sekunder atau manufaktur sebesar Rp 268,7 triliun atau 31,3 persen dari total investasi.

Sementara itu, di tengah kebutuhan pembiayaan yang tinggi untuk menangani Covid-19 dan memulihkan ekonomi, pemerintah masih harus menanggung risiko utang. Sampai akhir 2020, total utang pemerintah Rp 6.074,56 triliun. Sebanyak 86 persen utang itu berasal dari penerbitan surat berharga negara sebesar Rp 5.221,65 triliun, sedangkan sisanya pinjaman luar negeri.

Penjualan unit perkantoran di gedung tinggi diprediksi akan kembali bertumbuh di tahun ini. Pengembang gedung perkantoran pun mulai menyiapkan strategi untuk menarik konsumen pada produk ini.

“Salah satu strategi yang kami siapkan adalah menyediakan ruang kantor yang siap pakai. Hal ini untuk menarik konsumen dari segmen milenial yang di Surabaya, bisnis sedang bertumbuh, “ kata Harto Laksono, Direktur Pemasaran PT Intiland Grande, anak usaha PT Intiland Development Tbk untuk pengembangan di Surabaya, Kamis (4/2).

Diakuinya, di tahun ini, ada sinyalemen permintaan ruang perkantoran di Surabaya berangsur angsur mengalami tren positif. Salah satunya terJadi pada Spazio Tower, gedung perkantoran strata title yang dikembangkan oleh perseroan yang berhasil diserap pasar dengan cukup baik. Terdapat lebih dari 60 persen unit dipakai sendiri oleh pemilik.

Selain Spazio Tower, perseroan juga mengembangan Praxis, area perkantoran modern berkonsep sehat di pusat kota Surabaya. Praxis merupakan pengembangan mixed use & high rise terpadu yang menempati area seluas 1,1 hektare.

Ekspor produk minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) Indonesia secara keseluruhan turun selama 2020. Hal itu tidak lain akibat dampak pandemi Covid-19 yang membuat banyak pembatasan di berbagai negara.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Joko Supriyono mengatakan total ekspor kelapa sawit selama 2020 mencapai 34 juta ton atau turun 9% dibanding 2019 yang mencapai 37,39 juta ton.

Penurunan terbesar terjadi ke China yakni sebesar 1,96 juta ton, ke Uni Eropa (UE) turun 712,7 ribu ton, ke Bangladesh turun 323,9 ribu ton, ke Timur Tengah turun 280,7 ribu ton, dan ke Afrika turun 249,2 ribu ton. Hanya ke Pakistan yang tumbuh 275,7 ribu ton dan ke India yang tumbuh 111,7 ribu ton.

Harga jagung di tingkat petani di Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo terus merangkak naik. Di tingkat petani, harga jagung saat ini berkisar Rp 4.000-Rp 4.100 per kilogram (kg) dengan kadar air 20 persen.

Pantauan SIB Kamis(4/2) di sejumlah gudang pemipil, harga jagung di tingkat petani dibeli pengepul berkisar Rp 4.000 - Rp 4.100 dengan kadar air 20 persen.

Kepala Kantor Bea Cukai Belawan Tri Utomo Hendro Wibowo sependapat dengan Ketua GPEI (Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia) Sumut bahwa oknum agen-agen nakal yang memberikan jasa ekspor malah menurunkan minat pengusaha atau pemilik barang untuk mengirim produknya ke pasar luar negeri.

Tri Utomo pun mendukung rencana GPEI Sumut membuka Sekolah Ekspor untuk memberi pemahaman soal peraturan dan prosedur ekspor, termasuk market place digital yang dirancang GPEI untuk mempromosikan produk-produk Sumut yang bernilai ekspor.

Bahkan Tri Utomo menyebut Bea Cukai Belawan juga telah merancang program Klinik Ekspor. “Kami harapkan juga kerjasama dengan GPEI Sumut melalui Klinik Ekspor, sekaligus untuk menertibkan jasa ekspor,” tegas Tri.

Kenaikan harga batubara turut menggoda sejumlah produsen untuk menggenjot ekspor batubara ketimbang menjual di pasar domestik. Alhasil, pasokan batubara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkendala pasokan. Saat ini harga batubara di level US$ 82 per ton, dari sebelumnya US$ 50 per ton.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, “Menurut versi Kementerian ESDM, faktor banjir di Kalsel menjadi penyebab utama. Tapi faktor produsen batubara yang memprioritaskan ekspor bisa jadi berkontribusi juga,” kata dia kepada KONTAN, Rabu (3/2).

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia memastikan sebagian besar perusahaan yang menjadi anggota APBI telah memenuhi komitmen kontrak untuk memasok batubara sesuai kewajiban pasokan dalam negeri (DMO), termasuk ke PLTU.

Berdasarkan data yang disampaikan Hendra, terdapat 54 perusahaan yang memasok batubara kepada PLN. Dari jumlah itu, ada 23 perusahaan anggota APBI yang memasok batubara kepada PLN.

Pemerintah telah menyiapkan tambahan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan anggaran PEN tahun ini bisa meningkat Rp 85,9 triliun dari pagu saat ini Rp 533,1 triliun menjadi Rp 619 triliun. Tambahan anggaran ini sebagai respon pemerintah untuk meredam meningkatnya jumlah kasus Covid-19. Pemerintah butuh tambahan anggaran untuk pembelian vaksin dan program vaksinasi, serta anggaran penanganan kesehatan lainnya.

Adapun anggaran insentif perpajakan diperkirakan mencapai Rp 60 triliun. Insentif perpajakan ini diberikan kepada korporasi, UMKM, termasuk sektor kesehatan. Ada enam jenis insentif perpajakan yang berlaku hingga 30 Juni 2021. Pertama, pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP). Kedua, insentif PPh final bagi UMKM dengan tarif 0,5% DTP. Ketiga, insentif PPh final jasa konstruksi. Keempat, insentif PPh Pasal 22 Impor untuk wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 730 bidang usaha tertentu. Kelima, pengurangan 50% untuk angsuran PPh Pasal 25. Keenam, insentif restitusi PPN dipercepat untuk pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah.

Polemik kewarganegaraan ganda bupati Sabu Raijua terpilih, Orient P Riwu Kore, menunjukkan sengkarut sinergi data kependudukan dengan data instansi terkait.

Orient terpilih sebagai Bupati Sabu Raijua pada Pilkada 9 Desember 2020. Persoalan kewarganegaraan ganda Orient mencuat setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sabu Raijua menerima surat balasan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta tertanggal 1 Februari 2021, yang menyatakan Orient adalah benar warga negara AS.

Kasus serupa sebelumnya terjadi pada mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar pada 2016. Sekitar dua pekan setelah dilantik sebagai Menteri ESDM, Arcandra diketahui memiliki kewarganegaraan ganda, yakni Indonesia dan Amerika Serikat. Padahal, Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda.

Pengajar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Lisman Manurung, Rabu (3/2/2021), dalam kasus Orient, kata dia, Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Kementerian Dalam Negeri sedari awal harus saling mengecek data. Mereka juga perlu meminta keterangan Kedutaan Besar AS terkait dengan informasi status kewarganegaraan Orient.

Sudah saatnya, kata Lisman, Indonesia meningkatkan sinergitas data kependudukan berbasis digital untuk mencegah masalah serupa berulang. Selain itu, Kemendagri perlu memvalidasi data secara periodik guna memastikan kebaruan data.

Penyidik terus memetakan aset para tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri (Persero).

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Ardiansyah, Rabu (3/1/2021), di Jakarta, mengatakan, hingga saat ini, pihaknya masih melakukan pemetaan dan pengejaran terhadap aset para tersangka kasus dugaan tipikor PT Asabri (Persero). Menurut Febrie, selain mengejar aset di dalam negeri, penyidik akan lebih berkonsentrasi untuk mengejar aset-aset yang terindikasi berada di luar negeri.

Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan, pihaknya juga akan melakukan penyitaan terhadap aset-aset para tersangka. Sebab, dari perhitungan sementara, kerugian dalam kasus PT Asabri (Persero) mencapai Rp 23 triliun.

Untuk menelusuri aset di dalam negeri, Kejagung dapat menggunakan Pasal 3,4,5, dan 77-78 Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pasal 38B Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Kejaksaan Agung telah berhasil melacak aset atau harta milik tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi dana investasi PT Asabri (Persero). Aset-aset tersebut sudah terlacak berada di sejumlah lokasi baik di dalam negeri maupun luar negeri sehingga penyidik tinggal melakukan penyitaan. “Sudah terlacak aset yang di dalam negeri, tetapi nantilah [disampaikan lokasinya]. Jangan kita buka sekarang,” ujar Direktur Penyidikan Kejagung, Febrie Adriansyah, Rabu (3/2). Febrie menyebut bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus untuk memburu dan menyita aset hasil korupsi Asabri untuk mengembalikan kerugian negara yang mencapai sebesar Rp23,73 triliun.

Febrie menambahkan bahwa aset tersebut berupa aset bergerak dan tidak bergerak yang kini tengah diawasi oleh tim penyidik Kejagung. Menurutnya, hampir seluruh tersangka korupsi Asabri menyembunyikan asetnya di dalam dan luar negeri agar tidak terdeteksi oleh tim penyidik. Adapun dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan 8 orang tersangka.

Jaksa Agung ST Burhanuddin belum lama ini memaparkan pihaknya telah menyita aset milik Asabri senilai Rp18 triliun. Angka itu diperkirakan terus akan bertambah karena total kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi Asabri lebih dari Rp23,7 triliun. Dalam perkembangan lain, Penyidik Kejagung memeriksa dua direktur utama terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi BPJS Ketenagakerjaan. Kepala Pusat Penerangan Hukum pada Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengemukakan bahwa keduanya adalah Direktur Utama PT Panin Sekuritas Indra Christanto dan Direktur Utama PT Indo Premier Sekuritas The Moleonoto. Leonard menjelaskan bahwa tim penyidik Kejagung tengah mendalami peran kedua direktur utama itu terkait perkara tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan. 

(Oleh - HR1)