JAKARTA - Langkah pemerintah membangun Palapa Ring dan menyiapkan Satelit Satria untuk mendigitalkan seluruh wilayah NKRI sudah tepat. Namun, untuk mempercepat transformasi digital, pemerintah perlu memberikan insentif kepada para penyelenggara teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Tanah Air.

Insentif yang dibutuhkan industri TIK di antaranya relaksasi Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi, BHP Telekomunikasi, kewajiban pelayanan universal (universal service obligation/USO), serta insentif fiskal untuk investasi penggelaran jaringan TIK, khususnya di wilayah nonkomersial atau tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Di sisi lain, pemerintah juga harus lebih intens berkolaborasi dan melibatkan lebih banyak penyelenggara jasa dan jaringan telekomunikasi secara masif guna memperluas penetrasi internet di wilayah baru dan kawasan 3T. Melalui langkah tersebut, target ‘merdeka sinyal’ dan menjadikan Indonesia sebagai bangsa digital bisa terealisasi lebih cepat.

Renstra 2020-2024

Menurut Dirjen SDPPI Kemenkominfo, Ismail, pemerintah melalui Kemenkominfo sudah menetapkan rencana pembangunan sektor TIK dalam jangka pendek hingga menengah. “Kolaborasi semua pihak terkait dibutuhkan untuk merealisasikan seluruh wilayah Indonesia merdeka sinyal dan meujudkan program Indonesia Digital,” tegas dia.

Renstra tersebut, kata dia, mengacu pada agenda pembangunan nasional sesuai Perpres No 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020—2024. Renstra Kemkominfo juga mengacu pada perkembangan TIK global. Menurut Ismail, Kemkominfo pun telah memproyeksikan kebutuhan anggaran sebesar Rp 111,25 triliun untuk merealisasikan Renstra hingga 2024. Perinciannya, pada 2020 membutuhkan anggaran Rp 8,09 triliun, 2021 sebanyak Rp 26,13 triliun, 2022 sebesar Rp 27,08 triliun, 2023 senilai Rp 24,61 trilun, dan 2024 sejumlah Rp 25 triliun.

Butuh Insentif 

Wakil Ketua Umum ATSI/Presdir Smartfren, Merza Fachys mengakui, untuk mewujudkan transformasi digital secara menyeluruh membutuhkan kolaborasi semua pemangku kepentingan (stakeholders).  Ketua Umum Apjatel, Muhammad Arif Angga menjelaskan, program yang dijalankan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kemenkominfo sudah berjalan cukup baik untuk membangun akses internet ke wilayah 3T. Bakti bertugas membangun jaringan telekomunikasi di wilayah 3T dari iuran biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi operator telekomunikasi yang disebut USO. Juga rencana peluncuran satelit Satria-1 pada kuartal III-2023.

Perihal rencana implementasi 5G, Arif menyarankan agar regulasi di pusat dan daerah diharmonisasi dengan baik. Soalnya, pembangunan kedua infrastruktur ini akan sangat masif jika 5G diterapkan.“Kita bisa mulai dari kota-kota besar dulu karena investasinya pasti sangat besar,” kata dia

Perlu Kolaborasi 

Sementara itu, Group Head Corporate Communications XL Axiata, Tri Wahyuningsih mengemukakan, pembangunan jaringan akses internet berteknologi mobile broadband 4G LTE sangat dipengaruhi beberapa faktor, seperti spektrum frekuensi, ketersediaan jaringan transmisi/ transport, lokasi site, ketersediaan infrastruktur jalan, serta infrastruktur pendukung lainnya, seperti listrik dan transportasi.

Salah satu solusinya, menurut Tri Wahyuningsih, adalah menjalin kolaborasi di antara stakeholder yang terlibat.  Solusi lainnya adalah memanfaatkan teknologi yang cocok untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan akses broadband di daerah 3T, remote, atau rural, di antaranya teknologi satelit berkapasitas data besar (high throughput satellites/ HTS) dan teknologi alternatif lain, seperti high altittude platform station (HAPS).

12.548 Desa 

Dirjen SDPPI Kemenkominfo, Ismail mengatakan, dalam Renstra 2020-2024, Kemenkominfo menetapkan peta jalan (roadmap) untuk mencapai tujuan utama pembangunan TIK. Pertama, mempercepat perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Kedua, melakukan transformasi digital di sektor-sektor strategis, di antaranya pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, dan penyiaran agar utilitisasi infrastruktur meningkat. “Ketiga yaitu percepatan integrasi pusat data nasional, mempersiapkan SDM talenta digital. Sedangkan keempat, kami menyiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital,” ucap dia.

Berdasarkan data Kemenkominfo, dari total 83.218 desa dan kelurahan di wilayah Indonesia, masih terdapat 12.548 (15,07%) desa dan kelurahan yang belum terjangkau jaringan internet 4G LTE. Sebanyak 9.113 (73%) desa dan kelurahan di antaranya merupakan wilayah 3T. Di daerah-daerah tersebut, jaringan internet bakal dibangun Kemenkominfo melalui Bakti. Sisanya, 3.435 desa dan kelurahan (27%) yang masuk wilayah non-3T (komersial) akan dibangun operator telekomunikasi.

Dirjen SDPPI, Ismail mengemukakan, Kemenkominfo akan memfasilitasi penggelaran infrastruktur jaringan 5G di enam ibu kota provinsi di Jawa yang dianggap paling siap, lima destinasi wisata super prioritas, dan satu industri manufaktur. “Untuk itu, Kemkominfo mulai melelang pita frekuensi 3,5 GHz yang akan digunakan untuk perluasan akses internet 4G dan kemungkinan 5G,” papar dia.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyambut positif rencana pemerintah memperluas cakupan jenis mobil yang memperoleh relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Rencana diskon PPnBM untuk mobil dengan volume silinder hingga 2.500 cc diyakini bakal menggairahkan pasar mobil dan mempercepat kebangkitan industri otomotif dalam negeri setelah terdampak pandemi. “Masyarakat juga mendapat manfaat. Industri tumbuh, sehingga perekonomian juga cepat pulih ya. Harapannya begitu,” kata Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara kepada Investor Daily, Selasa (16/3/2021).

“Presiden menyampaikan, kalau dilihat memang insentif bisa diperluas untuk di atas 1.500 cc asalkan TKDN-nya 70% itu mungkin bisa jadi pertimbangan,” ujar Menkeu di depan Komisi XI DPR, Selasa (16/3). Saat ini, pemerintah telah memberikan diskon PPnBM untuk pembelian mobil baru mulai Maret hingga Desember 2021 dengan kapasitas silinder hingga 1.500 cc. Diskon ini diberikan dalam tiga tahap, yakni tahap pertama periode Maret-Mei 2021 dengan besaran diskon PPnBM 100%, kemudian periode Juni-Agustus 2021 diskon 50%, dan periode September-Desember 2021 dengan diskon 25%.

Direktur Administrasi, Korporasi dan Hubungan Eksternal Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Bob Azam, berharap perluasan relaksasi PPnBM ini dapat meningkatkan penjualan mobil.

“Negara lain kan pasarnya sudah mencapai 70%-80% seperti sebelum Covid-19, kita masih level 50%. Jadi 50% itu kan dibawah keekonomian. Keekonomiannya mungkin sekitar 70%. Jadi kalau ini berlarut-larut, tekanan terhadap efisiensi untuk penerima kerja akan semakin besar. Jadi memang harus segera,” kata Bob kepada Investor Daily. Di samping itu, dia berharap perluasan diskon PPnBM ini memberikan multiplier effect bagi perekonomian nasional. Pasalnya, industri otomotif memiliki lapisan yang cukup dalam yang melibatkan antara lain Agen Pemegang Merek (APM) mobil, distributor, dan supplier

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Sebanyak 84% konsumen di Indonesia sudah mulai beralih ke layanan/platform digital untuk terhubung dengan sejumlah merek (brand) sejak pandemi Covid-19 tahun lalu. Menurut studi VMware Digital Frontiers 3.0, angka tersebut tertinggi di Asia Tenggara (Asean) dan sembilan negara yang disurvei.

Sejumlah organisasi di bidang layanan finansial (57%), ritel (54%), dan edukasi (36%) menjadi sektor terdepan di Indonesia yang berhasil meraih peningkatan tertinggi dalam menghadirkan layanan digital, dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah pandemi.

Country Manager VMware Indonesia Cin Cin Go mengatakan, Indonesia memperlihatkan komitmennya yang sigap dalam mendukung terwujudnya digital-first di masa depan. Hal ini ditandai dengan makin tingginya kebutuhan konsumen untuk menikmati layanan dan pengalaman secara digital. “Ini menjadi landasan bagi perusahaan untuk lebih gencar dalam mewujudkan transformasi guna memenuhi kebutuhan dan ekspektasi dari pelanggan mereka,” tutur Cin Cin Go, dalam pernyataannya, seperti dikutip Selasa (16/3).

Dia menjelaskan, konsumen Indonesia menjadi yang terdepan terkait dengan tingkat penerimaan dalam merengkuh pengalaman digital (digital experiences). Menurut studi VMware yang bertajuk ‘Digital Frontiers 3.0 Study’, sejak tahun lalu, delapan dari 10 konsumen Indonesia, atau 84% sudah mulai beralih ke layanan digital untuk terhubung dengan brand. Fakta tersebut pun menjadikan Indonesia berada di jajaran terdepan di antara negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara yang menjadi target studi dengan angka rerata penerimaan layanan digital 78%.

Bahkan, Indonesia mengungguli sejumlah negara maju dalam survei tersebut, yakni Amerika Serikat yang penerimaan layanan digitalnya baru 40%, Perancis 41%, Jerman 44%, dan Inggris 34%. Dari semua negara yang disurvei, konsumen Indonesia juga merasa paling nyaman memberikan kepercayaan ke perusahaan dalam mengakses data personalnya agar sebagai pelanggan dapat menikmati pengalaman digital yang lebih baik.

Kepuasan Konsumen 

Sementara itu, 64% konsumen di Indonesia juga mengaku bahwa kejadian global tahun 2020 telah memaksa mereka untuk beralih ke layanan digital dan merasakan pengalaman digital yang lebih baik. Angka tersebut sedikit di bawah rerata di Asia Tenggara (69%). Namun, persentasenya masih jauh melebihi negara-negara maju yang disurvei, yakni Amerika Serikat dan Prancis sama-sama baru 40%, Jerman 33%, dan Inggris 33%. Bahkan disebutkan bahwa lebih dari separuh (56%) konsumen di Indonesia menyatakan akan beralih ke produk maupun layanan kompetitor jika pengalaman digital yang dirasakan jauh dari harapan. Karena itu, penting bagi perusahaan untuk mengakselerasi tumbuhnya inovasi.

Digitalisasi Sektor 

Studi VMware Digital Frontiers 3.0 juga menyebutkan, sejumlah sektor industri di Indonesia menjadi yang terdepan dalam memenuhi ekspektasi pelanggan di sepanjang tahun 2020. Responden menyampaikan bahwa organisasi-organisasi di sektor layanan finansial (57%), ritel (54%), dan edukasi (36%), berhasil menghadirkan pengalaman digital yang kian meningkat kepada konsumen dibandingkan sebelum pandemi Covid-19. Perusahaan di sektor layanan finansial (58%) dan ritel (38%) juga paling dipercaya di antara sektor lain.

(Oleh - HR1)

JAKAR TA – Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan pada 2021 mampu mencetak 100 koperasi modern dan mendorong sebanyak 2,5 juta usaha mikro bertransformasi menjadi sektor formal. Staf Khusus Menteri Bidang Ekonomi Kerakyatan Kementerian Koperasi dan UKM Riza Damanik mengatakan, pihaknya juga menargetkan bakal menaikkan kontribusi ekspor sebesar 15,26%, meningkatkan rasio kewirusahaan menjadi 3,55%, menaikkan rasio kredit perbankan di atas 20%, serta kemitraan strategis antara UMKM dan usaha besar. Kemenkop UKM akan melakukan pemetaan risiko usaha untuk mendorong target penciptaan koperasi modern dan UMKM naik kelas.

Adapun rasio kredit perbankan untuk UMKM di Indonesia masih di bawah 20%. Jauh dari Singapura (39%), Thailand (50%), Malaysia (51%), Jepang (66%), apalagi Korea Selatan (81%). Pemerintah menargetkan rasio kredit perbankan bisa mencapai 22-30% hingga 2024. “Itulah sebabnya, salah satu terobosan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 adalah penguatan skema pembiayaan,” ucap Riza

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, transaksi digital yang terus meluas seiring perkembangan teknologi di era globalisasi perlu diatur, terutama untuk mencegah munculnya berbagai potensi risiko. Pengaturan dinilai semakin perlu bila transaksi digital tersebut dilakukan secara lintas negara. “Setidaknya ada empat alasan mengapa transaksi digital ini perlu diatur,” kata Sri Mulyani dalam acara International Conference on Digital Transformation in Customs di Jakar ta, Selasa (16/3). Alasan pertama, lanjut Menkeu, adalah agar layanan transaksi pembayaran barang digital di Indonesia bisa terekam dengan baik.

Ia mencontohkan teknologi printing tiga dimensi (3D) yang akhir-akhir ini menjadi semakin populer. Teknologi ini memungkinkan digunakan untuk memproduksi barang-barang yang berpotensi membahayakan keselamatan umum. “Misalnya seperti senjata api dan bahan peledak. Hanya dengan cetak biru itu bisa ditransmisikan secara digital,” kata dia. Alasan kedua, Sri Mulyani menyebutan, mekanisme transaksi digital juga akan memudahkan penggelapan pajak, pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan digunakan dalam transaksional kejahatan terorganisir di bidang pencucian uang. “(Oleh karena itu,) Negara harus memantau, agar dapat mengelola risiko kerugian dari teknologi ini,” ucap dia. Ketiga, dengan adanya pengenaan bea masuk dapat menciptakan perlakuan yang adil (level playing field) antara pedagang konvensional dan digital. Pihaknya banyak mendapat keluhan dari para pedagang konvensional yang menganggap bahwa terdapat kebijakan pengenaan pajak yang tidak adil antara mereka dengan pedagang di platform daring.

Keempat, untuk menghindari potensi kerugian bagi pendapatan negara untuk barang yang dikirim secara elektronik. Menurutnya banyak jenis penerimaan negara yang belum bertransformasi menjadi ekonomi digital dan transaksi digital.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Pelaku usaha mengkritisi rencana pemerintah menaikkan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil hybrid melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Alasannya, aturan itu baru berlaku Oktober 2021 dan akan membingungkan prinsipal otomotif, terutama asal Jepang, yang selama ini menguasai nyaris 100% pasar mobil domestik dan ekspor. Seiring dengan itu, ke depan, pemerintah diharapkan bisa lebih konsisten dengan aturan yang dibuat. Direktur Administrasi, Korporasi dan Hubungan Eksternal PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam mengatakan, segala macam insentif yang diberikan pemerintah dalam pengembangan mobil elektrifikasi adalah untuk konsumen, bukan produsen. Dengan demikian, jika pajak dinaikkan, akan membuat kemampuan konsumen untuk membeli mobil elektrifikasi berkurang.

Seharusnya, lanjut dia, insentif untuk mobil elektrifikasi harus ditambah, bukan dikurangi. Sebab, mobil hybrid termasuk kategori mobil elektrifikasi, bersama plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), mobil listrik murni (battery electric vehicle/BEV), dan fuel cell electric vehicle (FCEV). Semua mobil itu menggunakan motor listrik untuk memutar roda. Bedanya, mobil hybrid juga menggunakan mesin pembakaran dalam, sedangkan BEV hanya motor listrik dengan sumber energi dar baterai.

Sebelumnya, pemerintah berencana menaikkan tarif PPnBM mobil hybrid, sedangkan PPnBM BEV tetap, yakni 0%. Tujuannya memberikan daya tarik bagi investor yang berniat membangun pabrik BEV. Ada dua skema PPnBM mobil hybrid. Pertama, tarif PPnBM PHEV pasal 36 (Ps 36) sebesar 5% sebelumnya 0%, full-hybrid (Ps 26) sebesar 6% naik dari aturan lama 2%, dan full-hybrid (Ps 27) sebesar 7% dari 5%. Sementara itu, jika pemain BEV telah berinvestasi Rp 5 triliun, tarif PPnBM mobil hybrid dinaikkan lagi merujuk pada skema kedua. Perinciannya, PPnBM PHEV (Ps 36) menjadi 8%, full-hybrid (Ps 26) 10%, full-hybrid (Ps 27) 11%, full-hybrid (Ps 28) 12% sebelumnya 8%, mild-hybrid (Ps 29) 12% sebelumnya 8%, mild-hybrid (Ps 30) 13% sebelumnya 10%, dan full-hybrid (Ps 31) 14% sebelumnya 12%.

Tantangan BEV 

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Kukuh Kumara menilai, revisi PP tersebut merupakan sinyal positif dari pemerintah untuk para investor. Hanya saja, insentif adalah salah satu faktor dalam pengembangan mobil listrik. Sebab, daya beli masyarakat dan harga jual menjadi tantangan utama pengembangan mobil listrik. Saat ini, daya beli masyarakat terhadap mobil masih di bawah Rp 300 juta, sedangkan harga mobil listrik meski pajaknya sudah 0%, harganya masih mahal, Rp 600 jutaan.

(Oleh - HR1)

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) melalui anak usahanya PT Semen Tonasa melakukan penandatanganan Suplemen Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) program Progressive Incentive Captive. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Semen Tonasa, Mufti Arimurti dan General Manager Wilayah Sulselrabar PLN, Awaluddin Hafidz di Kantor PLN Pusat, Selasa (16/3). Kerja sama tersebut meliputi pengalihan tenaga listrik PT Semen Tonasa dari pembangkit PT Semen Tonasa PLTU 1X25 MW menjadi layanan PLN melalui program Progressive Incentive Captive dengan memanfaatkan optimalisasi suplai tenaga listrik PLN.

Selain kerja sama penyediaan listrik, PLN akan memberikan FABA dari PLTU Punagaya secara cuma cuma selama 6 bulan kepada PT Semen Tonasa. Penandatangan disaksikan oleh Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury, Komisaris Utama SIG, Rudiantara, Komisaris Utama Semen Tonasa, Benny Wendry, Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa dengan PT Cisarua Mountain Dairy (Cimory), memulai pembangunan medium scale farm atau inkubator sapi perah. Pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama dan penanaman rumput jenis odot sebanyak 1.000 stek dan indigofera 500 stek, di Eks Pabrik Markisa, Desa Tonasa, KecamatanTomboIopao, Selasa (16/3). Acara ini turut dihadiri langsung Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Mantan Bupati Gowa dan Gubernur Sulsel ini berharap, rencana Pemkab Gowa dalam program ini bisa terwujud dan mampu merasakan hasilnya tepat pada tanggal 17 Agustus mendatang. Ia juga berharap perencanaan Cimory dalam membangun industri pengolahan susu dari skala kecil bisa menjadi besar, dengan mendapatkan bantuan berbagai pihak. Sementara Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan mengatakan, progres sangat cepat ini diakui Adnan karena terpacu dengan target diberikan oleh Mentan RI, yang ingin merasakan susunya pada 17 Agustus mendatang.

Kepala Bidang Kajian Strategis dan Advokasi Perhimpunan Organisasi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia (DPP Popmasepi), Sahabudin Letsoin menyebut saat ini sektor pertanian Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan, yakni pertanian yang semakin maju, semakin mandiri dan semakin modern. Berdasarkan data yang ada, ia menyebut impor beras 1 juta ton sangat tidak masuk akal dan bukan merupakan sebuah solusi untuk memenuhi pangan dalam negeri. Impor hanya kebijakan yang nantinya akan menyakiti hati para petani. BPS bahkan memperkirakan produksi padi pada periode Januari-April 2021 mencapai 25,37 juta ton GKG, atau mengalami peningkatan sebesar 5,37 juta ton (26,88%) dibandingkan tingkat produksi padi tahun 2020 di periode yang sama, yakni 19,99 juta ton GKG.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap negara-negara G20 dapat menyepakati pajak digital pada tahun ini. Menurutnya perpajakan ekonomi digital menjadi salah satu isu terpenting yang dibahas oleh para menteri keuangan di forum G20. Mantan direktur pelaksana bank dunia itu menjelaskan bahwa semua negara tidak dapat terhindar dari transformasi digital, termasuk penetrasi atau berbagai aktivitas ekonomi melalui platform digital. Dia berharap pajak digital dapat disepakati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang tahun ini digelar di Italia.  Pada KTT G20 tahun lalu, Sri Mulyani sudah menggaungkan pajak internasional, khususnya mengenai pajak digital. Hal itu menurutnya sangat penting bagi Indonesia.