Nilai impor melalui Sumatera Utara Januari 2021 atas dasar CIF (cost, insurance & freight) sebesar 322,50 juta dolar AS atau turun sebesar 16,96 % dibandingkan Desember 2020 mencapai 388,36 juta dolar AS. Kepala BPS (Badan Pusat Statistik) Propinsi Sumatera Utara Syech Suhaimi, Selasa (16/3), nilai impor menurut golongan penggunaan barang Januari 2021 dibanding Desember 2020, barang modal turun sebesar 25,53 %, bahan baku/penolong turun sebesar 14,32 % dan barang konsumsi turun sebesar 25,62 %. Golongan barang yang mengalami penurunan nilai impor terbesar adalah mesin-mesin/pesawat mekanik sebesar 8,17 juta dolar AS (-19,80%).

Sederet insentif disiapkan pemerintah untuk mendukung berkembangnya industri kendaraan listrik. Mulai dari pengaturan kembali tarif pajak hingga libur bayar pajak atau tax holiday. Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo menjelaskan insentif tax holiday hingga 10 tahun akan diberikan jika investor kendaraan listrik berinvestasi sebesar Rp 5 triliun. Kementerian Keuangan juga memberikan dukungan dengan merombak tarif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Kebijakan itu juga untuk mengakomodir masuknya investor yang ingin membangun pabrik mobil listrik di Indonesia yang masuk dalam kategori Battery Electric Vehicle (BEV).

Dalam PP 73 Tahun 2019 tarif PPnBM untuk BEV 0%, lalu PHEV juga 0%. Ada 2 skema perubahan yang diusulkan Sri Mulyani. Skema 1 tarif PPnBM untuk BEV tetap 0%, sedangkan untuk PHEV naik jadi 5% dan Full-Hybrid dari 2%, 5% dan 8% menjadi 6%, 7% dan 8%. Sementara untuk skema dua merupakan progresif dari skema 1. Tarif PPnBM untuk BEV tetap 0%, lalu untuk PHEV menjadi 8%. Sedangkan untuk Full-Hybrid dari 6%, 7% dan 8% menjadi 10%, 11% dan 12%.

Perusahaan Umum Bulog (Perum Bulog) memperkirakan cadangan beras pemerintah atau CBP nasional akan menyentuh satu juta ton pada akhir April 2021. Direktur Utama Perum Bulog. Budi Waseso mengatakan, pihaknya akan melakukan optimalisasi menyerap hasil panen petani dalam negeri, meski Bulog juga mendapat penugasan impor.

Budi mengatakan, stok beras yang dimiliki Bulog sebanyak 863.585 ton hingga 14 Maret 2021. Dari jumlah tersebut, beras CBP sebanyak 859.877 ton dan beras komersial sebanyak 23.708 ton. “Stok cukup untuk penjualan Bulog sebagai Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga atau KPSH dan tanggap bencana sesuai kebutuhan Perum Bulog, “ kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Senin (15/3). Budi berharap, pemerintah juga dapat menetapkan kebijakan pelepasan stok yang seimbang. Hal ini untuk menjaga kualitas beras serta ruang gudang untuk menampung produksi petani.

Komoditi bahan pokok, meliputi gula, cabai, bawang merah dan putih dikhawatirkan akan Melonjak ketika Ramadan. Tapi, setelah dilakukan rakor, ada langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah untuk menekan harga ini agar tidak terjadi inflasi. Kadisdag Kalsel, Birhasani, Selasa (16/3) usai rakor pengendalian bahan pokok Jelang Ramadan di Aula Abrani Sulaiman, sejumlah bahan di atas tidak lancar stoknya kurang, maka yang lain akan terganggu. “Solusi memang kami sudah berkoordinasi dengan kementerian maupun dengan daerah provinsi lainnya. Ada terutama di pulau Jawa, ada di Maret dan April untuk cabai ada beberapa titik yang akan panen, “ kata Birhasani. Secara keseluruhan dijelaskan Birhasani, stok bahan pokok tersedia dan Pemprov Kalsel mengantisipasi seperti gula, pemerintah pusat sudah melakukan impor baik itu gula mentah dan bahan baku gula yang sudah jadi.

Tim Esports asal Tapin, Kalsel, 21 Esport telah bersiap menghadapi Turnamen PUBG Mobile Pro League Indonesia Season III (PMPL ID S3) yang akan mulai berlangsung pada 24 Maret 2021. Keseriusan 21 Esport telah mulai terlihat ketika mereka mendatangkan nama besar dan berpengalaman ke dalam daftar skuat. Di antaranya dua jebolan Victim Esports, Alvin 'Cisun' dan Susilo Putra alias Banyu, juga pemain berpengalaman dari EVOS Esports, yakni Andi Ray alias Foxee. 21 Esport dengan skuat 21Banyu, 21Foxe, 21JugHead, 21Boonk dan 21Cisun menyatakan, ambisinya menciptakan prestasi di tingkat nasional demi kebanggaan Kalsel. Sekretaris Umum ESI Kalsel, Handoko Tri Hatmojo menyatakan, dukungannya terhadap para atlet dan tim esports yang berlaga membawa nama Kalsel.

Bisnis, Jakarta - Kalangan pengembang properti mendesak pemerintah memperpanjang jangka waktu stimulus pembebasan dan pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) minimal sampai dengan tuntasnya program vaksinasi Covid-19. Para pelaku bisnis juga memandang bahwa pemberian relaksasi tersebut diharapkan dapat berdampak lebih signifikan lagi terhadap kegiatan usaha bila tidak hanya diberikan kepada rumah yang ready stock tetapi juga diperluas untuk rumah inden.

Para pengusaha menyambut baik adanya sejumlah insentif di sektor properti untuk menggerakan kembali aktivitas bisnis tersebut sekaligus menjadi momentum pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, para pengusaha berharap agar jangka waktu pemberian insentif bisa diperpanjang, sehingga tidak hanya berlaku 6 bulan. Rekomendasi bahwa rumah inden bisa dipertimbangkan serius agar juga masuk dalam skema stimulus yang diberikan.

Adapun, mekanisme pemberian insentif menggunakan PPN yang ditanggung pemerintah (DTP) dengan besaran 100% dari PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak atau rumah susun yang ready stock dengan harga jual paling tinggi Rp 2 miliar. Pemberian insentif 50% dari PPN terutang atas penyerahan rumah tapak atau rumah susun dengan harga jual di atas Rp 2 miliar sampai dengan Rp 5 miliar. Insentif PPN hanya berdampak pada pengembang yang memiliki rumah ready stock.

Insentif PPN diberikan kepada pengembang yang tidak memiliki rumah ready stock atau rumah inden yang kebanyakan membangun rumah untuk kalangan milenial. Stimulus insentif PPN inin juga diberikan perpanjangan waktu sampai akhir tahun. Alasannya, pengembang yang tak memiliki rumah ready stock bisa memiliki cukup waktu membangun dan memanfaatkan stimulus ini. Pengaruh stimulus PPN dapat diperpanjang waktunya 2 tahun hingga 3 tahun mendatang.

(Oleh - IDS)

Bisnis, Jakarta - Serapan insentif fiskal yang dikucurkan oleh pemerintah sepanjang tahun lalu terpantau rendah. Hal ini tecermin dalam laporan belanja perpajakan atau tax expenditure 2020 yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Padahal, sepanjang tahun lalu otoritas fiskal telah memberikan berbagai kemudahan kepada wajib pajak, baik orang pribadi maupun korporasi, sejalan dengan besarnya hantaman pandemi Covid-19 terhadap ekonomi. 

Secara terperinci, insentif pajak berupa PPh Pasal 21 diberikan dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat. Adapun insentif untuk jenis pajak PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 25 orang pribadi, dan restitusi PPN diberikan untuk membantu likuiditas dan kelangsungan dunia usaha.  Sementara itu, wajib pajak yang paling banyak memanfaatkan insentif selama pandemi Covid-19 adalah sektor perdagangan yang sebesar 47%, industri pengolahan 19%, dan sektor konstruksi  sebesar 7%. Otoritas fiskal akan melanjutkan pemberian insentif kepada pelaku usaha dengan lebih selektif dan terukur serta memenuhi prinsip timely, targeted, and temporary.

Realisasi tax expenditure pada tahun lalu yang lebih rendah itu mengindikasikan bahwa daya serap wajib pajak sangat terbatas. Hal ini disebabkan dua hal. Pertama, keterbatasan anggaran sehingga insentif tidak terserap, dan kedua, banyak wajib penerima insentif tidak menyampaikan laporan. Tidak seluruh insentif yang disediakan oleh pemerintah bisa terserap dengan maksimal.

(Oleh - IDS)

Bisnis, Jakarta -  Konsensus pemajakan atas ekonomi digital berisiko kembali mundur kendati sejumlah negara utama dalam Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), terutama Amerika Serikat (AS), bersikap lebih akomodatif dalam negoisasi. Sekedar informasi, OECD menargetkan agar konsensus digital tercapai pada pertengahan tahun ini setelah gagal mencapai kesepakatan yang ditargetkan terwujud pada pengunjung tahun lalu. Mayoritas negara berharap kesepakatan tercapai pada dalam presedensi Italia pada tahun ini, atau pada tahun depan di presedensi Indonesia. 

Ada empat alasan pajak digital harus diterapkan. Pertama, data transaksi dalam perdagangan digital akan terekam dengan baik dan akurat. Kedua, transaksi digital selama ini dianggap berisiko, sehingga dapat menjadi media penyalahgunaan untuk transaksi ilegal. Ketiga, untuk menciptakan level persaingan yang sama antara pelaku usaha digital maupun pelaku usaha konvensional. Keempat, pemungutan pajak digital akan mengurangi potential loss atau potensi pajak yang hilang dalam penerimaan negara. Tercapainya konsensus global kian mendesak mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan digital terbesar di Asia Tenggara. Ekonomi digital di Asia Tenggara juga mengalami pertumbuhan sebesar 5% pada tahun lalu dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana pertumbuhan tertinggi terjadi di Indonesia dan Vietnam.

(Oleh - IDS)

Bisnis, Jakarta - Sejumlah bank besar mengincar pertumbuhan dana kelolaan dari layanan untuk nasabah prioritas atau wealth management. Tren suku bunga simpanan yang rendah, mendorong bank menggenjot kanal investasi lain untuk menjaga nasabahnya. Sepanjang 2 bulan pertama, bisnis wealth management oleh perseroan mencatat pertumbuhan yang baik. Nasabah tertarik mengembangkan dananya melalui kanal investasi di luar simpanan deposito. 

Sejumlah jenis instrumen investasi yang diminati di tengah tren bunga rendah di antaranya obligasi negara ritel (ORI), reksa dana, dan produk asuransi yang dikombinasikan dengan produk-produk investasi. Dana kelolaan bisnis wealth management CIMB Niaga mencapai Rp 30 triliun per Desember 2020. Tahun ini, pertumbuhan dari layanan ini diperkirakan bisa di atas 10%. Dari sisi jumlah nasabah, Lani menjelaskan saat ini berada di kisaran 70.000 nasabah. 

Sementara itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. mengatakan sepanjang tahun lalu cukup banyak nasabah yang terdampak kondisi pandemi Covid-19. Nasabah dengan jumlah simpanan antara Rp 1 miliar - Rp 2 miliar turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya kendati perseroan telah merelaksasi ketentuan minimal keanggotaan. Adapun, dana kelolaan nasabah prioritas di Bank Mandiri mencapai Rp 231 triliun atau naik hampir 10% dibandingkan posisi Desember 2019. Sebagian besar peningkatan tersebut berasal dari nasabah yang membeli produk-produk investasi seperti reksa dana dan surat berharga.

PT DBS Indonesia melakukan kajian yang memotret kebutuhan nasabah prioritas terhadap kebutuhan layanan finansial. DBS melihat peluang cukup besar di segmen priority banking di Indonesia dengan 1,8 juta orang yang memiliki aset US$ 100.000 hingga US$ 1 juta. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. memaparkan bisnis wealth management menjadi alternatif yang ditawarkan oleh BRI kepada nasabah atau investor pada saat penurunan suku bunga deposito. Kemudian, PT Bank Permata Tbk. menuturkan perseroan terus berupaya menghadirkan produk-produk investasi kepada nasabah dengan layanan secara digital.

(Oleh - IDS)

Jakarta - Nilai impor barang modal Indonesia pada Februari 2021 tercatat sebesar US$ 2,15 miliar, naik 9,08% dibandingkan periode Januari 2021 (month to month/mtm) atau melonjak 17,68% dibandingkan periode sama 2020 (year on year/yoy). Kenaikan impor barang modal yang berkontribusi hingga 16,23% terhadap total impor tersebut dinilai sebagai sinyal positif bagi kegiatan industri atau manufaktur dan investasi ke depan. Nilai impor barang modal mengalami kenaikan karena ditopang oleh peningkatan impor komponen mesin dari Jepang, Filipina, dan Singapura. Selama Februari 2021 lalu, nilai impor mesin dan perlengkapan elektrik naik sampai US$ 172,8 juta. Alhasil, posisi impor meningkat baik secara month to month maupun year to year.

Sedangkan untuk nilai impor bahan baku/penolong sebesar US$ 9,89 miliar, turun tipis 0,5% dari posisi Januari 2021, namun meningkat 11,53% dari Februari 2020. Kontribusi bahan baku/penolong terhadap total impor Februari 2021 ini mencapai sebesar 74,57%. Peningkatan jumlah impor barang modal khususnya impor mesin dan perlengkapan elektrik sejalan dengan ekspansi investasi di sektor manufaktur atau ekspansi dalam bentuk adopsi teknologi produksi baru. Secara month to month (mtm) posisi impor mesin dan perlengkapan elektrik meningkat US$ 172,8 juta.

Dengan adanya peningkatan impor barang modal sebesar 9,08% dibandingkan Januari 2021 atau naik 17,68% dibandingkan Januari 2021 atau naik 17,68% dibandingkan Februari 2020 (year on year/yoy) tidak berarti sektor manufaktur sudah pulih sesuai ekspektasi. Sebab jumlah impor bahan baku dan bahan penolong masih termasuk kontraksi, dimana pada 2020 impor mengalami kontraksi yang cukup besar karena kondisi lockdown Tiongkok. Bila dilihat secara rinci ekspansi impor pada Februari 2021 terjadi karena ada ekspansi produktivitas di sektor riil yaitu sektor makanan dan minuman, agrikultur, teknologi informasi dan kesehatan. Hal ini tidak mengherankan karena sektor-sektor tersebut tidak terlalu tertekan sepanjang pandemi dan dapat berjalan, bahkan tumbuh relatif stabil meski kondisi pandemi.

(Oleh - IDS)