Banyak tempat yang dapat dikunjungi bila datang ke wilayah yang berada di perbatasan dengan Kabupaten Banyuasin ini. Masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani sawah dan berkebun, menjadi salah satu cara warga di sini untuk menarik wisatawan datang.

Tak hanya sawah dan perkebunan, hampir setiap rumah warga juga dipenuhi tanaman hias maupun tanaman obat. Seperti yang dilakukan Hendi. Warga Kampung Sungai Jawi ini membudidayakan sejumlah tanaman, baik itu tanaman hias maupun tanaman obat.

Di perkarangan rumah Hendi, dipenuhi dengan tanaman hias dan juga tanaman obat. Setidaknya, disini Hendi menanam sebanyak 136 jenis tanaman obat baik lokal maupun luar.

Ketika di datangi, Hendi menjelaskan bagaimana ia bisa terpikir untuk menanam tanaman obat. Meski, awalnya ia sibuk membudidayakan tanaman hias yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi.

“Terpikir untuk menanam tanaman obat, sejak setahun lalu. Memang, tanaman hias bisa menghasilkan dan memiliki estetika. Akan tetapi, hanya untuk hiasan saja tidak dapat bermanfaat. Dari situ, saya berfikir bagaimana bisa membudidayakan tanaman obat,” ujar Hendi, Selasa (16/3/2021)

Ketika itu, Hendi mulai berburu untuk mencari bibit tanaman obat. Berbagai cara dilakukan Hendi untuk bisa mendapatkan jenis-jenis tanaman obat.

Lambat laun, dengan usaha yang dilakukannya setidaknya saat ini Hendi sudah memiliki koleksi 136 jenis. Ia masih terus mencari tanaman obat baik itu lokal maupun luar untuk dibudidayakannya

“Kalau tanaman obat dari luar, ada yang bisa menyesuaikan dengan kondisi iklim Indonesia. Tetapi, ada juga yang tidak bisa menyesuaikan. Ada beberapa tanaman obat yang bisa dengan cepat menyesuaikan seperti jahe hitam dan kencur hitam dari India,” kata Hendi.

Lanjut Hendi, untuk jahe hitam India diperolehnya dari membeli secara online. Begitu pula dengan kencur hitam India. Meski harganya terbilang cukup mahal, tetapi ia tetap ingin membudidayakan tanaman ini.

Seperti jahe hitam India, menurutnya sangat baik untuk meningkatkan imun tubuh. Cukup dengan merebus daun dan umbinya, bisa langsung diminum untuk menjaga imun tubuh agar dapat mencegah penularan penyakit.

Ada pula kencur hitam India yang ditanamnya. Tanaman ini, biasanya menjadi idola kaum lelaki. Kebanyakan orang yang datang ke Kampung Jawi dan berkunjung ke tempatnya, terutama lelaki memilih untuk membeli kencur hitam India ini.

‘Kalau kencur hitam India ini, manfaatnya untuk meningkatkan vitalitas lelaki dan juga melancarkan peredaran darah. Caranya juga tidak susah, cukup di rebus baik itu daun maupun umbinya. Airnya bisa langsung diminum untuk vitalitas,” ujarnya.

Ketika disinggung mengenai harga jual yang ditawarkan kepada setiap pengunjung, menurut Hendi ia tidak pernah mematok harga bila ada orang yang datang ke tempatnya. Terlebih, untuk warga yang ada di tempatnya bila ingin ikut membudidayakan ia lebih senang hanya memberikan saja.

Bisa ada wisatawan yang datang juga dan bertujuan untuk membudidayakan tanaman obat miliknya. Ia merasa senang, bila banyak orang yang sadar untuk menjaga kesehatan dan ikut membudidayakan tanaman obat.

Indralaya, Tribun – Predikat sebagai salah satu daerah lumbung pangan di Sumatera Selatan, tak membuat Pemkab Ogan Ilir mengendurkan produksi pangan.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Ilir menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Ogan Ilir berada diposisi lima daerah penyuplai beras terbesar nomor lima di Sumsel.

“Kita urutan lima, masih di bawah Banyuasin, OKI, OKU Timur, dan Musi Banyuasin,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Ilir, Hasnandar Setiawan, Selasa (16/3)

Hasnandar menjelaskan, berdasarkan data tahun 2020, luas area persawahan di Ogan Ilir yakni lebih dari 46 ribu hektar.

Dari jumlah tersebut, lahan yang berhasil panen tahun lalu seluas 45.226 hektar.

Adapun satu hektar lahan sawah di Ogan Ilir menghasilkan 3,7 ton beras.

“Jadi, tahun lalu Ogan Ilir menghasilkan 180 ribu ton beras dan sekitar 5 ton gabah kering,” jelas Hasnandar

Jumlah produksi beras ini terus ditingkatkan oleh Pemkab Ogan Ilir.

Langkah-langkahnya diantaranya dengan perluasan area tanam baru atau PATB seluas 1.350 hektar lahan, juga di tahun lalu.

Menurut Hasnandar, sejatinya produksi beras Ogan Ilir surplus 45 % atau sebanyak 81 ribu ton.

Namun jumlah ini, kata nandar, akan terus ditingkatkan.

“Selain PATB, kami juga akan mengeduksi masyarakat mengenai masa tanam yang cocok agar panennya maksimal,” ungkap Hasnandar.

Diungkapnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kuantitas dan kualitas panen padi di Ogan Ilir diantaranya karena faktor tanah, waktu tanam terlalu lambat sehingga bertepatan dengan musim panas dan bencana alam berupa banjir di wilayah Ogan Ilir.

“Ini persoalan-persoalan yang ingin kami bereskan agar Ogan Ilir bisa surplus terus, nomor satu kalau bisa,” kata Hasnandar.

Tak cuma itu, Pemkab Ogan Ilir ke depannya akan memberikan bantuan kepada petani berupa bibit pertanian unggul guna menunjang kualitas panen.

“Pemkab sedang mendata dan akan memberi bantuan bibit padi unggul seperti Ciherang, Mekongga, IR 24, IT 46, yang terbaik,” tandasnya.

Pemerintah akan merevisi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk menarik investasi mobil listrik bertenaga baterai ke Indonesia. Tarif PPnBM mobil listrik jenis battery electric vehicle (BEV), misalnya, dipatok 0%, sementara PPnBM mobil hibrida atau hybrid electric vehicle (HEV) ditetapkan antara 5% hingga 7%. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati optimistis, perbedaan tarif tersebut akan menarik investasi mobil listrik. Dalam aturan yang berlaku saat ini, tarif PPnBM BEV dan HEV masih sama yakni 0%. Jika aturan baru berlaku, pabrikan mobil listrik baterai bisa menikmati tarif 0% jika dalam dua tahun ke depan berinvestasi minimal sebesar Rp 5 triliun.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Febrio Kacaribu juga optimistis, beleid PPnBM 0% mobil listrik bisa efektif mendorong daya beli masyarakat. la mencontohkan, saat China memberi insentif pajak, harga mobil listrik di negeri itu turun dari 3,4 kali menjadi 1,9 kali dari harga mobil konvensional. Selain mendapatkan tarif PPnBM 0%, investor mobil listrik BEV dengan nilai investasi Rp 5 triliun bisa mendapatkan fasilitas insentif tax holiday atau pemotongan pajak penghasilan selama sepuluh tahun.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, sampai Selasa (16/3) wajib pajak yang telah menyampaikan SPT Pajak Penghasilan (PPh) baru masuk sebanyak 6,8 juta. Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan Direktorat P2Humas Ditjen Pajak Ani Natalia menyatakan jumlah pelaporan SPT tahunan 2020 tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah pelaporan SPT pada periode yang sama tahun lalu. Pada tahun lalu, Ditjen Pajak mencatat jumlah pelaporan SPT mencapai 7,64 juta SPT. Artinya, jumlah pelaporan SPT tahun ini hingga Selasa (16/3) turun sebesar 11% dibandingkan dengan periode serupa tahun lalu.

Puluhan miliar rupiah disetor oleh para eksportir benih lobster atau benur dalam bentuk garansi bank pada 2020 meskipun dasar hukum yang mengatur hal itu belum tuntas. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengklaim uang itu bukan bagian dari kejahatan korupsi seperti disangkakan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menilai mekanisme jaminan bank itu merupakan cara mendapatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari kebijakan ekspor benih lobster.

Sebelumnya, pada Senin (15/3/2021), penyidik KPK menyita uang Rp 52,3 miliar dari Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Gambir, Jakarta Pusat, terkait dugaan korupsi penetapan izin ekspor benur. Uang itu berasal dari para eksportir yang telah mendapat izin KKP untuk mengekspor benur pada 2020. Berdasarkan regulasi itu,tarif PNBP hanya mencakup jasa pemeriksaan klinis benih crustacea senilai Rp 250 per 1.000 ekor dan sertifikat kesehatan (HC) Rp 5.000 per sertifikat. Menurut Yusuf, tarif PNBP ekspor benih berdasarkan regulasi itu sangat rendah. Padahal, nilai pasar benih lobster jenis pasir di Vietnam mencapai 5-10 dollar AS per ekor.

Keputusan pemerintah mengimpor 1 juta ton beras menuai penolakan dari kalangan petani. Selain data produksi tahun 2019 dan 2020 menunjukkan surplus, potensi panen pada semester I-2021 berpeluang meningkat seiring meningkatnya luas tanam. Per 14 Maret 2021, stok beras yang dikelola oleh Bulog mencapai 883.585 ton. Sebanyak 859.877 ton di antaranya merupakan CBP dan sisanya adalah beras komersial. Pengadaan beras atau gabah dari dalam negeri mencapai 70.940 ton dengan alokasi 37.806 ton untuk CBP dan 33.134 ton sebagai beras komersial.

Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan, produksi gabah kering giling (GKG) sepanjang Januari-April 2021 meningkat 26,88 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi 25,37 juta ton. Jumlah ini setara dengan 14,54 juta ton beras. Mengacu data tersebut, Budi menargetkan penyerapan beras produksi dalam negeri bisa lebih dari 500.000 ton hingga tiga bulan ke depan. Perusahaan berupaya stok yang dikelola Bulog pada akhir April 2021 lebih dari 1 juta ton. Oleh karena memprioritaskan produksi dalam negeri, kata Budi.

JAKARTA - Langkah pemerintah membangun Palapa Ring dan menyiapkan Satelit Satria untuk mendigitalkan seluruh wilayah NKRI sudah tepat. Namun, untuk mempercepat transformasi digital, pemerintah perlu memberikan insentif kepada para penyelenggara teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Tanah Air.

Insentif yang dibutuhkan industri TIK di antaranya relaksasi Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi, BHP Telekomunikasi, kewajiban pelayanan universal (universal service obligation/USO), serta insentif fiskal untuk investasi penggelaran jaringan TIK, khususnya di wilayah nonkomersial atau tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Di sisi lain, pemerintah juga harus lebih intens berkolaborasi dan melibatkan lebih banyak penyelenggara jasa dan jaringan telekomunikasi secara masif guna memperluas penetrasi internet di wilayah baru dan kawasan 3T. Melalui langkah tersebut, target ‘merdeka sinyal’ dan menjadikan Indonesia sebagai bangsa digital bisa terealisasi lebih cepat.

Renstra 2020-2024

Menurut Dirjen SDPPI Kemenkominfo, Ismail, pemerintah melalui Kemenkominfo sudah menetapkan rencana pembangunan sektor TIK dalam jangka pendek hingga menengah. “Kolaborasi semua pihak terkait dibutuhkan untuk merealisasikan seluruh wilayah Indonesia merdeka sinyal dan meujudkan program Indonesia Digital,” tegas dia.

Renstra tersebut, kata dia, mengacu pada agenda pembangunan nasional sesuai Perpres No 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020—2024. Renstra Kemkominfo juga mengacu pada perkembangan TIK global. Menurut Ismail, Kemkominfo pun telah memproyeksikan kebutuhan anggaran sebesar Rp 111,25 triliun untuk merealisasikan Renstra hingga 2024. Perinciannya, pada 2020 membutuhkan anggaran Rp 8,09 triliun, 2021 sebanyak Rp 26,13 triliun, 2022 sebesar Rp 27,08 triliun, 2023 senilai Rp 24,61 trilun, dan 2024 sejumlah Rp 25 triliun.

Butuh Insentif 

Wakil Ketua Umum ATSI/Presdir Smartfren, Merza Fachys mengakui, untuk mewujudkan transformasi digital secara menyeluruh membutuhkan kolaborasi semua pemangku kepentingan (stakeholders).  Ketua Umum Apjatel, Muhammad Arif Angga menjelaskan, program yang dijalankan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kemenkominfo sudah berjalan cukup baik untuk membangun akses internet ke wilayah 3T. Bakti bertugas membangun jaringan telekomunikasi di wilayah 3T dari iuran biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi operator telekomunikasi yang disebut USO. Juga rencana peluncuran satelit Satria-1 pada kuartal III-2023.

Perihal rencana implementasi 5G, Arif menyarankan agar regulasi di pusat dan daerah diharmonisasi dengan baik. Soalnya, pembangunan kedua infrastruktur ini akan sangat masif jika 5G diterapkan.“Kita bisa mulai dari kota-kota besar dulu karena investasinya pasti sangat besar,” kata dia

Perlu Kolaborasi 

Sementara itu, Group Head Corporate Communications XL Axiata, Tri Wahyuningsih mengemukakan, pembangunan jaringan akses internet berteknologi mobile broadband 4G LTE sangat dipengaruhi beberapa faktor, seperti spektrum frekuensi, ketersediaan jaringan transmisi/ transport, lokasi site, ketersediaan infrastruktur jalan, serta infrastruktur pendukung lainnya, seperti listrik dan transportasi.

Salah satu solusinya, menurut Tri Wahyuningsih, adalah menjalin kolaborasi di antara stakeholder yang terlibat.  Solusi lainnya adalah memanfaatkan teknologi yang cocok untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan akses broadband di daerah 3T, remote, atau rural, di antaranya teknologi satelit berkapasitas data besar (high throughput satellites/ HTS) dan teknologi alternatif lain, seperti high altittude platform station (HAPS).

12.548 Desa 

Dirjen SDPPI Kemenkominfo, Ismail mengatakan, dalam Renstra 2020-2024, Kemenkominfo menetapkan peta jalan (roadmap) untuk mencapai tujuan utama pembangunan TIK. Pertama, mempercepat perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Kedua, melakukan transformasi digital di sektor-sektor strategis, di antaranya pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, dan penyiaran agar utilitisasi infrastruktur meningkat. “Ketiga yaitu percepatan integrasi pusat data nasional, mempersiapkan SDM talenta digital. Sedangkan keempat, kami menyiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital,” ucap dia.

Berdasarkan data Kemenkominfo, dari total 83.218 desa dan kelurahan di wilayah Indonesia, masih terdapat 12.548 (15,07%) desa dan kelurahan yang belum terjangkau jaringan internet 4G LTE. Sebanyak 9.113 (73%) desa dan kelurahan di antaranya merupakan wilayah 3T. Di daerah-daerah tersebut, jaringan internet bakal dibangun Kemenkominfo melalui Bakti. Sisanya, 3.435 desa dan kelurahan (27%) yang masuk wilayah non-3T (komersial) akan dibangun operator telekomunikasi.

Dirjen SDPPI, Ismail mengemukakan, Kemenkominfo akan memfasilitasi penggelaran infrastruktur jaringan 5G di enam ibu kota provinsi di Jawa yang dianggap paling siap, lima destinasi wisata super prioritas, dan satu industri manufaktur. “Untuk itu, Kemkominfo mulai melelang pita frekuensi 3,5 GHz yang akan digunakan untuk perluasan akses internet 4G dan kemungkinan 5G,” papar dia.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyambut positif rencana pemerintah memperluas cakupan jenis mobil yang memperoleh relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Rencana diskon PPnBM untuk mobil dengan volume silinder hingga 2.500 cc diyakini bakal menggairahkan pasar mobil dan mempercepat kebangkitan industri otomotif dalam negeri setelah terdampak pandemi. “Masyarakat juga mendapat manfaat. Industri tumbuh, sehingga perekonomian juga cepat pulih ya. Harapannya begitu,” kata Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara kepada Investor Daily, Selasa (16/3/2021).

“Presiden menyampaikan, kalau dilihat memang insentif bisa diperluas untuk di atas 1.500 cc asalkan TKDN-nya 70% itu mungkin bisa jadi pertimbangan,” ujar Menkeu di depan Komisi XI DPR, Selasa (16/3). Saat ini, pemerintah telah memberikan diskon PPnBM untuk pembelian mobil baru mulai Maret hingga Desember 2021 dengan kapasitas silinder hingga 1.500 cc. Diskon ini diberikan dalam tiga tahap, yakni tahap pertama periode Maret-Mei 2021 dengan besaran diskon PPnBM 100%, kemudian periode Juni-Agustus 2021 diskon 50%, dan periode September-Desember 2021 dengan diskon 25%.

Direktur Administrasi, Korporasi dan Hubungan Eksternal Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Bob Azam, berharap perluasan relaksasi PPnBM ini dapat meningkatkan penjualan mobil.

“Negara lain kan pasarnya sudah mencapai 70%-80% seperti sebelum Covid-19, kita masih level 50%. Jadi 50% itu kan dibawah keekonomian. Keekonomiannya mungkin sekitar 70%. Jadi kalau ini berlarut-larut, tekanan terhadap efisiensi untuk penerima kerja akan semakin besar. Jadi memang harus segera,” kata Bob kepada Investor Daily. Di samping itu, dia berharap perluasan diskon PPnBM ini memberikan multiplier effect bagi perekonomian nasional. Pasalnya, industri otomotif memiliki lapisan yang cukup dalam yang melibatkan antara lain Agen Pemegang Merek (APM) mobil, distributor, dan supplier

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Sebanyak 84% konsumen di Indonesia sudah mulai beralih ke layanan/platform digital untuk terhubung dengan sejumlah merek (brand) sejak pandemi Covid-19 tahun lalu. Menurut studi VMware Digital Frontiers 3.0, angka tersebut tertinggi di Asia Tenggara (Asean) dan sembilan negara yang disurvei.

Sejumlah organisasi di bidang layanan finansial (57%), ritel (54%), dan edukasi (36%) menjadi sektor terdepan di Indonesia yang berhasil meraih peningkatan tertinggi dalam menghadirkan layanan digital, dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah pandemi.

Country Manager VMware Indonesia Cin Cin Go mengatakan, Indonesia memperlihatkan komitmennya yang sigap dalam mendukung terwujudnya digital-first di masa depan. Hal ini ditandai dengan makin tingginya kebutuhan konsumen untuk menikmati layanan dan pengalaman secara digital. “Ini menjadi landasan bagi perusahaan untuk lebih gencar dalam mewujudkan transformasi guna memenuhi kebutuhan dan ekspektasi dari pelanggan mereka,” tutur Cin Cin Go, dalam pernyataannya, seperti dikutip Selasa (16/3).

Dia menjelaskan, konsumen Indonesia menjadi yang terdepan terkait dengan tingkat penerimaan dalam merengkuh pengalaman digital (digital experiences). Menurut studi VMware yang bertajuk ‘Digital Frontiers 3.0 Study’, sejak tahun lalu, delapan dari 10 konsumen Indonesia, atau 84% sudah mulai beralih ke layanan digital untuk terhubung dengan brand. Fakta tersebut pun menjadikan Indonesia berada di jajaran terdepan di antara negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara yang menjadi target studi dengan angka rerata penerimaan layanan digital 78%.

Bahkan, Indonesia mengungguli sejumlah negara maju dalam survei tersebut, yakni Amerika Serikat yang penerimaan layanan digitalnya baru 40%, Perancis 41%, Jerman 44%, dan Inggris 34%. Dari semua negara yang disurvei, konsumen Indonesia juga merasa paling nyaman memberikan kepercayaan ke perusahaan dalam mengakses data personalnya agar sebagai pelanggan dapat menikmati pengalaman digital yang lebih baik.

Kepuasan Konsumen 

Sementara itu, 64% konsumen di Indonesia juga mengaku bahwa kejadian global tahun 2020 telah memaksa mereka untuk beralih ke layanan digital dan merasakan pengalaman digital yang lebih baik. Angka tersebut sedikit di bawah rerata di Asia Tenggara (69%). Namun, persentasenya masih jauh melebihi negara-negara maju yang disurvei, yakni Amerika Serikat dan Prancis sama-sama baru 40%, Jerman 33%, dan Inggris 33%. Bahkan disebutkan bahwa lebih dari separuh (56%) konsumen di Indonesia menyatakan akan beralih ke produk maupun layanan kompetitor jika pengalaman digital yang dirasakan jauh dari harapan. Karena itu, penting bagi perusahaan untuk mengakselerasi tumbuhnya inovasi.

Digitalisasi Sektor 

Studi VMware Digital Frontiers 3.0 juga menyebutkan, sejumlah sektor industri di Indonesia menjadi yang terdepan dalam memenuhi ekspektasi pelanggan di sepanjang tahun 2020. Responden menyampaikan bahwa organisasi-organisasi di sektor layanan finansial (57%), ritel (54%), dan edukasi (36%), berhasil menghadirkan pengalaman digital yang kian meningkat kepada konsumen dibandingkan sebelum pandemi Covid-19. Perusahaan di sektor layanan finansial (58%) dan ritel (38%) juga paling dipercaya di antara sektor lain.

(Oleh - HR1)

JAKAR TA – Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan pada 2021 mampu mencetak 100 koperasi modern dan mendorong sebanyak 2,5 juta usaha mikro bertransformasi menjadi sektor formal. Staf Khusus Menteri Bidang Ekonomi Kerakyatan Kementerian Koperasi dan UKM Riza Damanik mengatakan, pihaknya juga menargetkan bakal menaikkan kontribusi ekspor sebesar 15,26%, meningkatkan rasio kewirusahaan menjadi 3,55%, menaikkan rasio kredit perbankan di atas 20%, serta kemitraan strategis antara UMKM dan usaha besar. Kemenkop UKM akan melakukan pemetaan risiko usaha untuk mendorong target penciptaan koperasi modern dan UMKM naik kelas.

Adapun rasio kredit perbankan untuk UMKM di Indonesia masih di bawah 20%. Jauh dari Singapura (39%), Thailand (50%), Malaysia (51%), Jepang (66%), apalagi Korea Selatan (81%). Pemerintah menargetkan rasio kredit perbankan bisa mencapai 22-30% hingga 2024. “Itulah sebabnya, salah satu terobosan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 adalah penguatan skema pembiayaan,” ucap Riza

(Oleh - HR1)