JAKARTA - Langkah pemerintah membangun Palapa Ring dan menyiapkan Satelit Satria untuk mendigitalkan seluruh wilayah NKRI sudah tepat. Namun, untuk mempercepat transformasi digital, pemerintah perlu memberikan insentif kepada para penyelenggara teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Tanah Air.

Insentif yang dibutuhkan industri TIK di antaranya relaksasi Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi, BHP Telekomunikasi, kewajiban pelayanan universal (universal service obligation/USO), serta insentif fiskal untuk investasi penggelaran jaringan TIK, khususnya di wilayah nonkomersial atau tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Di sisi lain, pemerintah juga harus lebih intens berkolaborasi dan melibatkan lebih banyak penyelenggara jasa dan jaringan telekomunikasi secara masif guna memperluas penetrasi internet di wilayah baru dan kawasan 3T. Melalui langkah tersebut, target ‘merdeka sinyal’ dan menjadikan Indonesia sebagai bangsa digital bisa terealisasi lebih cepat.

Renstra 2020-2024

Menurut Dirjen SDPPI Kemenkominfo, Ismail, pemerintah melalui Kemenkominfo sudah menetapkan rencana pembangunan sektor TIK dalam jangka pendek hingga menengah. “Kolaborasi semua pihak terkait dibutuhkan untuk merealisasikan seluruh wilayah Indonesia merdeka sinyal dan meujudkan program Indonesia Digital,” tegas dia.

Renstra tersebut, kata dia, mengacu pada agenda pembangunan nasional sesuai Perpres No 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020—2024. Renstra Kemkominfo juga mengacu pada perkembangan TIK global. Menurut Ismail, Kemkominfo pun telah memproyeksikan kebutuhan anggaran sebesar Rp 111,25 triliun untuk merealisasikan Renstra hingga 2024. Perinciannya, pada 2020 membutuhkan anggaran Rp 8,09 triliun, 2021 sebanyak Rp 26,13 triliun, 2022 sebesar Rp 27,08 triliun, 2023 senilai Rp 24,61 trilun, dan 2024 sejumlah Rp 25 triliun.

Butuh Insentif 

Wakil Ketua Umum ATSI/Presdir Smartfren, Merza Fachys mengakui, untuk mewujudkan transformasi digital secara menyeluruh membutuhkan kolaborasi semua pemangku kepentingan (stakeholders).  Ketua Umum Apjatel, Muhammad Arif Angga menjelaskan, program yang dijalankan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kemenkominfo sudah berjalan cukup baik untuk membangun akses internet ke wilayah 3T. Bakti bertugas membangun jaringan telekomunikasi di wilayah 3T dari iuran biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi operator telekomunikasi yang disebut USO. Juga rencana peluncuran satelit Satria-1 pada kuartal III-2023.

Perihal rencana implementasi 5G, Arif menyarankan agar regulasi di pusat dan daerah diharmonisasi dengan baik. Soalnya, pembangunan kedua infrastruktur ini akan sangat masif jika 5G diterapkan.“Kita bisa mulai dari kota-kota besar dulu karena investasinya pasti sangat besar,” kata dia

Perlu Kolaborasi 

Sementara itu, Group Head Corporate Communications XL Axiata, Tri Wahyuningsih mengemukakan, pembangunan jaringan akses internet berteknologi mobile broadband 4G LTE sangat dipengaruhi beberapa faktor, seperti spektrum frekuensi, ketersediaan jaringan transmisi/ transport, lokasi site, ketersediaan infrastruktur jalan, serta infrastruktur pendukung lainnya, seperti listrik dan transportasi.

Salah satu solusinya, menurut Tri Wahyuningsih, adalah menjalin kolaborasi di antara stakeholder yang terlibat.  Solusi lainnya adalah memanfaatkan teknologi yang cocok untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan akses broadband di daerah 3T, remote, atau rural, di antaranya teknologi satelit berkapasitas data besar (high throughput satellites/ HTS) dan teknologi alternatif lain, seperti high altittude platform station (HAPS).

12.548 Desa 

Dirjen SDPPI Kemenkominfo, Ismail mengatakan, dalam Renstra 2020-2024, Kemenkominfo menetapkan peta jalan (roadmap) untuk mencapai tujuan utama pembangunan TIK. Pertama, mempercepat perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Kedua, melakukan transformasi digital di sektor-sektor strategis, di antaranya pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, dan penyiaran agar utilitisasi infrastruktur meningkat. “Ketiga yaitu percepatan integrasi pusat data nasional, mempersiapkan SDM talenta digital. Sedangkan keempat, kami menyiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital,” ucap dia.

Berdasarkan data Kemenkominfo, dari total 83.218 desa dan kelurahan di wilayah Indonesia, masih terdapat 12.548 (15,07%) desa dan kelurahan yang belum terjangkau jaringan internet 4G LTE. Sebanyak 9.113 (73%) desa dan kelurahan di antaranya merupakan wilayah 3T. Di daerah-daerah tersebut, jaringan internet bakal dibangun Kemenkominfo melalui Bakti. Sisanya, 3.435 desa dan kelurahan (27%) yang masuk wilayah non-3T (komersial) akan dibangun operator telekomunikasi.

Dirjen SDPPI, Ismail mengemukakan, Kemenkominfo akan memfasilitasi penggelaran infrastruktur jaringan 5G di enam ibu kota provinsi di Jawa yang dianggap paling siap, lima destinasi wisata super prioritas, dan satu industri manufaktur. “Untuk itu, Kemkominfo mulai melelang pita frekuensi 3,5 GHz yang akan digunakan untuk perluasan akses internet 4G dan kemungkinan 5G,” papar dia.

(Oleh - HR1)