;

Bank Garansi Diduga Jadi Modus Suap Ekspor Benur

Mohamad Sajili 16 Mar 2021 Kompas

Pada Senin (15/3/2021), penyidik KPK menyita uang tunai Rp 52,3 miliar dari Bank Negara Indonesia (BNI) 46 Cabang Gambir, Jakarta, terkait kasus dugaan korupsi penetapan izin ekspor benur. Uang itu diduga berasal dari para eksportir yang telah mendapat izin Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengekspor benur pada 2020. Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Edhy Prabowo diduga memerintahkan Sekretaris Jenderal KKP membuat surat perintah kepada eksportir untuk menyerahkan bank garansi atau jaminan bank.

Penyitaan uang Rp 52,3 miliar itu menambah panjang daftar aset yang telah disita KPK terkait kasus suap tersebut. Sebelumnya, KPK menyita aset bernilai total sekitar Rp 37,6 miliar. Dengan tambahan Rp 52,3 miliar, total nilai aset yang telah disita Rp 89,9 miliar. Sejauh ini, KPK telah menetapkan total tujuh orang sebagai tersangka. Selain Edhy, ada lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, ditambah satu tersangka pemberi suap, yakni Suharjito, Direktur PT Dua Putra Perkasa. Total penyidik KPK telah memeriksa 115 saksi.

Ekonomi Daerah, Kawasan Khusus Pacu Investasi

R Hayuningtyas Putinda 16 Mar 2021 Bisnis Indonesia

Bisnis, Surabaya - Geliat investasi di sejumlah daerah mulai bergerak sejalan dengan berbagai upaya promosi dan pembangunan infrastruktur yang terus dikebut. Pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK juga turut mendongkrak kinerja investasi di daerah. Target realisasi investasi itu salah satunya karena faktor bergeraknya aktivitas ekonomi di tengah pandemi dan upaya program vaksinasi, serta adanya sejumlah perusahaan yang izin beroperasinya pada 2021. Untuk realisasi investasi sejauh ini masih dikontribusi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yakni 70% dan 30% merupakan PMA. Untuk PMA sendiri paling banyak dilakukan oleh Singapura.

Tingginya target realisasi investor itu salah satunya karena faktor bergeraknya aktivitas ekonomi pascapandemi. Selain itu, program vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan oleh pemerintah, perusahaan yang mulai beroperasi 2021, dan Bandara Kediri yang sudah dibebaskan lahannya diharapkan bisa membantu untuk mencapai target investasi. Kawasan industri di Jatim yang akan menjadi daya tarik investor asing adalah Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) yang sedang menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Manufaktur dan Teknologi Tinggi.

Saat ini, daerah terbesar untuk investasi PMA yakni Surabaya, Pasuruan, Sidoarjo, Gresik, dan Mojokerto. Proses perizinan investasi di Jatim akan lebih dipermudah guna menarik investor. Peluang investasi yang ditargetkan sebesar itu sangat memungkinkan tercapai, bahkan bisa melebihi target karena potensi sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan nikel maupun aspal alam kini masuk dalam skala nasional.

(Oleh - IDS)

Bisnis Tekfin Urun Dana, SCF Genjot Dana ke UMKM

R Hayuningtyas Putinda 16 Mar 2021 Bisnis Indonesia

Bisinis, Jakarta - Pelaku bisnis teknologi keuangan urun dana atau securities crowdfunding terus berkembang. Layanan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah diproyeksikan akan mendorong pertumbuhan bisnis tersebut. Kendati dari sisi bisnis masih baru, para pelaku usaha percaya diri mampu berkembang dengan cepat, sesuai dengan ekspektasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Layanan teknologi keuangan urun dana atau securities crowdfunding (SCF) merupakan layanan penerbitan saham dari bisnis UMKM atau usaha rintisan (Penerbit). 

Masyarakat bisa melakukan urun dana atau patungan mendanai sebuah bisnis tersebut yang kemudian disebut 'Pemodal' atau investor, lewat membeli dan resmi menjadi pemilik saham bisnis Penerbit, atau membeli surat utang Penerbit. Sudah ada 30 platform penyelenggara SCF yang bergabung dalam asosiasi itu. Namun, baru empat platform yang lolos mendapatkan izin OJK. Otoritas mendukung industri SCF agar menjadi lembaga alternatif pendanaan UMKM.  

(Oleh - IDS)

Lembaga Pengelola Investasi, Mengukur Efek Investasi Prioritas INA

R Hayuningtyas Putinda 16 Mar 2021 Bisnis Indonesia

Bisnis, Jakarta - Indonesia Invesment Authority (INA) telah dibentuk bulan lalu. Ada sebabnya pembentukan lembaga pengelola investasi, alias Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia yang belakangan dikenal dengan nama Indonesia Investment Authority (INA), dikebut habis-habisan. Pembentukan SWF bakal memberikan jaminan bagi investor terutama investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia atau membuat kesepakatan investasi lain. 

Dalam rangka memenuhi misi pembangunan infrastruktur, pemerintah dan INA tengah memprioritaskan beberapa langkah awal. Misalnya, skema divestasi aset-aset yang sudah ada dan dikelola BUMN. Saat ini, pemerintah dan INA sedang dalam proses penggodokan proyek-proyek prioritas untuk ditawarkan ke investor. Untuk jalan tol misalnya, sudah ada sekitar 24 proyek yang masuk dalam daftar prioritas dan tidak tertutup kemungkinan bertambah lagi.

Mengingat sebagian besar proyek prioritas INA berkaitan dengan perusahaan di pasar modal, rencana INA diharapkan dapat menggerek iklim investasi di Indonesia. Adanya lonjakan investor domestik, termasuk investor ritel di pasar modal saat ini, dinilai bisa jadi pisau bermata dua. Baik buruknya iklim investasi juga akan menentukan arah perputaran modal ke depan. Ini lantaran sedang menjamurnya tren digitalisasi yang memunculkan perusahaan-perusahaan e-commerce raksasa. Saat ini, BEI pun sedang merayu perusahaan teknologi dan e-commerce Indonesia untuk listing di dalam negeri.

(Oleh - IDS)

Komoditas Pangan. Dilema Impor Beras Di Negara Agraris

R Hayuningtyas Putinda 16 Mar 2021 Bisnis Indonesia

Bisnis, Jakarta - Rencana Indonesia untuk mengimpor beras pada tahun ini menuai perdebatan kendati pemerintah menyampaikan beragam alasan di balik kebijakan itu. Penjualan beras ini juga akan mempertimbangkan kondisi produksi di kedua negara dan harga beras dunia. Kehadiran MoU dalam perdagangan beras yang dilakukan Indonesia merupakan hal yang lumrah dan bukan kali pertama terjadi. Indonesia pernah menyepakati hal serupa dengan sejumlah negara eksportir beras seperti Vietnam dan Thailand.

Kehadiran MoU dalam perdagangan beras menjadi penting sebagai jaminan pasokan jika Indonesia memerlukan tambahan  stok lewat pengadaan luar negeri. Nota kesepahaman pun memungkinkan perdagangan terjadi lewat skema government to government (G-to-G). Importasi beras yang dilakukan lewat pemerintah pun pada umumnya harus memenuhi kriteria tertentu, seperti tingkat kepecahan beras yang harus berada di kisaran 5%-25% atau setara kulaitas medium. Kehadiran MoU pun dinilai bukan jaminan realisasi impor dapat terjadi dalam waktu dekat. Proses penugasan resmi sampai pengapalan diperkirakan membutuhkan waktu setidaknya 2 bulan. Alokasi impor 1 juta ton yang disiapkan pemerintah untuk 2021 tidak berlebihan selama dilakukan sebagai langkah antisipasi pasokan yang aman dan harga yang stabil.

(Oleh - IDS)

Tarif Pajak Kendaraan Listrik Hibrida Dinaikkan

Mohamad Sajili 16 Mar 2021 Kompas

Kementerian Keuangan mengusulkan kenaikan tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau PPnBM untuk beberapa jenis kendaraan listrik hibrida. Kenaikan tarif PPnBM bertujuan menarik investasi industri kendaraan listrik murni dengan sumber tenaga hanya dari baterai. Kenaikan tarif pajak akan memberikan selisih lebih besar antara tarif PPnBM pada mobil berkategori battery electric vehicle (BEV) atau mobil dengan sumber tenaga yang hanya berasal dari baterai dengan mobil hibrida yang memadukan mesin konvensional dengan mesin baterai.

Kementerian keuangan telah menyiapkan dua skema kenaikan tarif pajak untuk jenis mobil hibrida. Pada skema pertama, kendaraan listrik berkategori PHEV akan dikenai tarif pajak 5 persen. Adapun kendaraan listrik berkategori full hybrid akan dikenai tarif pajak 6-8 persen, sedangkan kendaraan listrik berkategori mild hybrid dikenai tarif 8-12 persen. Pada skema kedua, kendaraan listrik PHEV dikenai tarif pajak 8 persen, full hybrid sebesar 10-12 persen, dan mild hybrid sebesar 12-14 persen. 

Gula Impor untuk Stabilisasi Harga

Mohamad Sajili 16 Mar 2021 Kompas

Pemerintah mengandalkan gula impor untuk mengatasi lonjakan harga seiring naiknya permintaan konsumen pada periode Ramadhan dan Lebaran 2021. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan impor kelompok barang dengan kode HS 17, yakni gula dan kembang gula, sehingga menempatkannya di posisi ketiga pada Februari 2021. “Kenaikan kelompok barang ini (kode HS 17) mencapai 75,6 juta dollar AS,” kata Kepala BPS Suhariyanto saat telekonferensi pers, Senin (15/3/2021).

Nilai impor gula sepanjang Januari-Februari 2021 mencapai 481,7 juta dollar AS. Angka ini 99,38 persen lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Gula diimpor antara lain dari Australia, Brasil, dan India. Sementara itu, pemantauan Kementerian Perdagangan menunjukkan, harga gula per Jumat (12/3) mencapai Rp 13.070 per kilogram (kg). Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, rata-rata nasional harga gula di pasar tradisional per Jumat Rp 14.250 per kg.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan, izin impor yang telah dikeluarkan akhir tahun lalu berkisar 680.000 ton dalam bentuk gula mentah (raw sugar) dan gula kristal putih atau gula konsumsi 150.000 ton. Sebanyak 147.270 ton gula mentah di antaranya sudah digiling dan 88.811 ton telah didistribusikan. Dengan volume impor sebanyak itu, dia menjamin tidak ada kenaikan harga hingga mencapai Rp 16.000-Rp 17.000 per kg seperti tahun lalu. 

Soal Rapor Neraca Dagang RI Kalahkan China Hingga AS

Mohamad Sajili 16 Mar 2021 Sinar Indonesia Baru

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca dagang Indonesia pada Februari 2021 surplus US$ 2,01 miliar. Angka ini tercatat lebih baik dibandingkan China yang mencatatkan defisit pada neraca dagangnya, juga Amerika Serikat (AS) yang pada Februari yang surplus US$ 1,2 miliar. Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers, Senin (15/3), mengatakan catatan neraca dagang Indonesia pada dua bulan pertama 2021 cukup menggembirakan melihat nilai ekspor dan impornya yang masing-masing mencatatkan kenaikan. Kenaikan nilai ekspor tercatat pula pada sektor pertanian, industri, dan tambang. Adapun secara kumulatif dari awal tahun, neraca dagang Indonesia mencatatkan surplus US$ 3,96 miliar. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencatatkan surplus US$ 1,88 juta. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor Indonesia pada Februari 2021 sebesar US$ 15,27 miliar. Angka ini naik 8,56% dibandingkan posisi tahun lalu (year on year/yoy).

Bank Sumut Kini Miliki Aset Rp 33,5 Triliun

Mohamad Sajili 16 Mar 2021 Sinar Indonesia Baru

Menutup tahun buku 2020, aset Bank Sumut sebesar Rp 33,5 triliun atau tumbuh 5.6% yoy (year on year) dibandingkan posisi Desember 2019 sebesar Rp 31,7 triliun. Selain itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp 26.9 triliun atau meningkat 7.06% yoy dibandingkan Desember 2019 sebesar Rp 25,1 triliun. Sedangkan kredit yang disalurkan sebesar Rp 23,6 triliun. Kemudian, rasio Non Performing Loan (NPL) juga mampu ditekan dari 4,36% menjadi 3,54%. Adapun laba Bank Sumut terkontraksi 5,54% menjadi Rp 515 miliar.

OJK mengapresiasi Bank Sumut dipercaya pemerintah pusat sebagai salah satu bank yang ditunjuk dalam pemulihan ekonomi nasional melalui penyaluran dana PEN. OJK juga mendorong pemegang saham PT Bank Sumut untuk senantiasa meningkatkan permodalan Bank Sumut karena permodalan yang kuat dapat meningkatkan ekspansi serta mendukung berbagai rencana strategis Bank Sumut termasuk peningkatan IT.

Kementan Diminta Kendalikan Harga Kedelai

Mohamad Sajili 16 Mar 2021 Sinar Indonesia Baru

Pada awal 2021, sekitar 160 ribu perajin tempe tahu melakukan mogok produksi karena harga kedelai dari biasanya Rp6.500 per kilogram (kg) naik menjadi Rp9.200-9.400. Setelah aksi mogok itu, Kementan menyatakan akan mengupayakan harga kedelai turun menjadi Rp8.500 per kg. Kenaikan harga kedelai yang drastis ini tidak hanya memukul perajin, namun juga konsumen terutama menengah bawah. Ekonomi yang berputar di bawah terkena langsung seperti tukang gorengan dan pemilik warung kecil. Ukuran tempe dan tahu sudah dikecilkan, dan sebagian menaikkan harga. Beberapa perajin juga mengurangi produksi karena harga kedelai yang kian tinggi. Akibat ukuran yang mengecil dan harga yang terpaksa dinaikkan, di beberapa daerah perajin mengeluhkan produksinya banyak tersisa sehingga harus dibagikan secara gratis.

Pilihan Editor