JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, transaksi digital yang terus meluas seiring perkembangan teknologi di era globalisasi perlu diatur, terutama untuk mencegah munculnya berbagai potensi risiko. Pengaturan dinilai semakin perlu bila transaksi digital tersebut dilakukan secara lintas negara. “Setidaknya ada empat alasan mengapa transaksi digital ini perlu diatur,” kata Sri Mulyani dalam acara International Conference on Digital Transformation in Customs di Jakar ta, Selasa (16/3). Alasan pertama, lanjut Menkeu, adalah agar layanan transaksi pembayaran barang digital di Indonesia bisa terekam dengan baik.

Ia mencontohkan teknologi printing tiga dimensi (3D) yang akhir-akhir ini menjadi semakin populer. Teknologi ini memungkinkan digunakan untuk memproduksi barang-barang yang berpotensi membahayakan keselamatan umum. “Misalnya seperti senjata api dan bahan peledak. Hanya dengan cetak biru itu bisa ditransmisikan secara digital,” kata dia. Alasan kedua, Sri Mulyani menyebutan, mekanisme transaksi digital juga akan memudahkan penggelapan pajak, pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan digunakan dalam transaksional kejahatan terorganisir di bidang pencucian uang. “(Oleh karena itu,) Negara harus memantau, agar dapat mengelola risiko kerugian dari teknologi ini,” ucap dia. Ketiga, dengan adanya pengenaan bea masuk dapat menciptakan perlakuan yang adil (level playing field) antara pedagang konvensional dan digital. Pihaknya banyak mendapat keluhan dari para pedagang konvensional yang menganggap bahwa terdapat kebijakan pengenaan pajak yang tidak adil antara mereka dengan pedagang di platform daring.

Keempat, untuk menghindari potensi kerugian bagi pendapatan negara untuk barang yang dikirim secara elektronik. Menurutnya banyak jenis penerimaan negara yang belum bertransformasi menjadi ekonomi digital dan transaksi digital.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Pelaku usaha mengkritisi rencana pemerintah menaikkan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil hybrid melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Alasannya, aturan itu baru berlaku Oktober 2021 dan akan membingungkan prinsipal otomotif, terutama asal Jepang, yang selama ini menguasai nyaris 100% pasar mobil domestik dan ekspor. Seiring dengan itu, ke depan, pemerintah diharapkan bisa lebih konsisten dengan aturan yang dibuat. Direktur Administrasi, Korporasi dan Hubungan Eksternal PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam mengatakan, segala macam insentif yang diberikan pemerintah dalam pengembangan mobil elektrifikasi adalah untuk konsumen, bukan produsen. Dengan demikian, jika pajak dinaikkan, akan membuat kemampuan konsumen untuk membeli mobil elektrifikasi berkurang.

Seharusnya, lanjut dia, insentif untuk mobil elektrifikasi harus ditambah, bukan dikurangi. Sebab, mobil hybrid termasuk kategori mobil elektrifikasi, bersama plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), mobil listrik murni (battery electric vehicle/BEV), dan fuel cell electric vehicle (FCEV). Semua mobil itu menggunakan motor listrik untuk memutar roda. Bedanya, mobil hybrid juga menggunakan mesin pembakaran dalam, sedangkan BEV hanya motor listrik dengan sumber energi dar baterai.

Sebelumnya, pemerintah berencana menaikkan tarif PPnBM mobil hybrid, sedangkan PPnBM BEV tetap, yakni 0%. Tujuannya memberikan daya tarik bagi investor yang berniat membangun pabrik BEV. Ada dua skema PPnBM mobil hybrid. Pertama, tarif PPnBM PHEV pasal 36 (Ps 36) sebesar 5% sebelumnya 0%, full-hybrid (Ps 26) sebesar 6% naik dari aturan lama 2%, dan full-hybrid (Ps 27) sebesar 7% dari 5%. Sementara itu, jika pemain BEV telah berinvestasi Rp 5 triliun, tarif PPnBM mobil hybrid dinaikkan lagi merujuk pada skema kedua. Perinciannya, PPnBM PHEV (Ps 36) menjadi 8%, full-hybrid (Ps 26) 10%, full-hybrid (Ps 27) 11%, full-hybrid (Ps 28) 12% sebelumnya 8%, mild-hybrid (Ps 29) 12% sebelumnya 8%, mild-hybrid (Ps 30) 13% sebelumnya 10%, dan full-hybrid (Ps 31) 14% sebelumnya 12%.

Tantangan BEV 

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Kukuh Kumara menilai, revisi PP tersebut merupakan sinyal positif dari pemerintah untuk para investor. Hanya saja, insentif adalah salah satu faktor dalam pengembangan mobil listrik. Sebab, daya beli masyarakat dan harga jual menjadi tantangan utama pengembangan mobil listrik. Saat ini, daya beli masyarakat terhadap mobil masih di bawah Rp 300 juta, sedangkan harga mobil listrik meski pajaknya sudah 0%, harganya masih mahal, Rp 600 jutaan.

(Oleh - HR1)

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) melalui anak usahanya PT Semen Tonasa melakukan penandatanganan Suplemen Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) program Progressive Incentive Captive. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Semen Tonasa, Mufti Arimurti dan General Manager Wilayah Sulselrabar PLN, Awaluddin Hafidz di Kantor PLN Pusat, Selasa (16/3). Kerja sama tersebut meliputi pengalihan tenaga listrik PT Semen Tonasa dari pembangkit PT Semen Tonasa PLTU 1X25 MW menjadi layanan PLN melalui program Progressive Incentive Captive dengan memanfaatkan optimalisasi suplai tenaga listrik PLN.

Selain kerja sama penyediaan listrik, PLN akan memberikan FABA dari PLTU Punagaya secara cuma cuma selama 6 bulan kepada PT Semen Tonasa. Penandatangan disaksikan oleh Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury, Komisaris Utama SIG, Rudiantara, Komisaris Utama Semen Tonasa, Benny Wendry, Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa dengan PT Cisarua Mountain Dairy (Cimory), memulai pembangunan medium scale farm atau inkubator sapi perah. Pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama dan penanaman rumput jenis odot sebanyak 1.000 stek dan indigofera 500 stek, di Eks Pabrik Markisa, Desa Tonasa, KecamatanTomboIopao, Selasa (16/3). Acara ini turut dihadiri langsung Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Mantan Bupati Gowa dan Gubernur Sulsel ini berharap, rencana Pemkab Gowa dalam program ini bisa terwujud dan mampu merasakan hasilnya tepat pada tanggal 17 Agustus mendatang. Ia juga berharap perencanaan Cimory dalam membangun industri pengolahan susu dari skala kecil bisa menjadi besar, dengan mendapatkan bantuan berbagai pihak. Sementara Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan mengatakan, progres sangat cepat ini diakui Adnan karena terpacu dengan target diberikan oleh Mentan RI, yang ingin merasakan susunya pada 17 Agustus mendatang.

Kepala Bidang Kajian Strategis dan Advokasi Perhimpunan Organisasi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia (DPP Popmasepi), Sahabudin Letsoin menyebut saat ini sektor pertanian Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan, yakni pertanian yang semakin maju, semakin mandiri dan semakin modern. Berdasarkan data yang ada, ia menyebut impor beras 1 juta ton sangat tidak masuk akal dan bukan merupakan sebuah solusi untuk memenuhi pangan dalam negeri. Impor hanya kebijakan yang nantinya akan menyakiti hati para petani. BPS bahkan memperkirakan produksi padi pada periode Januari-April 2021 mencapai 25,37 juta ton GKG, atau mengalami peningkatan sebesar 5,37 juta ton (26,88%) dibandingkan tingkat produksi padi tahun 2020 di periode yang sama, yakni 19,99 juta ton GKG.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap negara-negara G20 dapat menyepakati pajak digital pada tahun ini. Menurutnya perpajakan ekonomi digital menjadi salah satu isu terpenting yang dibahas oleh para menteri keuangan di forum G20. Mantan direktur pelaksana bank dunia itu menjelaskan bahwa semua negara tidak dapat terhindar dari transformasi digital, termasuk penetrasi atau berbagai aktivitas ekonomi melalui platform digital. Dia berharap pajak digital dapat disepakati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang tahun ini digelar di Italia.  Pada KTT G20 tahun lalu, Sri Mulyani sudah menggaungkan pajak internasional, khususnya mengenai pajak digital. Hal itu menurutnya sangat penting bagi Indonesia.

Nilai impor melalui Sumatera Utara Januari 2021 atas dasar CIF (cost, insurance & freight) sebesar 322,50 juta dolar AS atau turun sebesar 16,96 % dibandingkan Desember 2020 mencapai 388,36 juta dolar AS. Kepala BPS (Badan Pusat Statistik) Propinsi Sumatera Utara Syech Suhaimi, Selasa (16/3), nilai impor menurut golongan penggunaan barang Januari 2021 dibanding Desember 2020, barang modal turun sebesar 25,53 %, bahan baku/penolong turun sebesar 14,32 % dan barang konsumsi turun sebesar 25,62 %. Golongan barang yang mengalami penurunan nilai impor terbesar adalah mesin-mesin/pesawat mekanik sebesar 8,17 juta dolar AS (-19,80%).

Sederet insentif disiapkan pemerintah untuk mendukung berkembangnya industri kendaraan listrik. Mulai dari pengaturan kembali tarif pajak hingga libur bayar pajak atau tax holiday. Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo menjelaskan insentif tax holiday hingga 10 tahun akan diberikan jika investor kendaraan listrik berinvestasi sebesar Rp 5 triliun. Kementerian Keuangan juga memberikan dukungan dengan merombak tarif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Kebijakan itu juga untuk mengakomodir masuknya investor yang ingin membangun pabrik mobil listrik di Indonesia yang masuk dalam kategori Battery Electric Vehicle (BEV).

Dalam PP 73 Tahun 2019 tarif PPnBM untuk BEV 0%, lalu PHEV juga 0%. Ada 2 skema perubahan yang diusulkan Sri Mulyani. Skema 1 tarif PPnBM untuk BEV tetap 0%, sedangkan untuk PHEV naik jadi 5% dan Full-Hybrid dari 2%, 5% dan 8% menjadi 6%, 7% dan 8%. Sementara untuk skema dua merupakan progresif dari skema 1. Tarif PPnBM untuk BEV tetap 0%, lalu untuk PHEV menjadi 8%. Sedangkan untuk Full-Hybrid dari 6%, 7% dan 8% menjadi 10%, 11% dan 12%.

Perusahaan Umum Bulog (Perum Bulog) memperkirakan cadangan beras pemerintah atau CBP nasional akan menyentuh satu juta ton pada akhir April 2021. Direktur Utama Perum Bulog. Budi Waseso mengatakan, pihaknya akan melakukan optimalisasi menyerap hasil panen petani dalam negeri, meski Bulog juga mendapat penugasan impor.

Budi mengatakan, stok beras yang dimiliki Bulog sebanyak 863.585 ton hingga 14 Maret 2021. Dari jumlah tersebut, beras CBP sebanyak 859.877 ton dan beras komersial sebanyak 23.708 ton. “Stok cukup untuk penjualan Bulog sebagai Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga atau KPSH dan tanggap bencana sesuai kebutuhan Perum Bulog, “ kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Senin (15/3). Budi berharap, pemerintah juga dapat menetapkan kebijakan pelepasan stok yang seimbang. Hal ini untuk menjaga kualitas beras serta ruang gudang untuk menampung produksi petani.

Komoditi bahan pokok, meliputi gula, cabai, bawang merah dan putih dikhawatirkan akan Melonjak ketika Ramadan. Tapi, setelah dilakukan rakor, ada langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah untuk menekan harga ini agar tidak terjadi inflasi. Kadisdag Kalsel, Birhasani, Selasa (16/3) usai rakor pengendalian bahan pokok Jelang Ramadan di Aula Abrani Sulaiman, sejumlah bahan di atas tidak lancar stoknya kurang, maka yang lain akan terganggu. “Solusi memang kami sudah berkoordinasi dengan kementerian maupun dengan daerah provinsi lainnya. Ada terutama di pulau Jawa, ada di Maret dan April untuk cabai ada beberapa titik yang akan panen, “ kata Birhasani. Secara keseluruhan dijelaskan Birhasani, stok bahan pokok tersedia dan Pemprov Kalsel mengantisipasi seperti gula, pemerintah pusat sudah melakukan impor baik itu gula mentah dan bahan baku gula yang sudah jadi.