Sejumlah perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) berharap tarif royalti tidak naik secara signifikan. Berdasarkan informasi yang diperoleh KONTAN, dalam waktu dekat ini akan terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur kenaikan tarif royalti batubara.

Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Pandu P Sjahrir mengatakan, pihaknya sudah berkirim surat kepada Menteri Keuangan pada 8 Januari 2021. Namun surat itu belum berbalas. Jika nanti royalti naik signifikan, produsen merasa keberatan. “Akan sulit untuk ekspor dan kemungkinan ada penurunan produksi batubara, “ kata dia kepada KONTAN, jumat (12/3).

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia menambahkan, “jika royalti semakin tinggi, dampaknya tentu perusahaan akan mengurangi kegiatan pertambangan, “ kata dia, Jumat pekan lalu.

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat, aliran keluar modal asing (capital outflow) neto selama periode 8-10 Maret 2021 atau minggu ke-2 Maret 2021 mencapai Rp 7,83 triliun. Angka ini melonjak dibandingkan aliran keluar modal asing neto periode 1-4 Maret 2021 atau pekan sebelumnya yang hanya sebesar Rp 0,40 triliun. Sementara berdasarkan data setelmen selama 2021 (year to date/ytd), nonresiden di pasar keuangan domestik tercatat melakukan jual neto hingga Rp 5,89 triliun. Bersamaan dengan perkembangan ini, premi risiko atau credit default swap (CDS) Indonesia lima tahun turun ke 75,52 bps per 11 Maret 2021, dari 77,34 bps per 5 Maret 2021.

CDS merupakan indikator yang sering digunakan untuk mengukur risiko investasi di suatu negara, termasuk di SBN. Semakin kecil CDS suatu negara, maka risiko gagal bayar utang di negara bersangkutan juga dinilai semakin kecil. Dominasi investor domestik dilatarbelakangi dengan partisipasi asuransi, ban, dan sekuritas pada lelang 2020 meningkatkan siginifikan dibandingkan tahun 2019. Begitu juga dengan tren pertumbuhan minat industri keuangan nonbank terhadap SUN selama 2019-2020 diperkirakan masih akan tetap berlanjut pada 2021.

(Oleh - IDS)

Jakarta - Bank Indonesia (BI) meyakini, nilai transaksi ekonomi keuangan digital tahun ini dan tahun mendatang akan meningkat pesat. Hal ini sejalan dengan akselerasi digital ekonomi pada 2020 yang semakin cepat sejalan dengan pembatasan aktivitas masyarakat akibat pandemi. Di masa pandemi ini aktivitas ekonomi keuangan digital naik lebih dari 20%, khususnya terkait penggunaan transaksi e-commerce, penggunaan uang elektronik, dan transaksi digital banking.

Konsumsi masyarakat Indonesia masih minus atau melambat, akan sedikit membaik tahun ini, walaupun lajunya masih kalah kencang ketimbang transaksi e-commerce. Selain transaksi e-commerce, Bank Indonesia juga mencatat penggunaan uang elektronik meningkat pesat. Masyarakat kini sudah terbiasa menggunakan berbagai dompet digital seperti LinkAja, OVO, Gopay, dan DANA. Selain itu, juga terjadi peningkatan pesat pada digital banking kerena sekarang dimundahkan dengan berbagai layanan melalui online. Jika dahulu orang harus ke bank dan bertemu teller untuk melakukan transaksi, maka sekarang cukup menggunakan smartphone dan aplikasi digital banking, nasabah bisa melakukan transfer dana, top up, bayar asuransi bahkan biaya sekolah. Hal inilah yang membuat digital banking juga tumbuh pesat.

(Oleh - IDS)

Jakarta - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengungkapkan, pendekatan kolaborasi dengan berbagai lembaga jasa keuangan membuat fintech peer to peer (P2P) lending menjadi pemain penting mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kolaborasi juga memperkuat ekosistem keuangan digital nasional. Kolaborasi antarregulator, pelaku industri, dan investor menjadi fokus penguatan tersendiri untuk mendorong pertumbuhan fintech lending. Peluang dan solusi kolaborasi sejumlah pihak tersebut dibahas dalam suatu rangkaian acara bernama Fintech Webinar 2021.

AFPI dan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menggunakan momentum Fintech Webinar 2021 untuk melakukan kemitraan strategis jangka panjang. Kerja sama itu ditandai penandatanganan MoU yang dilakukan oleh Ketua Umum AFPI dan Ketua Umum idEA. Kolaborasi tersebut dinilai sebagai bentuk komitmen kedua asosiasi untuk mendorong pemanfaatan fintech dalam membantu masyarakat. Terutama dalam menghadapi situasi pandemi dan memperdalam komitmen bersama meningkatkan inklusi keuangan melalui inovasi keuangan digital.

AFPI terus berkomitmen meningkatkan penetrasi fintech lending yang merata di Indonesia. Upaya tersebut di antaranya dengan membangun bisnis yang sustainable, dan berdampak untuk perekonomian Indonesia, juga terus mengedukasi tentang pemahaman masyarakat dalam menggunakan layanan fintech lending yang berkelanjutan. 

(Oleh - IDS)

Tiga Menteri RI kompak melakukan panen raya padi di Kabupaten Gresik, yakni Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, bersama - sama panen di Desa Tambakreja Kecamatan Duduk sampean, Jumat (12/3). Mentan Syahrul Yasin Limpo, menyebutkan salah satu bentuk kepedulian pemerintah pusat untuk mendukung swasembada pangan adalah bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian serta sarana dan prasarana (pupuk, jaringan irigasi). Tahun 2021 Kabupaten Gresik menerima bantuan benih padi untuk 2.500 ha dan jagung 1.000 ha. Tak hanya itu, Syahrul juga mendorong pihak perbankan untuk terus menggulirkan dana kredit usaha rakyat (KUR) kepada para petani guna menopang sektor permodalan. Kedepan diharapkan Kabupaten Gresik menjadi daerah yang mampu menjadi ketahanan pangan yang lebih baik.

Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah yang hadir menyampaikan apresiasi atas kunjungan tiga pejabat negara ke wilayahnya. Ia menyebutkan pada 2021 ini telah diprogramkan sasaran produksi padi sebesar 412.549 ton, jagung sebesar 166.322 ton dan kedelai 105 ton. Varietas Ciherang Inpari 42 dan Inpari 32 yang paling umum digunakan petani saat ini.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras pada 2020 sebesar 31,33 juta ton, mengalami kenaikan sekitar 21.46 ribu ton atau 0.07 persen dibandingkan 2019 sebesar 31,31 juta ton. Adapun potensi produksi periode Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 14.54 juta ton beras atau mengalami kenaikan sebesar 3,08 juta ton (26,84 persen) dibandingkan dengan subround yang sama tahun lalu sebesar 11.46 juta ton.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan meresmikan Jl Tol Layang Pettarani, Kamis (18/3) ini. RI-1 juga diagendakan meninjau Bendungan Nipah-nipah di Gowa. Dan meresmikan Bandara Tana Toraja. Saat rapat secara virtual, Hayat mengusulkan kepada Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono agar di sela Kunker Presiden Jokowi bisa dilakukan peresmian Jalan Tol Layang AP Pettarani. “Mungkin cukup penandatanganan prasasti saja,” kata Hayat. Direktur Utama Bosowa Marga Nusantara (BMN), Anwar Toha berharap Tol Layang bisa diresmikan Presiden Jokowi. “Soal itu kita masih komunikasikan dengan BPJT (Badan Pengelola Jalan Tol) di Jakarta. Besok (Senin,15/3) akan digelar rapat kembali membahas hal tersebut,” kata Anwar.

KEGEMBIRAAN Antonius Oktavian hanya berlangsung sesaat. Pada pertengahan Agustus 2020, Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Papua ini menerima 12.997 unit alat deteksi virus corona. Namun kegembiraannya sirna begitu ia menguji sampelnya ke spesimen positif Covid-19. Reagen Sansure buatan Cina itu malah menginformasikan hasilnya negatif. Bahan kimia itu juga menunjukkan hasil sebaliknya dari spesimen-spesimen yang mengandung virus pneumonia ini. “Kan, ajaib,” kata Oktavian. Daripada ragu dan khawatir salah diagnosis, Oktavian mengembalikan semua alat deteksi itu ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mengirimkannya. Menunggu reagen pengganti akan makan waktu. Maka Provinsi Papua memutuskan membeli sendiri reagen ke Singapura. Mereknya Fortitude karena spesifikasinya cocok dengan alat-alat uji kimia laboratorium dinas kesehatan. “Tapi pengadaan juga butuh waktu,” ucap Oktavian. “Kami sempat kehabisan reagen sehingga disorot banyak orang. Kami dianggap tak peduli kondisi Papua.” 

Jakarta adalah provinsi yang paling banyak mengembalikan reagen BNPB. Dari 13 rumah sakit, ada 85.168 unit reagen yang dikirim balik atau meminta BNPB mengambilnya kembali. Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Laboratorium mengembalikan 4.800 unit karena menilai akurasinya rendah. Sebaliknya, Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo cocok memakai Sansure. Pemasok reagen Sansure adalah PT Mastindo Mulia, salah satu perusahaan milik taipan Prajogo Pangestu. Menurut Agus Salim Pangestu, anak Prajogo yang mengurus perusahaan itu, ia diminta BNPB menyediakan 500 ribu reagen Sansure setelah menghibahkan 50 ribu reagen sebagai bagian dari kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Selain PT Mastindo Mulia, perusahaan lain yang paling banyak mendapatkan proyek adalah PT Trimitra Wisesa Abadi. Sama seperti Mastindo, pada 22 Maret 2020 perusahaan milik Budiyanto A. Gani ini juga menambahkan kategori penyalur alat kesehatan dalam akta perusahaan. Sebelumnya, mereka bergerak dalam pengadaan mesin dan menjadi pengembang perumahan. 

Pada periode pengadaan April-September 2020, Trimitra mendapatkan enam paket pengadaan reagen senilai Rp 117 miliar untuk 620.632 unit merek Intron, Beaver, Toyobo, Cellpro, Citoswab, dan Liferiver. Dari enam produk tersebut, hanya Liferiver dan Toyobo yang mendapatkan rekomendasi WHO pada 20 April 2020. Meski beberapa mereknya bermasalah, PT Trimitra kembali mendapatkan penunjukan kedua pada Oktober-Desember 2020. Paket proyeknya bertambah menjadi 14. Hebatnya lagi, Trimitra satu-satunya perusahaan yang luput dari pemeriksaan BPKP kendati reagen Intron yang dipasoknya dikembalikan rumah sakit. Jadi total reagen yang dipasok Trimitra mencapai 4.632.136 unit senilai Rp 310 miliar. Jika ditotal dari pengadaan pertama dan kedua, nilai proyek Trimitra mencapai Rp 427 miliar atau 49,5 persen dari seluruh pengadaan reagen di BNPB sepanjang tahun lalu. 

(Oleh - HR1)

Bisnis, Jakarta -  Kala akhir tahun dan awal tahun seringkali harga ikan segar melambung di pasar. Konsumen pun tak jarang memilih produk ikan olahan seperti ikan kaleng sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di supermarket, ikan kaleng tersedia berbagai macam, salah satunya ikan tuna. Merek pun beraneka macam, dari yang produk lokal, brand luar terapi produksi lokal, sampai produk impor.  Tak hanya supermarket, para pedagang di platform e-commerce pun saat ini telah menjajakan mulai dari ikan segar dan ikan olahan, termasuk ikan kaleng. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh konsumen terkait pengiriman produk ini.

Produk ikan kaleng seperti ikan tuna kaleng memang termasuk dalam risiko tinggi. Oleh karena itu, diperlukan tindakan karantina untuk produk impor. Untuk ikan segar biasanya memang dilakukan karantina, tak jarang, saat berada di kantor ekspedisi, konsumen akan dimintai keterangan isi produk. Bila berisi ikan kaleng, tetap akan dilakukan prosedur pemeriksaan karantina. Namun, konsumen pasti berpikir, memproduksi ikan kaleng telah melalui prosedur yang ketat, tetapi mengapa tetap dilakukan prosedur karantina.

Konsumen yang ingin membeli (khususnya yang menggunakan platform e-commerce) harus diberikan gambaran bahwa pengiriman produk untuk tujuan domestik memang kini harus melewati prosedur karantina, termasuk pemahaman bagi para penjual agar kelancaran pengiriman barang menjadi lebih mudah. Dengan demikian, konsumen yang ingin memperoleh penghematan akibat selisih harga di daerah produsen, bisa terus berjalan dan membantu mendorong pemulihan perekonomian nasional melalui pembelian produk-produk domestik.

(Oleh - IDS)

Bisnis, Jakarta - Pemerintah Indonesia dan Thailand segera menandatangani nota kesepahaman atau MoU pada pengunjung bulan ini untuk mengakomodasi kemudahan impor beras medium yang dimanfaatkan kepada Perum Bulog (Persero). Namun, langkah ini dinilai bukan jaminan realisasi impor akan dilakukan dalam waktu dekat. MoU dalam perdagangan beras yang dilakukan Indonesia pernah menyepakati hal serupa dengan sejumlah negara eksportir beras seperti Vietnam. 

Namun MoU itu penting karena sebagai jaminan pasokan jika Indonesia memerlukan tambahan stok lewat pengadaan luar negeri dan dilakukan lewat skema government to government (G-to-G). Importasi beras yang dilakukan lewat pemerintah umumnya harus memenuhi kriteria tententu, seperti tingkat kepecahan beras yang harus berada di kisaran 5%-25% atau setara kualitas medium. Tidak semua pemasok bisa memenuhi kebutuhan tersebut sehingga kehadiran MoU bisa memberi jaminan.

Adanya MoU bukan jaminan realisasi impor dapat terjadi dalam waktu dekat. Proses penugasan resmi sampai pengapalan diperkirakan membutuhkan waktu setidaknya dua bulan. Sejauh ini, pemerintah juga belum secara tertulis memberi tugas impor kepada Bulog. Pemerintah Thailand menyebutkan penandatanganan MoU rencananya digelar pada pekan terakhir Maret. Menteri Perdagangan Thailand menyatakan MoU akan mengakomodasi penjualan beras ke Indonesia sebanyak 1 juta ton dalam setahun untuk durasi empat tahun. Namun, penjualan beras ini juga akan mempertimbangkan kondisi produksi di kedua negara dan harga beras dunia. Alokasi impor 1 juta ton yang disiapkan pemerintah untuk 2021 tidak berlebihan selama dilakukan sebagai langkah antisipasi pasokan yang aman dan harga yang stabil. Beras menjadi salah satu komoditas dengan pasar yang ketat di level global.

(Oleh - IDS)

Pemerintah intens menjajaki investasi dari perusahaan otomotif besar asal Jepang untuk menguatkan posisi Indonesia sebagai basis produksi dan ekspor otomotif. Penjajakan investasi itu diharapkan dapat mendorong kembali kinerja ekspor otomotif Indonesia yang sempat melemah akibat pandemi Covid-19.

Dalam kunjungannya selama dua hari ke Tokyo, Jepang, pada 10-11 Maret 2021, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bertemu dengan sejumlah perwakilan perusahaan otomotif raksasa asal Jepang, seperti Mazda, Honda, Toyota, Mitsubishi, dan Suzuki.

Dalam konferensi pers secara virtual dari Jepang, Kamis (11/3/2021), Agus Gumiwang mengatakan, meski berlangsung cukup alot, Honda memberi komitmen untuk melanjutkan investasinya di Indonesia sebesar Rp 5,2 triliun sampai 2024.

Agus mengatakan, komitmen Honda untuk membangun pabrik di Indonesia terkait pula dengan pengembangan model kendaraan baru serta perluasan negara tujuan ekspor. Terkait dengan itu, Honda juga akan memindahkan pabriknya dari India ke Indonesia untuk mengembangkan produksi kendaraan listrik.

Komitmen menambah negara tujuan ekspor juga menjadi inti negosiasi pemerintah dengan Toyota. Agus mengatakan, Toyota berencana menambah investasinya sebesar 2 miliar dollar AS atau Rp 28 triliun di Indonesia hingga 2024 dengan kapasitas 250.000 unit per tahun.

Selain Honda dan Toyota, pemerintah juga intens melobi Mazda, yang selama ini belum pernah berinvestasi di Indonesia, untuk membuka pabrik pertamanya. Keputusan investasi dari Mazda baru akan diambil pada Mei 2021 saat jadwal kunjungan pemerintah yang berikutnya ke Jepang.