Anjloknya harga dan serapan garam rakyat turut berimbas pada tersendatnya sistem resi gudang garam yang digulirkan pemerintah. Padahal, resi gudang menjadi penyangga bagi petambak untuk mendapat harga layak. Hingga kini, stok garam rakyat mencapai 723.000 ton. Indonesia memiliki 24 gudang untuk penyimpanan garam rakyat. Namun, baru tujuh di antaranya yang memiliki sistem resi gudang, yakni di Indramayu, Cirebon, Pati, Rembang, Tuban, Pamekasan, dan Pangkep.

Menurut Direktur Jasa Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan Miftahul Huda, sistem resi gudang tersendat karena perbankan tidak mau menerbitkan resi. Harga garam yang terus anjlok tidak memberi kepastian dan jaminan bagi perbankan, Rabu (17/3/2021). Selain itu, gudang garam nasional juga belum optimal menyerap garam rakyat yang menumpuk. Hal ini, di antaranya, karena beban ongkos angkut garam ke gudang yang wajib ditanggung petambak, sedangkan harga jual garam hanya Rp 400 per kg.

Pandemi Covid-19 telah menambah beban usaha nelayan kecil. Nelayan menghadapi ketidakpastian mengakses perbekalan melaut, sementara penjualan hasil tangkapan tidak menentu. Skema bantuan dari pemerintah untuk pemulihan ekonomi dinilai belum tepat sasaran. Akses perbekalan, seperti bahan bakar minyak (BBM) dan permodalan melaut, juga sulit didapat.

Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik, Rabu (17/3/2021), mengemukakan, Kebutuhan BBM bersubsidi yang memiliki peran signifikan untuk kegiatan produksi, yakni 60-70 persen dari ongkos melaut, masih sulit didapat dan penyalurannya belum sepenuhnya tepat sasaran.

Berdasarkan data BLU-LPMUKP, kredit usaha yang disalurkan sepanjang 2020 sebesar Rp 705,28 miliar. Realisasinya sebesar 97,28 persen dari target Rp 725 miliar. Survei KNTI pada 15 Mei-9 Juni 2020 ini juga terkait penyaluran dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi nelayan yang terdampak pandemi Covid-19 di lima wilayah, yakni Kota Semarang, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lombok Timur, Kota Medan, dan Aceh. Survei tersebut menunjukkan, bantuan hanya menjangkau sebagian kecil nelayan. Penyaluran bantuan tidak merata, terutama karena problem pendataan.

Presiden Joko Widodo kembali menegaskan tidak berminat menjadi presiden selama tiga periode. Masa jabatan presiden yang dibatasi selama dua periode di Undang-Undang Dasar 1945 akan dipatuhinya. “Bolak-balik sikap saya enggak berubah. Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak juga berminat menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanatkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama,” ujarnya.

Mantan Ketua MPR Amien Rais melalui media sosial, Sabtu (13/3). Ia mengatakan, ada arah dari rezim yang berkuasa saat ini untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Caranya, dengan meminta Sidang Istimewa MPR untuk mengamendemen sejumlah pasal di UUD 1945 yang dinilai perlu diperbaiki.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid juga menegaskan, tidak ada agenda MPR untuk mengamendemen UUD 1945 guna memperpanjang masa jabatan presiden. Bantahan juga disampaikan Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ahmad Basarah. Unsur pimpinan MPR dari fraksi terbesar di MPR itu mengatakan, sejauh ini belum ada pemikiran atau langkah-langkah politik untuk mengubah konstitusi demi memperpanjang masa jabatan presiden. Lanjut Basarah, juga menilai dua periode masa jabatan presiden seperti yang saat ini berlaku sudah cukup ideal dan tidak perlu diubah lagi.

Maraknya bisnis plastik dunia itu membawa dampak signifikan penambahan limbah serta pencemaran lingkungan, termasuk di Indonesia sebagai salah satu importir sampah plastik terbesar dunia. Indonesia termasuk dalam 10 besar negara pengimpor plastik terbanyak, yaitu impor barang manufaktur plastik setengah jadi (peringkat ke-4), tekstil sintetis (peringkat ke-6), limbah plastik (peringkat ke-10), dan plastik aditif (peringkat ke-10).

Badan Pusat Statistik mencatat, volume impor sampah plastik Indonesia mencapai titik tertinggi pada 2018, yakni 320.452 ton atau senilai 102,4 juta dollar AS. Jumlah itu lebih dari dua kali lipat angka impor limbah plastik tahun 2017, yaitu 128.951 ton. Sementara total impor limbah plastik Indonesia pada Januari-Desember 2020 senilai 63 juta dollar AS dengan volume impor sebesar 181.718 ton.Sementara Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Didi Sumedi menuturkan, pemerintah sudah mulai menerapkan kebijakan pembatasan impor limbah plastik. Salah satunya, membuat daftar eksportir tertentu yang memungkinkan re-ekspor barang yang tidak diinginkan atau dibutuhkan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan tidak melarang masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik Lebaran pada tahun ini. Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menyatakan pihaknya menyambut baik rencana pemerintah yang tidak melarang perjalanan mudik Lebaran. Menurut data Organisasi Angkutan Darat (Organda), pengusaha bus mengalami kerugian mendalam setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik pada tahun lalu. Kerugian yang ditanggung pengusaha angkutan penumpang di bawah Organda mencapai Rp 10,5 triliun-Rp 11 triliun.

Direktur Pemasaran PT Eastparc Hotel Tbk (EAST) Wahyudi Eko Sutoro meyakini efek relaksasi perjalanan mudik Lebaran akan berdampak positif terhadap bisnis perhotelan. Untuk itu, EAST menargetkan tingkat hunian kamar tahun ini tumbuh menjadi 65% hingga 75% dengan target pendapatan mencapai Rp 36 miliar sampai Rp 40 miliar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memang optimistis, tahun 2021 menjadi tahun pemulihan ekonomi Indonesia. Namun demikian, dia tak menampik sejumlah ancaman risiko yang berpotensi menghanbat laju pemulihan ekonomi. Sri Mulyani mencatat, setidaknya ada empat potensi risiko yang harus diwaspadai. Empat faktor itu meliputi, potensi terjadinya gelembung aset (asset bubble), fluktuasi harga komoditas, krisis utang, hingga risiko geopolitik.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyebutkan, risiko peningkatan utang terjadi di negara maju dan berkembang. Namun dia menilai, rasio utang pemerintah Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2020 masih aman, yakni di level 38,5%. Di tengah ketidakpastian ini, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Harian (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani berharap pemerintah bisa mendesain regulasi dari hulu sampai hilir. Desain regulasi yang komprehensif tersebut bertujuan agar bisa mengoptimalkan nilai tambah, sehingga ekonomi Indonesia akan bangkit lebih cepat.

Perpindahan kepemilikan bank nasional ke tangan investor asing kian bertambah. Teranyar, Sovereign Wealth Fund asal Singapura, GIC Private Limited, masuk menjadi pemegang saham PT Bank Jago Tbk (ARTO) melalui skema rights issue. Sebelumnya, ada enam bank nasional yang dikuasai asing, yaitu Bank Bank Danamon, BTPN, Bank Permata, Bank Bukopin, Bank IBK Indonesia, dan Bank Oke. Meski begitu, perbankan Indonesia hingga saat ini masih didominasi investor lokal.

Mengacu data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank BUMN masih merajai aset perbankan. Total aset per Desember 2020 Rp 3.818,58 triliun atau 41,6% dari total aset perbankan. Aset bank pembangunan daerah (BPD) Rp 763,87 triliun. Aset bank swasta nasional mencapai Rp 4.159,8 triliun dan kantor cabang bank asing Rp 435,62 triliun. Peluang bertambahnya kepemilikan asing jmasih terbuka lebar. Sebab, ada lebih dari 25 bank kecil masih harus berjuang memenuhi ketentuan modal inti minimum Rp 3 triliun. 

JAKARTA -- Perbankan syariah berpeluang menggelontorkan pembiayaan untuk industri halal sebesar Rp 420-714 triliun atau 10-17% dari total potensi Rp 4.200 triliun. Industri halal yang dibiayai tersebut dari berbagai segmen, antara lain makanan dan minuman, modest fashion, pariwisata, farmasi dan kosmetik, media dan rekreasi, serta bisnis syariah. Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Hery Gunardi mengatakan, potensi industri halal pada tahun 2020 sekitar Rp 4.200 triliun, di mana perbankan syariah dan keuangan syariah memiliki peluang cukup besar. Secara demografi, penduduk muslim Indonesia mencapai 209,1 juta penduduk, berada di peringkat pertama dan disusul oleh Pakistan sebanyak 176,2 juta penduduk muslim, lalu India 167,4 juta penduduk muslim.

Industri halal merupakan bagian dari ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang merupakan suplai dari kebutuhan pasar domestik maupun global. “Dari sisi komunitas kita mengenal ormas, pesantren, masjid, dan ini potensinya besar untuk digarap optimal. Segmentasinya dari korporasi, UMKM, dan mustahik juga besar memberikan peluang untuk menggarap industri ini, di sisi lain komersial dan social finance juga mendukung,” lanjut Hery. Dalam hal pembiayaan industri halal, BSI sendiri telah menyasar segmen modest fashion dengan menggandeng Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Lalu, tahun ini untuk segmen mikro, perseroan juga akan fokus ke beberapa sektor seperti pariwisata, kerajinan, serta makanan dan minuman yang menjadi kontribusi utama industri halal.

Sementara itu, Hery mengungkapkan, industri keuangan syariah di Indonesia cukup tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara lain, termasuk Malaysia sebagai negara tetangga. Hery menjelaskan, lambatnya memulai masuk keuangan syariah membuat penetrasi keuangan syariah di Indonesia juga sangat rendah. Pada akhir tahun 2020 perbankan syariah hanya memiliki pangsa pasar 6,51%, tertinggal jauh di bawah Malaysia yang sudah 29%, Kuwait 49%, dan Arab Saudi 63%. Dari sisi pasar modal, Hery juga mengaku potensinya sangat besar untuk syariah, namun belum tergarap optimal jika dibandingkan dengan konvensional yang memiliki underlying lebih banyak dari pada syariah. Melihat ceruk pasar yang besar tersebut, BSI berminat untuk menjadi issuer sukuk ritel ke depannya.  Menanggapi hal tersebut, pada kesempatan yang sama, Ketua ISEI Inarno Djajadi yang juga selaku Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan bahwa pihaknya bersama dengan OJK sedang menginisiasi denominasi obligasi agar bisa dibeli oleh investor ritel.

Pada saat yang sama, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Erick Thohir mengatakan bahwa Indonesia terlambat menerapkan sistem keuangan syariah.  Industri jasa keuangan syariah di Indonesia terus mencatatkan pertumbuhan, bahkan di tengah pandemi Covid-19. Seperti pertumbuhan aset sebesar 10,9%, lebih tinggi dari konvensional yang hanya naik 7,7%. Lalu, dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah tumbuh 11,56%, unggul tipis dari DPK bank konvensional yang naik 11,49%. Dari sisi pembiayaan, bank syariah mencatat pertumbuhan 9,42%, jauh mengungguli bank konvensional yang hanya tumbuh 0,55%. Selain itu, market share pasar modal syariah sebesar 17,39%, dan jumlah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebanyak 4.115 unit

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Pemerintah telah menandatangani kontrak pembangunan jaringan gas (jargas) untuk 76.315 sambungan rumah tangga senilai Rp 604,92 miliar. Pada tahun ini, pemerintah akan membangun jargas sebanyak 120.776 sambungan yang tersebar di 21 kabupaten/kota.

Kontrak pembangunan untuk 15.440 sambungan senilai Rp 137,13 miliar diteken pada Selasa (15/3). Kontrak ini mencakup pembangunan jargas di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang sebanyak 8.541 sambungan, serta di Kabupaten Banyuasin 6.899 sambungan. Sebelum itu, pemerintah juga telah menandatangani kontrak jargas untuk 60.875 sambungan senilai Rp 467,79 miliar pada pekan lalu. Kontrak ini untuk pembangunan jargas di Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, dan Kabupaten Aceh Timur sebanyak 11.526 sambungan, Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon 8.273 sambungan, Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo 17.506 sambungan, Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan 12.753 sambungan, serta Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo 10.817 sambungan.

Kementerian ESDM telah memulai pembangunan jargas sejak 2009. Hingga kini, sebanyak 535.555 sambungan jargas telah beroperasi. Kementerian ESDM menargetkan pembangunan jargas bisa mencapai 4 juta sambungan pada 2024. Jargas yang dibangun pada tahun ini seharusnya dilaksanakan pada tahun 2020, namun anggarannya direalokasi untuk penanganan Covid-19.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memprediksikan pertumbuhan ekonomi pada 2021 di kisaran 4,2% hingga 4,8%. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pertumbuhan ekonomi 4,2% akan terealisasi jika kasus pandemi Covid-19 terus menurun hingga September 2021, sedangkan 4,8% tercapai jika penurunan terjadi pada Juli 2021.

Ia menyebutkan untuk mencapai herd immunity terhadap 181,5 juta jiwa tersebut dibutuhkan sekitar 426,8 juta dosis vaksin dengan target selesai program vaksinasi dalam 15 bulan. Suharso merinci untuk mencapai pertumbuhan 4,8%, vaksinasi harus mampu mencapai lebih dari satu juta orang per hari dan target sasaran vaksin mencapai 70 juta atau 39% dari asumsi 181,5 juta orang selesai pada Juli 2021. Di sisi lain, ia menuturkan jika vaksinasi hanya mampu mencapai angka di bawah satu juta per hari dan target sasaran vaksin 70 juta orang baru terealisasi pada September 2021, maka ekonomi hanya tumbuh 4,2%.

IKN Baru

Suharso mengatakan pembangunan IKN baru di Kalimantan Timur merupakan proyek besar untuk menarik pertumbuhan ekonomi nasional bahkan mampu lebih tinggi hingga rata-rata pada 2045. Oleh sebab itu, ia menyebutkan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara akan mampu berdampak positif pada berbagai faktor dan sektorsektor pendorong ekonomi dengan kontribusi antara 1,8% sampai 2,2% terhadap perekonomian. “Ya itu antara 1,8% sampai 2,2% kontribusinya. Game changer,” ujarnya

Harus Tumbuh 70% 

Di sisi lain, ia menegaskan perekonomian Indonesia harus tumbuh antara 6-7% agar mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap). "Pertumbuhan ekonomi dari 2022 paling tidak rata-rata 7%, sehingga kita bisa melepaskan diri atau lulus dari middle income trap," katanya

(Oleh - HR1)