Fajar Wibhiyadi, Direktur Utama PT KBI (Kliring Berjangka Indonesia) (Persero) dalam siaran persnya, Selasa (23/3), “perlu tata niaga yang baik terkait transaksi timah dalam negeri, yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan kepada negara dan masyarakat,” pungkasnya.

Adanya perdagangan timah dalam negeri ini sejalan dengan Peraturan Menteri Perdagangan No 53 Tahun 2018 Tentang perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan nomor 44/M-DAG/ PER/7/2014 tentang ketentuan ekspor timah.

Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa transaksi timah murni batangan wajib diperdagangkan di bursa. Terkait Pasar Fisik Timah Murni Batangan, telah berjalan di Bursa Berjangka Jakarta sejak tahun 2019.

Mekanisme trading pada dasarnya sama dengan transaksi timah luar negeri yang membedakan hanya di lottase bahwa 1 lot = 1 ton sedangkan untuk ekspor 1 lot = 5 ton.

Jenis timah yang diperdagangkan juga sama dengan untuk ekspor, yaitu TLEAD300,200,100,50 dan TPURE099.

Data dari PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) menyebutkan, pada awal pembukaan perdagangan dalam negeri yang dilakukan pada hari Senin 22 Maret 2021, telah terjadi transaksi sebanyak 150 Lot dengan berat 150 ton dengan harga transaksi Rp 356.408.648/ton.

Jakarta -  Achmad Zaky, melalui perusahaan modal ventura (venture capital) besutannya, Init 6, menginvestasikan dana US$ 5 juta du IDCloudHost, start-up besutan anak bangsa yang bergerak di bidang solusi komputasi awan (cloud). Zaky dikenal sebagai founder dari perusahaan teknologi dan e-commerce Bukalapak. Dana segar tersebut akan digunakan IDCloudHost untuk memperkuat teknologi, pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta mengembangkan pasar cloud, khususnya pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia dan Asia Tenggara. IDCloudHost menargetkan untuk menambah jumlah pelanggan menjadi 1 juta pelanggan dalam waktu dua tahun ke depan. Saat ini, start-up ini memiliki 100 ribu pelanggan yang sebagian besar UMKM.

IDCloudHost pun akan terus berinovasi serta melahirkan berbagai produk dan layanan terbaik yang dibutuhkan oleh pasar. Perusahaan yang dipimpinnya akan menjadi solusi dalam mempercepat digitalisasi di Indonesia dan kawasan Asia lainnya. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asean, Indonesia merupakan pasar yang sangat menarik. Perkembangan infrastruktur digital selama delapan tahun terakhir di berbagai sektor, seperti UMKM, korporasi, dan start-up juga semakin cepat. IDCloudHost fokus memberikan layanan infrastruktur cloud. Visi perusahaan yang dipimpinnya menjadi cloud provider di Indonesia yang terbesar, terlengkap dan terpercaya, dengan membawa nilai-nilai sosial dalam mendukung ekosistem digital.

(Oleh - IDS)

Jakarta - Kementrian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan membentuk Gugus Tugas Penanganan Pelaku Ekonomi Digital untuk menggali potensi pajak dari transaksi ekonomi digital secara menyeluruh. Dirjen Pajak Kemenkeu melihat bahwa ekonomi digital sudah  berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, selain mencoba menggali potensi, di sisi administrasi DJP juga harus bisa mengikuti perkembangan tersebut.

Gugus Tugas Penanganan Pelaku Ekonomi Digital akan mengusulkan perbaikan-perbaikan regulasi agar pemenuhan kewajiban perpajakan para pelaku ekonomi digital lebih mudah. Pemerintah telah menerbitkan aturan turunan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2021 dan PP Nomor 49 Tahun 2021 mengenai pemberlakuan perpajakan transaksi Lembaga Pengelola Investasi (LPI). 

Direktorat Jenderal Pajak (DJBC) juga menyiapkan dua PMK yaitu pertama, PMK tentang Perdagangan Pelabuhan Bebas. Beleid ini mengenai pembiayaan fiskal dan ketentuan larangan dan pembatasan, hingga pemungutan cukai. Kedua, PMK tentang KEK, termasuk soal ketentuan penggunaan IT, pengawasan DJBC, hingga pengadaan barang dan jasa dan pelayanan berbasis manajemen risiko.

(Oleh - IDS)

Jakarta - Kementrian Keuangan (Kemenkeu) tengah merampungkan penyusunan peraturan insentif diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk mobil berkapasitas mesin 1.500 - 2.500 cc. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait kebijakan ini ditargetkan berlaku efektif mulai April 2021. Mobil-mobil yang mendapatkan insentif antara lain Toyota Kijang Innova dan Toyota Fortuner. TKDN dua mobil ini mencapai 75% lebih. Itu artinya, harga dua mobil itu bakal turun. 

Insentif PPnBM berlaku ketika mobil diserahkan ke konsumen yang memesan mobil pada Februari bisa menikmati PPnBM 0%, jika menerima barang pada Maret,. Sebaliknya, konsumen yang memesan mobil pada Mei berpotensi tidak mendapatkan PPnBM 0% karena periodenya telah berakhir. Insentif PPnBM 0% berlaku untuk mobil berkapasitas mesin di bawah 1.500cc, berpenggerak satu gardan (4x2), dan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) 70%. Insentif ini akan diberikan secara progresif. Selama tiga bulan pertama (Maret-Mei 2021), tarif PPnBM 0%, kemudian untuk tiga bulan kedua, diberikan diskon PPnBM 50% dari tarif dan untuk tiga bulan ketiga diberikan diskon 25% dari tarif. Sebanyak 21 mobil menerima insentif ini. 

(Oleh - IDS)

Jakarta - PT Mahaka Media Tbk (ABBA) membentuk dua perusahaan patungan (joint venture/JV) dalam memperkuat bisnis aplikasinya. Salah satu JV berbasiskan komunitas muslim dan satu lagi lebih kepada konten audio dan video. Mahaka Media akan melakukan pengembangan terhadap bisnis aplikasi dan berfokus pada dua segmen. Untuk menggolkan rencana pengembangan komunitas muslim, perseroan telah membentuk JV atas nama PT Khazanah Alwahda Kreatif. Mahaka Media menguasai porsi terkecil yakni hanya 20%, sisanya 40% masing-masing oleh PT Trinugraha Thohir dan PT Kreasi Karya Bangsa. Sedangkan, Pembentukan JV untuk konten dan audio saat ini masih dalam persiapan. 

Pembentukan JV ini tidak menelan investasi yang terlalu besar, yakni hanya Rp 800 juta. Pasalnya, perseroan telah memiliki konsep dan hanya diturunkan dalam bentuk platform digital. Sementara, Kontribusi aplikasi ini terhadap kinerja perseroan tahun ini. Perseroan memasang target kinerja keuangan akan positif di tahun 2021. Sedangkan untuk tahun lalu, meski laporan keuangan belum dirilis, namun diklaim laba bersih dapat terjaga di tengah penurunan pendapatan perseroan. 

(Oleh - IDS)

Jakarta - Pemerintah akan mewajibkan kementrian dan lembaga (K/L) dari pusat hingga daerah membeli produk dalam negeri. Di sisi lain, kalangan pengusaha meminta pemerintah juga meningkatkan dan memperluas insentif untuk mendorong swasta memperbesar Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), selain mempertegas sanksi bagi pelanggar ketentuan. Insentif untuk peningkatan TKDN jangan hanya fokus pada produk otomotif dan elektronik, namun juga barang-barang lain apalagi yang menjadi unggulan daerah. Selain itu, perlu disertai dengan gerakan buying Indonesia mulai dari kementrian sampai kabupaten, sehingga menjadi gerakan besar yang mampu mempercepat pemulihan ekonomi.

Menteri Perindustrian akan terus meningkatkan implementasi TKDN, Pelaksanaan aturan TKDN masih tidak optimal hingga kini. Hal itu antara lain dikarenakan kurangnya sanksi yang tegas. Pemecatan pejabat Pertamina oleh Presiden karena masih mengimpor pipa padahal bisa dibuat di Indonesia atau tidak mengikuti regulasi penggunaan TKDN, adalah salah satu upaya pemerintah dalam mempertegas sanksi. 

(Oleh - IDS)

Bisnis, Jakarta - Permintaan kredit di sejumlah lapangan usaha yang dinilai tahan banting dari pandemi Covid-19 mulai dirasakan oleh perbankan. Permintaan kuat terlihat di sektor perdagangan besar dan industri pengolahan. Berdasarkan survei Bank Indonesia, saldo bersih tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru oleh perbankan hingga Februari lalu sebesar 40,6% atau lebih baik dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat masih minus 13,9%. Penyaluran kredit baru hingga Februari lalu diprioritaskan ke lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan atau manufaktur, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Survei permintaan dan penawaran oleh perbankan yang dirilis BI memperkirakan penyaluran kredit baru meningkat pada bulan ini, khususnya pada kelompok bank pembangunan daerah dan bank syariah. Geliat permintaan kredit mulai terlihat khususnya di sektor consumer product sehubungan dengan momentum Ramadan dan jelang Idulfitri. Bank Ina juga mulai menggarap pembiayaan terhadap pemasok maupun distribusi dari Grup Salim. Namun, jumlah pembiayaan untuk grup usaha itu belum terlalu besar. 

(Oleh - IDS)

Bisnis, Jakarta - Indonesia melalui sovereign wealth fund yang dikelola Indonesia Investment Authority (INA) mendapatkan komitmen investasi dari Uni Emirate Arab (PEA) melalui mengumumkan akan menggelontorkan dana investasi sebesar US$ 10 miliar atau setara dengan Rp 140 triliun untuk ditempatkan pada INA. Penempatan dana investasi ini merupakan arahan langsung dari Putra Mahkota Abu Dhabi yang juga menjabat sebagai Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata PEA.

Sejalan dengan investasi ini, PEA menjadi investor utama yang terbesar pada INA. Bergabungnya PEA makin menunjukan tingginya kepercayaan dunia internasional untuk berinvestasi pada INA. Komitmen dari Uni Emirat Arab ini melengkapi portofolio INA. Sebelumya, lembaga pengelola investasi itu berhasil meraup beberapa komitmen dari sejumlah negara. Untuk investasi berjenis master fund, INA telah mengantongi kesepakatan dengan United States International Development Finance Corporation, Abu Dhabi Invesment  Authority, dan Japan Bank for International Cooperation. 

(Oleh - IDS)

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat jumlah investor tanah air terus mengalami pertumbuhan. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Hasan Fawzi mengatakan, “Sampai 22 Maret 2021, kami mencatat pertumbuhannya sudah di 27 persen jika dibandingkan dengan angka pada akhir tahun lalu, “ ujarnya, Selasa (23/3).

Adapun secara total investor pasar modal 2020 meningkat 56 persen secara year on year (yoy), dari 2,48 juta menjadi 3,88 juta. Hasan berharap, jumlah investor ini bisa tetap mengalami kenaikan 10 persen tiap bulannya hingga Desember 2021.

Pemerintah menjadikan penerimaan pajak sebagai penyokong utama dalam membiayai program vaksinasi bagi masyarakat Indonesia.

Senin (22/3/2021), Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menuturkan, dana yang diperlukan untuk pengadaan vaksin beserta vaksinasi mencapai Rp 58,18 triliun. Dana ini masuk dalam anggaran dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 bidang kesehatan yang mencapai Rp 176,3 triliun.

Selain untuk pengadaan vaksin dan vaksinasi, anggaran juga dialokasikan untuk diagnostik, termasuk uji Covid-19 dan penelusurannya sebesar Rp 9,91 triliun, insentif pajak kesehatan Rp18,61 triliun, penanganan medis Rp 61,94 triliun, serta penanganan lainnya Rp 27,67 triliun.

Anggaran pengadaan vaksin dan vaksinasi sebesar Rp 58,18 triliun akan dibiayai penerimaan pajak yang tahun ini ditargetkan Rp 1.229,6 triliun. Angka tersebut adalah hampir separuh dari total kebutuhan belanja negara Rp 2.750 triliun.