Ketua KWT Siti Nurul Ida Susanti mengungkapkan tiga bulan sejak membudidayakan bibit pohon yang dibeli dari Gresik tersebut, anggota KWT memanen daun-daun pohon tersebut untuk dijadikan teh.

Tak hanya daun dan buahnya, Siti dan anggota KWT juga mulai membudidayakan pohon tin dalam bentuk stek batang. “Laris juga kami jual satu batang Rp 35 ribu, jadi kami memang fokus membudidayakan pohon tin secara maksimal karena potensi ekonominya yang besar, “ ujarnya.

Potensi ekonomi pohon tin juga seiring dengan manfaatnya sebagai terapi menstabil kolesterol. Para anggota KWT juga turut mengonsumsi teh daun tin setiap panen.

Fathiyah Amieni, pengurus Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) sekaligus pembina KWT Kedurus Asri mengungkapkan, “Buah tin sebenarnya sudah banyak, tetapi cara penjualannya yang berbeda. Dan KWT ini punya pasar sendiri dibandingkan petani pohon tin di Sidoarjo dan Gresik,” pungkasnya.

Chief Executive Officer PTPN XIV Ryanto Wisnuardhy mengatakan, PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) mencatat kebutuhan produksi gula di Provinsi Sulsel mencapai sekitar 200 ribu ton per tahun. Namun ia tak menampik angka tersebut sejauh ini belum mampu dipenuhi. Apalagi, tahun ini PTPN XIV hanya menargetkan produksi gula 69 ribu ton. Kemudian, masalah utama yang dihadapi pihaknya, jelas Ryanto adalah para petani yang lebih senang menanam komoditi lain, yakni padi dan porang karena dianggap perputarannya lebih cepat. Sedangkan tebu yang merupakan bahan baku industri gula pasir (gula kristal), setidaknya ditanam 9 bulan dulu sebelum masuk proses penggilingan. 

PT Perusahaan Listrik Negara dikabarkan meminta pemenuhan volume Domestic Market Obli-gation (DMO) batu bara dan penurunan harga untuk pembangkit listrik.

Harga batu bara yang dikenakan untuk pembangkit listrik ditetapkan sebesar US$ 70 per metrik ton (MT) Free On Board Vessel sesuai Kepmen ESDM Nomor 255. K/30/MEM/2020.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, pada 2020 DMO ditargetkan mencapai 155 juta ton dimana realisasinya hanya mencapai 132 juta ton. Adapun dari besaran tersebut sebanyak 105 juta ton digunakan untuk kebutuhan pembangkit dalam negeri.

Merujuk data Kementerian ESDM, dari target 109 juta ton untuk kebutuhan kelistrikan 2020, realisasinya hanya mencapai 96 persen atau setara 104.8 juta ton. Dari besaran tersebut, kebutuhan PLN mencapai 65 juta ton dan independent Power Producer (IPP) sebanyak 39.8 juta ton.

Indeks komoditas Bloomberg secara tahunanhingga Maret 2021 naik 11 persen, sedangkan kumula-tif meningkat 40 persen dalam 52 pekan terakhir.  Hal ini mirip situasi pas-cakrisis keuangan Asia1998-1999. Saat itu Indonesia terdampak parah karena permintaan yang tertahan. Saat krisis, masyarakat menahan konsumsi dan fokus belanja dasar, seperti sandang pangan. Masyarakat pun menahan pengeluaran barang-barang tahan lama dan aktualisasi diri, seperti perjalanan wisata.

Ada tiga komoditas yangmemimpin the new commo-dity supercycle ini (Home[2021]). 

1. Pertama, minyak yang diwakili West Texas Intermediate (WTI).  Harga minyak WTI yang sejak awal September 2020 tertahan pada 40-an dollar AS per barel naik di atas 50dollar AS per barel pada pertengahan Desember 2020. 
2. Komoditas berikutnya adalah tembaga. Harga tem-baga saat ini sekitar 9.000dollar AS per metrik ton atau hampir mencapai titik tertinggi pada 2011. Kenaikan harga didorong pembukaan kembali perekonomian negara-negara industri dan stimulus fiskal di Ame-rika Serikat. Permintaan masyarakat terhadap barang-barang elektronik danendaraan pun diperkirakan melonjak.  Faktor berikutnya adalahpergeseran ke arah kendara-an listrik. Kendaraan listrik membutuhkan empat kali  lebih banyak komponen berbasis tembaga dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar fosil. Asosiasi tembaga internasional memperkirakan permintaan akan naik dari1 85.000 ton pada 2017 menjadi 1,74 juta ton pada 2027 (Kimani [2021]).
3. Komoditas ketiga adalah litium. Sebagai konsekuensi peningkatan permintaan kendaraan listrik, permintaan litium—sebagai alternatif kobalt dan nikel untuk bahan komponen baterai kendaraan listrik—juga meningkat

Kegiatan jual beli di ranah digital membukukan nilai transaksi yang menanjak. Survei Litbang ”Kompas” pun menangkap peningkatan antusiasme warga dalam kegiatan ini. Meski begitu, sejumlah persoalan muncul di tengah potensi perkembangan ”e-commerce”.

Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi e-commerce pada 2020 sebesar Rp 253 triliun dan akan tumbuh 33,2 persen pada 2021. Indonesian E-commerce Association juga melaporkan transaksi sebesar Rp 11,6 triliun pada Hari Belanja Nasional 2020, atau naik 452 persen dari tahun 2015 (Kompas, 17/3/2021).E-commerce atau e-dagang secara sederhana didefinisikan sebagai kegiatan penjualan atau pembelian barang atau jasa melalui jaringan internet. Proses pembayaran dan pengirimannya tidak harus dilakukan secara daring (online).Dalam riset terbaru Litbang Kompas terkait e-dagang, sebanyak 40,3 persen responden mengaku pernah berbelanja daring. Sebanyak 15,3 persen dari seluruh responden tersebut terindikasi makin sering berbelanja selama sembilan bulan terakhir. Hal ini berarti ada peningkatan belanja selama pandemi.Riset Litbang Kompas tersebut dilakukan dengan bertanya langsung kepada 1.200 responden di 34 provinsi di Indonesia pada 27 Desember 2020 hingga 9 Januari 2021. Dalam riset ini juga terpotret karakter dan pendapat masyarakat terkait pengalaman mereka ketika berbelanja daring.

Hasil survei ini setidaknya menunjukkan indikasi awal bahwa masyarakat Indonesia masih bersetia pada pembayaran konvensional, bahkan dalam transaksi diranah digital. Gagasan menuju cashless society rasanya masih butuh proses yang panjang di tengah gambaran perilaku publik di atas.Kelebihan di aspek kedua adalah terkait kualifikasi barang. Sebanyak38,3 persen menyebut platform belanja daring menyediakan banyak pilihan yang unik sekaligus jarang ditemukan di toko biasa. Barang yang dibeli juga tidak terbatas jarak sehingga bisa membeli barang dari luar kota. Demikian sebut 20 persen responden. Menurut 13,4 persen responden, di internet jenis barang yang sama juga bisa diperbandingkan dari satu toko ke toko lainnya.Kelebihan di aspek ketiga didorong faktor ekonomi. Responden mengakui kepincut berbelanja di toko daring sebagai pilihan rasional untuk mencari barang yang murah dengan kualitas yang sama dengan di toko biasa. Sebanyak 33,7 persen mengatakan, harga barang yang murah adalah keuntungan belanja di sini. Sementara 27,2 persen merupakan responden yang antusias dengan banyaknya promo, mulai dari diskon, cashback, hingga ”gratis ongkir”  

(Oleh - HR1)

Praktik ilegal yang dilakukan kapal-kapal ikan dalam negeri cenderung meningkat. Praktik yang marak di sejumlah wilayah itu, antara lain, pelanggaran wilayah tangkapan ikan dan manipulasi ukuran kapal dengan menurunkan bobot kapal.  Berdasarkan data data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sejak awal 2021, aparat pengawasan KKP telah menangkap 46 kapal perikanan. Kapal yang ditangkap itu terdiri dari 40 kapal ikan berbendera Indonesia dan 6 kapal ikan berbendera Malaysia.

Pengawasan terhadap kapal-kapal ikan dalam negeri yang longgar dalam setahun terakhir memicu lonjakan pelanggaran.  Pelanggaran yang dominan, antara lain, adalah pelanggaran daerah penangkapan ikan dan kapal tidak berizin. Ada pula praktik manipulasi ukuran kapal dengan menurunkan bobot kapal untuk mengecilkan nilai pungutan perikanan.

Sejumlah pemerintah daerah juga melanggar kewenangan yurisdiksi dengan menerbitkan izin kapal di bawah 30 gros ton (GT) untuk melaut sampai ke luar batas wilayah tangkapan sehingga memicu konflik horizontal dengan nelayan di daerah lain.

Pung menegaskan, praktik perikanan perlu ditertibkan karena potensi pendapatan negara di sektor perikanan menjadi hilang. Adapun penangkapan ikan di luar batas zona penangkapan juga berpotensi memicu koflik horizontal antarnelayan.

Pemerintah menargetkan 30 juta usaha mikro, kecil, dan menengah masuk pasar digital pada 2023. Untuk mencapai target itu, gerakan membeli atau belanja produk lokal terus digaungkan.

“Saat ini sudah 12 juta UMKM yang go digital (masuk pasar digital). Ditargetkan pada 2023 menjadi 30 juta UMKM,” ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat membuka Jabar Culture and Tourism Festival (JaFest) 2021 di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu(21/3/2021).

Menurut Teten, nilai transaksi ekonomi digital Indonesia terbesar di Asia Tenggara dan diproyeksikan mencapai Rp1.826 triliun pada 2025. Ini juga peluang bagi UMKM. Namun, baru 19 persen UMKM terhubung dengan ekosistem digital.

JAKARTA. Pemerintah terus menyisir potensi-potensi penerimaan pajak dari sektor digital. Direktorat Jenderal Pajak menganggap sektor ini menikmati untung di tenagh tekanan pandemi Covid-19. Berdasarkan informasi yang didapat, Dirjen Pajak Tengah menyiapkan strategi untuk menggali potensi penerimaan pajak di sektor digital. Salah satunya dengan membentuk tim khusus. Tim ini bernama Gugus Tugas Penanganan Pelaku Ekonomi Digital. 

Ada dua pokok tugas yang dijalankan Gugus Tugas Penanganan Pelaku Ekonomi Digital. Pertama, menunjuk pelaku perdagangan melalui sistem elektronik (PMSA). Kedua, memantau kegiatan influencer. Caranya; dengan pemanfaatan data internal dan eksternal kantor pajak.  Ditjen Pajak juga menggali potensi penerimaan pajak dari influencer, sejak tahun 2020. Neilmaldrin menilai, influencer yang tergolong sebagai wajib pajak high wealth individual (HWI) yang jumlahnya sedikit, tapi potensi penerimaan pajaknya besar. 

Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (Idea) Bima Laga mengatakan, untuk menciptakan level playing field dengan pengusahaan dalam negeri, otoritas patut menarik PPh atas perusahaan digital atau PMSA asing, tapi ia mengingatkan, cara atau dasar hukum yang digunakan memungut PPh ini jangan sampai bersifat kontroversial sehingga malah merusak hubungan dagang negara lain yang jadi asal usul perusahaan digital tersebut. Untuk pemungutan PPN dan PPH terhadap PMSE dalam negeri saat ini sudah tak masalah. 'Perusahaan yang dalam negeri dipastikan tunduk dengan aturan yang ada. jadi no issues," katanya. 

(Oleh - HR1) 

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Dana Moneter Internasional (IMF) melihat telah muncul tanda-tanda pemulihan ekonomi global yang lebih kuat. Namun, di saat yang sama, lembaga ini mengingatkan bahwa risiko ekonomi juga masih besar, termasuk munculnya mutasi virus Covid-19.

Dengan adanya tanda-tanda tersebut, IMF akan memperbaharui perkiraan pertumbuhan global pada awal April mendatang, dari perkiraan terakhir di Januari lalu sebesar 5,5%.

Para produsen biodiesel berencana menambah kapasitas pabriknya hingga 4,9 juta kiloliter hingga 2022 untuk mendukung pengembangan industri energi ramah lingkungan tersebut. Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) memperkirakan pada tahun ini ada penambahan kapasitas pabrik sebanyak 3,98 juta kiloliter (kl). Untuk tahun depan, tambahannya akan berkurang menjadi 936.782 kl.Berdasarkan data Aprobi, saat ini kapasitas terpasang pabrik biodiesel tercatat mencapai 11,62 juta kl. Dengan adanya rencana penambahan tersebut, kapasitas terpasang pabrik biodiesel hingga 2022 diestimasikan dapat mencapai 16,53 juta kl.

Harapan kami [penambahan kapasitas] sekitar 15 juta kl sampai akhir tahun ini dan 16 juta kl sampai 2022,” ujar Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan, Sabtu (20/3).Paulus mengatakan pemanfaatan biodiesel masih menemui sejumlah tantangan. Salah satu di antaranya adalah selisih harga biodiesel dengan solar yang makin melebar akibat anjloknya harga minyak bumi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan-kebijakan tertentu dari pemerintah agar perbedaan harga antara solar dan biodiesel bisa teratasi. Dengan demikian, hal tersebut tidak mengganggu implementasi program mandatori campuran 30% biodiesel dalam minyak solar atau B30.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi serapan biodiesel tahun lalu mencapai 8,4 juta kl. Realisasi tersebut hanya mampu mencapai sekitar 88% dari target yang ditetapkan tahun lalu sebesar 9,6 juta kl.Alasannya, pandemi Covid-19 telah menekan kinerja hampir seluruh industri, termasuk biodiesel.Adapun, tahun ini serapan biodiesel ditargetkan dapat mencapai 9,2 juta kl.Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Andriah Feby Misna mengakui bahwa implementasi B30 tengah menghadapi tantangan terkait harga.

PEMANFAATAN LAIN

Di samping mengembangkan biodiesel, pemerintah juga akan mendorong pemanfaatan biofuel lainnya, seperti bioetanol untuk mengurangi impor bahan bakar minyak. Pemerintah sebenarnya telah mencanangkan program bioetanol sejak 2006. Namun implementasi pemanfaatannya hingga saat ini belum bisa berjalan. Hal ini lantaran harga bioetanol masih cukup mahal dan sumber insentif belum tersedia.

Koordinator Investasi dan Kerjasama Bioenergi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Elis Heviati menambahkan bahwa tantangan implementasi bioetanol lainnya adalah terkait terbatasnya ketersediaan bahan baku. Oleh karena itu, rencana pengembangan bioetanol akan didorong berdasarkan potensi lokal setempat agar lebih mudah implementasinya. Salah satu rencana pengembang-an berbasis potensi lokal yang dilakukan, yakni kerja sama Kementerian ESDM, badan usaha negara dan swasta, serta Pemerin-tah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk pengembangan bioetanol berbasis rumput gajah di Lombok

(Oleh - HR1)