WASHINGTON – Gubernur The Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell menyebut mata uang kripto tetap merupakan penyimpan valuasi yang tidak stabil. Sehingga bank sentral Amerika Serikat (AS) tersebut tidak akan buru-buru memperkenalkan kompetitornya. “(Kripto) sangat volatile sehingga belum terlalu bermanfaat untuk menyimpan valuasi dan tidak dijamin oleh apapun,” ujar Powell, dalam diskusi panel virtual tentang perbankan digital yang digelar oleh Bank for International Settlements (BIS), seperti dilansir CNBC, Senin (22/3). 

Powell berbicara pada saat harga bitcoin, selaku mata uang kripto terbesar, turun di Coinbase tapi masih diperdagangkan di kisaran US$ 57.000 per koinnya. Harga mata uang kripto tersebut melonjak dalam tujuh bulan terakhir. Setelah transaksinya meningkat dan semakin diterima oleh industri finansial global. Selama beberapa tahun terakhir, The Fed mengembangkan sistem pembayaran sendiri. Yang dapat memfasilitasi transfer uang lebih cepat. Tapi produk finalnya kemungkinan baru keluar dalam dua tahun ke depan. Menurut Powell, Kongres kemungkinan harus mengesahkan dulu legislasi terkait sebelum The Fed dapat mengembangkan mata uang digital sendiri. Walau begitu, Powell menekankan bahwa pandemi Covid-19 telah menunjukkan pentingnya pengembangan sistem pembayaran yang lebih baik. Agar dana tunai dapat lebih cepat sampai kepada semua yang membutuhkan

(Oleh - HR1)

Kearney, perusahaan konsultan manajemen global, mengumumkan laporan terkait penggunaan aplikasi kesehatan digital di Indonesia. Bertajuk Are Indonesia’s digital health apps fit enough to disrupt the market ?, studi menyebutkan bahwa kualitas aplikasi/platform kesehatan di Indonesia masih harus ditingkatkan. Laporan tersebut menganalisis lebih dari 1.000 konsumen Indonesia untuk mendapatkan wawasan langsung tentang penyakit dan kebutuhan perawatan kesehatan melalui aplikasi. Studi fokus pada faktor utama dalam penggunaan aplikasi kesehatan digital, yakni semua konsumen setuju bahwa kemudahan penggunaan (20,3%), biaya layanan (18,9%), dan kualitas diagnosis kesehatan (18,8%) merupakan hal yang paling relevan.

Studi Kearney juga membandingkan kinerja antara aplikasi kesehatan terkemuka Alodokter, Halodoc, dan aplikasi baru yang semakin berkembang, yakni Good Doctor. Dengan skala kepuasan pelanggan 1-5, ketiga tersebut aplikasi mendapat skor minimal 4, atau lebih dalam hal kemudahan penggunaan aplikasi. Namun, masih terdapat kesenjangan yang cukup tinggi dalam empat faktor utama, yakni biaya layanan, kualitas diagnosis kesehatan, dokter yang dapat dipercaya, dan konsultasi spesialisasi. Halodoc memimpin dalam hampir semua faktor, kecuali konsultasi spesialisasi yang merupakan fitur unggulan dari Good Doctor.

  (Oleh - HR1)

Mata uang digital dalam bentuk cryptocurrency untuk pertama kalinya muncul pada tahun 2009, setahun setelah dunia mengalami krisis keuangan global yang terjadi tahun 2008. Dunia mengenal sosok Satoshi Nakamoto sebagai orang yang menciptakan mata uang crypto pertama kali yang kemudian dikenal dengan nama bitcoin. Kemunculan bitcoin tersebut mendapat sambutan hangat dari berbagai kalangan, mengingat setelah krisis keuangan global 2008 terjadi, sebagian investor menginginkan mata uang baru di luar mata uang konvensional yang ada. Para investor menginginkan mata uang yang berbasis digital, mudah untuk di gunakan dan diperdagangkan secara internasional. Selain itu, mereka juga mengharapkan munculnya mata uang baru yang terlepas dari kedaulatan suatu negara, sehingga tidak memiliki ikatan dengan pemerintahan manapun untuk mengendalikan mata uang tersebut. Mereka juga menginginkan adanya alternative mata uang lain yang tidak terpengaruh dengan nilai inflasi, sehingga tidak perlu dilakukan lindung nilai (hedging). 

Dampaknya adalah munculnya berbagai mata uang crypto lainnya selain bitocin, seperti ethereum, neo, stellar, cardano, dan lain-lain. Pada awal kemunculannya tahun 2010, 1 bitcoin diperdagangkan dengan nilai kurang dari US$ 1, yaitu sebesar US$ 0,0008 saja. Namun dalam perkembangannya mengalami volatilitas yang cukup tinggi, sehingga tidak butuh waktu lama menyentuh angka US$ 1.000 pada awal tahun 2017. Hanya dalam waktu kurang dari 8 tahun, seseorang yang memiliki 1 bitcoin mampu meraup keuntung an 1.000%.

Penyebab Kenaikan Nilai Bitcoin 

Ada beberapa faktor yang ditengarai menjadi pemicu naiknya nilai uang crypto yang begitu pesat dalam beberapa waktu yang lalu. Pertama, institusi keuangan dan investasi internasional seperti per usahaan hedging, investment banking dan lain-lain mulai membeli bitcoin sebagai salah jenis aset investasi dalam portofolio mereka.

Kedua, berbagai perusahaan multinasional global di luar lembaga keuangan juga menganggap bahwa mata uang crypto tersebut memiliki nilai yang terus tumbuh dan berkembang. Oleh sebab itu sesuai untuk dijadikan sebagai salah satu instrumen investasi dari perusahaan mereka. Produsen mobil listrik terbesar di dunia, Tesla, telah membeli uang bitcoin senilai US$ 1,5 miliar atau setara dengan 8% dari uang cash yang mereka miliki. Kemudian, Microstrategy, sebuah produsen software terkemuka di dunia juga telah menghabiskan US$ 2,1 miliar untuk membeli bitcoin sebagai bagian dari investasi mereka. 

Ketiga, munculnya mata uang crypto ternyata telah menjadi test case bagi bagi bank sentral di berbagai negara, yang semula wait and see dan sekarang sudah bisa melihat hasilnya ternyata perkembangannya sangat pesat. Perkembangan mata uang crypto yang sangat pesat tersebut, telah mendorong bank-bank sentral di berbagai negara untuk melakukan kajian dan juga uji coba mata uang bank sentral yang berbasis digital atau central bank digital currency (CBDC).

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan pajak untuk mendukung pembiayaan vaksinasi Covid-19 terhadap 70% atau 181,5 juta penduduk Indonesia sebagai syarat pencapaian herd immunity (kekebalan kelompok). Pemerintah tahun ini mengalokasikan anggaran untuk vaksinasi Covid-19 sebesar Rp 58,18 triliun.

“Ini bukan jumlah yang kecil. Sebanyak 181,5 juta penduduk perlu divaksinasi agar kita memiliki herd immunity. Uang pajak menjadi tumpuan utama untuk melakukan pembelian vaksin dan distribusi vaksin,” ucap Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam acara Spectaxcular 2021 yang berlangsung secara virtual pada Senin (22/3). Suahasil mengatakan, pembiayaan vaksinasi Covid-19 sudah masuk dalam program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) 2021 yang memiliki total anggaran Rp 699,43 triliun. Sementara hingga saat ini, pemerintah masih harus mengimpor kebutuhan vaksin sembari tetap mengupayakan pengadaan vaksin dari dalam negeri.

Kemenkeu mengimbau wajib pajak, baik orang pribadi (OP) maupun badan, terutama selama Maret dan April 2021, untuk dapat segera melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan untuk tahun pajak 2020. Tahun ini, negara membutuhkan anggaran sebesar Rp 2.750 triliun dalam rangka belanja keperluan penanganan pandemi maupun berbagai pembangunan lainnya.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan, pemerintah telah mengamankan anggaran Rp 58,18 triliun khusus vaksinasi sepanjang 2021 yang akan dilakukan terhadap 181,5 juta jiwa dengan dua kali penyuntikan vaksin sehingga akan ada sekitar 420 juta dosis.

(Oleh - HR1)

Bisnis, JAKARTA — Holding baterai yang beranggotakan empat BUMN tak akan menyurutkan langkah untuk membangun pabrik baterai untuk kendaraan listrik, meskipun harga komoditas itu mengalami fluktuasi. Ketua Tim Percepatan Pengembangan Proyek Baterai Kendaraan Listrik Agus Tjahjana Wirakusumah mengatakan tengah mengkaji harga komoditas nikel secara jangka panjang dalam rangka pengembangn bisnis ekosistem kendaraan listrik. Saat ini, empat BUMN yaitu MIND ID, PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan PT Aneka Tambang Tbk. akan bergabung menjadi satu holding baterai kendaraan listrik dalam mengembangkan bisnis ekosistem kendaraan listrik.

Agus menegaskan holding baterai telah menyiapkan strategi untuk mengantisipasi fluktuasi harga komoditas nikel seperti yang tengah terjadi beberapa waktu belakangan ini. Dia menegaskan naik atau turunnya harga merupakan hal yang biasa terjadi bagi komoditas seperti nikel. Namun, dia menuturkan hal yang perlu dikaji adalah bagaimana tren pergerakan harga nikel dalam jangka panjang. Dia juga mengatakan investasi yang akan dikeluarkan sangat tergantung dengan kapasitas baterai yang akan dibuat. Untuk di hulu, holding akan membuat sekitar 195 gigawatt (GW)/jam dengan sekitar 150.000 nikel per tahun dalam dua tahap.

Pada tahap pertama, holding akan membuat pabrik baterai dengan kapasitas 30 GW/jam yang akan direalisasikan pada 2026--2030. Setelah itu, kapasitas akan ditingkatkan menjadi 140 GW/jam atau sekitar 70% dari 195 GW/jam. Sebagai negara penghasil nikel terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi pasokan sebesar 15 juta ton per tahun. Pertamina akan mengoptimalkan potensi tersebut dengan membangun pabrik di dalam negeri. Faktor itu membuat sebagian besar pabrik pengolahan nikel di dunia juga menghasilkan produk feronikel atau nickel pig iron yang merupakan bahan baku pembuatan stainless steel.

Kedua jenis produk itu biasanya disebut sebagai produk olahan nikel kelas 2. Namun, permintaan pasar dunia atas produk stainless steel cenderung mengalami penurunan selama pandemi. Di sisi lain, pabrik pengolahan yang bisa menghasilkan nikel kelas 1 seperti nickel matte dan nickel sulfate jumlahnya tak terlalu banyak.

Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini mengungkapkan Pertamina akan mengucurkan investasi senilai US$3,2 miliar atau sekitar Rp44,8 triliun dengan asumsi Rp14.000 per dolar AS untuk proyek baterai listrik yang akan dimulai sejak 2022-2029. Emma mengatakan anggaran itu dikucurkan untuk penyiapan bisnis battery pack, swapping, dan stasiun pengisian daya kendaraan listrik. Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasali berpendapat harga nikel dunia telah bergerak tidak wajar sepanjang tahun lalu, kendati harga komoditas tengah mengalami penurunan.

(Oleh - HR1)

Bisnis, JAKARTA — Kebijakan impor daging kerbau yang rutin dilakukan pemerintah dinilai telah mendisrupsi pangsa pasar daging sapi segar produksi lokal, sekaligus gagal menurunkan harga komoditas sumber protein hewani di Tanah Air. Ketua Komite Tetap Industri Peternakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yudi Guntara Noor menjelaskan daging kerbau beku impor kebanyakan tidak dijual dalam bentuk beku di pasar tradisional. Alih-alih, komoditas tersebut kerap diperdagangkan sebagai ‘daging segar’ setelah dicampur dengan daging sapi segar produksi lokal.“Kalau di pasar becek, [daging kerbau beku] ini dijual sebagai daging segar. Mereka [pedagang] mencairkannya, lalu mencampurnya dengan daging sapi,” kata Yudi, Senin (22/3).

por cenderung lebih murah dibandingkan dengan daging sapi segar, yakni di kisaran Rp80.000 per kg, harga pasaran daging secara umum tetap berada di atas Rp100.000 per kg lantaran fungsi daging kerbau impor untuk stabilisasi harga gagal dijalankan.“Kalau ingin [harga daging yang] terjangkau, konsumen seharusnya dapat membeli yang frozen. Namun, [daging beku] ini tidak ada di pasar [tradisional]. Semua [daging beku impor] dicampur oleh pedagang [dengan daging sapi segar] dan pemerintah atas nama stabilisasi [harga] membiarkan [praktik] ini terjadi. Karena itu, kalau kita lihat, bahan pokok strategis ‘stabil’ terus harganya. Namun, itu ‘stabil tinggi’ untuk daging sapi segar,” jelasnya.

SEGMEN PEDAGANG

Dengan mengutip survei Bank Indone-sia DKI Jakarta, Yudi mengatakan daging kerbau impor juga memicu pergeseran segmentasi pedagang daging. Pada 2019, hanya 19% dari pedagang daging yang murni menjual daging sapi lokal. Sementara itu, 42% di antaranya menjual daging sapi lokal dan daging kerbau impor, serta 34% menjual kombinasi daging sapi lokal dan impor ditambah dengan daging kerbau impor.

 Adapun, 55% pedagang memilih menjual daging kerbau impor atas pertimbangan margin keuntungan yang lebih besar.Sisi lain, kehadiran daging kerbau beku impor yang tak berimbas pada harga da-ging secara umum juga berpengaruh ke peta pasar daging nasional. Studi yang dilakukan oleh Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) membukti-kan pasar daging sapi segar lokal mulai menunjukkan tren penurunan saat keran impor daging kerbau India dibuka.

Sekjen Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Rochadi Tawaf mengamini kehadiran daging kerbau impor tidak memberikan efek apa-apa terhadap penurunan harga daging nasional. Justru, daging kerbau impor dinilainya berdampak langsung terhadap merosotnya produktivitas sapi lokal.

Tren produksi sapi lokal tercatat hanya bergerak 1,30% per tahun dalam kurun 2013 sampai 2018. Sebaliknya, pertumbuhan konsumsi menembus 6,40% per tahun dan impor naik 16,20% per tahun. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono memastikan pengawasan terhadap pasar daging sapi terus dilakukan demi memastikan konsumen memperoleh informasi dan akses pangan yang tepat.

(Oleh - HR1)

Bisnis, JAKARTA — Otoritas pajak memprioritaskan perburuan keempat sektor pada tahun ini, yakni informasi dan komunikasi, makanan dan minuman, perdagangan, serta farmasi dan kesehatan. Keempatnya dianggap tahan banting di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Dalam dokumen Pendalaman Pajak 2021 yang diperoleh Bisnis, keempat sektor tersebut menjadi fokus pengujian kepatuhan material pada tahun ini.Ditjen Pajak Kementerian Keu-angan juga menyusun pentahapan sektor prioritas hingga empat tahun ke depan sejalan dengan prospek cerah pemulihan ekonomi nasional.

Adapun langkah strategis yang akan dilakukan adalah penyusunan dan sosialisasi bimtek sektoral, pemetaan wajib pajak di setiap Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pajak Pratama (KPP), dan penggunaan compliance risk management (CRM) untuk menentukan risiko dan prioritas wajib pajak.Selain itu juga pengumpulan dan pemanfaatan data, analisis dan tindak lanjut Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Informasi Keuangan (P2DK), serta analisis kebutuhan data eksternal dan penentuan prioritas data pihak ketiga yang mendukung fokus sektoral pada tahun ini.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neil-maldrin Noor tidak menjawab pertanyaan yang disampaikan Bisnis terkait dengan fokus pemburuan tersebut.  Dalam laporan itu, ada tiga sektor yang menjadi prioritas pada 2021 yakni makanan dan minuman, farmasi, serta alat kesehatan. Terkait dengan hal ini, Neil memberikan komentar bahwa penggalian potensi dilakukan melalui perluasan basis pajak.

Pengamat Pajak Center for In-donesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan, arah kebijakan Ditjen Pajak itu sejalan dengan kondisi ekonomi terkini di mana keempat sektor yang disasar mampu bertahan di tengah resesi.Menurutnya, khusus untuk informasi dan komunikasi, farmasi, serta kesehatan justru terkena sentimen positif selama pandemi Covid-19. Adapun sektor makanan dan minuman menurutnya sudah mulai melakukan ekspansi

(Oleh - HR1)

Kinerja emiten sektor konsumer dan sektor unggas digadang-gadang akan bersinar menjelang Ramadan 2021. Kurang sebulan menjelang bergulirnya Ramadan, emiten-emiten barang konsumsi dan unggas diproyeksi bakal mendulang pertumbuhan pendapatan.Head of Equity Trading MNC Sekuritas Frankie Wijoyo Prasetyo memprediksi tingkat konsumsi masyarakat pada tahun ini lebih baik dibandingkan dengan Ramadan periode 2020. Senada, Analis Panin Sekuritas William Hartanto menilai konsumer serta unggas sebagai dua sektor yang bakal terlihat pertumbuhan kinerjanya pada Ramadan tahun ini. Namun, dari pergerakan yang ada sejauh ini, kenaikan harga saham emiten-emiten unggas bisa jadi bakal tampak lebih mencolok.

Oleh sebab itu, dia lebih banyak memberikan rekomendasi buy untuk saham-saham sektor unggas. Beberapa yang William sebut menarik adalah saham PT Charoen Pokphan Indonesia Tbk. (CPIN), PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA), dan PT Malindo Feed-mill (MAIN).Adapun, emiten produsen produk kebutuhan makanan pokok seperti produsen beras kemasan PT Buyung Poetra Sembada Tbk. (HOKI) dan daging olahan PT Estika Tata Tiara Tbk. (BEEF) menurutnya lebih menarik untuk sektor konsumer.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total produksi daging unggas pada tahun lalu, mentok di angka 3,27 juta ton. Angka ini turun tajam dari 3,49 juta ton pada 2019.Ini merupakan kali pertama produksi mengalami penurunan sejak fenomena serupa terjadi terakhir kali pada 2005, atau 15 tahun sebelumnya. Kondisi tersebut juga terefleksi dari kinerja emiten-emiten unggas yang cenderung tertekan.

(Oleh - HR1)

Para peternak ayam mandiri melakukan laporan adanya indikasi perlakuan kartel dan monopoli pada penjualan bibit anak ayam (Day Old Chicken/DOC). Laporan itu disampaikan hari ini ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara (PPRN) Alvino Antonio menjelaskan telah terjadi kartel penentuan harga pada tingkat breeding farm alias peternakan bibit ayam. Alvino menilai bahwa harga DOC selalu sama dijual oleh berbagai breeding farm.

Masalahnya, harga yang dia sebut kartel ini sekarang sudah sangat jauh dari harga acuan yang ditetapkan pemerintah. Dia menjelaskan harga acuan Kementerian Perdagangan berada di Rp 5.000-6.000 per ekor.

“Harga DOC ini jadi diatur nggak wajar, padahal acuan Kemendag kan Rp 5.000 sampai Rp 6.000, ini kenyataannya bisa sampai Rp 7.000,” papar Alvino.

Selain melaporkan adanya praktik kartel dalam penentuan harga DOC, Alvino menilai pembagian DOC dari breeding farm juga kurang adil. Menurutnya, banyak petani rakyat mandiri sepertinya tidak bisa mendapatkan bibit ayam.

Pada tahun ini, pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk mengimpor 80.000 ton daging kerbau dari India. Impor dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan daging dalam negeri, dan juga untuk stabilisasi harga daging sapi lokal.

Namun, menurut Ketua Komite Tetap Industri Peternakan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Yudi Guntara Noor, tujuan itu belum tercapai sepenuhnya, karena maraknya aksi pedagang pasar menjual daging sapi dan kerbau yang dicampur.

Yudi mengatakan, daging kerbau yang diimpor dari India sebagian besar tidak dijual di pasar dalam keadaan beku atau utuh tanpa dicampur. Daging tersebut dicairkan, lalu dijual dengan dicampur dengan daging sapi tanpa diketahui pembeli.

Ia menegaskan, pemerintah harus membuat segmentasi daging untuk konsumen di pasar. Dengan demikian, konsumen mengetahui dengan jelas jenis daging yang dibeli, dengan harga yang sesuai. Kondisi ini harus diperhatikan karena akan berdampak pada para peternak lokal yang tak bisa mendapatkan insentif jika para pedagang menjual daging sapi dengan dicampur.