Pemerintah membuka keran ekspor mineral mentah untuk tujuh komoditas. Yakni, konsentrat tembaga, konsentrat besi, konsentrat timbal, konsentrat seng, konsentrat mangan, bauksit serta nikel. Kebijakan ini berlaku selama setahun ke depan.

Kementerian ESDM menyatakan izin ekspor mineral akan diberikan ke perusahaan yang mengajukan permohonan dan dianggap memenuhi syarat. Salah satu perusahaan yang akan menikmati berkah relaksasi ekspor ini adalah PT Freeport Indonesia.

Bahkan Freeport telah meraih rekomendasi kuota ekspor konsentrat tembaga untuk satu tahun ke depan. “Kuota ekspor 2 juta ton konsentrat, Freeport berkomitmen untuk memberikan nilai tambah bagi Indonesia dalam berbagai cara,” ungkap Riza Pratama, Vice President Corporate Communication Freeport Indonesia kepada KONTAN, Selasa (23/3).

Rekomendasi kuota tersebut naik dari tahun lalu yang sebanyak 1,06 juta wet ton konsentrat tembaga. Tahun 2019, Freeport hanya mengantongi kuota ekspor 746.953 wet ton konsentrat tembaga.

Aneka Tambang (ANTM) juga meraih izin ekspor bauksit. ANTM mendapat persetujuan ekspor mineral logam untuk bijih bauksit tercuci dengan kadar Al203 =42% sebesar 1,89 juta wet metrik ton selama periode 2021-2022.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI prioritas pada tahun 2021. Pelaku usaha di industri minuman beralkoholpun angkat bicara terkait rencana pembahasan beleid tersebut.

Asosiasi Pengusaha Importir dan Distributor Minuman Impor (APIDMI) , Ipung Nimpuno merespons urgensi perumusan RUU Larangan Minuman Beralkohol dipandang tidak jelas. Sebab, konsumsi minuman beralkohol di Indonesia tergolong minim, yakni hanya 1 mililiter per orang atau salah satu yang terendah di kawasan Asia.

APIDMI khawatir jika RUU ini lolos dan disahkan, maka akan mematikan industri minuman beralkohol di Indonesia. Hal ini mengingat produksi, distribusi, hingga konsumsi produk tersebut dilarang.

Pada dasarnya izin usaha dan tata cara produksi minuman beralkohol sudah diatur dalam Permenperin No. 17/ 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol.

Agar mampu bertahan selama pandemi Covid-19 melalui digitalisasi, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memerlukan layanan internet yang terjangkau. Selain internet, tiga kebutuhan utama UMKM adalah pendanaan usaha dan penciptaan permintaan.

Data diperoleh dari survei terhadap 11.567 mitra penjual dan 9.259 pembeli serta transaksi penjual-pembeli di ekosistem Tokopedia. Survei secara dalam jaringan berlangsung pada 20 Oktober-22 November 2021.  Riset yang sama menunjukkan, sebanyak 74,2 persen responden mitra menyatakan bahwa penjualan mereka meningkat selama pandemi Covid-19. Nilai tengah atau median kenaikan penjualan sekitar 133 persen. Provinsi yang membukukan kenaikan penjualan tertinggi dari luar Jawa ialah Nusa Tenggara Barat (144,6 persen), Sulawesi Tengah (73,4persen), dan Sulawesi Selatan (73,3 persen).

Menurut data internal Tokopedia, mitra penjual yang pada Januari 2020 sebanyak 7,2 juta orang bertambah menjadi 10 juta orang pada saat ini. Sebanyak 68,6 persen mitra penjual Tokopedia merupakan pencari nafkah tunggal di keluarga.

Dari sisi pembeli, lebih dari 60 persen konsumen berpenghasilan di atas Rp 1 juta per bulan menyatakan akan terus berbelanja secara daring. Sebaliknya, ada 50 persen konsumen di kelompok penghasilan Rp 500.000-Rp 1 juta per bulan yang mempertimbangkan perbedaan harga toko fisik dan daring sebelum berbelanja di platform digital.

Dalam rangka menjaga momentum adopsi digital, Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia Astri Wahyuni mengatakan, inovasi dan pengembangan produk serta layanan berorientasi pada kebutuhan mitra UMKM dan konsumen.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki berpendapat, data dan riset penting untuk menunjukkan dan memetakan proses adopsi digital UMKM di Indonesia selama pandemi. (JUD)

Bank Indonesia (BI) mencermati peningkatan efisiensi pada operasional perbankan di awal tahun. Lantaran perbankan melakukan penurunan biaya tenaga kerja dan biaya sewa akibat digitalisasi, yang masing-masing turun sebesar 3 basis poin (bps) year on year (yoy) dan 5 bps yoy hingga Januari 2021.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) mencatatkan rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Pada tahun 2021 ini rasio BOPO akan diproyeksikan berada di kisaran 75%. “Strategi efisiensi yang dilakukan BRI terkait ini adalah melalui digitalisasi proses bisnis, dengan digitalisasi ini diharapkan proses bisnis akan semakin efisien dan efektif,” ujar Aestika kepada KONTAN, Rabu (24/3)

Direktur Keuangan BCA, Vera Eve Lim menyatakan, pengelolaan operasional yang efisien dalam situasi ini dilakukan dengan optimalisasi transaksi. Melalui layanan perbankan digital dan transaksi nontunai sebagaimana yang tersedia di mobile banking dan internet banking.

Jumlah transaksi melalui mobile dan internet banking terus bertumbuh pesat, yakni sebesar 50,7% yoy, rasio BOPO sebesar 63,45% sepanjang tahun 2020. Adapun BOPO BCA di 2019 tercatat sebesar 59,09%.

PT Freeport Indonesia mendapatkan berkah dari kebijakan pemerintah membuka keran ekspor tujuh komoditas mineral mentah. Satu dari tujuh komoditas itu adalah konsentrat tembaga.

Vice President Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Riza Pratama menyatakan, pihaknya menyambut baik kebijakan pemerintah mengeluarkan izin ekspor untuk satu tahun ke depan.

Dalam catatan KONTAN, rekomendasi ini meningkat dari tahun lalu yang mencapai 1.069.000 wet ton konsentrat tembaga pada 16 Maret 2020 untuk satu tahun. Pada 2019, Freeport hanya mengantongi kuota ekspor 746.953 wet ton konsentrat tembaga.

Sebelumnya Kementerian ESDM menerbitkan kebijakan untuk membuka ekspor tujuh mineral mentah. Ketujuh komoditas itu adalah konsentrat tembaga, konsentrat besi, konsentrat timbal, konsentrat seng, konsentrat mangan, bauksit dan nikel.

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penerimaan pajak hingga akhir Februari 2021 sebesar Rp 146,1 triliun atau turun 4,8% year on year (yoy). Jika dibandingkan dengan realisasi Januari 2021 yang kontraksi hingga 15,3% yoy, pencapaian ini jauh lebih baik. Terlebih, Februari tahun lalu belum terjadi pandemi Covid-19.

Secara kumulatif, pencapaian dalam dua bulan pertama di tahun 2021, setara dengan 11,2% dari target sepanjang tahun yang sebesar Rp 1.229,6 triliun.

Perbaikan kinerja penerimaan pajak tersebut, terdorong oleh tiga sektor usaha yang semuanya mencatatkan pertumbuhan positif.

Pertama, sektor perdagangan pada Februari tumbuh 7,18% joy, Kedua, sektorjasa keuangan dan asuransi tumbuh 1,08% yoy pada Februari, Ketiga, sektor industri pengolahan tumbuh 10,77% yoy.

Menurut Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dadan Kusdiana, Selasa (23/3/2021), pengembangan biogas di Indonesia tak lagi mendapat dukungan APBN tiga tahun terakhir.

Namun, pemerintah menyadari, fungsi biogas dapat menggantikan elpiji yang sebagian besar disubsidi dan merupakan komoditas impor. Biogas juga berkontribusi terhadap pencapaian target bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2025.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, 1 meter kubik biogas setara dengan 0,46 kilogram elpiji, 0,62 liter minyak tanah, dan 3,5 kilogram kayu bakar. Kotoran tiga sapi bisa menghasilkan biogas 4 meter kubik per hari. Selain kotoran ternak, bahan baku biogas juga bisa dari sampah rumah tangga, seperti limbah sayur dan sejenisnya.

Pemerintah menargetkan ekspor perikanan Indonesia tahun2021 mencapai 6 miliar dollar AS atau naik 15,31 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang 5,203 miliar dollar AS. Lobster hasil budidaya jadi salah satu komoditas unggulan yang dibidik untuk ekspor. Direktur PemasaranK ementerian Kelautan dan Perikanan Machmud Sutedja,Selasa (23/3/2021), mengatakan, komoditas unggulan yangd ibidik untuk ekspor tahun ini, antara lain, ialah udang,tuna-tongkol-cakalang, rajungan, kepiting, rumput laut, dan lobster hasil budidaya. Pasar utamanya adalah Amerika Serikat, China, dan Jepang. Upaya meningkatkan daya saing produk dinilai perlu ditopang logistik. Oleh karena itu, tahun ini pemerintah berencana membangun 16 gudang pendingin dan menambah 15 kendaraan pendukung distribusi. (LKT)

Pemerintah mendorong ekspor perikanan tahun ini meningkat 15,31 persen. Sejumlah komoditas unggulan akan digenjot untuk ekspor.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menargetkan nilai ekspor perikanan Indonesia pada tahun ini mencapai 6 miliar dollar AS atau tumbuh 15,31 persen dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang sebesar 5,203 miliar dollar AS. Lobster hasil budidaya merupakan salah satu komoditas unggulannya.

Direktur Pemasaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Machmud Sutedja menyampaikan, komoditas unggulan yang dibidik untuk peningkatan ekspor perikanan tahun ini antara lain udang; tuna, tongkol, dan cakalang; rajungan; kepiting; rumput laut; dan lobster hasil budidaya. Adapun tujuan ekspor pada 2021 masih fokus pada pasar utama, yakni Amerika Serikat, China, dan Jepang.

Pada 2020, ekspor udang sebanyak 239.227 ton atau senilai 2,04 miliar dollar AS. Volume ekspor itu berkontribusi 7,15 persen terhadap ekspor dunia. Target ekspor udang antara lain Amerika Serikat, China, Jepang, Uni Eropa, Korea Selatan, dan Timur Tengah.

Rantai dingin

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Artati Widiarti memaparkan perlu upaya hulu-hilir untuk mendorong ekspor hasil perikanan. Upaya itu di antaranya memetakan peluang pasar dan tren ekspor di pasar utama dan pasar potensial. Selain itu, meningkatkan produksi hilir dan mengembangkan produk bernilai tambah.

Upaya meningkatkan daya saing produk perikanan perlu ditopang logistik ikan nasional. Penopang logistik itu, antara lain, penyediaan sarana pergudangan dan distribusi ikan yang dilengkapi pendingin, yakni gudang pendingin dan truk berpendingin.

”Banyak nelayan mitra yang di daerahnya tidak memiliki akses listrik. Dengan ketersediaan listrik, maka rantai dingin akan terjaga,” katanya.