Terjadi peningkatan jumlah pelaku usaha yang menjual produk esensial selama pandemi Covid-19.  Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak terhadap hampir seluruh sektor usaha, termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hadirnya platform online seperti Tokopedia turut membangkitkan kembali bisnis pelaku usaha dan UMKM yang sempat lesu. Marketplace menjadi tempat untuk menjual produk yang paling banyak dibutuhkan masyarakat saat pandemi, seperti makanan dan minuman serta produk kesehatan. Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Riatu Qibthiyyah menyatakan transisi pelaku usaha dari offline ke online marak terjadi pada periode tersebut.

Riset LPEM FEB UI mencatat, terjadi peningkatan jumlah pelaku usaha yang menjual produk esensial selama pandemi Covid-19. Proporsi pelaku usaha yang menjual produk makanan dan minuman meningkat dari yang sebelum pandemi 30,8% tumbuh menjadi 44,3% saat pandemi. Sedangkan pelaku usaha yang menjual produk kesehatan dan perawatan pribadi meningkat dari 14,9% menjadi 28,1%.  Berdasarkan pertumbuhan nilai transaksi per kategori saat pandemi, jenis produk kesehatan mengalami pertumbuhan paling tinggi yakni sebesar 154,1% melampaui produk makanan minuman 106,1% dan elektronik 24,1%. “Permintaan yang terkait barang-barang kesehatan meningkat. Konsumsi makanan dan minuman dan hobi seperti game mengalami peningkatan karena masyarakat banyak yang beraktivitas di dalam rumah,” ujar Riatu dan Tim LPEM UI. 

(Oleh - HR1)

Bisnis, JAKARTA — Emas fisik digital memiliki prospek yang bagus di tengah kian gandrungnya masyarakat akan produk investasi. Selain potensi keuntungan di masa depan, perlindungan hukum memberikan kejelasan buat investor.

Berdasarkan Undang-Undang No. 10/2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perdagangan emas digital termasuk kegiatan berjangka komoditas yang diatur, dikembangkan, dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).Bappebti juga telah mengizinkan lembaga kliring berjangka untuk menjamin dan menyelesaikan setiap transaksi di pasar emas digital.Beberapa waktu lalu, Bappebti telah memberikan persetujuan kepada Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) sebagai tempat transaksi, serta PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) sebagai lembaga kliring seluruh transaksi di pasar fisik emas digital. Bappebti juga telah memberikan persetujuan kepada PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) sebagai lembaga depository.Fajar Wibhiyadi, Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) atau PT KBI mengatakan, prospek investasi pada emas fi sik digital sangat baik. Selain terlindungi, nilai investasi awal cukup terjangkau.“Investor bisa membeli dalam jumlah kecil, seperti Rp50.000, sudah bisa berinvestasi pada aset ini,” katanya dalam sebuah webinar, Rabu (24/3) malam.

Division Manager PT Royal Trust Futures Suluh Adil Wicaksono mengatakan, investasi pada aset emas fisik digital bukanlah hal baru. Aset ini sudah cukup lama dikenal.“Memang baru belakangan ini popularitasnya naik. Harga emas fisik yang sepanjang tahun lalu naik juga berdampak ke emas digital yang underlying assetnya adalah emas fisik,” jelasnya saat dihubungi pada Kamis (25/3).Menurutnya, minat masyarakat untuk berinvestasi pada emas digital saat ini cukup tinggi. Hal ini salah satunya didukung oleh sejumlah regulasi dari pemerintah yang memberikan rasa aman kepada investor yang menaruh.

Di sisi lain, emas fisik digital juga lebih aman dibandingkan produk konvensional. Pasalnya, emas fisik biasa umumnya diletakkan pada brankas yang masih ada potensi hilang.Dari sisi akses, emas digital juga menawarkan kemudahan yang terutama dicari oleh generasi muda saat ini. Masyarakat yang berminat untuk membeli emas digital dapat membelinya secara daring melalui aplikasi tanpa harus keluar rumah.Ke depan, Suluh menilai prospek perdagangan emas digital amat bergantung pada pengembangan infrastruktur-infrastruktur terkait. Agar investasi emas digital dapat berkembang, para pelaku pasar dan otoritas terkait wajib mengembangkan beragam kemudahan dan fasilitas lainnya.

(Oleh - HR1)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi denda kepada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) sebesar Rp 3,3 miliar. Sanksi ini terjadi karena Gojek terlambat memberitahukan (notifikasi) akuisisi atas PT Global Loket Sejahtera (Loket).

Majelis Komisi dalam putusan Perkara dengan nomor register 30/KPPU-M/2020, Majelis menyatakan Gojek melanggar ketentuan Pasal 29 Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 /2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Atas pelanggaran tersebut, Majelis Komisi menghukum Gojek untuk membayar denda sebesar Rp3,3 miliar, dan wajib harus disetor ke Kas Negara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan KPPU memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht),” kata Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, Kamis (25/3).

Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan mereka tidak berada dalam posisi menentukan harga batas atas terhadap nilai komisi yang ditentukan penyedia layanan pesan antar (LPA) makanan daring terhadap mitra.

Pernyataan ini sekaligus menjawab keluhan para mitra UMKM atau merchant di salah satu platform, yakni Gofood, terhadap kebijakan pengenaan komisi. Para pelaku UMKM keberatan dengan skema komisi terbaru GoFood.

Awalnya GoFood mengenakan potongan 12% + Rp 5.000 untuk setiap produk yang terjual. Sejak 5 Maret 2021, skema itu berubah menjadi 20%+Rp 1.000 dari setiap produk makanan dan minuman yang dijual mitra UMKM.

Kemenkop dan UKM, “Kami berharap platform LPA daring dapat terus menggulirkan program insentif yang dapat berdampak positif bagi mitra atau merchant yang aktif berjualan di platformnya,” kata dia.

Sementara Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun mengatakan pemerintah perlu mengatur batas komisi yang diberlakukan setiap penyedia layanan pesan-antar daring. Hal ini terkait dengan keluhan pengusaha UMKM yang menilai besaran komisi sebesar 20%+Rp1.000 yang diberlakukan salah satu LPA, memberatkan kelompoknya.

Pengembangan lumbung ikan nasio-nal di Maluku diharapkan menjadi pintu masuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Salah seorang pengusaha,Kuntoro Alfred Kusno, yang berkecimpung di perikanan  sejak 1993, menyebutkan per-lunya laboratorium uji mutudi Maluku. Selama ini, ikanyang akan diekspor harus di-kirim ke Bali untuk diuji kadarlogam berat, histamin, dan Covid-19. Biaya uji mutu men-jadi lebih mahal, prosesnya pun memakan waktu.

Logistik di Maluku juga mahal.  Jadi, pelabuhan yangterintegrasi sangat diperlukan di Maluku.  Di sisi lain, pengurusan dokumen dinilai sudah sangat cepat di Maluku. Namun, pengiriman ikan biasanya tidak bisa langsung. Dari Ambon, biasanya kapal harus menung-gu di Surabaya atau Jakarta. Problem lain, di Maluku ha-nya ada tiga pusat pengolahanikan, yaitu di Laut Banda, Se-ram, dan Arafuru. Karena itu  sebagian besar hasil perikanan Maluku dibawa ke Jawa.Sebagian dijual ke pasar domestik, sebagian diekspor. Namun,sebelum sampai di negara tujuan, kata Daniel Rusli dari PTSamudra Indo Sejahtera, kapal juga harus melalui Singapuraatau Malaysia. ”Apabila bisa mengekspor langsung dari Pro-vinsi Maluku, kami bisa reduksi cost logistic dan harga ikan kenelayan akan lebih baik,” ujar Daniel

Ketimpangan akibatpandemi tidak hanya untuk jangka pendek, tetapi akan ber-lanjut hingga seusai pandemi.  Kondisi ini perlu disikapi pemerintah dengan program jangka panjang yang lebih terarah,efektif, dan tepat sasaran agartidak semakin parah.  Data Survei Angkatan Kerja Nasional 2020 oleh BPS menggambarkan, mayoritas angkatan kerja yang menganggur selama pandemi adalah masyarakat berkategori miskin dengan pendapatan rendah (54 persen).Jumlah itu lebih banyak dari masyarakat kategori menengah (39 persen) dan masyarakat kelas atas berpendapatan tinggi (7persen).

Ketimpangan jender juga semakin tajam. Hanya 25,47 per-sen perempuan yang bisa mendapatkan pekerjaannya kembali setelah PHK. Sementara 74,53 persen laki-laki masih mungkin mendapatkan pekerjaannya kembali setelah PHK.  Dengan kondisi saat ini, pemulihan ekonomi pasca pandemi diprediksi berbentuk huruf K (k-shaped recovery), yakni kelompok menengah atas selamat dari krisis, bahkan semakin sejahtera, sedangkan sebagian masyarakat kecil akan semakin terpuruk dan sulit pulih.

Teguh Dartanto, mengatakan, pemerintah harus menyiapkan strategi jangka panjanguntuk mengatasi problem ketimpangan sosial. ”Dampak pandemi ini luar biasa dan baru terasa 5-10 tahun mendatang. Perlu upaya sungguh-sungguh dan komprehensif dari sekarang.  Penyaluran program sosial harus berdasarkan kategori masyarakat yang lebih rentan terdampak pandemi. Banyak kebijakan yang belum pas dan terarah karena tidak memperhatikan bias-bias ini. Jika  ini tidak dicermati dalam perumusan kebijakan, ketimpangan akan semakin lebar.

Dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan, 4 Maret, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan keputusan pemerintah mengimpor beras 1 juta ton. Sebanyak 500.000 ton untuk cadangan beras pemerintah (CBP). Sisanya untuk kebutuhan Bulog. Tambahan diharapkan memperkuat CBP yang ditargetkan 1 juta-1,5 juta ton.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyiarkan potensi produksi padi sepanjang Januari-April 2021 yang bisa lebih tinggi daripada periode yang sama tahun 2020 dan 2019. Sepanjang Januari-April 2021, potensi produksi diperkirakan mencapai 14,54 juta ton setara beras, sedangkan pada periode yang sama pada 2019 dan 2020 masing-masing 13,63 juta ton dan 11,46 juta ton.

Ironisnya, perkiraan peningkatan produksi ini dibarengi tren penurunan harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani. BPS mencatat, harga GKP pada Februari 2021 adalah Rp 4.758 per kilogram atau turun 3,31 persen dibandingkan dengan Januari 2021. Bahkan, dibandingkan dengan Februari 2020, turunnya mencapai 8,08 persen.

Menurut Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan Said Abdullah, penurunan harga itu terimbas kabar keputusan impor beras oleh pemerintah. Harga gabah di tingkat petani disebutnya turun hingga Rp 1.000 per kg.

Kejanggalan keputusan impor beras tidak hanya terlihat dari perkiraan peningkatan produksi padi yang disampaikan BPS. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian pun memproyeksikan, ketersediaan beras sepanjang Januari-Mei 2021 bisa mencapai 24,9 juta ton. Adapun kebutuhan beras pada periode itu hanya 12,33 juta ton. Artinya, ada potensi surplus dari neraca beras nasional.

Salah satu e-commerce terbesar Indonesia, yakni PT Bukalapak.com digugat dengan tuduhan perbuatan melawan hukum bersama dengan PT Leads Property Service Indonesia. Keduanya digugat oleh PT Harmas Jalesveva.

Gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara 294/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 24 Maret 2021. Pihak penggugat, yakni Harmas Jalesveva melayangkan 14 petitum dalam permohonan gugatannya.

Beberapa petitum itu di antaranya meminta pengadilan untuk menyatakan Bukalapak.com dan dan Leads Property Service Indonesia telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Penggugat juga meminta Bukalapak untuk membayar kerugian secara tunai sebesar Rp. 90.329.805.675.

Bukan cuma itu, penggugat juga meminta pengadilan untuk menghukum Bukalapak.com agar membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000.000 per hari, terhitung sejak putusan diucapkan, Bukalapak.com menyerahkan barang jaminan berupa sahamnya dan juga menyelesaikan semua kewajibannya yang dituntut dan diputus dalam perkara ini.

Kakao merupakan salah satu komoditas unggulan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, yang berpotensi besar untuk dikembangkan. Untuk mewujudkannya, perlu dukungan sinergi berbagai sektor untuk meningkatkan nilai tambah. Koperasi Berau Kakao Sejahtera mulai beroperasi sejak 2017. Tugasnya adalah membeli produk kakao basah dari petani yang berasal dari 12 kelompok tani yang tersebar pada delapan kampung di Kabupaten Berau.Tidak mudah untuk mendirikan koperasi yang memiliki peran yang hampir sama dengan tengkulak. Persoalannya adalah harga beli dari petani.

Namun, koperasi memberikan pemahaman kepada para tengkulak tersebut agar mau bersinergi meningkatkan nilai keekonomian dari hasil produksi tanaman kakao.Apalagi, potensi produksi kakao yang ditangani oleh koperasi masih cukup besar. Luas lahan saat ini sekitar 400 hektare (ha) dengan rata-rata produksi mencapai 1,2 ton per ha. Dari luasan itu, baru 70% yang berproduksi karena ada perawatan tanaman.Sementara itu, berdasarkan data Dinas Perkebunan Kabupaten Berau, luas lahan tanaman kakao pada 2019 mencapai 1.625,55 ha yang tersebar di 10 kecamatan dari total 13 kecamatan di Bumi Batiwakkal.Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Sumaryono mengatakan bahwa kakao merupakan salah satu dari lima produk unggulan perkebunan di Kabupaten Berau, di samping kelapa sawit, kelapa dalam, karet, dan lada.

(Oleh - HR1)