;

Pandemi Perdalam Jurang Ketimpangan

Andriani D 26 Mar 2021 Epaper Kompas

Ketimpangan akibatpandemi tidak hanya untuk jangka pendek, tetapi akan ber-lanjut hingga seusai pandemi.  Kondisi ini perlu disikapi pemerintah dengan program jangka panjang yang lebih terarah,efektif, dan tepat sasaran agartidak semakin parah.  Data Survei Angkatan Kerja Nasional 2020 oleh BPS menggambarkan, mayoritas angkatan kerja yang menganggur selama pandemi adalah masyarakat berkategori miskin dengan pendapatan rendah (54 persen).Jumlah itu lebih banyak dari masyarakat kategori menengah (39 persen) dan masyarakat kelas atas berpendapatan tinggi (7persen).

Ketimpangan jender juga semakin tajam. Hanya 25,47 per-sen perempuan yang bisa mendapatkan pekerjaannya kembali setelah PHK. Sementara 74,53 persen laki-laki masih mungkin mendapatkan pekerjaannya kembali setelah PHK.  Dengan kondisi saat ini, pemulihan ekonomi pasca pandemi diprediksi berbentuk huruf K (k-shaped recovery), yakni kelompok menengah atas selamat dari krisis, bahkan semakin sejahtera, sedangkan sebagian masyarakat kecil akan semakin terpuruk dan sulit pulih.

Teguh Dartanto, mengatakan, pemerintah harus menyiapkan strategi jangka panjanguntuk mengatasi problem ketimpangan sosial. ”Dampak pandemi ini luar biasa dan baru terasa 5-10 tahun mendatang. Perlu upaya sungguh-sungguh dan komprehensif dari sekarang.  Penyaluran program sosial harus berdasarkan kategori masyarakat yang lebih rentan terdampak pandemi. Banyak kebijakan yang belum pas dan terarah karena tidak memperhatikan bias-bias ini. Jika  ini tidak dicermati dalam perumusan kebijakan, ketimpangan akan semakin lebar.

Yang Janggal dari Keputusan Impor Beras

Mohamad Sajili 26 Mar 2021 Kompas

Dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan, 4 Maret, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan keputusan pemerintah mengimpor beras 1 juta ton. Sebanyak 500.000 ton untuk cadangan beras pemerintah (CBP). Sisanya untuk kebutuhan Bulog. Tambahan diharapkan memperkuat CBP yang ditargetkan 1 juta-1,5 juta ton.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyiarkan potensi produksi padi sepanjang Januari-April 2021 yang bisa lebih tinggi daripada periode yang sama tahun 2020 dan 2019. Sepanjang Januari-April 2021, potensi produksi diperkirakan mencapai 14,54 juta ton setara beras, sedangkan pada periode yang sama pada 2019 dan 2020 masing-masing 13,63 juta ton dan 11,46 juta ton.

Ironisnya, perkiraan peningkatan produksi ini dibarengi tren penurunan harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani. BPS mencatat, harga GKP pada Februari 2021 adalah Rp 4.758 per kilogram atau turun 3,31 persen dibandingkan dengan Januari 2021. Bahkan, dibandingkan dengan Februari 2020, turunnya mencapai 8,08 persen.

Menurut Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan Said Abdullah, penurunan harga itu terimbas kabar keputusan impor beras oleh pemerintah. Harga gabah di tingkat petani disebutnya turun hingga Rp 1.000 per kg.

Kejanggalan keputusan impor beras tidak hanya terlihat dari perkiraan peningkatan produksi padi yang disampaikan BPS. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian pun memproyeksikan, ketersediaan beras sepanjang Januari-Mei 2021 bisa mencapai 24,9 juta ton. Adapun kebutuhan beras pada periode itu hanya 12,33 juta ton. Artinya, ada potensi surplus dari neraca beras nasional.


Bukalapak Digugat Rp 90 Miliar

Mohamad Sajili 26 Mar 2021 Sinar Indonesia Baru

Salah satu e-commerce terbesar Indonesia, yakni PT Bukalapak.com digugat dengan tuduhan perbuatan melawan hukum bersama dengan PT Leads Property Service Indonesia. Keduanya digugat oleh PT Harmas Jalesveva.

Gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara 294/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 24 Maret 2021. Pihak penggugat, yakni Harmas Jalesveva melayangkan 14 petitum dalam permohonan gugatannya.

Beberapa petitum itu di antaranya meminta pengadilan untuk menyatakan Bukalapak.com dan dan Leads Property Service Indonesia telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Penggugat juga meminta Bukalapak untuk membayar kerugian secara tunai sebesar Rp. 90.329.805.675.

Bukan cuma itu, penggugat juga meminta pengadilan untuk menghukum Bukalapak.com agar membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000.000 per hari, terhitung sejak putusan diucapkan, Bukalapak.com menyerahkan barang jaminan berupa sahamnya dan juga menyelesaikan semua kewajibannya yang dituntut dan diputus dalam perkara ini.


Hasil Komoditas Kabupaten Berau, Sinergi Memperkuat Kapasitas Produksi Kakao

R Hayuningtyas Putinda 26 Mar 2021 Bisnis Indonesia

Kakao merupakan salah satu komoditas unggulan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, yang berpotensi besar untuk dikembangkan. Untuk mewujudkannya, perlu dukungan sinergi berbagai sektor untuk meningkatkan nilai tambah. Koperasi Berau Kakao Sejahtera mulai beroperasi sejak 2017. Tugasnya adalah membeli produk kakao basah dari petani yang berasal dari 12 kelompok tani yang tersebar pada delapan kampung di Kabupaten Berau.Tidak mudah untuk mendirikan koperasi yang memiliki peran yang hampir sama dengan tengkulak. Persoalannya adalah harga beli dari petani.

Namun, koperasi memberikan pemahaman kepada para tengkulak tersebut agar mau bersinergi meningkatkan nilai keekonomian dari hasil produksi tanaman kakao.Apalagi, potensi produksi kakao yang ditangani oleh koperasi masih cukup besar. Luas lahan saat ini sekitar 400 hektare (ha) dengan rata-rata produksi mencapai 1,2 ton per ha. Dari luasan itu, baru 70% yang berproduksi karena ada perawatan tanaman.Sementara itu, berdasarkan data Dinas Perkebunan Kabupaten Berau, luas lahan tanaman kakao pada 2019 mencapai 1.625,55 ha yang tersebar di 10 kecamatan dari total 13 kecamatan di Bumi Batiwakkal.Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Sumaryono mengatakan bahwa kakao merupakan salah satu dari lima produk unggulan perkebunan di Kabupaten Berau, di samping kelapa sawit, kelapa dalam, karet, dan lada.


(Oleh - HR1)

Emiten Nikel, Ifishdeco Pasang Target Agresif

R Hayuningtyas Putinda 26 Mar 2021 Bisnis Indonesia

Bisnis, JAKARTA — Emiten pertambangan mineral, PT Ifishdeco Tbk. memasang target agresif pada tahun ini setelah membukukan kinerja loyo pada tahun lalu.Direktur Ifishdeco Muhammad Ishaq mengatakan perseroan menargetkan volume penjualan nikel pada 2021 sebesar 2 juta ton, naik 155,83% dibandingkan dengan perolehan 2020 yang hanya sebesar 781.767 ton.Adapun, perolehan penjualan 2020 itu anjlok 65% dari perolehan 2019 sebesar 2,26 juta ton.

Sejalan dengan target penjualan itu, maka pendapatan 2021 emiten berkode saham IFSH itu diproyeksi dapat mencapai Rp1,01 triliun. Lagi-lagi, pendapatan itu juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja pendapatan (unaudited) pada 2020 yang hanya sebesar Rp395,01 miliar.Kinerja pendapatan 2020 itu, menyusut 63,5% dibandingkan dengan perolehan 2019 sebesar Rp1,08 triliun.

fishdeco juga terus mengejar progres pengembangan proyek smelter nikel dengan menggunakan teknolo-gi Rotary Klin-Electric Furnace atau smelter RKEF.Sekretaris Perusahaan Ifishdeco Christo Pranoto mengatakan sampai saat ini perseroan masih dalam tahap penjajakan dengan calon mitra strategis dari China untuk mengembangakan proyek smelter RKEF.Proyek itu rencananya akan membangun dua tungku dengan target penyelesaian dan kapasitas produksi yang masih dalam tahap negosiasi dengan calon mitra stra-tegis. IFSH memperkirakan total investasi yang dibutuhkan sebesar US$1,1 juta.

(Oleh - HR1)

Pembebasan Bea Masuk & PDRI, Pemanfaatan Fasilitas Terbatas

R Hayuningtyas Putinda 26 Mar 2021 Bisnis Indonesia

Bisnis, JAKARTA — Realisasi dari pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor untuk penanganan pandemi Covid-19 terbatas, yakni hanya mencapai 76,6% dari pagu anggaran yang senilai Rp3,76 triliun. Hal ini mengindikasikan bahwa serapan dari fasilitas fiskal itu masih seret. Berdasarkan data Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan yang diperoleh Bisnis, total realisasi pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) selama tahun lalu tercatat Rp2,88 triliun. Jika dibandingkan dengan prognosis Ditjen Bea Cukai yang senilai Rp2,41 triliun, realisasi itu memang cukup memuaskan yakni mencapai 119,5%. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pagu anggaran, realisasinya hanya 76,6%.

Secara terperinci, fasilitas yang dimanfaatkan untuk pengadaan alat kesehatan penanganan Covid-19 mencapai Rp2,17 triliun. Kemudian, fasilitas untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Badan Layanan Umum (BLU) Rp561 miliar. Adapun fasilitas yang dimanfaatkan oleh yayasan atau lembaga nonprotif tercatat hanya senilai Rp144 miliar. Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Syarif Hidayat mengatakan angka prognosis itu disusun berdasarkan data realisasi impor pada masa awal pandemi Covid-19. 

Direktur Eksekutif Pratama Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Santoso mengatakan realisasi stimulus disebabkan karena dua hal. Pertama keterbatasan anggaran sehingga insentif tidak terserap, dan kedua banyak wajib pajak penerima insentif tidak menyampaikan laporan. “Bisa juga insentif terserap, akan tetapi wajib pajak yang memanfaatkan insentif itu belum menyusun laporan realisasi. Sehingga angka yang dipaparkan lebih rendah,” kata dia.

(Oleh - HR1)

Ombudsman RI : Ada Potensi Maladministrasi

R Hayuningtyas Putinda 25 Mar 2021 Kompas

Segenap indikator dinilai tidak mendukung urgensi impor 1 juta ton beras. Keputusan impor mesti memiliki dasar kuat karena akan berdampak langsung ke pendapatan belasan juta rumah tangga petani padi di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS — Ombudsman RI menilai ada potensi malaadministrasi terkait keputusan pemerintah mengimpor 1 juta ton beras tahun ini. Sebab, segenap indikator tidak mendukung urgensi impor, khususnya dari sisi produksi dan harga beras di dalam negeri.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, dalam telekonferensi pers, Rabu (24/3/2021), menyebutkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional sepanjang Januari-April 2021 diperkirakan 14,54 juta ton, naik 3,08 juta ton atau 26,84 persen dibandingkan dengan Januari-April 2020 yang 11,46 juta ton. Potensi peningkatan itu seiring meningkatnya potensi luas panen dari 3,84 juta hektar menjadi 4,86 juta hektar pada periode yang sama.

Situasi stok beras yang tersebar di pedagang, rumah tangga, serta hotel, restoran, dan kafe juga relatif aman. Hal itu tecermin dalam situasi harga beras yang relatif stabil selama kurun tahun 2018-2020. Oleh karena itu, Yeka mengatakan, Ombudsman RI menduga ada potensi malaadministrasi dalam pengambilan keputusan pemerintah mengimpor 1 juta ton beras.

Paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam rapat kerja Kementerian Perdagangan 2021, Kamis (4/3/2021), mengonfirmasi rencana impor itu. Pemerintah memutuskan akan mengimpor 500.000 ton beras untuk cadangan beras pemerintah (CBP) dan 500.000 ton untuk kebutuhan Perum Bulog. Tambahan itu diharapkan memperkuat cadangan beras (iron stock) pemerintah yang ditargetkan setidaknya 1-1,5 juta ton.

Tambahan beras dianggap perlu karena stok yang dikuasai Perum Bulog dinilai kurang. Dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Senin (22/3/2021), Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebutkan, cadangan beras Perum Bulog dapat berada di bawah 500.000 ton tahun ini.

Penolakan petani

Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa mengapresiasi langkah Ombudsman menelusuri keputusan impor beras. Sebab, keputusan itu berpotensi merugikan negara dan khususnya petani.

Sementara itu, penolakan terkait rencana impor beras terus disuarakan oleh sejumlah kalangan di daerah, terutama petani. Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Lampung, misalnya, menolak rencana impor karena dinilai menekan harga di tingkat petani. Apalagi harga jual gabah mulai anjlok dan sulit diserap oleh penggilingan.

Menurut Wakil Ketua I KTNA Lampung M Amin Syamsudin, saat ini sebagian besar wilayah di Indonesia tengah memasuki masa panen raya. Petani saat ini terpuruk karena harga jual gabahnya terus turun. Di Lampung, harga jual gabah kering panen (GKP) di tingkat petani berkisar Rp 3.700-Rp 4.200 per kilogram.

(Oleh - HR1)

Elon Musk: Beli Tesla Sekarang Bisa Pakai Bitcoin

R Hayuningtyas Putinda 25 Mar 2021 Investor Daily, 25 Maret 2021

NEW YORK – CEO Tesla Elon Musk mengumumkan pada Selasa (23/3) malam waktu setempat bahwa mulai sekarang konsumen bisa membeli mobil listrik Tesla di Amerika Serikat (AS) dengan bitcoin. Tesla bulan lalu mengungkapkan investasi senilai US$ 1,5 miliar di bitcoin dan menyatakan segera menerima mata uang kripto paling populer tersebut sebagai alat pembayaran. “Sekarang bisa membeli Tesla dengan Bitcoin,” ujar Musk via Twitter. Halaman bantuan di situs Tesla menjelaskan bagaimana konsumen dapat membayar pembelian mobil Tesla dengan mata uang digital. Sebelum pajak, harga mobil listrik Tesla berkisar US$ 37.990 sampai US$ 124.000

Untuk menerima pembayaran dengan bitcoin, Musk mengatakan bahwa Tesla menggunakan peranti lunak terbuka dan internal. Ia menambahkan bahwa Tesla mengoperasikan noda-noda bitcoin secara langsung. Noda adalah komputer pada jaringan bitcoin yang fungsinya memverifikasi transaksi dan menghindarkan mata uang kripto dipakai belanja dua kali.

Pengumuman Musk tersebut membuat harga bitcoin naik lagi. Pada sesi perdagangan pagi, Rabu, harga bitcoin naik 4,3% menjadi US$ 56.802. Untuk membeli mobil listrik Tesla dengan bitcoin, calon pembeli masuk ke situs Tesla di AS dan mengeklik pilihan pembayaran. Di situ, konsumen sekarang bisa memilih transaksi dalam bitcoin. 

(Oleh - HR1)

UEA Gelontorkan Rp 144,6 Triliun ke INA

R Hayuningtyas Putinda 25 Mar 2021 Investor Daily, 25 Maret 2021

Jakarta - Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) akan menggelontorkan dana investasi senilai US$ 10 miliar di Indonesia Investment Authority (INA) atau sovereign wealth fund (SWF) milik pemerintah Indonesia. Investasi UEA ini setara dengan Rp 144,6 triliun dengan asumsi kurs Rp 14.455 per dolar Amerika Serikat. Nilai investasi UEA merupakan yang terbesar dari sejumlah negara lain yang telah mengumumkan komitmen investasinya. 

Bergabungnya UEA semakin menunjukkan tingginya kepercayaan dunia internasional untuk berinvestasi pada INA dan akan semakin menarik investor dunia lainnya untuk bergabung dan berinvestasi. Dengan dana kelolaannya INA diharapkan dapat meningkatkan kemampuan permodalan bagi pembiayaan berbagai proyek pembangunan tanpa meningkatkan utang. Ini dengan diikuti penerapan International best practice serta meningkatkan kinerja dan manfaat aset yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

(Oleh - IDS)

Pluang Raup US$ 20 Juta via Pendanaan Pra-seri B

R Hayuningtyas Putinda 25 Mar 2021 Investor Daily, 25 Maret 2021

Jakarta -  Pluang, perusahaan rintisan di bidang teknologi finansial, mendapatkan pendanaan pendanaan pra-seri B sebesar US$ 20 juta Konsorsium pendanaan ini dipimpin oleh Openspace Ventures bersama dengan investor yang terlibat di pendanaan sebelumnya, termasuk Go-Ventures. Sebelumnya, pada Maret 2019, Pluang telah meraih dana US$ 3 juta melalui pendanaan Seri A. Dana segar tersebut berdampak pada kemampuan perusahaan untuk mendapatkan tambahan 1 juta pengguna baru dan terus menujukkan pertumbuhan pengguna secara bulanan (month-to-month) yang kuat. Pluang juga berhasil membukukan biaya akuisisi pengguna (Customer Acquisition Cost/CAC) yang efisien.

Adapun pendanaan seri B nantinya akan digunakan Pluang untuk mengembangkan dan meluncurkan produk finansial baru yang unik yang menjadi ciri khas Pluang. Dengan demikian, diharapkan ada lonjakan jumlah pengguna bisa menabung dan berinvestasi di aset yang beragam di aplikasi Pluang. Pluang telah menyediakan akses investasi emas, indeks saham Amerika Serikat, dan aset kripto. Pengguna aplikasi Pluang bisa memantau pergerakan nilai investasi, bertransaksi, mengisi saldo top-up, atau menarik dana kapan pun dan dimana pun hanya dengan login ke aplikasi Pluang.

(Oleh - IDS)

Pilihan Editor