Harga minyak sawit atau crude palm oil (CPO) tengah menurun. Kemarin, harga CPO berada di level terendah dalam tiga pekan. Pasalnya, harga CPO sempat mencapai level tertinggi di RM 4.020 per ton pada 15 Maret 2021 Karena itu, analis meyakini penurunan ini hanya koreksi sesaat, lantaran permintaan jelang Ramadan juga masih tinggi.

Menurut Founder Traderindo.com Wahyu Tribowo Laksono, permintaan CPO akan tinggi jelang Ramadan ini. Selain itu, program pengembangan bahan bakar biodiesel juga akan mengerek permintaan CPO. Indonesia sendiri tengah menjalankan program mandatori B30.

Sementara itu, Pemerintah Malaysia berencana meluncurkan program B20 di Sabah pada Juni dan di Semenanjung Malaysia mulai Desember 2021. Wahyu memprediksi, harga CPO di kuartal Il-2021 akan berkisar RM 3.500-RM 4.000 per ton. Jadi harga rata-rata CPO di kuartal dua ada di level RM 3.700 per ton.

PT Indosat Tbk atau Indosat Ooredoo sepakat menjual lebih dari 4.200 menara senilai 750 juta dollar AS kepada PT Epid Menara Asset Co, anak usaha Edge Point. Dengan nilai tukar berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, Selasa (30/3/2021), nilai itu setara Rp 10,86 triliun. Indosat Ooredoo akan menyewa kembali menara-menara tersebut selama10 tahun. ”Perjanjian sewa kembali akan memenuhi kebutuhan menara yang sedang berjalan, sedangkan modal memberikan amunisi lebih lanjut untuk menggerakkan momentum pertumbuhan pada 2021,” kata President Director & CEO Indosat Ooredoo Ahmad Al-Neama dalam siaran pers.Suresh Sidhu, CEO Edge Point Group, mengatakan, kesepakatan ini merupakan salah satu yang terbesar di Asia.

(Oleh - HR1)

Bisnis, Jakarta - Pertumbuhan ekonomi digital di Tanah Air yang pesat menjadi pijakan utama Facebook bersama PT Telekomunikasi Indonesia Internasional (Telin) dan Keppel Midgard Holdings Pte. Ltd. menggelar sistem komunikasi kabel bawah laut ke Indonesia. Perkembangan ekonomi digital di Tanah Air dipandang telah berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Penggunaan layanan digital secara serentak dan bisnis melalui kanal daring juga mampu menggerakan ekonomi digital domestik.

Bifrost merupakan sistem kabel bawah laut pertama di dunia yang langsung menghubungkan Singapura dengan Pantai Barat Amerika Utara. SKKL ini akan melewati Laut Jawa dan Laut Sulawesi. CEO Keppel T&T merasa senang dapat berkolaborasi dengan para mitra konsorsium untuk proyek SKKL Bifrost. Opsi pergelaran jaringan dengan skema ini merupakan langkah tepat untuk pemerataan. SKKL tersebut akan mendarat di empat titik. Menariknya, tiga dari empat titik tersebut berada di Indonesia Bagian Timur yaitu Papua, Manado, dan Kupang. Satu lagi berada di Batam. 

Selama ini pelaku telekomunikasi mengeluh sulit membangun infrastruktur di Papua, karena tidak ada jaringan tulang punggung. Permasalahan ini sedikit teratasi dengan hadirnya SKKL. SKKL yang terbangun akan berguna sebagai sistem cadangan untuk mengantisipasi putusnya jalur yang berada di Jepang atau jalur konvensional. Operator telekomunikasi yang terlibat dalam pembangunan SKKL dapat menetapkan harga layanan yang lebih tinggi, karena secara kualitas mereka lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang hanya memasang satu jalur. 

(Oleh - IDS)

Bisnis, Jakarta - Pemerintah Jawa Barat menetapkan komoditas unggulan yang akan diterapkan bagi peserta program Petani Milenial agar risiko gagal panen dan gagal bayar bisa dihindari. Perdebatan soal komoditas yang akan dikembangkan oleh peserta Program Petani Milenial mewarnai rapat organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

Risiko gagal panen menjadi salah satu materi rapat yang dibahas secara intens. Selain urusan lahan yang dipastikan sudah siap. Komoditas yang ditanam pun disesusikan dengan kebutuhan pasar dan kondisi lahan. Hal itu dilakukan agar komoditas hasil petani muda dapat terserap pasar atau bahkan masuk pasar global. Ini menjadi landasan bagi OPD terkait untuk menajamkan komoditas. 

(Oleh - IDS)

Akibat anjloknya harga sayur kol Rp 500 per kilogram, petani di Karo memilih membiarkannya membusuk di lahan. Dua bulan harga kubis mencapai Rp 4.000 per kilo gram, tapi saat ini harga di tingkat petani hanya Rp 500 per kilogram di lahan pertanian . Harga Rp 4.000 per kilogram hanya bertahan beberapa bulan saja.

Ia menjelaskan untuk biaya perawatan hingga masa panen membutuhkan biaya Rp10 juta. Dengan harga kubis Rp 500 sudah dipastikan akan mengalami kerugian yang cukup besar.

Pemerintah sedang menggencarkan peremajaan sawit rakyat (PSR). Melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) digelontorkan bantuan Rp 30 juta/hektare (ha) kepada para pekebun sawit dengan luas lahan maksimal 4 ha.

Proses mendapatkan bantuan Rp 30 juta itu dilakukan dengan beberapa tahapan. Pertama, proses usulan PSR di kelembagaan tani. Pengajuan usulan PSR sesuai persyaratan yaitu legalitas kelembagaan dan legalitas lahan.

Kemudian Dinas Perkebunan Kabupaten/Provinsi melakukan proses verifikasi administrasi dan lapangan. Selanjutnya tim terintegrasi Ditjen Perkebunan melakukan proses verifikasi tim terintegrasi. Baru kemudian Ditjen Perkebunan memberikan rekomendasi teknis.

Setelah SK Dirut diterbitkan kemudian dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) 3 pihak, dalam hal ini antara BPDPKS, koperasi atau gapoktan (gabungan kelompok tani) dengan bank yang akan menyalurkan dana tersebut.

Beberapa proyek infrastruktur nasional terpaksa ditunda pada tahun anggaran ini. Sebab, ada refocusing anggaran terkait pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

“Kita memang mengalami refocusing dari anggaran awal TA 2021 Rp 53,9 triliun. Kami mendapatkan tugas penghematan melalui refocusing ini senilai Rp 6,88 triliun dan percepatan penarikan PHLN dan peluncuran SBSN senilai Rp 0,55 triliun sehingga per hari ini posisi pagu DIPA menjadi senilai Rp 47,63 triliun,” ujar Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI, Selasa (30/3).

Adapun beberapa proyek infrastruktur Jokowi yang ditunda pembangunannya adalah kawasan industri (KI) Subang karena kriteria readiness-nya juga disebut belum siap. Lalu, kegiatan lainnya yang ditunda adalah pembangunan KI Batang dan Pengembangan Food Estate.

Selain itu, proyek infrastruktur lainnya yang ditunda adalah beberapa pembangunan jalan. Semula untuk proyek ini Dirjen Bina Marga mengajukan Pagu DIPA sebesar Rp 12,6 triliun namun kemudian dilakukan penghematan Rp 4,28 triliun sehingga menjadi hanya Rp 7,88 triliun.

Dengan begitu, target pembangunan Bina Marga juga akan berkurang. Awalnya untuk kegiatan pembangunan jalan baru ditarget bisa selesai 920 kilometer jalan baru di tahun ini, kini menjadi 788 kilometer. Demikian pula dengan pembangunan jembatan baru (fly over/underpass), semula ditarget selesai 29,741 meter menjadi 29.357 meter.

Tokopedia menjadi rumah bagi pelaku UMKM untuk tetap berkembang di masa pandemi. Pandemi Covid-19 mendorong pelaku usaha untuk beradaptasi mengikuti perubahan perilaku konsumen. Platform digital seperti Tokopedia menjadi tempat bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempertahankan dan meningkatkan kembali penjualannya yang sempat menurun saat pandemi, termasuk bagi para pencari nafkah tunggal di keluarga yang menggantungkan hidup dari berjualan. Riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) yang bertajuk “Bertahan, Bangkit dan Tumbuhnya UMKM di Tengah Pandemi melalui Adopsi Digital” mencatat, saat pandemi terdapat 90% penjual berskala mikro di Tokopedia. Selain itu, ada 68,6% penjual yang baru bergabung di Tokopedia saat pandemi merupakan pencari nafkah tunggal di keluarga. 

Menariknya, penjualan pelaku UMKM di platform online, seperti Tokopedia, justru meningkat. Riset LPEM FEB UI menunjukkan 7 dari 10 pelaku usaha mengalami peningkatan volume penjualan dengan median 133%. Dengan besarnya permintaan dari konsumen saat pandemi, frekuensi pesanan pelaku usaha di Tokopedia pun terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.  Bila dibandingkan minggu pertama 2020, rata-rata frekuensi pemesanan di wilayah yang menerapkan PSBB periode Januari – Februari 2020 meningkat 4,4%, lalu kembali naik 53,7% pada Maret-April serta 79,3% pada Mei-Juni. Adapun kenaikan tertinggi terjadi pada Juli – Agustus 2020 dengan lonjakan frekuensi pemesanan mencapai 109,3%.

(Oleh - HR1)
 

Perum Bulog meminta pemerintah memberikan dukungan kepada Bulog untuk menyalurkan beras cadangan pemerintah. Salah satunya dengan menyalurkan beras kepada aparatur sipil negara (ASN), juga anggota TNI dan Polri.

Rencana penyaluran beras ke aparat negara merupakan gagasan Presiden Joko Widodo. “Bulog masih sanggup menyerap beras tapi persoalannya di hilir,” katanya Budi Waseso, Senin (29/3).

Penyaluran beras kepada ASN, TNI dan Polri ini berupa tunjangan pembelian beras bagi para TNI, Polri dan ASN Jika saat ini tunjangan sebesar Rp 7.400 per kg, dinaikkan menjadi Rp 10.769 per kg. Dengan nilai ini Bulog bisa menyalurkan beras premium dengan nilai Rp 10.769 per kg kepada ASN, TNI dan Polri.

Tak hanya berdampak pada penyaluran beras Bulog yang meningkat, Buwas sebut penyaluran beras ke TNI, Polri dan ASN ini akan meningkatkan kemampuan penyerapan gabah/beras dalam negeri dari petani.

Bisnis, JAKARTA — Amerika Serikat akhirnya menghentikan investigasi mengenai layanan pajak digital atau digital service tax terhadap Indonesia. Hal ini disebabkan karena pemerintah sejauh ini masih belum menerapkan secara penuh pemajakan atas ekonomi digital tersebut. Berdasarkan dokumen yang diperoleh Bisnis, Amerika Serikat (AS) melalui The United States Trade Representative (USTR) menyatakan Indonesia belum mengadopsi atau tidak menerapkan digital service tax yang menjadi dasar investigasi tersebut. Atas dasar itu kemudian USTR menghentikan investigasi terhadap sistem pemajakan yang dirumuskan oleh pemerintah.

“Investigasi yang dilakukan terhadap Indonesia dihentikan pada 26 Maret 2021,” kata Penasihat Umum USTR Greta Peisch dalam dokumen yang dikutip Bisnis, Senin (29/3).

Dalam keterangannya, Peisch menjelaskan bahwa hingga 25 Maret 2021 Indonesia belum menerapkan digital service tax. Sementara itu, investigasi yang dilakukan oleh AS terkait dengan hal ini membutuhkan waktu sedikitnya selama 1 tahun.Dia menambahkan, saat ini merupakan waktu yang tepat bagi USTR untuk menghentikan investigasi terhadap Indonesia. Namun demikian, Negeri Paman Sam itu terus memantau status digital service tax di setiap negara mitra.Penghentian investigasi juga dilakukan oleh USTR terhadap sejumlah negara lain, yakni Brasil, Republik Ceko, dan Uni Eropa. Adapun investigasi tetap dilakukan kepada Austria, India, Italia, Spanyol, Turki, dan Inggris.

Investigasi dilakukan karena AS beranggapan skema pajak yang diusung oleh negara-negara tersebut merugikan korporasi asal Negeri Paman Sam.Indonesia sebenarnya telah memiliki skema pemajakan digital, terutama yang terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh), melalui UU No. 2/2020. Hanya saja ketentuan PPh tersebut masih belum diimplementasikan. Hal inilah yang kemudian mendasari AS untuk menghentikan investigasi terhadap Indonesia.

Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor tidak menjawab pertanyaan yang disampaikan Bisnis. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo yang tidak bersedia menanggapi penghentian investigasi ini.

(Oleh - HR1)