Bisnis, JAKARTA — Emiten pertambangan mineral, PT Ifishdeco Tbk. memasang target agresif pada tahun ini setelah membukukan kinerja loyo pada tahun lalu.Direktur Ifishdeco Muhammad Ishaq mengatakan perseroan menargetkan volume penjualan nikel pada 2021 sebesar 2 juta ton, naik 155,83% dibandingkan dengan perolehan 2020 yang hanya sebesar 781.767 ton.Adapun, perolehan penjualan 2020 itu anjlok 65% dari perolehan 2019 sebesar 2,26 juta ton.

Sejalan dengan target penjualan itu, maka pendapatan 2021 emiten berkode saham IFSH itu diproyeksi dapat mencapai Rp1,01 triliun. Lagi-lagi, pendapatan itu juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja pendapatan (unaudited) pada 2020 yang hanya sebesar Rp395,01 miliar.Kinerja pendapatan 2020 itu, menyusut 63,5% dibandingkan dengan perolehan 2019 sebesar Rp1,08 triliun.

fishdeco juga terus mengejar progres pengembangan proyek smelter nikel dengan menggunakan teknolo-gi Rotary Klin-Electric Furnace atau smelter RKEF.Sekretaris Perusahaan Ifishdeco Christo Pranoto mengatakan sampai saat ini perseroan masih dalam tahap penjajakan dengan calon mitra strategis dari China untuk mengembangakan proyek smelter RKEF.Proyek itu rencananya akan membangun dua tungku dengan target penyelesaian dan kapasitas produksi yang masih dalam tahap negosiasi dengan calon mitra stra-tegis. IFSH memperkirakan total investasi yang dibutuhkan sebesar US$1,1 juta.

(Oleh - HR1)

Bisnis, JAKARTA — Realisasi dari pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor untuk penanganan pandemi Covid-19 terbatas, yakni hanya mencapai 76,6% dari pagu anggaran yang senilai Rp3,76 triliun. Hal ini mengindikasikan bahwa serapan dari fasilitas fiskal itu masih seret. Berdasarkan data Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan yang diperoleh Bisnis, total realisasi pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) selama tahun lalu tercatat Rp2,88 triliun. Jika dibandingkan dengan prognosis Ditjen Bea Cukai yang senilai Rp2,41 triliun, realisasi itu memang cukup memuaskan yakni mencapai 119,5%. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pagu anggaran, realisasinya hanya 76,6%.

Secara terperinci, fasilitas yang dimanfaatkan untuk pengadaan alat kesehatan penanganan Covid-19 mencapai Rp2,17 triliun. Kemudian, fasilitas untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Badan Layanan Umum (BLU) Rp561 miliar. Adapun fasilitas yang dimanfaatkan oleh yayasan atau lembaga nonprotif tercatat hanya senilai Rp144 miliar. Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Syarif Hidayat mengatakan angka prognosis itu disusun berdasarkan data realisasi impor pada masa awal pandemi Covid-19. 

Direktur Eksekutif Pratama Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Santoso mengatakan realisasi stimulus disebabkan karena dua hal. Pertama keterbatasan anggaran sehingga insentif tidak terserap, dan kedua banyak wajib pajak penerima insentif tidak menyampaikan laporan. “Bisa juga insentif terserap, akan tetapi wajib pajak yang memanfaatkan insentif itu belum menyusun laporan realisasi. Sehingga angka yang dipaparkan lebih rendah,” kata dia.

Segenap indikator dinilai tidak mendukung urgensi impor 1 juta ton beras. Keputusan impor mesti memiliki dasar kuat karena akan berdampak langsung ke pendapatan belasan juta rumah tangga petani padi di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS — Ombudsman RI menilai ada potensi malaadministrasi terkait keputusan pemerintah mengimpor 1 juta ton beras tahun ini. Sebab, segenap indikator tidak mendukung urgensi impor, khususnya dari sisi produksi dan harga beras di dalam negeri.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, dalam telekonferensi pers, Rabu (24/3/2021), menyebutkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional sepanjang Januari-April 2021 diperkirakan 14,54 juta ton, naik 3,08 juta ton atau 26,84 persen dibandingkan dengan Januari-April 2020 yang 11,46 juta ton. Potensi peningkatan itu seiring meningkatnya potensi luas panen dari 3,84 juta hektar menjadi 4,86 juta hektar pada periode yang sama.

Situasi stok beras yang tersebar di pedagang, rumah tangga, serta hotel, restoran, dan kafe juga relatif aman. Hal itu tecermin dalam situasi harga beras yang relatif stabil selama kurun tahun 2018-2020. Oleh karena itu, Yeka mengatakan, Ombudsman RI menduga ada potensi malaadministrasi dalam pengambilan keputusan pemerintah mengimpor 1 juta ton beras.

Paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam rapat kerja Kementerian Perdagangan 2021, Kamis (4/3/2021), mengonfirmasi rencana impor itu. Pemerintah memutuskan akan mengimpor 500.000 ton beras untuk cadangan beras pemerintah (CBP) dan 500.000 ton untuk kebutuhan Perum Bulog. Tambahan itu diharapkan memperkuat cadangan beras (iron stock) pemerintah yang ditargetkan setidaknya 1-1,5 juta ton.

Tambahan beras dianggap perlu karena stok yang dikuasai Perum Bulog dinilai kurang. Dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Senin (22/3/2021), Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebutkan, cadangan beras Perum Bulog dapat berada di bawah 500.000 ton tahun ini.

Penolakan petani

Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa mengapresiasi langkah Ombudsman menelusuri keputusan impor beras. Sebab, keputusan itu berpotensi merugikan negara dan khususnya petani.

Sementara itu, penolakan terkait rencana impor beras terus disuarakan oleh sejumlah kalangan di daerah, terutama petani. Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Lampung, misalnya, menolak rencana impor karena dinilai menekan harga di tingkat petani. Apalagi harga jual gabah mulai anjlok dan sulit diserap oleh penggilingan.

Menurut Wakil Ketua I KTNA Lampung M Amin Syamsudin, saat ini sebagian besar wilayah di Indonesia tengah memasuki masa panen raya. Petani saat ini terpuruk karena harga jual gabahnya terus turun. Di Lampung, harga jual gabah kering panen (GKP) di tingkat petani berkisar Rp 3.700-Rp 4.200 per kilogram.

(Oleh - HR1)

NEW YORK – CEO Tesla Elon Musk mengumumkan pada Selasa (23/3) malam waktu setempat bahwa mulai sekarang konsumen bisa membeli mobil listrik Tesla di Amerika Serikat (AS) dengan bitcoin. Tesla bulan lalu mengungkapkan investasi senilai US$ 1,5 miliar di bitcoin dan menyatakan segera menerima mata uang kripto paling populer tersebut sebagai alat pembayaran. “Sekarang bisa membeli Tesla dengan Bitcoin,” ujar Musk via Twitter. Halaman bantuan di situs Tesla menjelaskan bagaimana konsumen dapat membayar pembelian mobil Tesla dengan mata uang digital. Sebelum pajak, harga mobil listrik Tesla berkisar US$ 37.990 sampai US$ 124.000

Untuk menerima pembayaran dengan bitcoin, Musk mengatakan bahwa Tesla menggunakan peranti lunak terbuka dan internal. Ia menambahkan bahwa Tesla mengoperasikan noda-noda bitcoin secara langsung. Noda adalah komputer pada jaringan bitcoin yang fungsinya memverifikasi transaksi dan menghindarkan mata uang kripto dipakai belanja dua kali.

Pengumuman Musk tersebut membuat harga bitcoin naik lagi. Pada sesi perdagangan pagi, Rabu, harga bitcoin naik 4,3% menjadi US$ 56.802. Untuk membeli mobil listrik Tesla dengan bitcoin, calon pembeli masuk ke situs Tesla di AS dan mengeklik pilihan pembayaran. Di situ, konsumen sekarang bisa memilih transaksi dalam bitcoin. 

(Oleh - HR1)

Jakarta - Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) akan menggelontorkan dana investasi senilai US$ 10 miliar di Indonesia Investment Authority (INA) atau sovereign wealth fund (SWF) milik pemerintah Indonesia. Investasi UEA ini setara dengan Rp 144,6 triliun dengan asumsi kurs Rp 14.455 per dolar Amerika Serikat. Nilai investasi UEA merupakan yang terbesar dari sejumlah negara lain yang telah mengumumkan komitmen investasinya. 

Bergabungnya UEA semakin menunjukkan tingginya kepercayaan dunia internasional untuk berinvestasi pada INA dan akan semakin menarik investor dunia lainnya untuk bergabung dan berinvestasi. Dengan dana kelolaannya INA diharapkan dapat meningkatkan kemampuan permodalan bagi pembiayaan berbagai proyek pembangunan tanpa meningkatkan utang. Ini dengan diikuti penerapan International best practice serta meningkatkan kinerja dan manfaat aset yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

(Oleh - IDS)

Jakarta -  Pluang, perusahaan rintisan di bidang teknologi finansial, mendapatkan pendanaan pendanaan pra-seri B sebesar US$ 20 juta Konsorsium pendanaan ini dipimpin oleh Openspace Ventures bersama dengan investor yang terlibat di pendanaan sebelumnya, termasuk Go-Ventures. Sebelumnya, pada Maret 2019, Pluang telah meraih dana US$ 3 juta melalui pendanaan Seri A. Dana segar tersebut berdampak pada kemampuan perusahaan untuk mendapatkan tambahan 1 juta pengguna baru dan terus menujukkan pertumbuhan pengguna secara bulanan (month-to-month) yang kuat. Pluang juga berhasil membukukan biaya akuisisi pengguna (Customer Acquisition Cost/CAC) yang efisien.

Adapun pendanaan seri B nantinya akan digunakan Pluang untuk mengembangkan dan meluncurkan produk finansial baru yang unik yang menjadi ciri khas Pluang. Dengan demikian, diharapkan ada lonjakan jumlah pengguna bisa menabung dan berinvestasi di aset yang beragam di aplikasi Pluang. Pluang telah menyediakan akses investasi emas, indeks saham Amerika Serikat, dan aset kripto. Pengguna aplikasi Pluang bisa memantau pergerakan nilai investasi, bertransaksi, mengisi saldo top-up, atau menarik dana kapan pun dan dimana pun hanya dengan login ke aplikasi Pluang.

(Oleh - IDS)

Sejumlah perusahaan di Jawa Timur (Jatim) ternyata telah merelokasi pabriknya ke Jawa Tengah (Jateng) dalam dua tahun terakhir. Kenaikan UMK yang terus terjadi tiap tahun, menjadi penyebab para pengusaha di Jatim kesulitan dalam menentukan kepastian kalkulasi bisnisnya.

Sementara itu berdasarkan data Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jatim, sedikitnya sudah ada enam perusahaan di Jatim yang memutuskan memindah tempat produksinya ke Provinsi Jateng, Kebanyakan perusahaan itu memproduksi alas kaki.

Apalagi saat Pemprov Jatim menetapkan UMK 2021 untuk lima daerah di ring 1 yang mengalami kenaikan Rp100 ribu, dibanding tahun 2020. Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/538/KPTS/013/2020 tentang UMK di Jatim 2021 itu ditandatangani Khofifah Indar Parawansa tertanggal 21 November 2020.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mendalami kasus dugaan korupsi Gubernur Susel nonaktif Nurdin Abdullah (NA). Satu per satu kontraktor yang bersentuhan dengan proyek di sulsel Hingga Rabu (24/3), sudah enam kontraktor diperiksa di Jakarta sebagai saksi dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) NA.

Juru Bicara KPK Ali Fikri, mengatakan, dari empat saksi yang diperiksa pada Rabu (24/3/2021), tiga wiraswata. Yang satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Bulukumba.

Pemeriksaan maraton para kontraktor itu untuk kebutuhan penyidikan dugaan suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun Anggaran 2020-2021.

Bisnis - Pelaku usaha sarang burung walet di Provinsi Nusa Tenggara Barat memperjuangkan izin ekspor komoditas tersebut bisa langsung ke negara tujuan agar tidak perlu melalui daerah lain. Potensi ekspor Sarang Burung Walet di NTB cukup besar yakni mencapai 20 ton per tahun. Tetapi selama ini pengirimannya masih dititipkan melalui kota yang memiliki izin langsung untuk melakukan ekspor diantaranya lewat Surabaya, Medan, dan Jakarta. Pengusaha Sarang Burung Walet NTB Lalu Ading ber­harap Pemerintah Provinsi NTB bergerak cepat mengurus izin ekspor mengingat potensinya cukup besar.

Pengusaha yang memiliki budi daya Sarang Burung Walet di Praya Lombok Tengah tersebut memjelaskan bahwa setiap tahun ada 20 ton sarang burung walet NTB yang dieskpor ke China, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Malaysia. Nilai jual sarang Burung Walet tersebut mencapai Rp440 miliar per tahun dengan estimasi harga Rp22 juta per kilogram. “Yang kami ekspor harga sarang burung walet bersih Rp22 juta hingga Rp25 juta per kilogram. Sedangkan burung walet kotor Rp13 juta sampai Rp15 juta,” ungkapnya.

JAKARTA — Terdakwa Suharjito yang merupakan pemilik sekaligus Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP) mengaku diminta uang komitmen Rp5 miliar saat mengurus izin ekspor dan budi daya Benih Bening Lobster (BBL) atau benur. Dalam surat dakwaan disebutkan pada Juni 2020, Manager Operasional Kapal PT DPPP Agus Kurniyawanto menemui dua orang staf khusus Menteri KKP sekaligus menjadi ketua dan wakil ketua tim uji tuntas ekspor dan budi daya benih lobster Andreau Misanta Pribadi dan Safri. Dalam pertemuan itu, Andreau dan Safri menyebutkan untuk mendapatkan izin yang dimaksud, PT DPPP harus memberikan uang komitmen kepada Edhy Prabowo melalui Safri sebesar Rp5 miliar yang dapat diberikan secara bertahap sesuai kemampuan perusahaan.

“Saudara Agus bertanya ke anak buah Dirjen Budi Daya, lalu Agus diminta bertanya ke stafsus dan di situ letak komitmen yang diminta, kemudian disampaikan ke saya, ‘Tolong sampaikan ke Harto ini ada komitmen yang lainnya juga begitu, nilainya Rp5 miliar dan bisa dicicil’,” ujar Suharjito dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (24/5). Dalam perkara ini, Suharjito didakwa memberikan suap senilai total Rp2,146 miliar yang terdiri dari 103.000 dolar AS (sekitar Rp1,44 miliar) dan Rp706.055.440 kepada mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Suharjito mengaku perusahaan miliknya sudah 5 tahun memiliki usaha budi daya udang. Dia menyambut gembira peraturan yang diterbitkan Edhy Prabowo pada 4 Mei 2020, yang mengizinkan dilakukannya budi daya dan ekspor benur.  Setelah ada peraturan itu, PT DPPP mengajukan izin ekspor dan budi daya benur ke KKP pada 4 Mei—18 Juni 2020. Tapi dalam perjalanannya, menurut Suharjito, proses perizinan itu mengalami hambatan dan berjalan lambat. Dia kemudian meminta Agus menelusuri lambatnya perizinan dan mengetahui bahwa perlu ada komitmen sebesar Rp5 miliar.

Dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan ahli, yaitu ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Mudzakir, Suharjito mempertanyakan apakah dirinya selaku penyuap aktif atau pasif. Dalam perkembangan lain, tim penyidik KPK telah menyelesaikan berkas penyidikan Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo dalam kasus suap izin ekspor benur. Selain Edhy, berkas penyidikan dua stafsus Edhy yakni Safri dan Andreau Pribadi Misanta, sekretaris pribadi Edhy bernama Amiril Mukminin, pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK) Siswadi, dan staf istri Edhy bernama Ainul Faqih juga sudah tuntas.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, berkas penyidikan enam tersangka penerima suap dari eksportir benur itu telah dinyatakan lengkap atau P21. Untuk itu, tim penyidik melimpahkan berkas perkara, barang bukti dan keenam tersangka ke tahap penuntutan atau tahap II.