Pemerintah menargetkan ekspor perikanan Indonesia tahun 2021 mencapai 6 miliar dollar AS atau naik 15,31 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang 5,203 miliar dollar AS. Lobster hasil budidaya jadi salah satu komoditas unggulan yang dibidik untuk ekspor.

Direktur Pemasaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Machmud Sutedja, Selasa (23/3/2021), mengatakan, komoditas unggulan yang dibidik untuk ekspor tahun ini, antara lain, ialah udang, tuna-tongkol-cakalang, rajungan, kepiting, rumput laut, dan lobster hasil budidaya. Pasar utamanya adalah Amerika Serikat, China, dan Jepang.

Uni Emirat Arab menggulirkan investasi senilai 10 miliar dollar AS atau sekitar Rp 140 triliun. Investasi itu ditempatkan pada Indonesia Investment Authority, lembaga pengelola investasi milik Pemerintah Indonesia.

Salah satu materi yang menjadi fokus pembicaraan adalah Indonesia Investment Authority (INA) yang telah terbentuk dan beroperasi di Indonesia. INA merupakan lembaga pengelola investasi Indonesia yang dibentuk dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Lembaga itu bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi aset, menarik investasi dan kerja sama dari berbagai pengelola investasi lainnya di dunia, serta untuk meningkatkan iklim investasi yang lebih baik di Indonesia.

Sementara itu, Fitch Ratings Ltd, lembaga pemeringkat kredit internasional, memperkirakan ekonomi Indonesia akan pulih bertahap, yaitu tumbuh 5,3 persen pada 2021 dan 6 persen pada 2022. Fitch juga memproyeksikan, defisit fiskal Indonesia akan sedikit turun menjadi 5,6 persen pada 2021 dari 6,1 persen pada 2020.

Perum Bulog mendapatkan penugasan untuk mengimpor daging kerbau dari India sebanyak 80.000 ton. Impor dilakukan secara bertahap, untuk periode Maret-Juni ditetapkan kontrak pengadaan sebanyak 22.000 ton.

Sekretaris Perusahaan Bulog Awaludin Iqbal mengatakan, daging kerbau dari India itu sudah ada yang sampai di Tanah Air, dan sebagian masih dalam perjalanan.

Di bulan Maret ini, Bulog memperkirakan ada sekitar 10-20% dari kontrak pengadaan pertama yang akan masuk. Artinya, ada sekitar 2.200-4.400 ton daging kerbau impor dari India yang akan masuk.

Awaludin menegaskan, impor ini dilakukan untuk menyediakan pilihan bagi masyarakat dalam mengkonsumsi daging, dan juga stabilisasi harga daging dalam negeri. Pasalnya, harga daging sapi masih bertahan di level Rp 120.000/Kg. Harapannya, dengan kehadiran daging kerbau ini maka harga daging sapi di dalam negeri bisa turun.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendukung Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga untuk menjadi roda penggerak industri perikanan guna mengoptimalkan sumber daya di daerahnya masing-masing.

Menteri Trenggono dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (23/3), berharap agar masyarakat nelayan Tapanuli Tengah dan juga Sibolga dapat merasakan dampak baik dari program tersebut dimana seluruh hasil tangkapan akan terkonsolidasi untuk kesejahteraan nelayan.

Trenggono juga memaparkan program utama lainnya adalah pengembangan perikanan budidaya baik budidaya darat, laut maupun payau, serta peningkatan kesejahteraan nelayan melalui tunjangan hari tua, tunjangan kesehatan, dan tunjangan kecelakaan.

Fajar Wibhiyadi, Direktur Utama PT KBI (Kliring Berjangka Indonesia) (Persero) dalam siaran persnya, Selasa (23/3), “perlu tata niaga yang baik terkait transaksi timah dalam negeri, yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan kepada negara dan masyarakat,” pungkasnya.

Adanya perdagangan timah dalam negeri ini sejalan dengan Peraturan Menteri Perdagangan No 53 Tahun 2018 Tentang perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan nomor 44/M-DAG/ PER/7/2014 tentang ketentuan ekspor timah.

Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa transaksi timah murni batangan wajib diperdagangkan di bursa. Terkait Pasar Fisik Timah Murni Batangan, telah berjalan di Bursa Berjangka Jakarta sejak tahun 2019.

Mekanisme trading pada dasarnya sama dengan transaksi timah luar negeri yang membedakan hanya di lottase bahwa 1 lot = 1 ton sedangkan untuk ekspor 1 lot = 5 ton.

Jenis timah yang diperdagangkan juga sama dengan untuk ekspor, yaitu TLEAD300,200,100,50 dan TPURE099.

Data dari PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) menyebutkan, pada awal pembukaan perdagangan dalam negeri yang dilakukan pada hari Senin 22 Maret 2021, telah terjadi transaksi sebanyak 150 Lot dengan berat 150 ton dengan harga transaksi Rp 356.408.648/ton.

Jakarta -  Achmad Zaky, melalui perusahaan modal ventura (venture capital) besutannya, Init 6, menginvestasikan dana US$ 5 juta du IDCloudHost, start-up besutan anak bangsa yang bergerak di bidang solusi komputasi awan (cloud). Zaky dikenal sebagai founder dari perusahaan teknologi dan e-commerce Bukalapak. Dana segar tersebut akan digunakan IDCloudHost untuk memperkuat teknologi, pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta mengembangkan pasar cloud, khususnya pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia dan Asia Tenggara. IDCloudHost menargetkan untuk menambah jumlah pelanggan menjadi 1 juta pelanggan dalam waktu dua tahun ke depan. Saat ini, start-up ini memiliki 100 ribu pelanggan yang sebagian besar UMKM.

IDCloudHost pun akan terus berinovasi serta melahirkan berbagai produk dan layanan terbaik yang dibutuhkan oleh pasar. Perusahaan yang dipimpinnya akan menjadi solusi dalam mempercepat digitalisasi di Indonesia dan kawasan Asia lainnya. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asean, Indonesia merupakan pasar yang sangat menarik. Perkembangan infrastruktur digital selama delapan tahun terakhir di berbagai sektor, seperti UMKM, korporasi, dan start-up juga semakin cepat. IDCloudHost fokus memberikan layanan infrastruktur cloud. Visi perusahaan yang dipimpinnya menjadi cloud provider di Indonesia yang terbesar, terlengkap dan terpercaya, dengan membawa nilai-nilai sosial dalam mendukung ekosistem digital.

(Oleh - IDS)

Jakarta - Kementrian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan membentuk Gugus Tugas Penanganan Pelaku Ekonomi Digital untuk menggali potensi pajak dari transaksi ekonomi digital secara menyeluruh. Dirjen Pajak Kemenkeu melihat bahwa ekonomi digital sudah  berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, selain mencoba menggali potensi, di sisi administrasi DJP juga harus bisa mengikuti perkembangan tersebut.

Gugus Tugas Penanganan Pelaku Ekonomi Digital akan mengusulkan perbaikan-perbaikan regulasi agar pemenuhan kewajiban perpajakan para pelaku ekonomi digital lebih mudah. Pemerintah telah menerbitkan aturan turunan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2021 dan PP Nomor 49 Tahun 2021 mengenai pemberlakuan perpajakan transaksi Lembaga Pengelola Investasi (LPI). 

Direktorat Jenderal Pajak (DJBC) juga menyiapkan dua PMK yaitu pertama, PMK tentang Perdagangan Pelabuhan Bebas. Beleid ini mengenai pembiayaan fiskal dan ketentuan larangan dan pembatasan, hingga pemungutan cukai. Kedua, PMK tentang KEK, termasuk soal ketentuan penggunaan IT, pengawasan DJBC, hingga pengadaan barang dan jasa dan pelayanan berbasis manajemen risiko.

(Oleh - IDS)

Jakarta - Kementrian Keuangan (Kemenkeu) tengah merampungkan penyusunan peraturan insentif diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk mobil berkapasitas mesin 1.500 - 2.500 cc. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait kebijakan ini ditargetkan berlaku efektif mulai April 2021. Mobil-mobil yang mendapatkan insentif antara lain Toyota Kijang Innova dan Toyota Fortuner. TKDN dua mobil ini mencapai 75% lebih. Itu artinya, harga dua mobil itu bakal turun. 

Insentif PPnBM berlaku ketika mobil diserahkan ke konsumen yang memesan mobil pada Februari bisa menikmati PPnBM 0%, jika menerima barang pada Maret,. Sebaliknya, konsumen yang memesan mobil pada Mei berpotensi tidak mendapatkan PPnBM 0% karena periodenya telah berakhir. Insentif PPnBM 0% berlaku untuk mobil berkapasitas mesin di bawah 1.500cc, berpenggerak satu gardan (4x2), dan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) 70%. Insentif ini akan diberikan secara progresif. Selama tiga bulan pertama (Maret-Mei 2021), tarif PPnBM 0%, kemudian untuk tiga bulan kedua, diberikan diskon PPnBM 50% dari tarif dan untuk tiga bulan ketiga diberikan diskon 25% dari tarif. Sebanyak 21 mobil menerima insentif ini. 

(Oleh - IDS)

Jakarta - PT Mahaka Media Tbk (ABBA) membentuk dua perusahaan patungan (joint venture/JV) dalam memperkuat bisnis aplikasinya. Salah satu JV berbasiskan komunitas muslim dan satu lagi lebih kepada konten audio dan video. Mahaka Media akan melakukan pengembangan terhadap bisnis aplikasi dan berfokus pada dua segmen. Untuk menggolkan rencana pengembangan komunitas muslim, perseroan telah membentuk JV atas nama PT Khazanah Alwahda Kreatif. Mahaka Media menguasai porsi terkecil yakni hanya 20%, sisanya 40% masing-masing oleh PT Trinugraha Thohir dan PT Kreasi Karya Bangsa. Sedangkan, Pembentukan JV untuk konten dan audio saat ini masih dalam persiapan. 

Pembentukan JV ini tidak menelan investasi yang terlalu besar, yakni hanya Rp 800 juta. Pasalnya, perseroan telah memiliki konsep dan hanya diturunkan dalam bentuk platform digital. Sementara, Kontribusi aplikasi ini terhadap kinerja perseroan tahun ini. Perseroan memasang target kinerja keuangan akan positif di tahun 2021. Sedangkan untuk tahun lalu, meski laporan keuangan belum dirilis, namun diklaim laba bersih dapat terjaga di tengah penurunan pendapatan perseroan. 

(Oleh - IDS)

Jakarta - Pemerintah akan mewajibkan kementrian dan lembaga (K/L) dari pusat hingga daerah membeli produk dalam negeri. Di sisi lain, kalangan pengusaha meminta pemerintah juga meningkatkan dan memperluas insentif untuk mendorong swasta memperbesar Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), selain mempertegas sanksi bagi pelanggar ketentuan. Insentif untuk peningkatan TKDN jangan hanya fokus pada produk otomotif dan elektronik, namun juga barang-barang lain apalagi yang menjadi unggulan daerah. Selain itu, perlu disertai dengan gerakan buying Indonesia mulai dari kementrian sampai kabupaten, sehingga menjadi gerakan besar yang mampu mempercepat pemulihan ekonomi.

Menteri Perindustrian akan terus meningkatkan implementasi TKDN, Pelaksanaan aturan TKDN masih tidak optimal hingga kini. Hal itu antara lain dikarenakan kurangnya sanksi yang tegas. Pemecatan pejabat Pertamina oleh Presiden karena masih mengimpor pipa padahal bisa dibuat di Indonesia atau tidak mengikuti regulasi penggunaan TKDN, adalah salah satu upaya pemerintah dalam mempertegas sanksi. 

(Oleh - IDS)