ANAS Syahrul Alimi punya waktu tiga bulan. Chief Executive Officer PT Syakira Ghyna Rajawali Indonesia Communication itu sedang menyiapkan Prambanan Jazz Festival, perhelatan musik jazz yang akan digelar pada2-4 Juli mendatang. Persiapan kai ini memang jauh dari jauh pengalaman Rajawali Indonesia. Acara pada awal Juli itu akan menjadi ajang kembalinya Prambanan Jazz Festval ke pelataran Candi Prambanan, kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada November tahun lalu, festival yang berkibar sejak 2015 itu terpaksa beralih ke tayanagn virtual karena Covid-19. 

Pandemi yang belum berakhir pula yang kini memaksa Anas dan Timnya menggodok sejumlah rencana tambahan. Mereka kudu memastikan protokol kesehatan terpenuhi jika ingin festival kembali di gelar secara offline. "Sedang finalisasi. Penyelenggara konser harus dapat rekomendasi dari satuan tugas daerah," kata Anas, Selasa, 6 April lalu. Konser bertaraf international terakhir yang digelar secara langsung adalah Java Jazz Festival di Jakarta International Expo pada 28 Februari-1 Maret 2020. Persis satu hari seusai penyelenggaraan acara tersebut, Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama Covid-19 di Indonesia. 

PONTANG-PANTING menghadapi bisnis yang mati suri, tujuh perusahaan peyelenggara konser terpaksa membentuk Asosiasi Promotor Musik Indonesia (APMI) pada 28 Oktober 2020. Mereka adalah Rajawali Indonesia, Java Festival Production, Berlian Entertainment, Nada Promotama, Synchronize Festival, Hype Music Asia, dan Ravel Entertainment (Hammersonic). Pembahasan teknis dimulai sejak saat itu. Pada 8 Maret lalu, lima hari setelah 15 asosiasi industri menyampaikan surat terbuka kepada Jokowi, Kementerian Pariwisata mengundang sejumlah perwakilan asosiasi kreatif bertemu di Hotel Mercure, Jakarta. Bincang-bincang itu dihadiri Jenderal Listyo; juru bicara Satuan Tugas Penangan Covid-19, Wiku Adisasmito; dan pelaksana tugas Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat kementerian Kesehatan, Kartini Rustandi. 

Rencana penyelenggaraan kembali konser secara offline juga menjadi angin segar bagi pemerintah daerah, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta yang setahun terakhir ikut lesu seiring dengan rontoknya bisnis pariwisata. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Singgih Raharjo mengungkapkan, berbagai konser musik di Yogyakarta selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan daerahnya. Penonton yang datang dari berbagai daerah, juga mancanegara, akan membelanjakan dananya di sektor akomodasi, makanan, dan minuman. "Jalan terus saja," tutur Singgih. 

(Oleh - HR1) 

Investasi mata uang kripto makin diminati investor dalam negeri. Jumlah investor dan volume transaksi Cryptocurrency juga meningkat pesat. TKO berhasil mencetak penawaran 10,5 juta BNB, setara US$ 4,2 miliar, dengan jumlah partisipan 201. 406. Ini merupakan IEO rekor baru dalam negeri.

Sekadar info, TKO merupakan valas kripto besutan Tokocrypto yang didukung Binance, salah satu bursa cryptocurrency terbesar di dunia. TKO adalah proyek cryptocurrency Finance pertama di Indonesia, dan proyek kellma di 2021.

Teguh Kurniawan Harmanda, Chief Operations Officer Tokocrypto, menyebut, TKO juga mengalami kenaikan harga lebih dari 3.000% dalam 30 menit pertama listing di TokoCrypto. Jumat (9/4), TKO menduduki peringkat ke-233 di coinmarketcap. Per pukul 20.40 WIB, harga TKO berada di level Rp 32.200 per BNB.

Secara umum, perkembangan mata uang kripto di Indonesia memang signifikan. Vinsensius Sitepu, pengamat sekaligus investor cruyptocurrency mengamati, berdasarkan gencarnya promosi yang dilakukan bursa aset kripto di Indonesia, tidak heran perkembangan aset kripto di dalam negeri cukup tinggi. Ini juga didukung munculnya peraturan mengenai aset kripto oleh Bappebti.

Pundi-pundi kekayaan mayoritas taipan Indonesia yang masuk dalam daftar Forbes Billionaires 2021 kian melimpah sejalan dengan geliat pemulihan ekonomi. Peningkatan kekayaan tersebut berpotensi berlanjut sejalan dengan prospek kenaikan harga saham dan strategi memacu kinerja emiten-emiten yang terafiliasi dengan konglomerat. Dalam daftar yang dirilis majalah Forbes setiap tahunnya ini, sebanyak 18 pengusaha Indonesia masuk dalam jajaran konglomerat dunia yang memiliki kekayaan bersih lebih dari US$1 miliar pada 2021. 

Gelar orang terkaya di Indonesia masih digenggam oleh dua bersaudara pemilik Grup Djarum, Budi Hartono dan Michael Hartono dengan kekayaan bersih masing-masing US$20,5 miliar dan US$19,7 miliar. Taipan yang terafiliasi dengan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) dan PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR) itu membukukan kenaikan nilai kekayaan bersih yang cukup signifikan. Harta Budi Hartono naik 50,74% dari US$13,6 miliar pada 2020 dan kekayaan bersih Michael Hartono tumbuh 51,54% dari US$13 miliar pada tahun lalu. Tak hanya dua orang terkaya ke-86 dan ke-89 sejagat itu, sejumlah taipan lain juga membukukan kenaikan nilai kekayaan bersih di tengah pandemi Covid-19.

Presiden Direktur Bank Central Asia Jahja Setiaatmadja mengatakan perseroan terus menganalisa segmen pasar yang cocok untuk dibiayai melalui Digital BCA. Kehadiran bank digital itu diyakini membuat penetrasi bisnis perbankan milik Grup Djarum makin kencang. PT Barito Pacific Tbk. dan anak usahanya PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. juga siap menangkap peluang untuk memacu kinerja keuangan pada tahun ini. Dua korporasi itu terafiliasi dengan orang terkaya ke-3 di Indonesia, Prajogo Pangestu dengan total kekayaan bersih US$6,5 miliar. “Kalau ekonomi Indonesia bagus, kinerja kami pasti ikut bagus,” ujar Direktur Utama Barito Pacific Agus Pangestu, kepada Bisnis, Kamis (8/4).

Menyusul PT Adaro Energy Tbk. (ADRO) yang terafiliasi dengan T. P. Rachmat pun melihat adanya pemulihan kinerjanya pada tahun ini. Presdir Adaro Energy Garibaldi Thohir menuturkan, prospek pemulihan ekonomi global berdampak positif pada industri keseluruhan.Sementara itu, entitas bisnis properti milik Mochtar Riady dan keluarga, PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) membukukan peningkatan kinerja dalam 3 bulan pertama tahun ini yang tecermin lewat raihan marketing sales yang melonjak 86,34% secara tahunan menjadi Rp1,31 triliun sepanjang kuartal I/2021. Direktur Keuangan Lippo Karawaci Yudhistira Rusli mengatakan meredanya pandemi Covid-19 dan membaiknya iklim investasi di Tanah Air menjadi katalis kinerja perseroan untuk mencapai target marketing sales Rp3,5 triliun pada 2021.

CEO sekaligus Pemilik MNC Grup Hary Tanoesoedibjo, sebelumnya, menyatakan optimismenya terhadap prospek pemulihan ekonomi Indonesia. Hal itu mendasari langkah Grup MNC untuk berinvestasi besar di proyek MNC Lido City dengan estimasi kebutuhan belanja modal Rp12,7 triliun dalam jangka panjang.

(Oleh - HR1)

Bisnis, JAKARTA — PT Wika Industri Manufaktur optimistis pasar sepeda motor listrik di Tanah Air akan berkembang dengan pesat seiring dengan makin berkembangnya minat masyarakat. Adapun, perseroan yang memiliki pabrik di Kawasan Industri Wika, Cileungsi, Jawa Barat, ini memiliki kapasitas produksi sekitar 200 unit motor listrik per hari. GM Sales dan Marketing Wika Industri Manufaktur Abdullah Alwi mengatakan kendati belum menjadi produk yang familiar di masyarakat, perseroan optimistis motor listrik akan menjadi produk pilihan masa depan di Indonesia. Belum lagi, sejumlah dukungan pengembangan listrik juga telah dilakukan khususnya oleh pemerintah. 

Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mendorong pengoperasian stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di Indonesia. Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ida Nuryatin Finahari mengatakan bahwa SPKLU merupakan peluang bisnis yang dapat dimanfaatkan, baik oleh produsen dalam negeri maupun badan usaha.

(Oleh - HR1)

Bisnis, JAKARTA — Pemajakan atas kekayaan atau wealth tax menjadi jalan tengah yang bisa ditempuh oleh pemerintah sejalan dengan seretnya prospek penerimaan pajak dan makin membengkaknya kebutuhan belanja guna meminimalisasi dampak pandemi Covid-19 dalam jangka pendek. International Monetary Fund (IMF) dalam Fiscal Monitor 2021 mencatat, pemajakan atas kekayaan bisa menjadi alternatif jika strategi pemerintah dalam mendulang penerimaan melalui Pajak Penghasilan (PPh) seret. Sejauh ini, wealth tax memang kurang populer. IMF mencatat, hingga saat ini hanya empat negara Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang mengadopsi skema ini, yakni Prancis, Norwegia, Spanyol, dan Swiss. IMF menuliskan, wealth tax dapat memangkas ketimpangan yang kian jauh di tengah pandemi.

Berkaca pada praktik wealth tax yang diadopsi oleh Norwegia, pemajakan terhadap 1% populasi orang kaya dapat mengurangi ketimpangan dan peningkatan kekayaan pendapatan antara 0,4%—0,6% dari produk domestik bruto (PDB). Kendati tidak menyasar negara tertentu, seruan IMF ini sejalan dengan rencana otoritas pajak di Tanah Air yang akan fokus menyasar masyarakat kaya dan superkaya atau wajib pajak strategis (high wealth individual/HWI) sebagai sumber pendapatan baru di tengah seretnya prospek penerimaan pajak pada tahun ini. Otoritas fiskal dalam Laporan Kinerja Ditjen Pajak 2020 mencatat, HWI disasar karena besarnya potensi dan kedudukannya sebagai beneficial owner dari seluruh bisnis usaha yang dijalankan.

Namun, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor optimistis pemerintah bisa mendeteksi seluruh kekayaan dari wajib pajak kelas ini. Musababnya, populasi masyarakat yang tergolong HWI sangat terbatas. “Kalau kita berbicara tentang wajib pajak yang tergolong HWI tentu populasinya tidak terlalu banyak. Jadi siapa-siapanya dapat kita deteksi,” kata dia kepada Bisnis. Neil menambahkan, Ditjen Pajak juga akan memaksimalkan penggunaan data yang didapat dari pihak ketiga dengan mengacu pada UU No. 9/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute Wahyu Nuryanto mengatakan pemerintah memang perlu melakukan penelusuran dari kondisi riil kekayaan wajib pajak kaya maupun superkaya. Dia menjelaskan, wealth tax berbeda dibandingkan dengan pengenaan PPh. Menurutnya, PPh hanya mengacu pada penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam periode tertentu.

(Oleh - HR1)

Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus memburu peluang penerimaan pajak. Salah satunya cara dengan menebar surat.

Direktorat Jenderal Pajak menyebut, surat ke wajib pajak seperti Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan atau Keterangan (SP2DK) dan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) berbuah manis bagi penerimaan.

Sebagai gambaran, tahun 2020 lalu, surat seperti ini berhasil mengumpulkan penerimaan hingga Rp 66,8 triliun. Penerimaan segede itu terkumpul, setelah tahun lalu. Ditjen Pajak menerbitkan SP2DK sebanyak 2,35 juta serta LHP2DK sejumlah 2,02 juta ke wajib pajak.

Pengamat Pajak Center for Information Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menambahkan penerbitan SP2DK yang menghasilkan tambahan penerimaan, membutuhkan proses panjang.

Proyeksi Fajry, penerimaan pajak pada 2021 akan tumbuh 2,6%-3% year on year (yoy). Dus, selisih alias shortfall penerimaan bisa sampai Rp 131 triliun. Artinya, penerimaan pajak hanya 89,34% dari target akhir tahun yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp 1.229,6 triliun.

Pemerintah sepertinya tak memberikan toleransi sedikit pun untuk mudik Lebaran tahun 2021 ini. Caranya, dengan melarang penggunaan dan pengoperasian moda transportasi udara, darat dan laut beroperasi selama periode 6-17 Mei 2021.

Lewat Peraturan Menteri Perhubungan Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 No 13/ 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Pengebaran Covid-19 Selama Ramadan 1442 Hijriah, larangan ini dilakukan.

Sekretaris Jenderal Organisasi Angkutan Darat (Organda) Aterg Aryono mengaku masih mempelajari aturan tersebut. Sebagai asosiasi yang terdiri dari pengusaha angkutan jalan yang resmi (berizin), Ateng menjamin anggota Organda bakal menaati aturan pemerintah.

Kendati begitu, kata Ateng, larangan angkutan umum tidak ideal. Kata dia, pelarangan harusnya untuk angkutan pribadi. Dengan angkutan umum, pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) lebih dapat diawasi.

Managing Director PT Eka Sari Lorena Transport Tbk (LRNA) Dwi Rianta Soerbakti menyebut, larangan mudik kall ini adalah tamparan perusahaan otobus. Dalam setahun terakhir, perusahaan bus sudah mengalami penurunan pendapatan sangat signifikan. Sepanjang tahun 2020 lalu, pendapatan LRNA turun 50%.

Pandemi Covid-19 memaksa seluruh negara menggelontorkan stimulus demi memulihkan perekonomian. Namun, stimulus ini perlu dievaluasi dan dikurangi agar defisit anggaran berkurang sehingga risiko utang negara juga berkurang.

Pelonggaran ini berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 baru kembali maksimal 3% terhadap PDB pada APBN 2023 mendatang.

Pemerintah menyiapkan empat strategi untuk mencapai konsolidasi fiskal. Pertama, meningkatkan pendapatan negara melalui inovasi. Kedua, meningkatkan kualitas belanja melalui efisiensi belanja kebutuhan dasar, fokus program prioritas, berorientasi hasil, serta transformasi subsidi ke bansos.

Ketiga, pengelolaan pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan. Pemerintah akan mendorong inovasi pembiayaan, pendalaman pasar, serta penguatan peran lembaga pengelola investasi. Keempat, memastikan cadangan fiskal.

Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad memprediksi, implikasi dari beban APBN tahun ini menyebabkan ratio utang pemerintah mencapai 41,05% terhadap PDB di tahun ini. Meskipun masih di bawah ambang batas 60%, jika dikalkulasikan dengar utang swasta maka beban utang Indonesia semakin buruk.

Di sisi lain, insentif perpajakan akan membuat proses peningkatan pendapatan negara berjalan lebih lambat. Dampaknya, kebutuhan akan utang masih berpotensi naik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memecat salah seorang pegawainya berinisal IGAS. Pemecatan terhadap pegawai tersebut terjadi setelah IGAS terbukti menggelapkan barang bukti kasus suap mantan pejabat Kementerian Keuangan Yaya Purnomo berupa emas batangan seberat 1,9 kg emas.

Pegawai KPK inisial IGAS yang melakukan pencurian barang bukti merupakan salah satu anggota Satgas yang ditugaskan untuk menyimpan, mengelola, dan mengamankan barang bukti yang ada di KPK. Barang bukti itu sebagian digadaikan ke Pegadaian senilai Rp 900 juta untuk keperluan membayar utang, dan sebagian masih disimpan.

Bank Indonesia meluncurkan ruang uji coba bagi industri sistem pembayaran yang mulai merambah segmen digital untuk mengakselerasi ekonomi keuangan digital. Ruang uji inovasi yang populer disebut sebagai sandbox ini berfungsi untuk menguji coba sejumlah aspek, di antaranya produk, layanan, tekonologi, dan model bisnis.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, ruang uji coba yang diluncurkan BI kali ini akan mencakup tiga fungsi, yakni fungsi laboratorium inovasi, uji coba industri, dan regulasi. Laboratorium inovasi ini merupakan sarana pengembangan inovasi layanan yang belum digunakan atau telah digunakan pada industri sistem pembayaran secara terbatas.

Menurut Perry, komitmen BI mendukung inovasi di bidang sistem pembayaran ini sejalan dengan inisiatif Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025. Inisiatif BSPI itu mengamanatkan reformasi regulasi sebagai upaya mencari titik keseimbangan antara optimalisasi inovasi dengan memelihara stabilitas dan kepentingan nasional.

Untuk memastikan stabilitas dan keamanan layanan keuangan digital, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerbitkan Peraturan OJK (POJK) tentang perbankan digital pada semester I-2021. Ketua Eksekutif Industri Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan, aturan tersebut akan melengkapi POJK terkait operasional bank umum.

OJK akan mengatur berbagai aspek operasional bank digital, seperti tata kelola operasional, mekanisme keamanan data nasabah, dan mekanisme mengatasi kejahatan siber.