Bisnis, JAKARTA — Industri kosmetik menargetkan dapat kembali meningkatkan penjualan secara signifikan pada 2021 setelah cenderung stagnan pada tahun lalu akibat pandemi Covid-19.

Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika (PPAK) Indonesia memproyeksikan penjualan pada tahun ini akan bertumbuh pada kisaran 7% menjadi US$7,45 juta dari tahun lalu senilai US$6,95 juta. Adapun, perolehan pada tahun lalu terbilang stagnan dan hanya sedikit beranjak dari realisasi 2019 senilai US$6,9 juta.Ketua Harian PPAK Kusuma Ida Anjani mengatakan saat ini industri kosmetik membagi dua kategori, yakni kosmetik yang terdiri dari makeup base dan dekoratif serta perawatan yang terdiri dari personal care dan skin care.Dia menyebut tren penjualan tahun lalu cenderung anomali. Alasannya, kategori kosmetik menurun tetapi perawatan home care justru meningkat.

Secara keseluruhan, Kusuma menilai perkembangan industri kosmetik terus berkembang dengan baik. Dalam 5 tahun terakhir, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat ada 185.290 produk kosmetik yang beredar di masyarakat.Data terakhir Kementerian Perindustrian pada 2018 ada 153 industri kosmetik baru skala kecil menengah (IKM). Angka itu mengakumulasi jumlah industri kosmetik secara keseluruhan menjadi 760 perusahaan, di mana 95% diisi oleh IKM dan hanya 5% industri skala besar. Sementara itu, penjualan secara daring tumbuh menjadi sekitar 21% dari sebelumnya yang hanya berada pada kisaran 14%.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih mengatakan sektor kosmetik masih tumbuh signifikan pada 2020. Hal itu terlihat dari kinerja pertumbuhan industri kimia, farmasi, dan obat tradisional yang tumbuh 9,39% dan berkontribusi 1,92% terhadap produk domestik bruto (PDB).

(Oleh - HR1)

Bisnis, JAKARTA — Rencana pemerintah yang akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final atas bunga obligasi yang diterima wajib pajak dalam negeri bisa berdampak positif untuk institusi non-bank, termasuk reksa dana. Namun, ini perlu langkah lebih lanjut. Seperti diketahui, Kementerian Keuangan akan menurunkan tarif PPh final atas bunga obligasi yang diterima wajib pajak dalam negeri dari saat ini sebesar 15% menjadi 10% dengan tujuan pendalaman pasar keuangan.Direktur Panin Asset Manajemen Rudiyanto menilai kebijakan tersebut seharusnya lebih berdampak pada investor obligasi yang berasal dari institusi nonbank, termasuk untuk reksa dana.

Rudiyanto mengatakan, jika relaksasi tarif PPh final atas bunga obligasi yang diterima wajib pajak dalam negeri tidak diikuti relaksasi PPh bunga obligasi wajib pajak reksa dana maka akan merugikan investor reksa dana.“Selama ini salah satu keunggulan dari reksa dana adalah tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan investasi langsung. Kalau misalkan sudah sama-sama 10%, bisa saja investor membeli obligasi langsung dan bukan reksa dana,” tuturnya.

(Oleh - HR1)

Bisnis, JAKARTA — Berlanjutnya rezim pajak penghasilan final menjadi kontradiktif dengan upaya otoritas fiskal untuk mendulang pendapatan di tengah beratnya beban belanja. Musababnya, rezim ini berisiko menggerus penerimaan pajak, yang sejauh ini belum cukup memuaskan.

Selama ini, pemerintah mengobral tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final ke sejumlah sektor. Di antaranya bunga atas deposito, sektor konstruksi dan real estat, serta PPh Final atas bunga obligasi, baik bagi wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri.Alih-alih melakukan evaluasi rezim PPh Final, pemerintah justru menerbitkan dua rancangan baru.Pertama menurunkan tarif PPh Final jasa konstruksi melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 51/2008 tentang Pajak Penghasilan dari Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi. Dalam rancangan beleid itu, tarif PPh Final atas pekerja konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa dengan kualifi kasi usaha orang perseorangan dan kualifi kasi usaha kecil dipatok sebesar 1,75% dari sebelumnya 2%.Kedua, tarif PPh Final bunga obligasi yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dari sebelumnya 15% menjadi 10%. Rezim PPh Final pun sebenarnya telah banyak dikritik. World Bank pada tahun lalu merilis laporan ten-tang skema dan pengenaan tarif pajak final untuk sektor konstruksi dan real estat di Indonesia.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, kebijakan rezim final ini sebenarnya mengacu pada broad based taxation. Artinya, tarif pajak lebih rendah dengan harapan mampu memperluas basis pajak.Secara teori, strategi ini masih cukup linier dengan semangat pemerintah untuk mendulang penerimaan. Dengan kata lain setoran pajak tak berubah kendati tarif dipangkas, selama basis pajak mampu diperluas.Akan tetapi, menurut Fajry teori ini tak lagi relevan di tengah tekanan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Dia mengambil contoh Amerika Serikat (AS) yang justru kembali menaikkan tarif, terutama untuk PPh Badan.“Dengan adanya rezim PPh Final ini, pe-nerimaan pajak kita menjadi tidak optimal. Sangat penting untuk mempertimbangkan kembali rezim PPh Final,” kata dia kepada Bisnis, Senin (12/4)

(Oleh - HR1)

Berdasarkan laporan CB Insights bertajuk The Complete List of Unicorn Companies, J&T Express masuk dalam daftar unicorn. Namun CEO J&T Express Indonesia Robin Lo belum mengetahui status tersebut. “Kami belum update, karena biasanya penilaiannya dari pihak luar seperti modal ventura dan lainnya,” kata Robin kepada Katadata.co.id, Selasa (13/4).

Ia berharap, J&T bisa segera berstatus decacorn atau memiliki valuasi minimal US$ 10 miliar. Berdasarkan data CB Insights, valuasi perusahaan logistik ini mencapai US$ 7,8 miliar. Valuasinya mengalahkan Tokopedia (US$ 7 miliar), Bukalapak (US$ 3,5 miliar), Traveloka (US$ 3 miliar), dan OVO (US$ 2,9 miliar). Sejauh ini, baru Gojek yang berstatus decacorn di Indonesia

Perkiraan itu merujuk pada riset bertajuk ‘Unlocking Next Wave of Digital Growth: Beyond Metropolitan Indonesia’. Ini berdasarkan survei terhadap 2.100 lebih konsumen akhir dan 1.100 retailer di 23 kota. Selain itu, wawancara dengan stakeholder di 13 kota di tingkat (tier) dua dan tiga.

(Oleh - HR1)

Uni Emirat Arab (UEA) melirik Indonesia sebagai lokasi pembangunan pabrik vaksin Covid-19. Menteri Energi dan Infrastruktur Suhaiel Al-Mazrouei mengatakan hal tersebut merupakan cerminan kuatnya hubungan kedua negara.

Tak hanya itu, UEA juga tertarik berinvestasi di bidang energi terbarukan, industri strategis dan militer, produksi vaksin Covid-19, serta pertanian, ketahanan pangan, pendidikan digital, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Negara penghasil minyak itu juga telah mengumumkan investasi senilai US$ 10 miliar melalui Indonesia Investment Authority (INA). Dana tersebut akan digunakan dalam proyek dan sektor strategis.

Usaha yang ditekuni Lilik ini sudah berjalan sampai 4 bulan. Omzet keripik usus ayam yang dihasilkan pun cukup besar, hingga Rp. 100 juta lebih perbulan

Lilik Rahayu menjelaskan bahwa awal mula dirinya memulai bisnis keripik usus berawal dari permintaan temannya di luar negeri. Kemudian ia mencoba mengirimkan keripik usus ke Malaysia, ternyata mendapat respons positif.

Lilik mengaku selain ke Malaysia, ta juga memasarkan keripik usus ke Singapura dan Hongkong. “Penjualan paling banyak di Hongkong, kadang mereka pesannya 2.000 kg. Kalau Singapura kadang pesannya 1.500 kg,” jelasnya.

Saat ini Lilik mengaku kesulitan untuk mengerjakan pesanan yang terus datang. Pasalnya ia memiliki keterbatasan dalam hal modal dan alat untuk memproduksi lebih besar lagi. Ia berharap mendapat sentuhan bantuan secara langsung oleh pemerintah Kabupaten Kediri guna mengembangkan bisnis UMKM.

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman melepas ekspor perdana rempah-rempah, pupuk bat guano dan beberapa komoditas unggulan Sulsel lainnya di Terminal Peti Kemas Makassar PT Pelindo IV, Senin (12/4) kemarin, yang ditandai penekanan tombol sirine.

Andi Sudirman mengatakan, pelepasan ekspor perdana luar biasa dengan nilai awal Rp 49,9 miliar ke 10 negara, diantaranya Hongkong, Amerika Serikat, Cina, Italia, Kanada, Rusia, Perancis, Jepang, Australia, dan Korea Selatan.

Pada kesempatan sama, Kepala Dinas Perdagangan Sulsel Ashari Fakhsirie Radjamilo mengatakan, pelepasan ekspor perdana ini diikuti 14 pelaku usaha ekspor. Komoditas diekspor perdana terdiri dari kemiri, kayu manis, ketumbar, pupuk bat guano.

“Sedangkan rumput laut, ikan segar, gurita, carragenan, mete kupas, daging kepiting, udang olahan, udang segar dan cumi merupakan komoditas ekspor yang sudah berjalan selama ini, “ katanya.

PT Caluh Cempaka yang bergerak di bidang pertambangan intan di Kelurahan Palm Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru kini tampaknya kembali beroperasi setelah bertahun-tahun vakum. Perusahaan yang kini dikelola pengusaha lokal ini bahkan sudah mampu menghasilkan produksi intan 100-150 karat setiap bulannya.

Direktur Teknik Tambang PT Galuh Cempaka Amin Sitepu mengatakan, perusahaan tambang ini sempat terhenti selama delapan tahun lamanya. Untuk wilayah tambang sendiri kini semakin meluas dengan mencakup tiga kabupaten kota yakni Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Tanahlaut.

Selasa (6/4) pekan lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 6/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI).

Anggota Satgas BLBI tak main-main. Tiga Menteri Koordinator (Menko), Menteri Keuangan, Jaksa Agung dan Kepala Polri (Kapolri) masuk dalam tim pengarah Satgas BLBI. Sementara tim pelaksana Satgas BLBI diketuai oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, melalui Satgas BLBI, pemerintah akan menagih dan memburu aset-aset pengutang BLBI. Hasil tagihan itu selanjutnya diproses menjadi aset negara. “Jumlahnya lebih dari Rp 108 triliun, “ ungkap Mahfud, melalui akun Twitter, Jumat (9/4).

Ada sejumlah poin penting dalam Kepres No 6/2021. Misalnya, Satgas BLBI akan memburu aset pengutang BLBI dengan berbagai cara, termasuk melalui jalur hukum. Selain menagih langsung ke para debitur dan obligor BLBI, anak cucu maupun ahli waris lain, serta kolega terkait juga akan dikanar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.