Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) sebagai pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei mencatat tahun ini investasi sektor pertanian di kawasan tersebut mengalami tren peningkatan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya ditandai dengan meningkatnya jumlah investor asing dan domestik.

Berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin, PTPN III mencatat pelaku bisnis atau investor potensial mulai membidik serta berinvestasi di sektor kelapa sawit dan karet, sehingga menjadi awal baru bagi kawasan industri tersebut menjadi target kontribusi investasi yang jauh lebih signifikan.

Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) M. Abdul Ghani yang belum lama ini berkunjung ke KEK Sei Mangkei mengatakan, perhatian investor itu menunjukkan kebangkitan KEK Sei Mangkei sebagai Kawasan industri strategis terdepan dalam pelayanan dan diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan penanaman modal asing atau Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia.

Dengan adanya dukungan pemerintah khususnya Kementerian Investasi bersama dengan stakeholders yang ada, mimpi KEK Sei Mangkei yang diidamkan sebagai lokasi investasi pelaku industri prioritas segera terwujud.

JAKARTA – Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) berencana segera menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan sejumlah BUMN karya terkait dengan penyertaan modal atau investasi senilai Rp 50-60 triliun oleh sovereign wealth fund (SWF) milik pemerintah RI tersebut.

Direktur Utama LPI Ridha Wirakusumah menargetkan, penandatanganan MoU bisa dilakukan dalam rentang waktu sebulan ke depan. Kendati begitu, ia tidak merinci perusahaan-perusahaan yang bakal terlibat dalam kerja sama tersebut. Namun, ia sempat memberikan contoh, investasi akan dilakukan melalui pembelian tol yang nilainya berpotensi untuk ditingkatkan. "Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi, kami juga akan ada sedikit pengumuman yang sifatnya mungkin MoU dengan beberapa perusahaan (BUMN) karyanya, yang tentunya mudah-mudahan bisa membantu makin kinclong perusahaan karya majunya," ujar Ridha dalam sebuah percakapan dengan Juru Bicara Kementerian BUMN Arya Sinulingga secara virtual, Jumat (30/4).

Butuh US$ 450 Miliar 

Ridha juga mengatakan, Indonesia memiliki kebutuhan investasi untuk pembangunan proyek infrastruktur yang sangat besar, yaitu mencapai US$ 450 miliar. Sementara anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hanya dapat memenuhi kebutuhan tersebut setengahnya, yaitu sekitar US$ 200 miliar. Oleh karena itu, kata dia, untuk memenuhi sisa kebutuhan investasi proyek infrastruktur peran LPI akan dioptimalkan. “Sisanya itu masih belum kelihatan bagaimana cara membiayainya. Dari situ, mudahmudahan kami bisa coba membantu (melalui INA)," ucap dia. Lebih lanjut, ia mengatakan, penjajakan investasi yang masuk masih terus dilakukan. Kendati demikian ia belum bisa memberikan target berapa yang bisa nilai investasi yang bisa didapatkan.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Perdebatan tentang Undang-Undang Migas kembali bergulir. Sejumlah akademisi, praktisi dan pengamat energi menyatakan revisi undang-undang migas harus segera dituntaskan untuk kepastian investasi hulu migas di Indonesia. Apalagi, pemerintah memiliki target untuk mencapai produksi minyak 1 juta barel per hari (barrel oil per day/BOPD) dan gas 12 juta kaki kubik per hari (billion standard cubic feet per day/BSCFD) pada tahun 2030.

Sekjen PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kholid Syerazi mengatakan, UU Migas yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai sebuah kebobolan undang-undang dalam pengelolaan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak. “Revisi UU Migas harus segera dilakukan dengan tetap mengacu pada keputusan MK tahun 2012, yaitu harus dikelola oleh Badan Usaha Khusus Milik Negara,” katanya dalam Forum Group Discussion di Kampus Universitas Airlangga Surabaya akhir pekan lalu, yang menghadirkan pengamat migas yang juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo, Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Iman Prihandono, dan Pengamat Energi Indria Wahyuni. FGD ini dibuka oleh Rektor Universitas Airlangga Mohammad Nasih. Agar revisi UU Migas dapat dituntaskan, Kholid Syerazi mengusulkan agar inisiasi revisi UU Migas diambil alih oleh Pemerintah. Kholid juga mengusulkan agar SKK Migas ditetapkan diubah bentuknya dan ditetapkan sebagai BUMN.

Sementara itu, pengamat energi Indria Wahyuni menyoroti belum adanya lembaga permanen yang mengelola hulu migas pasca putusan Mahkamah Konstitusi mengakibatknya tidak adanya kepastian usaha bagi investor. “Selama 9 tahun berjalannya lembaga sementara maka masih berkutat pada conflict of norms, padahal ada komisi pengawas yang didalamnya terdapat menteri sampai Kapolri, namun ini tidak menyelesaikan masalah,” ungkapnya. Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Susana Kurniasih mengatakan, untuk industri hulu migas, keberadaan RUU Migas tentu akan memberikan sinyal atau dampak positif adanya suatu kepastian sejak Putusan MK tahun 2012.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menyayangkan RUU Migas ini tak kunjung dibahas. Padahal, prosesnya sudah berlangsung cukup lama. Hal ini, kata dia, tentu saja menimbulkan ketidakpastian di bidang hukum untuk kegiatan investasi. “Di sisi lain, kita tahu pemerintah punya target mencapai produksi 1 juta barel per hari. Seharusnya ini inline dengan upaya menuntaskan UU Migas. Dengan kondisi seperti ini, saya kira akan sulit untuk mencapai target produksi tersebut,” kata Komaidi kepada Investor Daily.

RUU Migas sebenarnya telah masuk Prolegnas sejak 2015 lalu. Namun, hingga masa kerja DPR RI selesai tahun lalu pembahasannya tak kunjung rampung. Alasannya, pemerintah belum juga menyerahkan Daftar Isian Masalah (DIM) RUU Migas. Pada 2018, pemerintah hanya menyerahkan Surat Presiden (Surpres) dari Presiden Jokowi ke DPR, tapi DIM yang menjadi catatan untuk menyelesaikan RUU ini justru belum diserahkan. Alhasil DPR mendahulukan revisi UU lain di sektor energi yang pembahasan DIM-nya sudah dirampungkan yakni RUU Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang kini telah disahkan menjadi UU Nomor 3 Tahun 2020.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah menyusun aturan tentang pengawasan dan pengendalian (wasdal) investasi di sektor manufaktur nasional. Wasdal ini akan mengeliminasi calon investor yang beritikad buruk dengan mencari keuntungan besar sesaat dan merusak iklim investasi di dalam negeri.

“Pengawasan adalah suatu keniscayaan bagi kegiatan usaha. Hasil dari wasdal adalah bahan analisis untuk mewujudkan kebijakan yang pro-investasi, pro-tenaga kerja, dan pro-pertumbuhan. Wasdal akan memberikan output terkait data profiling sektor industri, sehingga pemerintah dapat merilis kebijakan-kebijakan yang pro-investasi,” kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Eko SA Cahyanto dalam keterangan resmi, akhir pekan lalu. Eko mengungkapkan, sejalan dengan upaya meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, diperlukan kebijakan untuk memberikan kepastian berusaha, kepastian hukum, dan penciptakan iklim usaha yang memberi rasa aman dan kondusif untuk melakukan kegiatan usaha. “Kunci untuk melakukan hal tersebut justru ada di pengawasan dan pengendalian,” ujar dia.

Guna mencapai sasaran tersebut, lanjut dia, Kemenperin sedang merancang Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri dan Usaha Kawasan Industri. “Kepastian output adalah profil industri yang menjadi salah satu data untuk menyusun kebijakan dan pemberian fasilitasi,” ujar Eko.

Investasi manufaktur mencapai Rp 88,3 triliun kuartal I-2021, melejit 38% dibanding periode sama tahun lalu Rp 64 triliun. Investasi manufaktur berkontribusi 40,2% terhadap total nilai penanaman modal nasional pada periode itu Rp 219,7 triliun. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada periode itu mencapai mencapai Rp 23 triliun, sedangkan penanaman modal asing (PMA) Rp 65,3 triliun, naik dari masing-masing Rp 19,8 triliun dan PMA Rp 44,2 triliun pada kuartal I tahun lalu.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) atau PTPN Group menyatakan, tujuh pelaku bisnis atau investor potensial dari dalam dan luar negeri mulai membidik serta berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, terutama untuk bergerak di bidang atau sektor kelapa sawit dan karet. KEK Sei Mangkei mulai dibidik investor karena kawasan industri tersebut dinilai sangat strategis, yakni berada di sentra bahan baku berbasis agro, dekat dengan Selat Malaka, serta memiliki sarana pendukung logistik yang memadai dengan menghadirkan konektivitas yang terintegrasi di kawasan tersebut.

Direktur Utama PTPN Group Mohammad Abdul Ghani menjelaskan, KEK Sei Mangkei mulai diminati, jumlah investor asing dan domestik yang berinvestasi meningkat siginifikan. PTPN Group sebagai pengelola KEK yang lokasi di Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara (Sumut), tersebut, menyebutkan, tahun ini minat investasi di KEK Sei Mangkei mengalami tren peningkatan yang signifikan dibanding tahun lalu karena pelaku bisnis atau investor potensial mulai membidik serta berinvestasi terutama bergerak di sektor kelapa sawit dan karet. “Hal ini menunjukkan kebangkitan KEK Sei Mangkei sebagai kawasan industri strategis terdepan dalam pelayanan dan diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan penanaman modal asing atau Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia,” jelas dia, Minggu (2/5).

Ghani mengungkapkan, terdapat tujuh perusahaan ternama dengan nilai okupansi hampir 100 hektare (ha) akan masuk ke kawasaan industri Sei Mangkei sebagai permulaan dari investasi baru pada tahun ini mengingat tahun sebelumnya terdampak akibat pandemi Covid-19. “PTPN Group sebagai Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola KEK Sei Mangkei berkomitmen untuk ter us ber upaya melengkapi fasilitas infrastuktur di dalam kawasan industri dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelaku usaha, baik investor asing maupun domestik,” jelas Abdul Ghani.

Konsep KIT Batang 

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ingin menerapkan konsep Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah, dalam pengembangan KEK Sei Mangkei sebagaimana arahan Presiden Jokowi. “Saya datang ke KEK Sei Mangkei untuk melihat lebih dekat dan melihat apa yang perlu diperbaiki, bagaimana mempercepat tenant-tenant ini bisa terisi. Ini kawasan yang kurang lebih hampir 2.000 ha ternyata baru lima tenant yang ada dan baru menempati 10% lahan," katanya saat melakukan peninjauan langsung ke KEK Sei Mangkei, Jumat (30/4).

Ghani mengapresiasi kehadiran Menteri Investasi/Kepala BKPM ke KEK Sei Mangkei sebagai wujud komitmen pemerintah membantu percepatan investasi. Harapannya, KEK Sei Mangkei dapat berkembang seperti KIT Batang, pada fase pertama seluas 450 ha sudah berhasil terisi hanya dalam sembilan bulan. “Sesuai yang disampaikan Pak Menteri, dengan investasilah kita bisa menumbuhkan ekonomi. Harapan kami kalau industri tumbuh, puluhan ribu orang menjadi karyawan lalu menumbuhkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kami akan ikut arahan Pak Menteri, seperti di Batang," kata Ghani.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Otoritas jasa Keuangan (OJK) tengah melakukan kajian terkait permintaan penghapusan kredit macet (non performing loan/ NPL) segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan nilai maksimal Rp 5 miliar. Hal ini untuk mempercepat pemulihan ekonomi yang mayoritas dikontribusi dari segmen UMKM. Juru bicara OJK Sekar Putih Djarot menjelaskan, usulan penghapusan NPL kredit UMKM di bawah Rp 5 miliar berasal dari Industri yang ingin berperan aktif dalam pengembangan bisnis UMKM dengan target diatas 30% pada tahun 2024. “Oleh karena itu, OJK perlu mengkaji dan berkoordinasi dengan berbagai lembaga dan kementerian terkait dalam merespons usulan tersebut,” ucap Sekar dalam keterangan tertulis, akhir pekan lalu

Hal tersebut meluruskan penjelasan dari Deputi Komisioner Perbankan III OJK Slamet Edy Purnomo yang menjelaskan, bahwa OJK mengusulkan lima langkah untuk mengembangkan UMKM.

Pertama, perbankan lebih membutuhkan penjaminan kredit saat ini, karena pada umumnya bank masih memiliki banyak memiliki likuiditas. Kedua, menambah cakupan UMKM yang masuk dalam program restrukturisasi dan modal kerja baru. Ketiga, biaya dokumen-dokumen kredit UMKM perlu diberikan keringanan untuk menekan cost proses kredit UMKM. Keempat, insentif pajak untuk bank-bank yang memiliki porsi kredit UMKM di atas 30%, dan kelima, penghapusan data NPL debitur di atas Rp 5 miliar. Sebelumnya, usulan penghapusan kredit macet UMKM tersebut bermula dari Ketua Himbara Sunarso yang juga Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI). Penghapusan kredit macet UMKM khususnya bagi bank pelat merah yang menyalurkan kredit program pemerintah disebut akan memudahkan bank memberikan kredit baru, sehingga ekonomi akan pulih lebih cepat. 

(Oleh - HR1)

Bisnis, JAKARTA – Kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan terpantau sangat rendah. Hingga 1 Mei lalu, realisasi kepatuhan wajib pajak korporasi tercatat hanya sekitar 54% atau sebanyak 872.995 dari wajib pajak badan yang wajib menyampaikan SPT yakni mencapai 1,6 juta.

Sepanjang tahun ini, otoritas pajak menargetkan kepatuhan formal tercatat sebanyak 1,2 juta wajib pajak badan atau sebesar 80%.

Akan tetapi, sampai dengan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) pada 30 April lalu realisasi kepatuhan terbilang masih sangat rendah. Memang wajib pajak badan masih bisa melakukan pelaporan sampai penujung tahun.

Adapun bila mengacu pada UU No. 28/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, jika pelaporan melampaui 30 April maka wajib pajak badan tersebut dikenai sanksi denda sebesar Rp1 juta.

Di sisi lain, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor menilai realisasi kepatuhan per akhir bulan lalu itu tetap patut diapresiasi.

Bahkan dia mengklaim pertumbuhan secara year on year (yoy) untuk pelaporam SPT Tahunan wajib pajak badan tumbuh sebesar 29,25%.

"Itu realisasi kepatuhan per 30 April. Target kepatuhan formal sampai dengan akhir tahun atau 31 Desember 2021 adalah 80%," paparnya kepada Bisnis, Sabtu (2/5).

(Oleh - HR1)

Sebelum ‘wabah’ akuisisi dan kepemilikan klub sepak bola lokal berkembang di Tanah Air baru-baru ini, minat taipan nasional untuk memiliki tim asing sudah lebih dulu muncul.

Sebut saja nama Grup Bakrie, Grup Djarum dan Erick Thohir yang getol masuk ke struktur kepemilikan klub asing.

Grup Bakrie tercatat sempat menjadi pemilk klub asal Belgia, CS Vise. Namun pada 2014 klub tersebut dilepas ke pengusaha Inggris lantaran klub itu mengalami kesulitan finansial.

Kini kepemilikan Grup Bakrie atas klub bola asing terdapat pada tim asal Australia Brisbane Roar. Klub yang bersaing di kasta tertinggi A-League Australia itu dikelola oleh Nirwan Bakrie, dengan menempatkan orang kepercayaannya yakni Rahim Soekasah sebagai chairman klub.

Sementara itu, Erick Thohir jejaknya lebih banyak. Menteri BUMN tersebut sempat menjadi pemilik klub asal Italia Inter Milan dan tim asal Amerika Serikat DC United. Namun, kini kepemilikan saham Erick di kedua klub tersebut telah dilepas.

Kini jejak kepemilikan Erick di klub asing tinggal di Oxford United. Di klub tersebut, dia bergabung bersama Anindya Bakrie untuk masuk dalam jajaran pemilik klub itu. Hanya saja, Erick dan Anindya belum menjadi pemegang saham mayoritas. Sebab, kepemilikan saham utama Oxford United masih dikuasai oleh Sumrith Thanakarnjanasuth, pengusaha asal Thailand pemilik Tiger Beer.

Adapun, Erick tercatat telah melepas jabatannya sebagai dewan direksi Oxford United setelah menjabat sebagai Menteri BUMN pada 2019.

Namun demikian, berbicara mengenai prestasi tahun ini, tampaknya Como yang dimiliki Grup Djarum jauh lebih moncer.

Hal itu tak lepas dari keberhasilan klub yang sempat diperkuat bintang Italia Gianluca Zambrotta tersebut, untuk menjuarai Serie C musim 2020/2021. Seperti dilansir dari Tuttocampo.it, Selasa (27/4), Como memastikan diri menjadi juara Serie C dan promosi ke Serie B setelah mengandaskan Alessandria dengan skor 2-1 pada Minggu (25/4).

AJANG PROMOSI KLUB

Adapun, jika menilik pengelolaan klub Como, niat Grup Djarum untuk membesarkan klub itu tidaklah main-main.

Grup Djarum terlihat serius dalam memromosikan Como di Indonesia. Setidaknya itu tampak dari keputusan Mola TV menayangkan serial dokumenter berjudul “Como 1907: The True Story” di Indonesia. Sekadar catatan, Mola TV adalah unit usaha Grup Djarum di bidang video on demand dan over the top (OTT).

Dalam serial itu, diceritakan mengenai bagaimana manajemen Como berjuang mengembangkan klub beserta bisnisnya. Lika-liku jajaran manajemen untuk menghadapi mafia pertandingan hingga pemerasan pun diulas di konten dokumenter tersebut.

(Oleh - HR1)

Bisnis, JAKARTA — Pengembang gim lokal masih sulit untuk bersaing di negeri sendiri. Pasar global pun menjadi sasaran yang paling ideal untuk dapat bertahan di industri tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia (AGI), Cipto Adiguno mengatakan strategi untuk menyasar pasar internasional akan tetap menjadi cara yang baik bagi pengembang lokal dalam jangka waktu pendek dan menengah.

Alasannya, meskipun tren bermain gim terus meningkat selama pandemi Covid-19, gim buatan pengembang lokal justru sulit mendapat tempat di dalam negeri.

Di sisi lain, Cipto meyakini bahwa produktivitas pengembang untuk mengeluarkan produk baru pada tahun ini bakal meningkat pesat. Oleh karena itu, para pengembang perlu memanfaatkan pasar internasional yang diperkirakan mampu memberikan potensi pertumbuhan bagi industri di kisaran 20%—50%.

“Produk gim lokal masih belum mampu bersaing di dalam negeri. Pemenang pasar lokal kecenderungannya adalah produk karya raksasa-raksasa asing. Dari talenta hingga investasi, cukup banyak yang perlu dilakukan bersama,” ujar Cipto, Minggu (2/4).

Direktur eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi mengatakan secara industri peran gim lokal masih kecil, hanya berkontribusi pada kisaran 1%—2% sehingga potensi pertumbuhan pada tahun ini juga masih di bawah 1%.

Menurutnya, dalam pengembangan gim, pekerjaan rumah dari pemerintah dan pengembangan lokal masih harus mengetahui secara persis bagaimana pola masyarakat bermain gim.

Bendahara Asosiasi Modal Ventura Seluruh Indonesia (Amvesindo), Edward Ismawan Chamdani mengatakan pengembang gim lokal masih fokus pada pengembangan gim pada ponsel, dengan tema kasual dan creative agency atau merek terkait gamification.

CEO Anantarupa Studio, Ivan Chen mengatakan perusahaan membuat gim bertema e-sports guna memenangkan persaingan dengan industri gim global.

“Ini kami lakukan karena industri gim berbeda dengan startup yang mulai dari lokal dan baru merambah pasar luar negeri setelah menguasai pasar lokal. Industri gim memaksa para pemainnya langsung head to head dengan pemain global,” katanya.

ANGIN SEGAR

Sementara itu, penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dinilai menjadi kabar baik bagi industri gim Tanah Air.

Ketua Umum Asosiasi Startup Teknologi Indonesia (Atsindo), Handito Joewono mengatakan ke depan, langkah ini bisa menggerakkan kampus agar lebih inovatif dalam menggarap bisnis digital, termasuk gim.

(Oleh - HR1)

Bisnis, PADANG — Sejumlah pemerintah daerah memacu kinerja investasi guna memulihkan perekonomian terutama pada sektor andalan. Provinsi Sumatra Barat misalnya mendorong sektor peternakan dan pangan karena dinilai berhasil menyedot investor.

Provinsi Sumatra Barat memiliki banyak potensi investasi yang bisa untuk digarap dan menjadikan sebuah peluang bisnis yang menjanjikan.

Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan cukup banyak investasi yang bisa digarap di Ranah Minang ini. Selain sektor wisata ada di Mentawai dan 18 kabupaten kabupaten dan kota lainnya, juga ada sektor pertanian dan peternakan yang ternyata memiliki peluang bisnis yang bagus.

Mahyeldi menyebutkan untuk peternakan sapi Sumbar sudah ada teknologi pakan, seperti di kampus peternakan Universitas Andalas. Pakan dengan fermentasi akan menekan harga daging di pasar.

Saat ini Sumbar punya budi daya peternakan, 2000 hektare di Pasaman Barat, dan di Payakumbuh. Di kebun sawit bisa budidaya sapi. Bahkan ada rumah potong sapi internasional dari Spanyol di Payakumbuh.

“Sekarang, tinggal kita investasi untuk indukan. Kemudian akan bekerja sama dengan Transmart di Sumatra untuk mengisi daging asli lokal, sekarang kita sedang mengondisikannya,” jelas dia.

Begitu besarnya potensi peternakan di Sumbar, ucapnya, ketika musibah di NTT, Sumbar mengirimkan 1,5 ton rendang daging, dan dagingnya itu semuanya dari peternakan di Sumbar, bukan daging impor atau daging sapi dari daerah lainnya.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo telah berkomunikasi dengan duta besar Indonesia yakni di Turki, Ceko, dan Inggris untuk membahas potensi kerja sama.

Selama ini memang getol menjalin komunikasi dengan para dubes Indonesia di berbagai negara. Dalam komunikasi itu, selalu dibahas potensi kerja sama yang mungkin bisa dilakukan.

“Semua menyambut baik, kita sering dibantu para dubes itu memasarkan produk unggulan Jateng di berbagai negara, termasuk dibantu memasarkan potensi investasi pada pengusaha-pengusaha di sana,” katanya.

Duta Besar Indonesia untuk Turki Lalu Muhammad Iqbal mengatakan bahwa Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang banyak dilirik investor Turki. Jateng menjadi provinsi yang potensial bagi pengusaha Turki untuk menanamkan modalnya di sini.

Hal itu disampaikan Iqbal kepada Ganjar Pranowo saat berkunjung ke rumah dinasnya di Puri Gedeh Kota Semarang, Sabtu (1/5), malam. Dalam pertemuan itu, dibahas potensi kerja sama yang dapat dilakukan antara Turki dan Jateng.

(Oleh - HR1)