Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat penurunan nilai transaksi di pasar modal. Nilai transaksi perdagangan sepanjang April lalu dilaporkan sebesar Rp 396 triliun, menyusut dibanding Maret yang mencapai Rp 569 triliun. Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, Laksono Widodo, mengungkapkan terdapat sejumlah penyebab perurunan nilai transaksi tersebut. Salah satu dugaannya adalah pamer saham yang tergerus mata uang kripto.

Mungkin karena adanya kompetisi dari mata uang kripto, walau memang belum ada data konkret. Hal lain yang menyebabkan sepinya nilai transaksi adalah tren aksi jual investor asing yang masih berlanjut serta ekonomi yang mulai bergerak. Banyak uang retail yang diputar balik ke sektor riil. Head of Investment Research Infovesta Utama, Wawan Hendrayana, menilai salah satu penyebab lesunya gairah pasar modal di kuartal I tahun ini adalah kinerja emiten yang di bawah ekspektasi.

Manajemen bursa berupaya meningkatkan gairah investasi di pasar modal dan mengungkit nilai transaksi. Kebijakan yang sedang disiapkan adalah perpanjangan jam perdagangan untuk pasar reguler dan pasar negosiasi, dari yang saat ini berakhir pukul 15.00 menjadi 16.30 WIB.

Bisnis, JAKARTA – Perum Bulog tetap memerlukan jaminan outlet baru untuk penyaluran beras demi menjamin perputaran stok yang dikelola. Tanpa tambahan kanal di sisi hilir, penyerapan gabah maupun beras di sisi hulu bisa tidak optimal di tengah adanya tren penurunan harga.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani terus mengalami penurunan sejak Januari. Harga menyentuh level terendah pada April di angka Rp4.275 per kilogram (kg). Harga GKP pada April 2021 bahkan turun 7,06% dibandingkan dengan April tahun lalu.

Harga GKP di tingkat penggilingan juga terpantau turun 1,85% secara bulanan menjadi Rp4.398 per kg. Kondisi ini diikuti dengan penurunan harga gabah kualitas kering giling (GKG) yang rata-rata terkoreksi 6,36% di tingkat petani dan 6,31% di tingkat penggilingan dibandingkan dengan Maret 2021.

Di sisi lain, Perum Bulog tercatat telah menyerap sekitar 569.000 ton beras per akhir April 2021. Dengan stok kelolaan 1,2 juta ton, perusahaan tinggal selangkah lagi mencapai stok maksimal 1,5 juta ton yang diamanatkan untuk cadangan beras pemerintah (CBP).

Sekretaris Perum Bulog Awaluddin Iqbal mengatakan pihaknya akan melanjutkan penyerapan selama puncak panen. Dengan asumsi panen dalam jumlah besar berlangsung sampai Mei, perusahaan setidaknya akan menyerap sampai Juni untuk menjaga harga.

Di sisi lain, penyerapan beras oleh Perum Bulog dinilai tak akan optimal karena nihilnya kanal penyaluran. Sumbangan serapan ideal sebesar 60%—65% pada masa panen raya pun berpotensi tidak tercapai.

“Dengan ketiadaan outlet, penyerapan saat panen raya bisa tidak optimal. Pada situasi ketika Bulog masih memiliki outlet, 60 sampai 65 persen pengadaan berlangsung pada bulan-bulan ini,” kata Khudori, pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia.

Bisnis, MEDAN — Meningkatnya permintaan komoditas kelapa sawit mengerek kinerja ekspor barang melalui pelabuhan muat wilayah Sumatra Utara pada Maret 2021 hingga 40,86% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Pengusaha di sektor kelapa sawit berharap pemerintah pusat terus meningkatkan serapan kelapa sawit dalam negeri agar harga bisa tetap bersaing.

Koordinator Fungsi Statistik Distribusi Badan Pusat Sta­tistik (BPS) Sumut Dinar Butar Butar mengatakan go­long­an barang yang mengalami peningkatan ekspor terbesar Maret 2021 adalah lemak dan minyak hewan/nabati, salah satunya kepala sawit.

Dengan penambahan tersebut, total nilai ekspor golongan itu pada Maret tahun ini tercatat US$471,54 juta atau naik 45,28% dibandingkan dengan bulan sebe­lumnya sebesar US$236,42.

Berdasarkan data kuartal I/2020, ekspor golongan lemak dan minyak nabati tercatat US$1,05 mi­liar atau naik 48% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar US$719,95 juta.

Moncernya kinerja sektor minyak na­bati tersebut telah memberi an­dil terhadap total nilai ekspor Sumut selama kuartal I/2021 sebesar 48,11%.

Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Su­mut Timbas Prasad Ginting me­ngatakan tren kenaikan harga kelapa sawit dan minyak sawit mentah dalam be­berapa pekan terakhir menjadi penyumbang nilai ekspor Sumut secara signifikan.

Beberapa faktor yang meme­nga­ruhi hal itu a.l peningkatan permintaan dari China, disepakatinya per­dagangan bebas antara Indonesia de­ngan Swiss melalui sebuah refe­ren­dum pada 7 Maret 2021, dan perubahan kurs rupiah.

Pada 2020, nilai ekspor CPO dan turunannya dari Sumut mencapai US$2,52 miliar atau naik sebesar US$240 juta dibandingkan dengan nilai ekspor 2019 sebesar US$2,28 miliar. Jumlah ini memberi andil sebesar 31,17% terhadap ekspor Sumut.

Untuk mempertahankan tren harga positif itu, Timbas mengharapkan kepada pemerintah pusat untuk konsisten dalam mengembangkan biodiesel dari kelapa sawit.

Menurutnya, bila produk turun­an kelapa sawit lebih banyak dimanfaatkan di dalam negeri, maka volume ekspornya pun akan berkurang. Hal ini membuat permintaan produk kepala sawit di pasar global makin tinggi.

Bisnis, JAKARTA — Upaya penyehatan konsumsi pada tahun depan kian absurd sejalan dengan rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Implikasinya, mimpi pembalikan ekonomi kian gelap mengingat konsumsi adalah kontributor utama dalam produk domestik bruto.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2020 konsumsi rumah tangga menopang 57,66% distribusi produk domestik bruto (PDB). Artinya, jika konsumsi tertekan, jalan pemulihan ekonomi makin terjal.

Sementara itu, Kementerian Keuangan dalam Rencana Kerja Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi pada 2022 berada pada kisaran 5,2%—5,8%.

Di sisi lain, pada 2022 pemerintah berencana menaikkan tarif PPN dari yang berlaku saat ini sebesar 10%. Kenaikan ini merupakan bagian dari reformasi fiskal di bidang perpajakan untuk mendukung konsolidasi fiskal yang ditargetkan terwujud pada 2023. (Bisnis, 4/5).

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) pun mencatat, menaikkan PPN bukan menjadi strategi jitu untuk mendukung konsolidasi fiskal karena bersentuhan langsung dengan daya beli dan konsumsi.

Sebaliknya, BKF justru menilai konsolidasi fiskal akan jauh lebih efektif jika menggunakan strategi pemangkasan belanja atau spending cuts untuk beberapa sektor yang dianggap bukan prioritas.

“Praktik konsolidasi fiskal di beberapa negara dilakukan dengan lebih menekankan spending cuts dibandingkan dengan upaya peningkatan penerimaan. Sebab spending cut cenderung mengakibatkan upaya penurunan defisit lebih efektif,” tulis dokumen BKF yang dikutip Bisnis.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyarankan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan momentum kenaikan tarif PPN.

Jika kebijakan ini dieksekusi dalam waktu dekat, maka ekonomi akan terganggu karena tarif PPN berdampak langsung pada konsumsi.

Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute Wahyu Nuryanto menambahkan, menaikkan tarif PPN dalam kondisi saat ini berisiko menggerus pembalikan ekonomi yang telah dibangun oleh pemerintah.

“Konsumsi adalah salah satu unsur untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi. Kalau PPN naik akan menekan bahkan mengurangi konsumsi. Ini akibatnya malah berisiko menekan pertumbuhan ekonomi,” kata dia.

Bisnis, JAKARTA — Perang tarif pajak alias tax war terhadap transaksi elektronik tak terhindarkan setelah sejumlah korporasi besar asal Amerika Serikat (AS) meminta kepada Pemerintahan Joe Biden untuk melakukan aksi balasan terhadap yurisdiksi lain yang memungut tarif atas ekonomi digital.

Kelompok negosiator yang mewakili perusahaan berbasis internet terbesar di AS meminta administrasi Presiden Joe Biden untuk menegosiasikan penghapusan pajak layanan digital yang dikenakan oleh negara lain.

Negosiator tersebut di antaranya terdiri atas Amazon.com Inc. hingga Facebook Inc. Sebagian anggota kelompok tersebut mendukung Negeri Paman Sam untuk memberlakukan tarif balasan.

Rachael Stelly, pengacara Asosiasi Industri Komputer dan Komunikasi, pada sidang United States Trade Representative (USTR) mengatakan pungutan yang diberlakukan oleh Austria, India, Italia, Spanyol, Turki, dan Inggris merugikan perusahaan-perusahaan AS sekitar US$3,1 miliar.

Sidang tersebut adalah yang pertama dari serangkaian pertemuan yang direncanakan pekan ini karena USTR mempertimbangkan apakah akan mengenakan tarif balasan.

Sementara itu, perwakilan industri di sektor ini menilai pajak menghadirkan beban administratif yang besar karena perusahaan harus menetapkan langkah-langkah kepatuhan terpisah untuk setiap pajak nasional.

Jordan Haas, Direktur Kebijakan Perdagangan Asosiasi Internet mengatakan Pemerintah AS harus terlibat dengan negara lain yang mempertimbangkan pajak digital secara mandiri termasuk Brasil, Kanada, dan Vietnam

Oleh sebab itu, perlu ada rumusan kebijakan secara global untuk meminimalisasi adanya gejolak politik antarnegara.

(Oleh - HR1)

Akhirnya, selepas periode pelaporan surat pemberitahuan (SPT) pajak berakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan enam tersangka dugaan suap pejabat tinggi di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Kasus ini sudah mencuat dan masuk tahap penyidikan pada Februari 2021.

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, dugaan korupsi dan suap pejabat pajak itu berkaitan dengan pemeriksaan pajak tahun 2016 dan tahun 2017 atas tiga perusahaan. Dari enam tersangka, dua di antaranya adalah pejabat tinggi Ditjen Pajak yang diduga menerima suap. Mereka adalah Angin Prayitno Aji (APA) yang menjabat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016-2019. Ada pula nama Dadan Ramdani (DR) Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak. Boleh dibilang, ini adalah kali pertama kasus pajak menyeret level direktur di Ditjen Pajak.

Selain dua nama itu, KPK menetapkan empat nama dari swasta yang diduga pemberi suap. Mereka adalah Ryan Ahmad Ronas (RAR), Agus Susetyo dan Aulia Imran Maghribi (AIM). Ketiganya berprofesi sebagai konsultan pajak. Satu orang lagi bernama Veronika Lindawati (VL) merupakan kuasa wajib pajak dari Bank Panin Tbk.

Firli menjelaskan, Angin dan Dadan diduga menerima suap saat memeriksa PT Gunung Madu Plantations untuk tahun pajak 2016, pajak Bank Panin Tbk tahun pajak 2016. Satu lagi berasal dari PT Jhonlin Baratama untahun pajak 2016 dan 2017. Keduanya diduga menerima imbalan karena menyetujui "permintaan" tiga perusahaan itu (lihat kronologi kasus). Hitungan KPK, Angin dan Dadan menerima suap sekitar Rp 75 miliar dalam bentuk rupiah dan dollar Singapura. "Ini baru berdasarkan perbuatan dan bukti yang kami dapat. Ini baru awal, pertunjukan belum tuntas, " ungkap Firli, kemarin (4/5).

Dirjen Pajak Suryo Utomo menambahkan, Ditjen Pajak dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan juga membentuk tim bersama untuk memeriksa ulang wajib pajak yang terlibat kasus ini. Inspektur Jenderal Kemkeu Sumiyati menyatakan, tim ini akan berfokus mengejar potensi penerimaan pajak yang hilang akibat ulah nakal oknum pajak.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan perkara uji materi terkait Undang Undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU nomor 30 tahun 2020 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 20 (UU KPK). Dari berbagai pasal yang dilakukan pengujian oleh MK lewat perkara yang terdaftar dalam nomor 70/PUU-XVIII/2019 yang diajukan Fathul Wahid, Abdul Jamil, Eko Riyadi, Ari Wibowo, dan Mahrus Ali, akhirnya MK memutuskan untuk mengabulkan sebagian dari seluruh gugatan permohonan uji materi UU KPK.

Salah satu pasal yang dikabulkan MK adalah pasal terkait izin dan pertanggungjawaban penyadapan, penggeledahan dan penyitaan oleh Dewan Pengawas (Dewas). MK menyebut bahwa KPK hanya perlu memberitahukan kepada Dewas terkait kegiatan tersebut tanpa perlu meminta izin terlebih dahulu, sedangkan pemberitahuan dilakukan setelah selesai pelaksanaan penyadapan. "Pasal 47 ayat 1 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan memberitahukan kepada dewan pergawas," ujar Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan, Selasa (4/5).

Pasal lain yang dikabulkan MK adalah perihal batas waktu penghentian penyidikan dan penuntutan. Pada UU 19/2019 disebutkan KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan yang tidak selesai dalam jangka waktu dua tahun. Hal itu ditegaskan MK terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Meski begitu MK menolak sebagian permohonan terkait uji materiil UU 19/2019. Salah satunya berkaitan dengan pasal yang mengalihkan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam pertimbangannya, MK berpendapat tidak relevan mempermasalahkan status karyawan KPK yang berada dalam pengawasan Dewan Pengawas KPK. Sementara pengawasan ASN selama ini berada di tangan Konisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Selain itu ada gugatan uji formil UU 19/2019 yang diajukan tiga mantan pimpinan KPK, yakni Agus Rahardjo, Laode M.Syarif, dan Saut Situmorang. Dalam dalil gugatannya, ketiga mantan pimpinan KPK mempermasalahkan soal UU KPK yang tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2019, namun dibahas dan akhirnya disahkan.

Menanggapi putusan MK tersebut, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, putusan MK ini menguntungkan KPK dari sisi independensi dan kecepatan dalam penanganan perkara karena sejak awal KPK dibentuk sebagai lembaga hukum yang independen dan harus bekerja cepat.

Pengelola gerai KFC, PT Fast Food Indonesia Tbk. melaporkan ke Bursa Efek Indonesia soal utang PT Bakrie Darma Indonesia (BDI) senilai Rp 75 miliar yang belum dibayar.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Fast Food Indonesia, Dalimin Juwono, dalam keterbukaan informasi yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia per tanggal 28 April 2021. Di dalam surat bernomor O28/Penj./FAST/lV/21 yang ditujukan ke Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 BEI, Vera Florida, disebutkan,perseroan memiliki piutang total senilai Rp 100 miliar kepada BDI sejak 31 Desember 2019.

Piutang diberikan ke Bakrie Darma Indonesia dengan skema tanpa bunga dan akan digunakan untuk pendanaan kegiatan usaha, pembangunan dan pembelian properti. Dengan latar belakang tersebut, Perseroan sepakat untuk memberikan investasi di proyek tersebut.

Perseroan akan memperoleh hak untuk menggunakan properti untuk pengembangan usaha restoran. Dalam keterangan pada catatan laporan keuangan disampaikan, jika proyek BDI tidak terlaksana sampai 31 Desember 2019, maka status perjanjian akan batal.

Karena proyek properti tersebut tak terealisasi, BDI mengembalikan sebagian dana yang diterima sebesar Rp 25 miliar pada Desember 2020. Adapun sisa pengembalian utang sebesar Rp 75 miliar akan tetap diselesaikan oleh BDl.

HONG KONG – Mata uang kripto (cryptocurrency) Ethereum (Ether) dilaporkan menembus US$ 3.000 pada Senin (3/5) dan mencetak rekor baru tertinggi dalam reli panjang cemerlang dengan mengalahkan nilai bitcoin yang dianggap lebih besar. Ini karena banyak investor yang bertaruh bahwa Ether bakal lebih banyak digunakan dalam sistem keuangan masa depan yang terdesentralisasi. Ether, koin yang ditransaksikan di sistem transaksi blockchain ethereum, naik 3% di bursa Bitstamp menjadi US$ 3.051,99 saat waktu makan siang di Asia. Sejauh ini, angka tersebut naik lebih dari 300% di tahun ini, dan dengan mudah melampaui kenaikan bitcoin 95% yang lebih populer.

Nilai cross rate – yakni nilai tukar dua mata uang berdasarkan nilai tukar menggunakan mata uang ketiga – eter/bitcoin telah melonjak lebih dari 100% pada tahun ini dan mencapai nilai tertinggi 2,5 tahun pada Minggu (2/5). Pergerakan ini menunjukkan tingkat rotasi ke mata uang kripto terbesar kedua karena para investor mendiversifikasi eksposur mereka. “Volume DeFi yang meningkat terus mendorong harga ethereum lebih tinggi karena investor mendapatkan kepercayaan pada kripto dan melihat ethereum sebagai aset tempat kedua yang aman,” kata Jehan Chu, mitra pengelola di perusahaan modal ventura blockcha

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), melalui program Startup Studio Indonesia, menargetkan bisa melahirkan sebanyak 150 usaha rintisan berbasis teknologi (startup) digital baru yang berkualitas dan berdaya saing hingga tahun 2024.

Mereka diharapkan akan berhasil mengembangkan skala bisnisnya dari segi jumlah pengguna, pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan pendanaan/investasi dari modal ventura (venture capital/VC) untuk pengembangan usahanya. Program Start-up Studio merupakan bentuk dukungan Kemkominfo untuk mendukung kemajuan ekosistem startup Indonesia melalui penyediaan fasilitas yang memberikan akses bagi para pegiat early-stage start-up untuk mengembangkan potensi bisnisnya. Saat ini, program ini telah memasuki Batch Ke-2. “Saya berharap, program Start-up Studio ini dapat mencetak dan mengembangkan skala bisnis dari 150 start-up digital Indonesia hingga 2024,” kata Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kemkominfo Semuel A Pangerapan, melalui webinar, Senin (3/5).

Terkait program Start-up Studio, Semmy menjelaskan, berdasarkan hasil Batch Ke-1, Kemkominfo melihat respons yang sangat positif dari komunitas start-up. Bahkan, para alumni memperoleh manfaat nyata dalam pengembangan usahanya setelah mengikuti program tersebut. Tiga start-up dari 20 alumni Batch Ke-1 berhasil mendapatkan investasi dari VC. Sekitar 40% peserta juga memiliki pertumbuhan lebih dari 20% month-to-month traction growth di atas rata-rata industrinya.

Kemkominfo memprioritaskan enam sektor bisnis start-up untuk dikembangkan melalui program tersebut karena merupakan industri unggulan Indonesia, baik dari sisi sumber daya maupun tingkat penyerapan tenaga kerja. Keenam sektor terdiri atas pendidikan, kesehatan, maritim, agrikultur, pariwisata, dan logistik. Sementara itu, kategori early-stage start-up yang dapat mengikuti program telah memiliki minimum valuable product (MVP) dan traction selama minimal tiga bulan, sedang dalam proses validasi product-market fit, telah berbadan hukum, dan dalam tahap pendanaan angel, pre-seed, seed, pre-series A, hingga series A.

(Oleh - HR1)