Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan tingkat pengangguran muda Indonesia menjadi yang tertinggi se-Asia Tenggara.

Dari data yang ia paparkan, proporsi pengangguran berusia muda di Indonesia hampir menyentuh angka 20 % pada 2020. Sementara negara lain seperti Filipina, Thailand, Vietnam, Singapura, dan Malaysia masih berada di bawah 15 %.

"Di antara mereka yang berusia muda ternyata Indonesia tidak ada saingannya di Asean atau paling tinggi sendiri dibandingkan yang lain," ungkapnya dalam diskusi bertajuk 'Teknologi Digital dan Solusi Ketenagakerjaan', Senin (3/5).

Menurut Faisal, tingginya pengangguran berusia muda itu menunjukkan masih banyak masalah dalam penciptaan tenaga kerja di Indonesia.

Salah satunya, terkait ketidaksesuaian atau mismatch antara penciptaan lapangan kerja dengan kualifikasi lulusan baru yang terjadi sebelum pandemi covid-19.

"Memang ternyata pengangguran yang umurnya antara 20-29 atau di 20an tahun sudah mengalami peningkatan (pengangguran) sebelum pandemi. Sementara, yang usianya lebih tua dari itu relatif lebih flat (datar). Jadi kita dihadapkan pada masalah educated youth employment," jelasnya.

Hal tersebut juga tergambar dari data tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang menunjukkan bahwa persentase penganggur muda didominasi oleh mereka yang berpendidikan menengah ke atas.

Ini berkebalikan dengan asumsi kebanyakan orang bahwa makin tinggi pendidikannya, maka akan semakin mudah orang mencari pekerjaan.

"Dari sisi persentasenya yang menganggur jauh lebih banyak, dari sekolah menengah dan sekolah tinggi, kalau kita lihat pergeserannya dari tahun ke tahun yang paling tinggi peningkatannya juga adalah yang berpendidikan sekolah menengah atau tinggi," terang Faisal.

Belum selesai masalah pengangguran usia muda, Indonesia kini dihadapkan pada peningkatan proporsi pengangguran usia di atas 30-an tahun akibat pandemi covid-19.

Hal ini, sambung Faisal, membuat pemerintah harus berpikir ekstra keras untuk menciptakan lapangan kerja baru yang sesuai bagi para pekerja di usia tersebut.

"Yang sudah mapan, relatif lama di dunia kerja ini justru berkurang. Agak cukup signifikan juga jadi awalnya hanya sekitar 20 % saja setelah 2020 hampir 40 %. Jadi proporsinya membesar," pungkasnya.

PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) membukukan laba bersih Rp 588,29 miliar pada kuartal I 2021. Nilainya meningkat 126,6% dibandingkan periode sama tahun lalu (year on year/yoy) Rp 259,64 miliar. 

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang diunggah di keterbukaan informasi, salah satu penyokong kinerja yakni pendapatan usaha Rp 1,66 triliun, yang meningkat 11,64% yoy.

Lebih rinci lagi, pendapatan usaha BSDE mayoritas berasal dari penjualan tanah dan bangunan. "Nilainya meningkat 24,44% menjadi Rp 1,28 triliun," demikian dikutip, Jumat (29/4).

Hal itu membantu perusahaan di tengah penurunan penjualan tanah dan bangunan strata title 40,24% menjadi Rp 66,74 miliar. Bisnis sewa juga melorot 24,33% menjadi Rp 173,14 miliar.

Pendapatan usaha BSDE juga ditopang oleh bisnis konstruksi, yang mengantongi Rp 67,11 miliar. Padahal, BSDE belum membukukan pendapatan dari lini ini pada periode yang sama tahun lalu. 

Sedangkan penghasilan dari bisnis hotel anjlok 83,7% menjadi Rp 1,88 miliar. Ini karena pandemi Covid-19 membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah.

Bisnis arena rekreasi pun tertekan selama tiga bulan pertama tahun ini. Pendapatan dari lini ini turun 72,08% menjadi Rp 1,59 miliar. 

Begitu juga dengan bisnis pengelolaan gedung, yang mencakup jasa pelayanan, prasarana, parkir, dan lainnya. Perolehan dari bagian ini melorot 30,83% menjadi Rp 68,74 miliar. 

Meski begitu, kinerja BSDE terbantu pendapatan usaha dan upaya efisiensi. Beban pokok penjualan menurun 1,3% menjadi Rp 446,75 miliar. Beban usaha juga turun 11,22% menjadi Rp 476,25 miliar.

Beban lainnya juga tercatat turun 47,97% menjadi Rp 103,37 miliar.

Selain itu, perusahaan mendapatkan keuntungan dari akuisisi saham entitas anak Rp 149,78 miliar. Pada periode sama tahun lalu, BSDE tidak membukukan keuntungan seperti ini.

Penyaluran pinjaman online atau peer-to-peer (P2P) lending tetap bertumbuh meski di tengah pandemi Covid-19. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, hingga Maret 2021, fintech lending mencatatkan pembiayaan Rp 19,04 triliun atau tumbuh 28,7 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh pembiayaan sektor produktif, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

UMKM memilih fintech lending karena syarat pengajuan pinjaman tanpa agunan, pencairan dana cepat, pinjaman sesuai dengan kebutuhan, serta kemudahan dan kenyamanan dalam mengajukan aplikasi.

Berdasarkan studi kuantitatif yang dilakukan Modalku terhadap nasabahnya, fintech lending unggul jika dibandingkan dengan sumber pendanaan konvensional seperti kartu kredit, kredit tanpa agunan, dan kredit perbankan lainnya.

Hal senada dialami fintech lending berbasis syariah, Alami, yang sepanjang kuartal I 2021 mampu menyalurkan pembiayaan senilai Rp 187 miliar.

Kinerja fintech lending bakal terus meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi. Pembiayaan sektor produktif akan menjadi tumpuan pemulihan ekonomi, meski pembiayaan sektor konsumtif juga akan tetap diminati masyarakat. Fintech bisa mengakomodasi dua kebutuhan itu dengan akses yang cepat dan mudah.

Indonesia tetap melakukan kegiatan ekspor ke India, meski negara tersebut tengah melakukan karantina wilayah (lockdown) akibat lonjakan kasus Covid-19. Dalam gelombang kedua serangan virus Covid-19, India mencatatkan 18,3 juta kasus infeksi dan 204 ribu orang yang meninggal, dengan rekor 3.645 kematian dalam satu hari.

“Secara umum, tidak ada kendala dalam kegiatan fasilitasi ekspor impor antara Indonesia dan India. Protokol kesehatan diterapkan untuk mencegah warga negara asing masuk, termasuk India. Namun hal ini tidak mengganggu kelancaran bongkar muat barang,” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi dalam keterangan resmi, Kamis (29/4).

“Pelabuhan Dumai merupakan salah satu pelabuhan dengan terminal curah cair terbesar di Indonesia. Di tengah pandemi Covid-19, Dumai tetap menjadi pelabuhan umum yang tertinggi dalam pengapalan CPO dan turunannya di Indonesia. Kebanyakan ekspor Indonesia ke India saat ini adalah produk liquid atau cair yang perpindahannya lebih banyak melalui saluran pipa, jadi sangat minimal keterlibatan orang,” terang Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Didi Sumedi.

(Oleh - HR1)

Penyedia layanan pencarian dan sewa indekos (kos) atau hunian sewa sementara, Mamikos menyodorkan aplikasi guna meningkatkan tingkat hunian (okupansi). Sepanjang 2020, Mamikos membantu ratusan ribu Mitra Mamikos untuk terus bertahan di tengah pandemi dengan menyediakan platform pencarian kosan yang mempertemukan pemilik dan pencari kos. “Kami berharap hadirnya layanan Apik by Singgahsini dapat memberikan akses kemudahan untuk membantu Mitra Mamikos dalam menjalankan bisnis kosnya dengan efektif, efisien dan produktif, serta membuka peluang dalam memanfaatkan saluran pemasaran yang sesuai dengan target market,” Cofounder dan Chief Executive Officer (CEO) Mamikos, Maria Regina Anggit, dalam siaran pers, baru-baru ini.

Di samping membantu pengelolaan perawatan bangunan dan pelatihan, layanan Apik by Singgahsini juga membantu Mitra Mamikos melakukan pengelolaan manajemen properti kos seperti laporan performa bisnis bulanan, property branding, pemasaran dengan konten visual yang menarik, serta customer service yang melayani keluhan pengguna

(Oleh - HR1)

Pedagang aset kripto, Tokocrypto, berkolaborasi dengan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), yaitu satu-satunya BUMN penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE) di bawah koordinasi Kementerian Kominfo. Peruri memiliki kemampuan menerbitkan digital certificate yang akan digunakan untuk Identity Management dan proses e-KYC di Indonesia melalui BlocktoGo. Dengan kerjasama ini, kepercayaan masyarakat terhadap industri aset kripto diharapkan meningkat, apalagi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat jumlah investor kripto di Indonesia terus bertumbuh hingga mencapai 4,45 juta di akhir Maret 2021. CEO & Co-Founder Tokcorypto Pang Xue Kai mengatakan, jumlah investor dan nilai transaksi aset kripto di Tokocrypto terus mengalami kenaikan. Hingga kini, tercatat sebanyak 90.000 active trader per minggu dengan volume transaksi harian capai US$ 60 juta. Sedangkan total mobile apps download telah mencapai 400.000 sejak pertama kali diluncurkan pada Oktober 2020.

Sementara itu, COO Tokocrypto Teguh Kurniawan Harmanda menuturkan, berbagai inisiatif pemerintah untuk menciptakan iklim industri aset kripto yang kondusif sudah dilakukan, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti pun terus meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, serta kepastian berusaha di sektor komoditas digital atau aset kripto.

(Oleh - HR1)

PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) sebagai pemegang izin uang elektronik LinkAja mengakuisisi salah satu perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending bernama PT iGrow Resources Indonesia (iGrow). Langkah akuisisi iGrow ini bertujuan untuk memperluas lini bisnis LinkAja ke pembiayaan online, terutama untuk sektor produktif UMKM. Hal ini sejalan dengan tujuan LinkAja untuk mendorong inklusi keuangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kemandirian ekonomi. Direktur Utama LinkAja Haryati Lawidjaja menjelaskan, perluasan lini usaha di bidang pembiayaan merupakan langkah nyata LinkAja dalam memberikan kemudahan akses keuangan dan ekonomi, ter utama kepada masyarakat kelas menengah ke bawah serta UMKM. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka melalui kemandirian ekonomi.

Sementara itu , Direktur Pengembangan Bisnis iGrow Jim Oklahoma menjelaskan, LinkAja merupakan perusahaan yang memiliki fundamental bisnis kuat dengan kolaborasi pemegang saham antara BUMN dan perusahaan teknologi besar. Hal ini akan mempercepat visi dan misi iGrow untuk memberikan impact ke UMKM dan dapat menjadikan iGrow sebagai salah satu pemain utama di bidang pembiayaan sektor produktif

(Oleh - HR1)

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memperkirakan, pada tahun ini, suntikan penyertaan modal negara (PMN) untuk perseroan akan mencapai Rp 67 triliun. Jumlah itu meningkat drastis dibandingkan PMN untuk BUMN pada 2020 yang senilai Rp 28 triliun.

Pada 2022, kondisi diprediksi belum akan membaik. BUMN diperkirakan masih membutuhkan suntikan dana PMN dalam jumlah besar meski sedikit turun dari tahun ini, yakni Rp 62 triliun. Seiring dengan dukungan dana masif yang masih harus disiapkan bagi BUMN, kontribusi dividen ke APBN pun diperkirakan akan minim.

Tahun lalu, BUMN hanya sanggup menyetor dividen sebesar Rp 44 triliun. Tahun ini, kontribusi dividen dari perseroan diperkirakan turun menjadi Rp 28 triliun. Adapun tahun depan, setoran dividen ke kas negara diperkirakan mulai naik menjadi Rp 35 triliun, tetapi masih jauh di bawah dana PMN yang harus dikeluarkan pemerintah.

Penyebab terpuruknya kinerja keuangan BUMN, selain pandemi, adalah beban penugasan dari pemerintah yang tidak setimpal dengan kemampuan perseroan. Kondisi itu diperparah dengan tata kelola buruk serta intervensi politik yang kerap membayangi BUMN.

Pada Maret 2021, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri BUMN Nomor 1/MBU/03/2021 tentang Pedoman Pengusulan Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan PMN kepada BUMN dan Perseroan Terbatas. Regulasi itu menertibkan skema pemberian PMN dalam konteks penugasan.

Kasus pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing di Laut Natuna Utara semakin masif. Modus baru penangkapan ikan ilegal terus berkembang, sedangkan kapasitas kapal patroli pengawas masih terbatas.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP-KKP) Suharta menyampaikan, pencurian ikan oleh kapal-kapal asing masih terus marak, terutama di daerah penangkapan ikan terbaik, seperti Laut Natuna Utara dan Laut Arafura.

Tim patroli gabungan aparat penegak hukum, meliputi PSDKP-KKP, TNI, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Polair, terus mengawasi di Laut Natuna Utara dengan operasional tujuh kapal pengawas secara bergantian. Akan tetapi, praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU Fishing) ditengarai masih marak, melebihi kemampuan patroli pengawasan.

”IUU Fishing seperti tidak ada habis-habisnya. Meskipun kapal ikan asing ilegal ditangkap setiap tahun dan sudah ada koordinasi secara regional, kasus pencurian ikan oleh kapal asing masih terus ada,” katanya dalam Konferensi Pers Intrusi Kapal Ikan Asing Vietnam Pelaku IUU Fishing: Laut Natuna Utara dalam Kondisi Kritis,” yang diselenggarakan Indonesian Ocean Justice Initiative (IOJI), Kamis (29/4/2021).

Berdasarkan data KKP, pada Januari-April 2021, kapal ikan asing ilegal yang ditangkap PSDKP-KKP berjumlah 14 kapal, yang terdiri dari 7 kapal Vietnam dan 7 kapal Malaysia. Adapun jumlah kapal ikan Indonesia yang ditangkap karena pelanggaran sebanyak 68 kapal.

Suharta mengungkapkan, modus kapal-kapal asal Vietnam semakin beragam. Terkini, modus pencurian ikan dengan cara kapal-kapal menyebar untuk menyulitkan pengejaran aparat pengawasan RI. Pencurian ikan banyak dilakukan di perairan perbatasan yang merupakan area tumpang tindih klaim zona ekonomi eksklusif Indonesia-Vietnam. Alat tangkap yang digunakan umumnya pukat harimau ganda yang mengeruk lebih banyak.

Kapal-kapal pencuri ikan itu juga kerap dikawal kapal pengawas dan kapal patroli perikanan Vietnam di sepanjang garis landas kontinen Indonesia-Vietnam. Sementara kapasitas kapal patroli pengawasan RI sangat terbatas untuk menjangkau perbatasan, yakni butuh waktu 10-12 jam dari Batam untuk mengejar kapal ilegal ke Laut Natuna Utara. Pihaknya telah mengusulkan pembangunan pangkalan pengawasan PSDKP-KKP di Natuna Utara untuk mempercepat gerak patroli pengawasan.

Upaya pemerintah mendorong kapal-kapal ikan Indonesia mengisi Laut Natuna Utara dinilai belum mampu menekan aksi pencurian ikan. Kapal-kapal ikan asal Vietnam lebih jorjoran beroperasi di Natuna Utara ketimbang kapal lokal. Saat ini masih ada 500 anak buah kapal (ABK) Vietnam yang ditampung KKP dari kapal-kapal yang ditangkap. ”Penumpukan ABK asing itu menjadi persoalan tersendiri. Kami sudah berkoordinasi agar ABK itu segera dideportasi,” kata Suharta.

Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Ditpolair Korpolair Baharkam Polri Ajun Komisaris Besar Yuldi Yusman mengemukakan, pengawalan kapal-kapal asing pencuri ikan oleh kapal pengawas negara tersebut merupakan salah satu kendala utama dalam mengejar kapal ikan asing. Kapal pengawas negara asal kapal pencuri ikan akan mendeteksi kehadiran kapal patroli pengawas RI dan meminta kapal-kapal pencuri ikan untuk mundur guna menghindari pengejaran. Selain itu, operasional kapal patroli pengawas Polair terbatas, yakni hanya 3 dari 6 kapal patroli yang memungkinkan ke Laut Natuna Utara.

Peneliti IOJI, Andreas Aditya Salim, mengemukakan, dari pantauan citra satelit, jumlah kapal ikan asal Vietnam yang terdeteksi masuk ke perairan Indonesia jauh lebih banyak dari jumlah kapal patroli pengawasan. Intensitas pergerakan kapal Vietnam semakin jauh masuk ke perairan RI. Pada 2 April 2021, setidaknya terdeteksi 100 kapal ikan asal Vietnam, yang 90 persen di antaranya berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan masuk hingga 120 kilometer dari garis batas landas kontinen.